Thursday, September 10, 2026

Industri Perumahan Melambat, BTN Belum Mau Revisi Target Kredit

 Ilustrasi perumahan.

Ilustrasi perumahan. (Ist)

Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tetap mempertahankan target pertumbuhan kredit sebesar 8%-10% pada 2026. Target tersebut dinilai masih relevan di tengah tren industri perumahan yang mulai melambat.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan perseroan tidak akan merevisi target pertumbuhan kredit meski realisasi hingga semester I 2026 telah mencapai 11,2% secara tahunan atau year on year (yoy).

“Jadi kita enggak revisi. Ini masih sama dengan rencana bisnis bank (RBB) awal. Tetapi memang realisasinya melebihi dari rencana. Terutama sekali adanya akuisisi portofolio SMBC,” ujar Nixon dalam Pubex Live 2026, Kamis (10/9/2026).

Nixon menjelaskan, capaian kredit pada semester I 2026 antara lain didorong akuisisi portofolio kredit pensiun dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN). Oleh karena itu, perseroan kembali menggunakan proyeksi pertumbuhan kredit sesuai target awal yang ditetapkan dalam RBB.

ADVERTISEMENT

“Dan kita sebenarnya mengembalikan ke rencana kerja perusahaan awal saja 8%-10%. Ya kalau pun lebih mungkin 10,1%-10,2%. Jadi enggak akan lebih,” tuturnya.

Nixon mengatakan sikap konservatif tersebut juga mempertimbangkan kondisi industri perumahan yang masih menghadapi perlambatan. BTN melihat pembangunan maupun pembelian rumah, terutama pada segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), masih bergerak lebih lambat.

“Kalau kita lihat pertumbuhan KPR, terutama yang masyarakat berpenghasilan rendah, memang lebih lambat pembangunan rumah maupun pembelian rumah. Jadi kita enggak berani membuat target melebihi tren yang terjadi di industri perumahan,” lanjut Nixon.

Perlambatan tercermin dari outstanding KPR BTN yang hingga Juni 2026 tumbuh 5,8% secara tahunan menjadi Rp 309,94 triliun, melambat dari 7,4% pada periode yang sama tahun lalu. Perlambatan terutama terjadi pada KPR nonsubsidi yang hanya tumbuh 2% dari sebelumnya 8,8%. Sementara itu, KPR subsidi justru menguat dengan pertumbuhan 8,1% dari 6,5%.

Menurut Nixon, target konservatif tersebut juga sejalan dengan langkah perseroan menjaga kualitas kredit di tengah kondisi industri yang melambat. Untuk itu, BTN akan menyalurkan kredit secara lebih selektif, terutama pada beberapa segmen perkreditan.

Selain dari sisi permintaan, sektor perumahan juga masih menghadapi kendala dari sisi pasokan. Nixon menyebut pembangunan rumah di sejumlah daerah, khususnya Jawa Barat, masih terhambat persoalan perizinan.

“Apalagi sisi pasokannya juga masih pelan. Terutama di daerah Jawa Barat. Jadi ada beberapa persoalan perizinan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kami juga tetap memasang angka 8%-10%,” tuturnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, BTN tetap mempertahankan guidance 2026 secara konservatif. Selain pertumbuhan kredit 8%-10%, perseroan menargetkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7%-9%, cost of credit (CoC) sebesar 1%-1,2%, serta rasio non-performing loan (NPL) gross di bawah 3%.

Sementara itu, hingga semester I 2026, pertumbuhan DPK BTN tercatat sebesar 6,6%. Rasio CoC berada di level 0,7%, sedangkan NPL gross tercatat 3%.

Sebagai bank spesialis perumahan, BTN Group saat ini menguasai pangsa pasar KPR nasional lebih dari 38% di seluruh segmen. Adapun pada segmen KPR subsidi, pangsa pasar BTN mencapai sekitar 80%-81%.

Monday, August 24, 2026

UMKM Sawit Didorong Naik Kelas dan Tembus Pasar Ekspor Global

 Ilustrasi sawit.

Ilustrasi sawit. (Antara)

Jakarta, Beritasatu.com - Hilirisasi kelapa sawit dinilai membuka ruang yang semakin besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menciptakan produk bernilai tambah sekaligus memperluas pasar hingga ke tingkat internasional.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indeg), Eisha Maghfiruha Rachbini, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM berbasis kelapa sawit. Menurut dia, peluang tersebut dapat dikembangkan melalui beragam produk turunan, mulai dari pangan atau oleofood, bahan kimia atau oleochemical, hingga bioenergi.

Program hilirisasi kelapa sawit sejauh ini telah menghasilkan lebih dari 193 jenis produk turunan. Perkembangan tersebut turut memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, antara lain melalui peningkatan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani, penciptaan lapangan kerja, serta munculnya efek ekonomi berantai.

“Potensi UMKM berbasis kelapa sawit sangat besar. Ke depan perlu ditingkatkan UMKM yang mampu memberikan nilai tambah dari produk atau komoditas kelapa sawit,” katanya di Jakarta, Senin (24/8/2026).

ADVERTISEMENT

Eisha mendorong UMKM berbasis kelapa sawit meningkatkan daya saing agar mampu memasuki pasar internasional. Ia menilai sektor tersebut berpeluang menjadi salah satu penggerak peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional.

Saat ini, kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor Indonesia masih berada di kisaran 15%. Menurut Eisha, angka tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.

“Kontribusi UMKM terhadap ekspor hanya sekitar 15 persen dan nilainya stagnan, tidak berkembang. Ke depan perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Doktor studi kebijakan ekonomi internasional dari Universitas Waseda, Jepang, itu juga mendorong UMKM agar terlibat lebih jauh dalam rantai pasok global produk berbasis kelapa sawit. Keterlibatan tersebut dinilai dapat mempercepat transformasi usaha sekaligus meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.

Menurut Eisha, UMKM yang masuk ke rantai nilai global akan terdorong mengikuti standar dan persyaratan pasar internasional. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membuat pelaku usaha lebih efisien dan meningkatkan skala bisnis.

“Karena ketika UMKM masuk pasar global baik menjadi eksportir atau pemasok rantai nilai global maka akan berproduksi dengan standar dan kualifikasi pasar global. Hal itu akan mendorong UMKM untuk lebih efisien dalam produksi dan mendorong mereka naik kelas,” paparnya.

Ia menilai peluang UMKM sawit untuk memenuhi standar pasar global cukup terbuka. Hal itu didukung keberhasilan hilirisasi sawit yang mampu meningkatkan nilai tambah produk secara signifikan.

Secara umum, proses hilirisasi kelapa sawit dapat meningkatkan nilai ekonomi produk sekitar tiga hingga 10 kali lipat. Untuk produk bernilai tinggi, seperti vitamin E dan sejumlah jenis oleokimia, peningkatan nilai tambah bahkan dapat mencapai lebih dari 30 kali lipat.

Meski peluang ekspor terbuka, Eisha menekankan pentingnya dukungan pemerintah bagi UMKM yang ingin masuk pasar internasional. Dukungan tersebut dapat berupa penguatan kapasitas keuangan, pemberian insentif, serta bantuan teknis untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.

“Tantangan menjadi eksportir cukup besar bagi UMKM. Terlebih, untuk menembus pasar global yang mana memiliki barrier cukup besar di tengah keterbatasan kapasitas finansial dan produksi dari UMKM,” ujarnya.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) selama ini juga terus mendorong pengembangan UMKM berbasis kelapa sawit yang memiliki orientasi ekspor. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat industri sawit nasional sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Eisha menambahkan, dukungan terhadap UMKM ekspor dapat diperkuat melalui pemetaan negara dan pasar potensial, pencarian calon pembeli atau potential buyer, serta fasilitasi business matching antara UMKM dengan mitra usaha di pasar internasional.

“Perwakilan Indonesia di luar negeri, atase perdagangan, dan ITPC perlu lebih aktif melakukan pemetaan potensi pasar bagi UMKM ekspor,” pungkasnya.