Friday, November 13, 2026

PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu, Cek Ketentuan dan Profesinya

 Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN).

Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN). (Antara Foto/Umarul Faruq)

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati peningkatan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga mencakup pegawai dari berbagai profesi yang bekerja di lingkungan pemerintahan.

Sejumlah profesi yang masuk dalam kesepakatan tersebut, antara lain dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), tenaga kesehatan, personel satuan polisi pamong praja (satpol PP), tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana dan pelayanan lainnya.

Kesepakatan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah mengikuti rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di gedung Nusantara, Kompleks DPR, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Selain peningkatan status kepegawaian, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.

ADVERTISEMENT

Kesempatan tersebut berlaku bagi pegawai lintas profesi yang telah beralih status menjadi PPPK penuh waktu dan tetap harus mengikuti ketentuan seleksi. Kebijakan ini menjadi bagian dari penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang selama ini bekerja di berbagai sektor pemerintahan.

Berikut ini perincian pengangkatan PPPK paruh waktu, kesempatan mengikuti seleksi CPNS, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan penataan pegawai pada 2027.


Pemerintah Sepakati Pengangkatan PPPK Paruh Waktu mulai 1 Januari 2027

Pemerintah memutuskan meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu setelah melakukan perhitungan kebutuhan pegawai lintas sektor.

Keputusan tersebut merupakan hasil finalisasi pembahasan antara pemerintah dan DPR yang sebelumnya telah berlangsung pada Agustus 2026.

Dalam pembahasan awal, peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu difokuskan pada tenaga pendidik atau guru.

Namun, setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut, pemerintah dan DPR menyepakati perluasan kebijakan agar mencakup pegawai dari berbagai bidang pekerjaan.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo dikutip dari Antara.

Prasetyo menegaskan, kebijakan peningkatan status tersebut mulai dilaksanakan secara bertahap pada 1 Januari 2027. Artinya, perubahan status tidak dilakukan serentak pada tanggal tersebut, melainkan mengikuti tahapan pelaksanaan yang disiapkan pemerintah.

Pemerintah menyatakan kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi pegawai yang selama ini menjalankan tugas pelayanan publik di berbagai instansi.

Profesi yang Termasuk dalam Pengangkatan PPPK Penuh Waktu

Perluasan kebijakan membuat pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak lagi terbatas pada tenaga pendidik. Pemerintah dan DPR menyepakati cakupan lintas profesi yang bekerja di lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi, kelompok pekerjaan yang termasuk dalam kebijakan tersebut meliputi:

  • Guru, yaitu tenaga pendidik yang berstatus PPPK paruh waktu.
  • Dosen, yang menjalankan tugas pendidikan di lingkungan perguruan tinggi.
  • Petugas pemadam kebakaran, yang bertugas menangani kebakaran dan pelayanan terkait.
  • Tenaga kesehatan dan medis, yang bekerja dalam pelayanan kesehatan.
  • Personel satpol PP, yang menjalankan tugas penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.
  • Tenaga teknis, yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai bidang keahliannya.
  • Tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya, yang bekerja di berbagai sektor pemerintahan.

Dengan cakupan tersebut, penyelesaian penataan PPPK paruh waktu diharapkan menjangkau lebih banyak pegawai yang selama ini mendukung pelayanan masyarakat.

Meski demikian, pelaksanaannya tetap dilakukan secara bertahap mulai 2027 sesuai kebijakan dan kesiapan pemerintah.

PPPK Penuh Waktu Mendapat Kesempatan Mengikuti Seleksi CPNS 2027

Selain peningkatan status kepegawaian, pemerintah dan DPR menyepakati pemberian kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027.

Kesempatan tersebut berlaku bagi PPPK lintas profesi yang telah beralih status menjadi PPPK penuh waktu. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya ditujukan kepada guru, tetapi juga mencakup pegawai dari bidang pekerjaan lainnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan pegawai yang telah diangkat menjadi PPPK penuh waktu akan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS pada 2027.

Namun, kesempatan tersebut bukan berarti PPPK otomatis berubah menjadi PNS. Pegawai tetap harus mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif serta memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan pengadaan CPNS yang berlaku.

Pemerintah juga mempertimbangkan pengaturan khusus bagi pegawai pada bidang tertentu yang menghadapi kendala persyaratan, terutama terkait batas usia.

Hal tersebut menjadi perhatian karena terdapat kebutuhan tenaga di lapangan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan seleksi.

Di luar kesempatan bagi PPPK penuh waktu, pemerintah juga menyiapkan rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan aparatur di berbagai sektor.

Rekrutmen ini diperlukan untuk mengantisipasi pegawai yang memasuki masa pensiun sekaligus mendukung program prioritas pemerintah.

Tuesday, November 10, 2026

Boeing Bakal PHK Massal, 2.500 Posisi Dipangkas Desember Ini

 Pesawat Boeing 737 Max

Pesawat Boeing 737 Max (AP Photo/Elaine Thompson)

Jakarta, Beritasatu.com – Boeing bersiap melakukan pengurangan tenaga kerja sekitar 2.500 posisi di divisi pesawat komersial mulai Desember 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari rencana perusahaan memangkas sekitar 5% tenaga kerjanya di tengah perlambatan peningkatan produksi pesawat.

Mengutip laporan Reuters, Selasa (10/11/2026), pengurangan tersebut diperkirakan menyasar sekitar 2.500 posisi dari total 50.494 karyawan Boeing Commercial Airplanes berdasarkan data Desember 2025.

Meski demikian, jumlah karyawan yang benar-benar terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) belum dipastikan. Boeing akan mengurangi tenaga kerjanya melalui kombinasi PHK dan pengurangan karyawan secara alami (attrition), seperti pengunduran diri atau pensiun tanpa penggantian posisi.

Kepala Divisi Pesawat Komersial Boeing Stephanie Pope menyampaikan rencana tersebut melalui pesan internal kepada karyawan pada Senin. Pemberitahuan kepada pekerja yang terdampak dijadwalkan mulai dilakukan pada Desember.

ADVERTISEMENT

Pope menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah perusahaan memperlambat rencana peningkatan produksi pesawat. Boeing membutuhkan waktu tambahan agar fasilitas produksi dan mitra rantai pasok dapat mencapai stabilitas operasional.

"Penyesuaian jadwal produksi dan pengurangan jumlah pesawat yang diproduksi membuat jumlah karyawan kami saat ini melebihi kebutuhan," ujar Pope.

Ia juga mengapresiasi kinerja karyawan yang telah membantu memperbaiki operasional perusahaan. Kemajuan tersebut tercermin dari sertifikasi di Amerika Serikat untuk pesawat 737 Max 7 dan 737 Max 10 pada tahun ini.

Meski demikian, Pope mengakui Boeing belum sepenuhnya pulih. Ia berjanji perusahaan akan memperlakukan karyawan dengan bermartabat dan penuh rasa hormat selama proses pengurangan tenaga kerja berlangsung.

Sebelumnya, jajaran eksekutif Boeing telah memberikan sinyal perlambatan rencana peningkatan produksi pesawat. Dalam konferensi dengan analis pada akhir Oktober, perusahaan menyatakan tidak lagi dapat memenuhi target pengiriman pesawat untuk 2026.

Boeing juga menunda target peningkatan produksi 737 Max menjadi 52 unit dari sebelumnya 47 unit per bulan hingga paruh kedua 2027.

Peningkatan produksi 737 Max menjadi perhatian utama investor karena menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pendapatan dan laba Boeing. Perusahaan sebelumnya mengalami periode kerugian keuangan berkepanjangan akibat berbagai persoalan keselamatan, termasuk dua kecelakaan fatal pesawat 737 Max pada 2018 dan 2019.

CEO Boeing Kelly Ortberg pada Oktober mengatakan perusahaan masih membutuhkan waktu untuk menstabilkan operasional produksi.

"Kami terus mencatatkan kemajuan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya memperkirakan proses untuk mencapai stabilitas produksi sepenuhnya pada tingkat ini akan berlangsung hingga tahun depan," kata Ortberg.

Ia menjelaskan, Boeing masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan kepastian produksi sayap pesawat serta badan pesawat (fuselage) di fasilitas produksinya di Kansas.