Jakarta, Beritasatu.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong penggunaan peta dunia baru yang dinilai lebih akurat dalam menggambarkan ukuran benua. Namun, keputusan tersebut memunculkan persoalan lain setelah tiga negara meminta koreksi terkait penggambaran wilayah sengketa.
Dalam pemungutan suara pada pekan lalu, Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang mendukung penggunaan proyeksi Equal Earth sebagai alternatif terhadap proyeksi Mercator yang selama ini banyak digunakan. Sebanyak 164 negara mendukung resolusi tersebut, sedangkan enam negara memilih abstain.
Amerika Serikat (AS) menjadi satu-satunya negara yang menolak. Setelah resolusi disetujui, India, Ukraina, dan Jepang menyampaikan kekhawatiran masing-masing mengenai cara peta baru itu menggambarkan wilayah yang statusnya masih dipersengketakan.
Ketiga negara tersebut tidak secara eksplisit menentang penggunaan proyeksi Equal Earth. Persoalan yang mereka soroti lebih berkaitan dengan warna, batas wilayah, dan potensi munculnya tafsir yang tidak sesuai dengan posisi resmi masing-masing negara.
Mengapa PBB Mendorong Penggunaan Peta Dunia Baru?
Perdebatan mengenai peta dunia tidak hanya berkaitan dengan tampilan geografis. Cara sebuah peta menggambarkan ukuran benua juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap luas wilayah dan posisi suatu kawasan.
Selama ini, proyeksi Mercator menjadi salah satu sistem pemetaan yang paling banyak digunakan. Proyeksi tersebut dibuat oleh kartografer Flandria, Gerardus Mercator, pada 1569. Tujuannya adalah menggambarkan permukaan bumi yang berbentuk bola ke bidang datar.
Namun, proses tersebut menimbulkan distorsi ukuran. Wilayah yang berada lebih dekat dengan kutub tampak jauh lebih besar daripada ukuran sebenarnya, sementara wilayah di sekitar khatulistiwa terlihat relatif lebih kecil.
Selama beberapa dekade, para ahli kartografi telah menyoroti dampak distorsi tersebut. Afrika dan sejumlah wilayah berkembang tampak lebih kecil secara tidak proporsional, sedangkan Eropa dan Amerika Serikat terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran sebenarnya.
Gambaran pada peta konvensional dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai perbandingan luas antarwilayah. Dua contoh yang sering disoroti adalah Greenland dan Afrika, serta Eropa dan Amerika Selatan.
- Greenland dan Afrika: Dalam proyeksi Mercator, Greenland tampak memiliki ukuran yang hampir sama dengan Afrika. Kenyataannya, luas Afrika cukup besar untuk menampung Greenland sekitar 14 kali.
- Eropa dan Amerika Selatan: Eropa terlihat lebih besar daripada Amerika Selatan pada peta tersebut. Padahal, luas Eropa sebenarnya hanya sekitar setengah dari luas Amerika Selatan.
Menurut para pendukung perubahan dari negara-negara Afrika, persoalan ini bukan sekadar kesalahan visual. Mereka menilai penggambaran yang mengecilkan Afrika turut memperkuat persepsi negatif terhadap benua tersebut.
Dorongan untuk menggunakan sistem pemetaan yang lebih proporsional pun menguat. Para ahli kartografi telah mengembangkan berbagai proyeksi dengan tujuan mempertahankan perbandingan luas wilayah, sementara aktivis Afrika secara khusus mendorong penggunaan Equal Earth.
Apa Itu Proyeksi Equal Earth?
Equal Earth merupakan proyeksi peta dunia yang dibuat oleh tiga peneliti pada 2018. Sistem ini dirancang untuk mempertahankan perbandingan luas wilayah secara lebih proporsional dibandingkan proyeksi Mercator.
Dalam resolusi yang didukung PBB, Equal Earth dipromosikan sebagai salah satu pendekatan untuk menghasilkan gambaran dunia yang lebih akurat dari sisi ukuran benua.
Proyeksi ini membuat wilayah Afrika tampak lebih luas, sedangkan Eropa dan Amerika Serikat terlihat lebih kecil dibandingkan penggambarannya pada Mercator.
Meski demikian, tidak ada proyeksi peta datar yang dapat menggambarkan seluruh permukaan bumi berbentuk bola secara sempurna. Setiap metode memiliki keterbatasan tertentu, baik dalam ukuran, bentuk, jarak, maupun arah.
Para ahli menyebut Equal Earth sebagai salah satu proyeksi yang paling mendekati keakuratan ukuran wilayah yang dapat dicapai ketika permukaan bumi dipindahkan ke bidang datar.
Apakah PBB Mewajibkan Semua Megara Mengganti Peta?
Resolusi Majelis Umum PBB tidak melarang penggunaan Mercator dan tidak menetapkan satu peta tertentu sebagai pengganti yang wajib digunakan semua negara.
Isi resolusi tersebut berfokus pada dorongan agar negara-negara mengadopsi proyeksi Equal Earth. Dengan demikian, keputusan itu merupakan upaya mendorong perubahan cara dunia menggambarkan ukuran geografis, bukan perintah untuk menghapus seluruh penggunaan proyeksi Mercator.
Namun, persoalan mengenai penggambaran wilayah sengketa membuat penerapan peta baru ini tidak sesederhana persoalan teknis kartografi.
Ukraina Minta Koreksi Penggambaran Krimea
Melansir laporan Al Jazeera, Ukraina menjadi salah satu negara yang menyampaikan keberatan terhadap tampilan wilayah tertentu pada proyeksi Equal Earth. Negara tersebut termasuk enam negara yang abstain dalam pemungutan suara Majelis Umum PBB.
Lima negara lain yang memilih abstain adalah Estonia, Georgia, Moldova, Serbia, dan Lithuania. Keputusan tersebut disebut sebagai bentuk solidaritas dengan Ukraina.
Keberatan Kyiv berfokus pada semenanjung Krimea. Dalam peta baru, wilayah Krimea yang diduduki Rusia digambarkan dengan warna yang jauh lebih terang dibandingkan daratan utama Ukraina.
Rusia menduduki dan mencaplok Krimea pada Februari 2014. Tindakan tersebut dikecam oleh PBB.
Pada proyeksi Equal Earth, semenanjung itu juga memiliki warna yang berbeda dari daratan utama Rusia. Namun, warna kekuningan yang digunakan dinilai lebih mendekati warna Rusia daripada warna Ukraina.
Perwakilan tetap Ukraina untuk PBB, Andrii Melnyk, menegaskan dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB bahwa negaranya tidak menolak tujuan utama resolusi tersebut.
“Ukraina pada prinsipnya tidak menentang isu inti yang dibahas dalam rancangan resolusi ini,” kata perwakilan tetap negara Ukraina untuk PBB Andrii Melnyk dikutip dari Al Jazeera, Rabu (16/9/2026).
Melnyk menjelaskan, Kyiv telah meminta koreksi terhadap penggambaran tersebut sebelum pemungutan suara berlangsung. Namun, permintaan itu belum memperoleh tanggapan positif.
Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi membuka ruang bagi tafsir yang lebih luas dalam penggambaran wilayah pada peta dunia. Ia memperingatkan kemungkinan munculnya penyalahgunaan dan distorsi.
“Akan menjadi kesalahan yang benar-benar fatal bagi kita semua, dan bagi Majelis Umum ini, untuk berupaya memperbaiki ketidakadilan historis dalam penggambaran geografis negara dan benua dengan sekaligus membiarkan interpretasi yang sangat meresahkan terhadap teks rancangan resolusi ini,” tambahnya.
Melnyk juga menggambarkan persoalan tersebut sebagai potensi dibukanya “kotak Pandora”. Istilah itu merujuk pada kekhawatiran terhadap dampak lanjutan yang dapat muncul jika penggambaran wilayah sengketa tidak ditangani secara hati-hati.
Jepang Meminta Koreksi Warna Kepulauan Kuril
Selain Ukraina, Jepang juga menyoroti persoalan penggambaran wilayah sengketa dalam proyeksi Equal Earth. Tokyo memberikan suara mendukung resolusi peta baru tersebut, tetapi kemudian menyampaikan permintaan koreksi.
Pemerintah Jepang mengatakan peta tersebut menggunakan warna dan corak yang sama untuk wilayah Rusia dan Kepulauan Kuril yang disengketakan.
Persoalan ini berkaitan dengan sengketa lama antara Jepang dan Rusia mengenai empat pulau. Di Rusia, kawasan tersebut dikenal sebagai Kuril Selatan, sedangkan Jepang menyebutnya Wilayah Utara.
Pada 1945, ketika Perang Dunia II berlangsung, Uni Soviet menginvasi dan mencaplok kepulauan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan dengan Sekutu Barat. Kesepakatan itu menetapkan pengambilalihan wilayah yang disengketakan oleh Uni Soviet.
Penduduk Jepang yang tinggal di pulau-pulau tersebut kemudian dipindahkan. Setelah itu, Jepang dan Amerika Serikat menyatakan pulau-pulau tersebut tidak termasuk dalam pakta awal. Meski demikian, kepulauan tersebut tetap berada di bawah administrasi Rusia.
Sengketa itu masih berlangsung hingga sekarang. Pada Agustus tahun ini, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan pertamanya ke kepulauan tersebut. Kunjungan itu menuai kecaman dari Jepang.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut kunjungan tersebut “sama sekali tidak dapat diterima” dan mengatakan tindakan itu “menyinggung perasaan rakyat Jepang”.
Pada pekan ini, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara mengungkapkan bahwa Kedutaan Besar Jepang di Amerika Serikat telah meminta para pembuat proyeksi Equal Earth untuk mengubah penggambaran peta tersebut.
Kihara menilai tampilan yang ada tidak sesuai dengan posisi resmi pemerintah Jepang mengenai wilayah yang disengketakan.
“Tampilan yang bertentangan dengan posisi pemerintah Jepang terlihat (pada peta),” kata Kihara dalam konferensi pers dikutip dari Al Jazeera.
“Kita perlu mencegah penyebaran persepsi yang salah mengenai wilayah dan nama geografis negara kita,” sambungnya.
Permintaan Tokyo menunjukkan persoalan kartografi dapat bersinggungan langsung dengan sengketa kedaulatan. Dalam kasus Jepang, keberatan bukan tertuju pada gagasan mempertahankan luas wilayah secara lebih akurat, melainkan pada penggunaan warna dan corak yang dianggap tidak mencerminkan posisi pemerintah Jepang.
India Soroti Penggambaran Kashmir pada Peta Baru
India juga menyatakan keberatan terhadap bagian tertentu dalam proyeksi Equal Earth, meskipun negara tersebut mendukung resolusi Majelis Umum PBB.
Kementerian Luar Negeri India menerbitkan pernyataan mengenai penggambaran wilayah Kashmir yang disengketakan. Pemerintah India menyoroti cara wilayah perbatasan tersebut ditampilkan dalam peta dunia baru.
Sengketa Kashmir berawal setelah pemisahan India pada 1947. India dan Pakistan sama-sama mengklaim bekas negara bagian Jammu dan Kashmir, yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan tidak langsung Inggris.
Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu sumber ketegangan utama antara kedua negara. Sengketa Kashmir bahkan telah memicu sejumlah perang.
Saat ini, sebagian wilayah Kashmir dikelola Pakistan, sedangkan bagian lainnya dikelola India. China juga memiliki sengketa wilayah dengan India di kawasan tersebut dan mengelola bagian timur laut Kashmir.
Kondisi itu membuat penggambaran batas wilayah Kashmir menjadi persoalan sensitif bagi negara-negara yang terlibat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, menyoroti isi resolusi PBB yang menurutnya mendukung penggunaan proyeksi dengan luas wilayah yang sama, bukan mewajibkan negara-negara memakai satu peta tertentu.
Dalam pernyataannya, Jaiswal menegaskan posisi India mengenai penggambaran wilayah Jammu dan Kashmir serta Ladakh.
“Wilayah kedaulatan India, termasuk Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir serta Ladakh, harus digambarkan sesuai dengan peta resmi India,” katanya.
“Penggambaran yang tidak akurat atau menyesatkan tidak dapat diterima,” sambungnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan fokus India berada pada cara wilayah yang diklaimnya sebagai bagian dari kedaulatan nasional ditampilkan dalam peta. New Delhi tidak menyatakan penolakan terhadap penggunaan proyeksi Equal Earth secara keseluruhan.
