Tahu Diburu, Kapten Bandit Pembunuh Davidson Pindah-pindah Tempat

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan memberikan keterangan terkait penangkapan buronan KPK dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu Miryam S Haryani di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/5).

"Dia tahu kami sedang melakukan pengejaran," Iriawan menambahkan.

Bestprofit - Sampai hari ini, pimpinan bandit yang merampok dan membunuh nasabah Bank Central Asia, Davidson Tantono (30), di SPBU, Jalan Daan Mogot, kilometer 12, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, belum berhasil dibekuk aparat kepolisian.

Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan dari hasil pelacakan, kepala bandit tersebut bersembunyi dengan cara pindah-pindah tempat, begitu menyadari sedang dikejar polisi.

"Kaptennya berpindah pindah, kita kejar ke Sumatera dia pindah ke Jawa, Jawa Timur ya," kata Iriawan di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).

"Dia tahu kami sedang melakukan pengejaran," Iriawan menambahkan.

Empat anak buah kapten bandit telah dibekuk pekan lalu. Salah satunya berinisial IR, dia mati ditembak polisi karena melawan saat hendak dibekuk.

"Kemarin sudah empat orang yang ditangkap. Tentu kami akan menuntaskan semua yang terlibat dalam peristiwa itu," kata dia.

Davidson dirampok kawanan bandit bersenjata api ketika hendak menambal ban mobil Innova warna hitam di dekat SPBU, Jalan Daan Mogot, kilometer 12, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (9/6/2017) lalu.

Kepala korban ditembak salah satu pelaku ketika berusaha menyelamatkan tas berisi uang berkisar Rp350 juta yang ada di dalam mobil.

Kawanan perampok sudah membuntuti korban sejak dari dalam BCA cabang Green Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Mereka berbagai peran, ada yang mengamati di dalam bank, ada yang memasang menebar paku di bawah ban mobil, ada yang menguntit dan mengeksekusi di tengah jalan. Bestprofit

Besuk Ahok di Sel, Djarot Ditanya Pembangunan Masjid di Kalijodo

PT Bestprofit - Mantan gubernur Jakarta yang divonis dua tahun penjara kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meminta gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat merampungkan pembangunan Masjid Jami Al Mubarokah sebelum Oktober 2017. Masjid itu letaknya di seberang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo, Jakarta.

"Karena waktu itu yang meletakkan batu pertama kan Pak Ahok setelah peresmian Kalijodo baru kita bangun masjid Al Mubarokah ya," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/6/2017).

Untuk diketahui, Ahok melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Al Mubarokah pada Rabu (22/2/2017). Saat itu dia berharap masjid dua lantai yang dibangun di lahan 800 meter persegi itu bisa dimanfaatkan warga untuk ibadah. Ahok tidak ingin orang Islam yang datang ke Kalijodo meninggalkan salat.

"Ditanya bagaimana (pembangunan) masjid, saya bilang alhamdulillah (terus berjalan). Itu kan masuk badan wakaf, selesai. Dan sekarang lagi proses gitu, saya sampaikan ya Oktober-lah kita resmikan," kata Djarot.

Selain itu, Djarot menerangkan perkembangan pembangunan Jak Grosir yang sudah lama dicanangkan pemerintah DKI. Mesin berteknologi Controlled Atmosphere Storage (CAS) yang belum lama diresmikan pemerintah DKI juga disampaikan ke Ahok.

Kemudian, Djarot juga melaporkan pembangunan Simpang Susuan Semanggi, pembangunan koridor 13 Transjakarta rute Ciledug-Tendean, hingga ke pembahasan APBD-P DKI Jakarta tahun 2017.

"Karena dia (Ahok) kan nggak ngikutin berita. Dia bilang 'waduh saya nggak ngikutin berita'," kata Djarot. PT Bestprofit

Hari Ini Jokowi Akan Lantik Djarot Sebagai Gubernur DKI Jakarta

Best Profit - 

Presiden Jokowi berbuka puasa bersama wartawan di Istana Negara. 

Pelantikan Djarot saat ini menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta itu, dijadwalkan berlangsung Kamis pagi.

Best Profit- Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 di Istana Negara Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Pelantikan Djarot saat ini menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta itu, dijadwalkan berlangsung Kamis pagi.

Sebelum pelantikan, Presiden Jokowi akan menyerahkan Petikan Keputusan Presiden kepada Calon Gubernur DKI Jakarta itu.

"Terkait keputusan DPRD DKI Jakarta atas mundurnya Gubernur DKI yang ditahan, dan pengajuan gubernur definitif, dari Mendagri sudah disampaikan kepada bapak Presiden melalui Mensesneg, sudah kami ajukan ke Istana," kata Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/6) lalu.Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya sudah mengajukan hasil Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta tentang Pengunduran Diri Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur DKI Definitif kepada Presiden.

Ia berharap Keputusan Presiden (Keppres) untuk pengangkatan Djarot Saiful Hidayat segera keluar, demikian juga Keppres untuk pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama.

"Kalau Kepres selesai hari ini, mungkin waktunya besok atau kapan bisa didefinitifkan, ini sampai bulan Oktober," kata Tjahjo.

Ketika ditanya kapan pelantikan Djarot dilakukan, ia menyilakan wartawan bertanya kepada Mensesneg. "Pelantikan 'kan cepat hanya setengah jam selesai," katanya pula.

Dia menyebutkan salah satu tugas Gubernur DKI Jakarta definitif adalah menyiapkan proses suksesi kepada Gubernur DKI Jakarta yang baru.

"Tugas pak Djarot mempersiapkan semuanya karena waktunya hanya 4-5 bulan dan tidak ada wakil gubernur karena hanya lima bulan," kata Tjahjo.Best Profit

Bagian dari ISIS, Wiranto: Jangan Sampai Maute Masuk Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Wiranto mewanti-wanti jangan sampai Maute masuk Indonesia.

Bestprofit - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap tidak ada kelompok Maute di Marawi yang lolos ke Indonesia setelah digempur militer Filipina.

"Kita tahu bahwa kelompok Maute di Marawi merupakan bagian dari ISIS yang sementara mendapat gempuran dahsyat di Siria. Karena itu kita sepakat mencoba membendung jangan sampai gempuran di Marawi ada penerobosan, pelolosan ke Indonesia," ungkap Menteri Wiranto pada rapat koordinasi dengan seluruh jajaran terkait pusat dan daerah di Manado, Rabu.

Rapat koordinasi di Manado, kata Menteri, diikuti gubernur wilayah perbatasan dengan Filipina, pangdam, kapolda, unsur TNI/Polri pusat dan daerah, serta kementerian lembaga pusat.

"Ternyata langkah-langkah antisipasi sudah banyak dilakukan untuk mencegah masuknya unsur-unsur Marawi ke Indonesia," katanya lagi.Koordinasi ini, lanjut Menteri, juga dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan aparat keamanan serta pemerintah daerah wilayah perbatasan.

Mantan panglima TNI itu menambahkan, koordinasi yang dilakukan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan TNI/Polri dan melibatkan masyarakat sebagai sistem peringatan dini.

"Peran masyarakat penting karena masyarakat lebih dulu mengetahui apakah ada unsur-unsur gerakan Maute di Marawi yang menerobos ke Indonesia," ungkapnya.

Dia pun mengharapkan, pemerintah dan aparat keamanan daerah meningkatkan kewaspadaan setinggi tingginya sebagai langkah pencegahan.

Rapat koordinasi di Manado juga untuk menampung aspirasi masyarakat, pemerintah daerah serta aparat keamanan yang sementara ini perlu diselesaikan pemerintah pusat apakah penyediaan bahan bakar untuk patroli ditambah, menyangkut peraturan keimigrasian yang memerlukan prosedur khusus, atau masalah pidana terhadap orang yang nyata-nyata sudah bergerak ikut di sana dan masuk ke Indonesia.

"Ini masukan yang baik dan akan diselesaikan. Rapat koordinasi dengan pemerintah wilayah perbatasan ini bermanfaat luar biasa untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka visi pemerintah melindungi seluruh warga negara dan tumpah darah Indonesia," tandasnya. Bestprofit

Istri Al Khathath Bawa Enam Anak ke DPR Minta Bantuan Fadli Zon

Istri Sekretaris Jenderal FUI Gatot Saptono alias Al Khathath, Kusrini Ambarwati, menemui Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon [suara.com/Bagus Santosa]

?Dalam pertemuan tadi, Rini bercerita tentang kendala yang dialami Al Khathath selama Ramadan.

PT Bestprofit - Istri Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Gatot Saptono alias Muhammad Al Khathath, Kusrini Ambarwati, menemui Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon, Selasa (12/6/2017). Dia datang bersama enam orang anaknya untuk meminta Fadli membantu mendorong aparat agar memberikan penangguhan penahanan terhadap Al Khathath yang telah menjadi tersangka kasus dugaan perencanaan makar.‎
‎
"Kami harap dalam berkah Ramadan semoga ustadz (Al Khathath) ditangguhkan sebelum lebaran, jadi kami bisa kumpul keluarga. Kepada Pak Fadli Zon bisa membantu untuk penangguhan penahanan," kata Kusrini di DPR, Jakarta, Selasa (12/6/2017).

Saat ini, Al Khathath ditahan di Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Dia diamankan anggota Polda Metro Jaya ketika menginap di kamar 123, Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, pada Jumat (31/3/2017), menjelang demonstrasi. Masa tahanan Al Khathath akan berakhir pada 29 Juni 2017 setelah beberapakali dilakukan penambahan masa tahanan.

Rini mempertanyakan ‎proses hukum terhadap suaminya. Sebab, selama ditahan, suaminya baru diperiksa satu kali.

"Proses hukum tetap berlanjut nggak apa-apa, tapi mohon bisa diberikan penangguhan. Karena sejak awal sampai sekarang nggak pernah ada respon," ‎kata dia.

‎Dalam pertemuan tadi, Rini bercerita tentang kendala yang dialami Al Khathath selama Ramadan.

"Buka puasanya di sana cuma makan nasi dan lauk, setelah sakit dia minta nasi aja. Karena dia ada pantangan takutnya kambuh sakitnya. Terus kalau sahur, makanannya jam 10 harus sudah dikirim untuk dimakan jam 4. Padahal Adik saya rumahnya dideket mako, harapannya gampang kirim makan eh ternyata birokrasinya susah," kata Rini.

Fadli Zon menyayangkan hal itu terjadi. Dia juga mengkritik proses hukum Al Khathath.

"Ini ‎sudah berlangsung penahanan dua bulan setengah tanpa ada kejelasan status karena baru diperiksa 1 kali dan tuduhan yang berat yaitu makar tanpa ada bukti yang kuat," kata Fadli.

Fadli berharap Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Al Khathath. 
‎
"Sudah saatnya saudara Al Khathath dibebaskan atau ditangguhkan. Ini sumir karena 2,5 bulan diperiksa baru satu kali. Karenanya, kami akan menyurati dari hasil audiensi ini, nanti kami akan sampaikan ke Komisi III Kalau bisa diangkat dalam rapat dengar pendapat," tuturnya.‎

Al Khathath ditahan dan disangkakan melanggar Pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 110 KUHP tentang Pemufakatan Makar.

Selain Al Khaththath, polisi juga menangkap ZA, IR, V, dan M ketika itu. V dan M dituduh melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Penangkapan ini terjadi pada 31 Maret 2017.‎

Sebab, keduanya dinilai pernah menyiarkan perkataan yang menghina etnis tertentu. PT Bestprofit

AH, Si Penghina Nabi Muhammad Jalani Sidang Besok

Ilustrasi simbol ujaran kebencian pada keyboard komputer (Shutterstock).

Berkas perkara itu diterima pengadilan dari Kejaksaan pada 29 Mei lalu.

Best Profit - Kasus penodaan agama dengan tersangka AH (61) siap disidangkan di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa (13/6/2017) besok. Sebelumnya berkas perkara itu diterima pengadilan dari Kejaksaan pada 29 Mei lalu.

"Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang akan menyidangkan perkara penistaan agama tersebut, juga sudah terbentuk dan siap melaksanakan tugas," kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan Erintuah Damanik, Senin (12/6/2017) dikutip dari Antara.

"Sedangkan Panitera Pengganti adalah M Husni Aprianto," ujar Erintuah.Majelis hakim yang memimpin sidang terdiri dari rintuah Damanik (Hakim Ketua), Johny JH Simanjutak (Hakim Anggota), dan Masrul (Hakim Anggota).

Erintuah berharap sidang nantinya dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar .

Polrestabes Medan menetapkan AH, seorang pengusaha warga Perumahan Bukit Hijau Residence, Medan Sunggal sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama pada 17 April. Postingan AH di Facebook dianggap telah menghina islam dan Nabi Muhammad.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya bertindak cepat agar kasus ini tak sampai meluas. "Memang benar, AH melakukan tindak pidana penistaan agama, dan telah ditemukannya sejumlah barang bukti," ujar Kombes Pol Sandi. Best Profit

Mengapa Jokowi dan PDIP Tetap Ungguli Lawan Politik?

Presiden Joko Widodo menghadiri buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Jakarta, Jumat (2/6). 

Jika dibanding hasil Pemilu 2014, hanya PDIP yang bisa mempertahankan.

Bestprofit - Pilkada Jakarta tidak memiliki efek pada politik nasional. Demikian temuan mutakhir hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting. Sebelum dan sesudah Pilkada DKI, dukungan pada tokoh-tokoh untuk menjadi presiden sangat stabil. Jokowi tetap yang teratas, dan tetap diikuti Prabowo di posisi kedua juga dengan posisi relatif stabil.

Menurut Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan stabilitas dukungan tersebut dimungkinkan oleh penilaian publik atas kinerja Jokowi dan kondisi makro nasional yang tidak banyak berubah.

Survei ini dilakukan pada 14-20 Mei 2017 melibatkan 1350 responden yang dipilih dengan teknik multistage random sampling dari total populasi nasional yang sudah memiliki hak pilih pada pemilihan umum, yakni mereka yang berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilaksanakan. Margin of error survei ini rata-rata +/- 2.5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam pertanyaan terbuka (top of mind), bila pemilihan presiden diadakan ketika survei dilakukan, 34.1% pemilih spontan mendukung Jokowi dan 17.2% mendukung Prabowo. Perbedaan elektabilitas antara keduanya cukup signifikan, sekitar 17 persen.

Menurut Djayadi, “perbedaan elektabilitas antara Jokowi dan Pabowo sekarang mirip dengan perbedaan elektabilitas SBY dengan Megawati pada 2007.

”Pada jarak waktu yang sama, 2 tahun menjelang Pilres 2009, perbedaan elektabilitas keduanya sebesar 16 persen," katanya.

Dalam simulasi head to head, elektabilitas Jokowi 53.7 persen, sementara Prabowo 37.2 persen dan tidak menjawab 9.1 persen. Jarak antara keduanya sekitar 16.5 persen. Dari sisi pilihan presiden, politik Tanah Air relatif tidak mengalami perubahan pasca Pilkada DKI Jakarta.

Demikian pula dengan pilihan partai politik. Peta dukungan pada partai politik sebelum dan sesudah Pilkada DKI juga tidak banyak berubah, terutama dalam periode Januari dan Mei 2017.

PDIP masih di posisi teratas (21.7 persen) dan disusul Gerindra (9.3 persen). Kedua partai ini mengalami kenaikan sekitar 4 persen dalam 5-6 bulan terakhir. Elektabilitas partai-partai lain masih berada di bawah elektabilitas Partai Demokrat, 5.2 persen.

Dampak negatif Pilkada DKI pada partai-partai pendukung pasangan yang kalah, dan dampak positif pada partai yang pasangannya menang, di luar PDIP dan Gerindra, tidak terlihat. Kalaupun terjadi perubahan maka perubahan itu tidak signifikan secara statistik (di bawah margin of error rata-rata ± 2,5 persen).

Jika dibanding hasil Pemilu 2014, hanya PDIP yang bisa mempertahankan atau bahkan menaikan posisinya secara elektoral lewat sikap spontan pemilih. Sejak Pemilu 2014, dukungan spontan pemilih pada PDIP rata-rata kurang lebih stabil. Partai-partai lain semuanya cenderung menurun, dan banyak yang tadinya memilih mereka nampaknya bersikap belum memutuskan.

Mengapa Jokowi dan PDIP masih di atas semua pesaingnya, tak terpengaruh oleh hasil Pilkada DKI Jakarta? Berbagai indikator yang berbasis pada evaluasi massa nasional secara umum positif dan stabil. Tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi masih stabil, yakni 67 persen. Bahkan sebanyak 69 persen yakin akan kemampuan Jokowi memimpin.

Sementara itu, penilaian atas kondisi ekonomi, politik, dan keamanan juga relatif stabil. 44,4 persen merasa ekonomi rumah tangga lebih baik di banding tahun lalu, bahkan 62,3% optimis keadaan ekonomi keluarga akan lebih baik tahun depan. Sejalan dengan itu, penilaian atas kondisi ekonomi nasional juga cenderung positif, yakni 57,1 persen.

Kepercayaan pada lembaga-lembaga publik juga tidak banyak mengalami perubahan. Urutan teratas masih ditempati TNI (90 persen), presiden (86 persen), KPK (86 persen), kemudian Polri 77 persen, pengadilan 76 persen, dan kejaksaan 74 persen. Walaupun mendapat kepercayaan mayoritas massa, tingkat kepercayaan pada partai dan DPR paling rendah dibanding pada lembaga-lembaga yang lain.

Berbeda dengan spekulasi yang beredar di sejumlah kalangan, survei opini publik ini justru menemukan bahwa semua indikator politik tidak menunjukan perubahan berarti, sebelum dan sesudah Pilkada DKI.

“Pilkada DKI tak punya efek pada politik nasional,” kata Djayadi.

Bestprofit