Di Tengah Penolakan UU Ciptaker, Rupiah Dibuka Menguat

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Pergerakan rupiah pada awal akhir pekan ini dibuka menguat dibanding penutupan Jumat pekan kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat di level Rp 14.650 per 1 dolar AS dibanding penutupan Jumat pekan Kemarin yang berada di level Rp 14.660 per 1 dolar AS. PT BESTPROFIT

Namun penguatan itu tertahan, terpantau pada pukul 09.20 WIB rupiah melemah dari pembukaan di level Rp 14.655 per 1 dolar AS. BEST PROFIT

Menurut Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra, pergerakan rupiah akan dipengaruhi oleh penolakan UU Cipta Kerja di dalam negeri. BESTPROFIT

Pasar akan mewaspadai gejolak dari penolakan UU Cipta Kerja tersebut. PT BESTPROFIT FUTURES

Selain itu, sentimen negatif dari kebuntuan negosiasi stimulus AS dan meningkatnya kasus penularan covid di dunia bisa menekan turun pergerakan rupiah terhadap dolar AS. BPF

"Kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan terganggunya pemulihan ekonomi karena sentimen di atas bisa mendorong pasar mencari aman di dollar AS," ujar Ariston dalam riset hariannya. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Jokowi sebut Tahun 2020 Dituntut untuk Mengendalikan Inflasi

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi perekonomian tahun 2020 berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Karena pada tahun 2020, pemerintah dituntut mempertahankan inflasi agar tidak terlalu anjlok akibat pandemi covid-19.

"Kondisi perekonomian di tahun 2020 sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10/2020). PT BESTPROFIT

Jokowi menuturkan, saat ini pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sangat penting. Itu agar nantinya ketika perekonomian mulai pulih, tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan.

"Agar di saat perekonomian kita mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga," ucap dia.

Karena itu, kata Jokowi, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga, namun juga fokus agar daya beli masyarakat terjaga.

"Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, diarahkan juga agar daya beli masyarakat terjaga dan para produsen khususnya UMKM pangan juga bisa bergerak," tutur Jokowi. BEST PROFIT

Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pusat juga telah menyalurkan berbagai skema perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. BESTPROFIT

Program perlindungan sosial tersebut kata Jokowi mulai dari PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, kartu prakerja, subsidi gaji, hingga Bansos produktif untuk bantuan modal.

"Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Menaikkan kendali demand dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya suplai," ucap Jokowi. PT BESTPROFIT FUTURES

Ia mengharapkan apa yang telah dilakukan pemerintah pusat harus diperkuat lagi di daerah. Salah satunya yakni dengan percepatan realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM. BPF

"Saya telah meminta agar belanja kementerian/lembaga serta pemda agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri. Baik produk pertanian maupun produk-produk UMKM," katanya. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Mahasiswa Kalau Paham UU Cipta Kerja Pasti Tak Akan Turun ke Jalan

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, jika mahasiswa memahami substansi dari Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, seharusnya para mahasiswa tak turun ke jalan.

"Pemerintah pasti mikirkan nasib mereka ke depan," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, ditulis Kamis (22/10/2020). PT BESTPROFIT

Moeldoko menuturkan, pembentukan UU Cipta Kerja karena ke depan akan ada bonus demografi. Bahkan terjadi peningkatan kerja dari tahun ke tahun sebanyak 2,9 juta angkatan kerja. BEST PROFIT

Kemudian faktor pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat kehilangan pekerjaannya serta banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia. BESTPROFIT

"Anak-anak muda sekarang supaya dipahami bahwa angkatan kerja dari tahun ke tahun yang terjadi di Indonesia 2,9 juta karena faktor pandemi. Ini memunculkan kondisi masyarakat baru, yang hilang dari pekerjaannya kurang lebih 3,5 juta baik PHK maupun pekerjaan informal, yang tadinya dijalankan menjadi tak dijalankan ditambah lagi ada sisa pengangguran yang sebelumnya kurang lebih 6,5 juta," ucap dia.

Kondisi tersebut kata Moeldoko mengharuskan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam rangka memberikan kesejahteraan umum kepada masyarakat. PT BESTPROFIT FUTURES

"Salah satu yang dibangun untuk kesejahteraan umum disiapkan presiden bagaimana menjalankan calon-calon pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan ini sebuah realitas. Bahwa kartu prakerja yang kemarin saya mendengar 33 juta, 3 hari berikutnya sudah menjadi 34,2 juta ini kondisi real," kata Moeldoko. BPF

Karena itu kata Moeldoko adanya UU Cipta Kerja dapat menyederhanakan UU yang berbelit.

Sehingga dapat memberikan kepastian kemudahan berusaha bukan hanya investor luar, namun juga masyarakat Indonesia. 

"Tujuannya untuk apa? Untuk bisa memberikan kepastian kepada siapa? Kepada siapapun yang ingin berusaha di Indonesia bahkan masyarakat sendiri bukan hanya investor dari luar pemerintah. Presiden Jokowi mencoba bagimana menyiapkan prasyarat investasi dari awal telah dipikirkan sebaik-baiknya," tuturnya.

Karenanya kata Moeldoko, jika penyederhanaan birokrasi dan penyederhanaan regulasi dijalankan dalam rangka prasyarat investasi, akan terbuka luas lapangan pekerjaan.

Nantinya masyarakat termasuk para mahasiwa yang nantinya lulus kuliah akan menikmati lapangan kerja yang terbuka luas tersebut. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

"Kalau ada investasi yang besar, maka akan terbuka luas lapangan pekerjaan dan dan siapa yang menikmati tentu anak-anak yang saat ini ada di jalanan (Demontran)," katanya.

Sumber : Suara.com

Wapres : Generasi Muda Jadi Salah Satu Unsur Utama Penggerak Wirausaha

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan pemuda menjadi fokus Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin menuturkan, generasi muda menjadi salah satu unsur utama penggerak kewirausahaan karena Indonesia memiliki porsi penduduk usia muda yang besar.

“BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat, tidak kurang dari 64 juta jiwa penduduk dengan rentang usia 16-30 tahun. Angka tersebut merupakan bagian penting dari penduduk usia produktif 15-65 tahun yang jumlahnya mencapai 185,22 juta,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan bersama Menpora Zainudin Amali dan Menko PMK Muhadjir Effendy secara virtual, di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Wapres mengharapkan agar rapat ini dapat merumuskan langkah konkret sebagai upaya membangun jiwa kewirausahaan bagi para pemuda, khususnya membantu pemulihan ekonomi.

"Sehingga ke depan, dapat lahir wirausaha-wirausaha muda yang memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan resiko, mempunyai daya kreasi dan inovasi yang tinggi, memiliki pemikiran jangka panjang, memiliki semangat dan kemauan untuk bekerja keras serta memiliki kempemimpinan kuat yang akhirnya bisa membuka lapangan kerja baru," kata Ma'ruf. PT BESTPROFIT

“Saya berharap, rapat koordinasi ini dapat juga membahas berbagai program pemerintah dalam rangka menangani dampak pademi Covid-19, utamanya yang terkait dengan program pemulihan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dan dunia usaha,” ujar Wapres.

Setelah mendengarkan arahan tersebut, Zainudin menyampaikan bahwa acara ini merupakan implementasi UU 40 Tahun 2009, Perpres No. 18 Tahun 2020, PP No. 41 tahun 2011 dan Perpres No. 66 tahun 2017. Tujuan digelarnya rakor ini adalah untuk mendorong optimalisasi koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda. Selain itu, untuk membangun komitmen peranan pemuda dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Memang titik tekan kita adalah program kewirausahaan pemuda dan pembangunan ekonomi nasional melalui komitmen para pemuda. Dengan mewujudkan pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda, maka akan dapat membuka lapangan kerja baru. Tindak lanjut koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan ini juga menjadi tujuan pada peogram tahun 2020-2024," tambahnya. BEST PROFIT

Menurutnya, sejak ditetapkan Perpres No. 66 Tahun 2017, Kemenpora sebagai leading sektor koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan telah melaksanakan langkah-langkah implementasi diantaranya berbagai kegiatan rapat koordinasi dan kolaborasi selama 3 tahun terakhir ini yang melibatkan kementerian lembaga yang memiliki kegiatan kepemudaan.

"Sejauh ini, kementerian lembaga sudah berpartisipasi dalam proses pengembangan koordinasi dengan tingkat keaktifan berbeda-beda. Namun demikian kita akui bahwa masih diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan partisipasi keterlibatan kementerian lembaga dalam memgimplmentasikan Perpres No. 66 Tahun 2017," ucapnya.BESTPROFIT

Sementara itu, Muhadjir menyampaikan, sebagaimana UU Kepemudaan No 40/2009, bahwa saat ini dan hingga tahun 2030 jumlah penduduk usia 16-30 tahun yang dikategorikan pemuda akan menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia.

"Sesuai data saat ini, sekitar 64,59 juta adalah usia muda, atau 1 dari 4 orang Indonesia adalah pemuda, ini perlu disikapi dan dikelola dengan baik," katanya. PT BESTPROFIT FUTURES

Menyikapi hal tersebut ada yang penting dipikirkan adalah tentang lapangan kerja, sehingga apa yang sekarang diupayakan dalam UU Cipta Kerja menjadi sesuatu kebutuhan.

"UU Cipta Kerja adalah untuk terbentuknya lapangan kerja dan kesempatan kerja. Hal ini tidak bisa ditangani secara biasa, harapannya pasca pandemi akan cepat bergerak dan bangkit," imbuhnya. BPF

Acara ini diselenggarakan selama dua hari, yaitu 20 dan 21 Oktober 2020, dengan menghadirkan beberapa narasumber seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, MenPPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menkop UKM Teten Masduki, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am Sholeh. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Optimisme Jadi Syarat agar Indonesia Keluar dari Krisis Pandemi Covid-19

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Semua komponen masyarakat sebaiknya bersama-sama saling membangun optimisme, sebab optimisme merupakan syarat agar Indonesia mampu keluar dari krisis pandemi Covid-19. Hal ini dikemukakan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara.

“Bangsa-bangsa besar pernah mengalami kehancuran sebelum bisa maju. Tidak ada bangsa yang langsung besar,” katanya, Jakarta, Senin (19/10/2020). PT BESTPROFIT

Untuk upaya itulah, seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja kerasa. Per 19 Oktober, dari pagu Rp 134.008.919.106.000, telah teralisasi Rp110.285.014.760.530 (82,30 persen), atau tertinggi dari seluruh kementerian dan lembaga

Kemensos menjadi salah satu kementerian yang paling sibuk di tengah pandemi, karena bertanggung jawab terhadap anggaran sebesar Rp 134,008 triliun untuk puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Walau demikian, Juliari menegaskan, di tengah pandemi ini, Kemensos juga tetap berfokus menurunkan angka stunting. BEST PROFIT

Menurutnya, dalam percepatan penurunan stunting, akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita harus dipastikan tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi. BESTPROFIT

“Presiden Joko Widodo menginstruksikan langsung kepada Kemensos dan Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor dalam penanganan stunting,” ucapnya.

Kemensos sudah memiliki dua program yang sudah berjalan selama ini, yakni PKH dan Program BPNT. Dua program tersebut mencakup sasaran yang sangat besar dan efektif mendukung penanganan masalah stunting. Dua program tadi juga terdapat komponen yang berhubungan langsung dengan agenda kesehatan.PT BESTPROFIT FUTURES

Contoh, di PKH terdapat tujuh komponen, dimana empat diantaranya terkait kesehatan, yakni ibu hamil, balita, lansia dan disabilitas. Sisanya 3 komponen terkait dengan pendidikan.

Program Sembako/BPNT juga telah mengalami kenaikan indeks, dari semula Rp 110.000/KPM/bulan menjadi Rp 150.000/KPM/bulan, dan kemudian dalam penanganan dampak Covid-19, naik menjadi Rp 200 ribu/KPM/bulan BPF

Sejalan dengan peningkatan indeks juga dilakukan penambahan jenis komoditas, yaitu dari semula beras dan telur, selanjutnya direkomendasikan untuk membeli daging, ikan, ayam, dan kacang-kacangan. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Selama Pandemi, Kemensos akan Perluas Target Penerima Manfaat

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam kenaikan angka kemiskinan, akibat pandemi Covid-19. Kemensos akan memperluas target penerima manfaat dan meningkatkan indeks bantuan, karena Kemensos memiliki kontribusi signifikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PT BESTPROFIT

“Pemerintah melakukan percepatan dan penguatan subsidi dan bansos (bantuan sosial) untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Pagu Kemensos untuk Program PEN mencapai Rp 128,168 triliun, dengan realisasi sudah di angka 81 persen. Ini tentu diharapkan memberikan dorongan kuat terhadap pemulihan ekonomi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Hartono Laras, di Jakarta, Minggu (18/10/2020). BEST PROFIT

Ia menyatakan, dalam mempercepat PEN, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) telah menggelontorkan uang Rp 32,4 triliun bagi 9 juta Kepala Keluarga (KK) melalui Bantuan Sosial Tunai (BST). BESTPROFIT

Dalam kesepatan memberikan arahan pada “Konsolidasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST)” di Yogyakarta, Hartono menyatakan, bansos Kemensos dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan mengurangi beban penghidupan keluarga miskin dan rentan, termasuk menjaga daya beli masyarakat.

Hartono juga menyinggung komitmen kuat Kemensos dalam memastikan bansos tepat sasaran. Untuk keperluan itu, dibutuhkan data yang akurat pada program perlindungan sosial. 

Ia menyatakan, Oktober - November 2020, Kemennsos kembali melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PT BESTPROFIT FUTURES

“Untuk memperkuat integritas data, tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus aktif melakukan verifikasi dan validasi data, sehingga bansos bisa tepat sasaran,” katanya. BPF

BST merupakan salah satu bansos khusus yang diluncurkan Kemensos untuk mengurangi beban ekonomi masyararakat dan menjaga daya beli selama pandemi Covid-19. BST diberikan senilai Rp 600 ribu pada Gelombang I, yakni April - Juni 2020 dan Rp 300 ribu pada Gelombang II pada Juli - Desember 2020. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Hadir dalam kegiatan ini, SAM Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Andi ZA Dulung, Sekretaris Ditjen PFM Nurul Farijati, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta Oetami Dewi, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, Murhardjani.

Peserta terdiri dari Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi DIY, Kadinsos Kota Yogjykarta, Kadinsos Kab. Bantul, Kadinsos Kab. Sleman, para Kepala Bidang PFM, perwakilan Himbara, PT. Pos Indonesia, Korda Program Sembako (BPNT) dan TKSK.

Sumber : Suara.com

Polemik Omnibus Law, Luhut: Saya Ingin Mundur Sedikit

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak dikerjakan secara terburu-buru.

Menurut Luhut, inisiasi Omnibus Law telah dilakukan sejak ia menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015.

"Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," katanya dalam wawancara satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang ditayangkan salah satu saluran televisi swasta, Kamis malam (15/10/2020). PT BESTPROFIT

Luhut menuturkan kala itu ia mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi Omnibus Law. Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.

"Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga bisa diajak omong. Ada keterbatasan," katanya. BEST PROFIT

Luhut mengatakan dalam pembahasannya, tidak semua pihak pula sepakat. Ia pun mengakui itulah ciri demokrasi yang tidak pernah bulat. Ia juga mengakui Omnibus Law Cipta kerja tidak sempurna. 

Namun, ia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen). BESTPROFIT

"Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Menurut Menaker Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha. PT BESTPROFIT FUTURES

Ida Fauziyah juga mengatakan sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan partisipasi publik yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi. BPF

"Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Untuk klaster ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang pemangku kepentingan ketenagakerjaan apakah itu serikat pekerja/buruh, pengusaha bahkan mengundang akademisi dari perguruan tinggi dan mendengarkan aspirasi dari International Labour Organization (ILO)," kata Menaker Ida. (Antara). PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com