Kapan 1 Ramadan 2026? Ini Versi Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah

 

Ilustrasi petugas melakukan pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan 1447 H. (Antara/Yegar Sahaduta Mangiri)

Jakarta, Beritasatu.com - Banyak masyarakat mulai mencari kepastian mengenai awal puasa Ramadan 2026. Pertanyaan tentang kapan Ramadan 2026 dimulai menjadi penting karena berkaitan langsung dengan persiapan ibadah, perencanaan aktivitas keluarga, hingga pengaturan jadwal kerja dan pendidikan.

Selain itu, pembahasan Ramadan 2026 juga menarik perhatian karena adanya potensi perbedaan penetapan awal puasa antara pemerintah dan organisasi keagamaan. Perbedaan metode dalam menentukan kalender Hijriah kerap memunculkan variasi tanggal awal Ramadan.

Kapan Sidang Isbat 1 Ramadan 2026?

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menjadwalkan sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa (17/2/2026). Informasi ini disampaikan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam). Sidang akan dimulai pukul 16.00 WIB dan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan integratif antara hisab dan rukyatulhilal dalam menentukan awal bulan Hijriah. Pendekatan ini dipandang strategis karena mampu merangkul keragaman metode penentuan awal bulan yang berkembang di tengah umat Islam Indonesia.

Sidang isbat tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Hidayatullah, dan Persatuan Umat Islam (PUI), hingga pakar falak dan astronomi dari sejumlah lembaga, antara lain BMKG, BRIN, Planetarium, dan observatorium astronomi.

Selain itu, sidang juga dihadiri oleh menteri agama, wakil menteri agama, pimpinan Komisi VIII DPR RI, ketua MUI, Tim Hisab Rukyat Kemenag, perwakilan ormas Islam, serta para duta besar negara sahabat.

Kapan 1 Ramadan 2026 Versi Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah?

Perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah membuat penetapan 1 Ramadan 2026 berpotensi berbeda antara Muhammadiyah, NU, dan pemerintah. Berikut penjelasan masing-masing versi.

1. Awal Ramadan 2026 versi Muhammadiyah

Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah. Melalui Maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 2/MLM/I.0/E/2025, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu (18/2/2026).

Penetapan ini didasarkan pada metode hisab hakiki yang mengacu pada standar Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Dengan metode tersebut, Muhammadiyah tidak menunggu hasil rukyatulhilal sebagaimana yang dilakukan pemerintah dan NU.

Berdasarkan perhitungan tersebut, jika dihitung sejak Sabtu (31/1/2026), maka awal puasa versi Muhammadiyah tinggal sekitar 16 hari lagi. Selain itu, Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 1447 H atau Idulfitri 2026 jatuh pada Jumat (20/3/2026).

2. Awal Ramadan 2026 versi Nahdlatul Ulama (NU)

NU pada prinsipnya mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal Ramadan. NU menggunakan metode rukyatulhilal bil fi’li atau pengamatan langsung terhadap hilal di lapangan.

Dalam praktiknya, NU mengombinasikan perhitungan hisab dengan rukyatulhilal melalui metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (Irnu). Oleh karena itu, kepastian awal puasa baru dapat ditentukan setelah pemantauan hilal pada tanggal 29 Syakban 1447 H.

Hingga saat ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum mengumumkan prediksi resmi mengenai awal puasa Ramadan 2026. Jika hilal terlihat dan memenuhi kriteria, maka awal Ramadan NU akan sama dengan keputusan pemerintah. Sebaliknya, jika hilal tidak terlihat, maka awal puasa berpotensi bergeser satu hari.

3. Awal Ramadan 2026 versi pemerintah

Pemerintah melalui Kalender Hijriah Indonesia 2026 yang dirilis Kementerian Agama RI memprediksi 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis (19/2/2026). Perkiraan ini mengacu pada kriteria Mabims yang digunakan bersama oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penetapan resmi awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang dilaksanakan pada 17 Februari 2026 atau bertepatan dengan 29 Syakban 1447 H. Sidang isbat tersebut akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag, Jakarta.

Penentuan awal puasa Ramadan 2026 menunjukkan adanya potensi perbedaan antara Muhammadiyah, NU, dan pemerintah akibat perbedaan metode yang digunakan. Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan pada 18 Februari 2026, sementara pemerintah memprediksi awal puasa jatuh pada 19 Februari 2026, dengan NU menunggu hasil sidang isbat dan rukyatulhilal.

Menko Airlangga: Presiden Prabowo Pantau Terus Dampak Kebijakan MSCI

 

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di WEF Davos 2026, Kamis 22 Januari 2026. (BPMI Setpres)

Jakarta, Beritasatu.com – Pasar saham Indonesia sempat anjlok lebih dari 10% akibat sentimen dari MSCI. Pemerintah pun merespons penurunan tersebut dan menyatakan akan melakukan perbaikan melalui peningkatan transparansi di pasar modal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perkembangan pasar keuangan nasional terus dipantau Presiden Prabowo Subianto, termasuk dampak kebijakan MSCI serta penilaian lembaga pemeringkat internasional.

arrow_forward_ios

Baca selengkapnya

00:00

00:14

01:16

Powered by

GliaStudios

"Pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, didukung koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga," kata dia seperti dilansir dari Antara, Jumat (30/1/2026).

Ia turut menyoroti pergerakan pasar saham yang mulai menunjukkan pemulihan, tercermin dari rebound indeks harga saham gabungan (IHSG) yang kembali bergerak di zona hijau setelah sebelumnya terkoreksi tajam pascapengumuman kebijakan MSCI.

ADVERTISEMENT

Dalam konteks tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas dan kredibilitas nasional, termasuk kredibilitas pasar modal, melalui berbagai langkah strategis yang telah disiapkan.

Indonesia juga berkomitmen mengadopsi standar internasional guna mempertahankan status sebagai pasar emerging market serta memperkuat pasar modal agar lebih adil, kompetitif, dan transparan.

“Ini merupakan sinyal kepada global market bahwa fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir terhadap kondisi makroekonomi maupun fiskal,” tegas Airlangga.

BACA JUGA

OJK Ungkap Plt Dirut BEI dari Internal Pasar Modal

Menurutnya, kebijakan penyesuaian batas free float saham dari 7,5% menjadi 15% dapat membantu memulihkan kepercayaan pelaku pasar. Langkah ini diambil sebagai respons atas sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait transparansi porsi saham beredar bebas di Indonesia.

Pemerintah memandang ketentuan baru tersebut lebih sejalan dengan praktik di berbagai negara. Sebelumnya, porsi free float di Bursa Efek Indonesia (BEI) tergolong lebih rendah dibandingkan Malaysia, Hong Kong, dan Jepang yang masing-masing mencapai 25%, sementara Thailand juga akan menuju level 15%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan angka tersebut dipilih untuk mendorong keterbukaan sekaligus memperkuat tata kelola pasar. “Kami mengambil angka yang relatif lebih terbuka dengan tata kelola yang lebih baik,” ujar Airlangga.

Perusahaan Energi RI Nyatakan Siap Capai Net Zero Emission di WEF

 

Ilustrasi emisi karbon. (Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan-perusahaan energi Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung pencapaian karbon bersih/Net Zero Emission (NZE) melalui strategi transisi energi. Hal ini diungkapkan di Paviliun Indonesia, World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan peran strategis perusahaan negara itu sebagai motor penggerak transformasi energi nasional melalui pengembangan energi rendah karbon, penguatan portofolio energi bersih, serta pemanfaatan teknologi bioenergi, panas bumi, dan penangkapan karbon.

Lebih lanjut, Simon menyampaikan bahwa pihaknya menerapkan dual growth strategy yang memaksimalkan bisnis yang sudah ada (existing) dengan terus meningkatkan produksi di sektor hulu yang masih memiliki potensi besar.

ADVERTISEMENT

ad

"Sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon, salah satunya melalui pembangunan ekosistem biofuel, di mana Indonesia telah berhasil mengimplementasikan program biodiesel B40,” kata Simon seperti dilansir dari Antara.

Sementara itu, Presiden Direktur RGE Indonesia Bernard Riedo mengungkapkan pihaknya terus mengembangkan proyek energi rendah karbon, termasuk melalui investasi global yang berorientasi pada sumber energi bersih. Pihaknya, kata dia, memiliki rencana mengembangkan gas alam cair (LNG) di Kanada yang didukung oleh pasokan listrik dari pembangkit hidro.

"Ini menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, setelah konstruksi selesai, proyek tersebut dapat diklaim sebagai rencana energi net zero karena sumber energinya berasal dari listrik hidro,” ujar Bernard.

Sedangkan Presiden Direktur Indika Energy Azis Armand menekankan pentingnya kepastian kebijakan serta pendekatan transisi energi yang rasional agar investasi berkelanjutan dapat tumbuh dan teknologi rendah karbon diadopsi secara luas.

“Dalam proses transisi tingkat korporasi, prioritas utama kami menjaga keamanan energi dan ketahanan bisnis. Setiap langkah transisi harus masuk akal secara ekonomi dan finansial, serta memperkuat keamanan energi dan resiliensi usaha," tuturnya.

"Dalam konteks Indika Energy, transisi energi harus memperkuat platform bisnis agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tetap layak secara finansial,” kata Azis.

Pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada 2025 sebagai bagian dari komitmen penurunan emisi nasional menuju NZE 2060.

Pramono Pastikan Anggaran Penanganan Cuaca Ekstrem Tak Dipotong

 

Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pemerintah provinsi (pemprov) Jakarta tidak akan mengurangi anggaran penanganan cuaca ekstrem di Jakarta. Ia menekankan kesiapan anggaran menjadi kunci menghadapi cuaca ekstrem yang kini melanda Jakarta dan wilayah Pantai Utara Jawa. (Beritasatu.com/Ichsan Ali)

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak akan mengurangi anggaran penanganan cuaca ekstrem di Jakarta. Ia menekankan kesiapan anggaran menjadi kunci menghadapi cuaca ekstrem yang kini melanda Jakarta dan wilayah Pantai Utara Jawa.

“Hal yang berkaitan dengan penanganan cuaca buruk, normalisasi sungai, seperti Ciliwung dan Krukut, termasuk pengadaan pompa-pompa baru, saya tegaskan tidak ada pengurangan anggaran,” katanya di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1/2026).

BACA JUGA

Pramono Anung Luncurkan 32 Bus Sekolah Ramah Disabilitas

Pramono menjelaskan, Pemprov Jakarta bahkan menyiapkan anggaran penanganan cuaca ekstrem hingga satu bulan penuh. Menurutnya, langkah ini berbeda dari biasanya yang hanya mengalokasikan anggaran untuk satu hingga tiga hari.

ADVERTISEMENT

“Baru kali ini operasi modifikasi cuaca disiapkan anggarannya sampai satu bulan penuh. Ini karena kondisi cuaca memang sedang ekstrem,” ujarnya.

Pramono menambahkan, genangan banjir di sejumlah wilayah Jakarta kini relatif lebih cepat surut berkat dukungan infrastruktur pompa air yang memadai. “Kalau curah hujan di atas 250 milimeter, genangan pasti terjadi. Namun, Jakarta bisa cepat surut karena fasilitas pompa kita cukup untuk menangani kondisi tersebut,” jelasnya.

BACA JUGA

Diingatkan Ahok, Pramono Janji Tuntaskan Pembangunan Tanggul Pantai

Selain itu, Pramono membuka kemungkinan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) saat cuaca ekstrem mengancam aktivitas masyarakat, terutama bagi sektor pendidikan. “Jika ada indikasi cuaca ekstrem pada hari kerja, saya bisa memutuskan penerapan WFH, khususnya untuk anak-anak didik kita,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jakarta Syafrin Liputo menyatakan pihaknya akan mengerahkan personel di lapangan saat terjadi banjir guna mencegah kendaraan terjebak di genangan air.

“Petugas akan memantau ketinggian air dan melakukan pengalihan arus. Untuk kendaraan roda dua yang terjebak, kami siapkan mobil derek dan truk Dishub,” ujar Syafrin.