Kementerian ESDM: Impor Energi AS Tak Ganggu Kemandirian

 

Ilustrasi impor energi. (AP Photo/AP News)

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kesepakatan perdagangan energi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak menggeser arah kebijakan nasional menuju kemandirian energi.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan bahwa komitmen impor bahan bakar minyak (BBM) dari AS dalam perjanjian dagang merupakan bagian dari penyeimbangan tarif bilateral dan tidak berkaitan langsung dengan strategi energi domestik.

arrow_forward_ios

Baca selengkapnya

00:00

00:09

01:16

Powered by

GliaStudios

BACA JUGA

Danantara Bahas Pembelian 50 Boeing dan Impor Minyak AS Rp 253 T

“Ini sesuai kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS dalam menyeimbangkan tarif perdagangan kedua belah pihak, dan akhirnya memang kita harus bersepakat untuk membeli BBM dari AS, tatapi tidak melepaskan bahwa kita tetap harus mengedepankan kemandirian energi kita,” kata Anggia dikutip dari Antara, Jumat (20/2/2026).

ADVERTISEMENT

Berdasarkan dokumen Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, Indonesia menyetujui kerja sama impor energi dari AS dengan nilai sekitar US$ 15 miliar. Rinciannya meliputi pembelian liquefied petroleum gas (LPG) senilai US$ 3,5 miliar, minyak mentah (crude oil) sebesar US$ 4,5 miliar, serta bensin hasil kilang (refined gasoline) senilai US$ 7 miliar.

Namun, Anggia menegaskan komitmen menteri ESDM untuk menekan ketergantungan terhadap impor BBM tertentu, termasuk menghentikan impor solar, tetap menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah.

Ia menekankan bahwa dokumen perjanjian tidak mencantumkan kewajiban impor solar atau diesel, sehingga kebijakan pengurangan impor solar tetap berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

“Ini dua hal yang berbeda antara kesepakatan perdagangan dan kebijakan kemandirian energi,” ujar dia.

Selain sektor minyak dan gas, perjanjian tersebut juga mencakup kerja sama mineral kritis yang diarahkan pada penguatan investasi serta integrasi rantai pasok kedua negara. Fokusnya pada pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian (processing and refining), tanpa memuat kewajiban ekspor bahan mentah maupun nilai transaksi spesifik.

“Itu lebih ke kerja sama investasi. Untuk detailnya masih akan dibahas lebih lanjut,” ucapnya.

Terkait komoditas energi baru dan terbarukan, termasuk bioetanol, Kementerian ESDM menyatakan belum ada keputusan final mengenai skema perdagangan atau kewajiban ekspor ke AS karena pembahasan masih berlangsung.

“Semua masih berproses dan masih dalam tahap negosiasi. Kita tunggu hasilnya nanti setelah delegasi kembali,” tutur Anggia.

Ia juga menyebut belum ada pembahasan lanjutan mengenai Freeport Indonesia maupun promosi proyek kilang minyak baru dalam rangkaian negosiasi perdagangan tersebut.

Pemerintah memastikan hasil akhir kesepakatan dan tindak lanjut perjanjian perdagangan RI-AS akan diumumkan kepada publik setelah seluruh proses negosiasi serta koordinasi lintas kementerian rampung.

Mitsubishi Target Jual 3.000 Unit di IIMS 2026, Xpander Tetap Andalan

 

Mitsubishi menargetkan penjualan sebanyak 3.000 unit di IIMS 2026. (Beritasatu.com/Wahyu Sahala Tua)

Jakarta, Beritasatu.com - Mitsubishi menargetkan surat pemesanan kendaraan (SPK)  sebanyak 3.000 unit di ajang Indonesia International Motor Show 2026 (IIMS). Menariknya, target SPSK  itu diprediksi akan didominasi oleh Mitsubishi Xpander.

Target SPK tersebut unik mengingat Mitsubishi Xpander bukanlah produk baru dari Mitsubishi. Saat ini Mitsubishi justru sedang giat-giatnya memamasarkan produk anyar mereka, Mitsubishi Destinator.

Advertisement

"Break down-nya mungkin sekitar  3.000 unit di mana 1.000 unit sekitar diperkirakan ada pada Xpander, 800 unit Destinator," ujar Irwan Kuncoro, Director of Sales and Marketing PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Senin (9/2/2026).

BACA JUGA

Prabowo ke TNI-Polri: Rapatkan Barisan, Jangan Terpecah Belah!

ADVERTISEMENT

Target SPK 3.000 unit tersebut justru naik 3 persen dibanding SPK final pada ajang yang sama tahun lalu. Diketahui pada ajang IIMS 2025, Mitsubishi berhasil mencapai SPK sebanyak 2.400 unit.

Pada saat yang sama President Director MMKSI Atsushi Kurita mengatakan pada momen IIMS 2026, mereka memang mengandalkan dua unit edisi terbatas, Mitsubishi Destinator 55 Anniversary dan Mitsubishi Xforce 55 Annniversary.h karena memang jadi produk yang spesial saat kiprah Mitsubishi mencapai 50 tahun. Dalam momen lima dekade itu Mitsubishi Xforce dan Mitsubishi Destinator merupakan produk global yang dulucnurkan perdana di Indonesia.

"Itu mengapa kami tidak membuat edisi khusus untuk Mitsubishi Pajero Sport dan Mitsubishi Xpander," ucapnya. 

Kapan 1 Ramadan 2026? Ini Versi Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah

 

Ilustrasi petugas melakukan pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan 1447 H. (Antara/Yegar Sahaduta Mangiri)

Jakarta, Beritasatu.com - Banyak masyarakat mulai mencari kepastian mengenai awal puasa Ramadan 2026. Pertanyaan tentang kapan Ramadan 2026 dimulai menjadi penting karena berkaitan langsung dengan persiapan ibadah, perencanaan aktivitas keluarga, hingga pengaturan jadwal kerja dan pendidikan.

Selain itu, pembahasan Ramadan 2026 juga menarik perhatian karena adanya potensi perbedaan penetapan awal puasa antara pemerintah dan organisasi keagamaan. Perbedaan metode dalam menentukan kalender Hijriah kerap memunculkan variasi tanggal awal Ramadan.

Kapan Sidang Isbat 1 Ramadan 2026?

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menjadwalkan sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa (17/2/2026). Informasi ini disampaikan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam). Sidang akan dimulai pukul 16.00 WIB dan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan integratif antara hisab dan rukyatulhilal dalam menentukan awal bulan Hijriah. Pendekatan ini dipandang strategis karena mampu merangkul keragaman metode penentuan awal bulan yang berkembang di tengah umat Islam Indonesia.

Sidang isbat tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Hidayatullah, dan Persatuan Umat Islam (PUI), hingga pakar falak dan astronomi dari sejumlah lembaga, antara lain BMKG, BRIN, Planetarium, dan observatorium astronomi.

Selain itu, sidang juga dihadiri oleh menteri agama, wakil menteri agama, pimpinan Komisi VIII DPR RI, ketua MUI, Tim Hisab Rukyat Kemenag, perwakilan ormas Islam, serta para duta besar negara sahabat.

Kapan 1 Ramadan 2026 Versi Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah?

Perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah membuat penetapan 1 Ramadan 2026 berpotensi berbeda antara Muhammadiyah, NU, dan pemerintah. Berikut penjelasan masing-masing versi.

1. Awal Ramadan 2026 versi Muhammadiyah

Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah. Melalui Maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 2/MLM/I.0/E/2025, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu (18/2/2026).

Penetapan ini didasarkan pada metode hisab hakiki yang mengacu pada standar Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Dengan metode tersebut, Muhammadiyah tidak menunggu hasil rukyatulhilal sebagaimana yang dilakukan pemerintah dan NU.

Berdasarkan perhitungan tersebut, jika dihitung sejak Sabtu (31/1/2026), maka awal puasa versi Muhammadiyah tinggal sekitar 16 hari lagi. Selain itu, Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 1447 H atau Idulfitri 2026 jatuh pada Jumat (20/3/2026).

2. Awal Ramadan 2026 versi Nahdlatul Ulama (NU)

NU pada prinsipnya mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal Ramadan. NU menggunakan metode rukyatulhilal bil fi’li atau pengamatan langsung terhadap hilal di lapangan.

Dalam praktiknya, NU mengombinasikan perhitungan hisab dengan rukyatulhilal melalui metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (Irnu). Oleh karena itu, kepastian awal puasa baru dapat ditentukan setelah pemantauan hilal pada tanggal 29 Syakban 1447 H.

Hingga saat ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum mengumumkan prediksi resmi mengenai awal puasa Ramadan 2026. Jika hilal terlihat dan memenuhi kriteria, maka awal Ramadan NU akan sama dengan keputusan pemerintah. Sebaliknya, jika hilal tidak terlihat, maka awal puasa berpotensi bergeser satu hari.

3. Awal Ramadan 2026 versi pemerintah

Pemerintah melalui Kalender Hijriah Indonesia 2026 yang dirilis Kementerian Agama RI memprediksi 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis (19/2/2026). Perkiraan ini mengacu pada kriteria Mabims yang digunakan bersama oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penetapan resmi awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat yang dilaksanakan pada 17 Februari 2026 atau bertepatan dengan 29 Syakban 1447 H. Sidang isbat tersebut akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag, Jakarta.

Penentuan awal puasa Ramadan 2026 menunjukkan adanya potensi perbedaan antara Muhammadiyah, NU, dan pemerintah akibat perbedaan metode yang digunakan. Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan pada 18 Februari 2026, sementara pemerintah memprediksi awal puasa jatuh pada 19 Februari 2026, dengan NU menunggu hasil sidang isbat dan rukyatulhilal.

Menko Airlangga: Presiden Prabowo Pantau Terus Dampak Kebijakan MSCI

 

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di WEF Davos 2026, Kamis 22 Januari 2026. (BPMI Setpres)

Jakarta, Beritasatu.com – Pasar saham Indonesia sempat anjlok lebih dari 10% akibat sentimen dari MSCI. Pemerintah pun merespons penurunan tersebut dan menyatakan akan melakukan perbaikan melalui peningkatan transparansi di pasar modal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perkembangan pasar keuangan nasional terus dipantau Presiden Prabowo Subianto, termasuk dampak kebijakan MSCI serta penilaian lembaga pemeringkat internasional.

arrow_forward_ios

Baca selengkapnya

00:00

00:14

01:16

Powered by

GliaStudios

"Pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, didukung koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga," kata dia seperti dilansir dari Antara, Jumat (30/1/2026).

Ia turut menyoroti pergerakan pasar saham yang mulai menunjukkan pemulihan, tercermin dari rebound indeks harga saham gabungan (IHSG) yang kembali bergerak di zona hijau setelah sebelumnya terkoreksi tajam pascapengumuman kebijakan MSCI.

ADVERTISEMENT

Dalam konteks tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas dan kredibilitas nasional, termasuk kredibilitas pasar modal, melalui berbagai langkah strategis yang telah disiapkan.

Indonesia juga berkomitmen mengadopsi standar internasional guna mempertahankan status sebagai pasar emerging market serta memperkuat pasar modal agar lebih adil, kompetitif, dan transparan.

“Ini merupakan sinyal kepada global market bahwa fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir terhadap kondisi makroekonomi maupun fiskal,” tegas Airlangga.

BACA JUGA

OJK Ungkap Plt Dirut BEI dari Internal Pasar Modal

Menurutnya, kebijakan penyesuaian batas free float saham dari 7,5% menjadi 15% dapat membantu memulihkan kepercayaan pelaku pasar. Langkah ini diambil sebagai respons atas sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait transparansi porsi saham beredar bebas di Indonesia.

Pemerintah memandang ketentuan baru tersebut lebih sejalan dengan praktik di berbagai negara. Sebelumnya, porsi free float di Bursa Efek Indonesia (BEI) tergolong lebih rendah dibandingkan Malaysia, Hong Kong, dan Jepang yang masing-masing mencapai 25%, sementara Thailand juga akan menuju level 15%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan angka tersebut dipilih untuk mendorong keterbukaan sekaligus memperkuat tata kelola pasar. “Kami mengambil angka yang relatif lebih terbuka dengan tata kelola yang lebih baik,” ujar Airlangga.