Makin Rusuh, Polisi Tembak Anak STM dengan Water Cannon

PT BESTPROFIT - Kepolisian Brimob menembakan meriam air atua water cannon ke arah pelajar atau anak STM yang melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPR, Rabu (25/9/2019). Kerusuhan makin parah di kawasan fly over Slipi, Jakarta Barat.

Kejadian itu berawal dari aksi anak STM yang melemparkan baru ke arah polisi yang berjaga di sekitar Slipi. Anak STM menutup jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Lalu 1 brikade mobil taktis water cannon menembakan meriam air ke arah mereka. Meski disemprot air, mereka tak bergeming.

Justru mereka tetap melempar batu sembari sembunyi di balik sparator beton.

Di sisi jalan lain, aksi mereka juga mendapat represifitas dari aparat kepolisian. Banyak dari mereka dijemur hingga dibawa ke Polda Metro Jaya. BEST PROFIT

Sementara di media-media sosial, sedang viral seorang polisi menendang siswa. Karenanya, siswa STM melawan hingga membuat polisi kocar-kacir.

Dalam video berdurasi 40 detik tersebut, tampak satu polisi menarik siswa STM yang sedang menaiki sepeda motor. Akhirnya, anak STM itu terjatuh.

Selanjutnya kawan-kawannya datang membantu, dan polisi tersebut menendang seorang siswa. BESTPROFIT

Tak ayal, satu siswa lain menyabetkan sesuatu ke polisi tersebut. Setelahnya, mereka beramai-ramai mengejar sekerumunan polisi hingga aparat tunggang langgang.

Sebelumnya diberitakan, ratusan pelajar berseragam STM mencoba melakukan blokade sebagian jalan layang Slipi, Jakarta Barat, Rabu (25/9/2019). Mereka ramai-ramai meneriakkan yel-yel menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP.

Konsentrasi massa sempat terurai akibat adanya arus kendaraan atau mobil yang melintas. Namun, mereka merangsek maju kembali ke arah polisi bersiaga.

Hingga berita ini diunggah, pasukan kepolisian dari Brimob sudah melakukan koordinasi dan menambahkan pasukan lengkap dengan tamengnya.

Sebelumnya pelajar dari SMA, SMK dan STM yang melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, berakhir dengan dijemur aparat kepolisian di trotoar. Setelah itu, mereka diangkut menggunakan truk kepolisian ke Polda Metro Jaya.

Pantauan dari Suara.com, mereka diminta duduk di trotoar selama 20 menit. Kemudian mereka pun diangkut ke Polda dengan menggunakan 2 truk dan 2 bus polisi.

"Kami kumpulkan, kita data, setelah itu akan diberi imbauan," kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan di lokasi.

Pantauan dari Suara.com di lokasi, mereka merapat ke depan Gedung DPR RI pada pukul 12.15 WIB. Mereka kompak meneriakan berbagai macam umpatan.

"DPR Bego! DPR Bego!," teriak pelajar-pelajar.

Entah penyebabnya apa, konsentrasi massa tersebut tiba-tiba pecah dan mengurai ke jalan raya. Petugas kepolisian pun tampak menenangkan para pelajar yang mulai tersulut emosinya.

Sumber: suara.com

Semakin Panas! Mahasiswa Kepung DPR RI dari Pintu Depan dan Belakang

Mahasiswa yang melakukan aksi tolak revisi UU KPK dan RUU KUHP tidak hanya menyampaikan aspirasi mereka di depan DPR, melainkan juga di bagian pintu belakang DPR.

Pantauan Suara.com, jumlah mahasiswa kian bertambah seiring kedatangan mahasiswa melalui Stasiun Palmerah.

Mahasiswa tersebut kemudian langsung bergerak menuju pintu belakang DPR yang berada di seberang Lapangan Tembak.

Tuntutan mereka sama dengan massa aksi mahasiswa yang berada di bagian depan DPR RI, Jalan Gatot Soebroto. Mereka meminta agar bisa masuk ke dalam menemui pimpinan DPR.

PT BESTPROFIT - Sebelumnya, mahasiswa di bagian depan huga sempat memanjat dan mendobrak pagar lantaran ingin merangsek masuk.

Meski tak sampai seperti mahasiswa di bagian depan, mahasiswa di bagian belakang juga sempat melakuka aksi mendorong hingga ke depan gerbang.

"Buka buka buka pintunya," ujar mahasiswa, Selasa (24/9/2019). BEST PROFIT

Penjagaan ketat juga dilakukan di bagian dalam gervang pintu belakang DPR. Pasukan polisi dan satuan brimob telah berjaga di lokasi. BESTPROFIT

Hingga Pukul 16.25 WIB jumlah mahasiswa semakin bertambah hingga mengarah ke Kemenpora menuju Jalan Gator Soebroto.

Sumber: suara.com

Cukai Rokok Naik, Menaker Hanif Harap Tak Ada PHK Buruh

PT BESTPROFIT - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri berharap tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dari industri rokok sebagai dampak kenaikan cukai rokok

Alasannya, industri rokok didominasi oleh pekerja perempuan. Selain itu, mereka juga memiliki pendidikan terbatas dan tak lagi muda (paruh baya).

"Kita sih minta jangan sampai ada PHK di industri rokok karena di industri ini kan didominasi pekerja perempuan, juga tak lagi muda dengan pendidikan terbatas," ujarnya di Jakarta, Senin (23/9).

Dari industri sendiri telah ada permintaan diskusi terkait keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok ini pada tahun depan.

"Belum ada laporan, tapi ada permintaan-permintaan dari industri rokok untuk diskusikan kenaikan cukai rokok ini," kata dia. BEST PROFIT

Informasi saja, pemerintah memutuskan akan menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen pada tahun 2020. Salah satunya pertimbangannya ialah menekan pengendalian jumlah perokok di Indonesia.

Berapa Besar Kontribusi Cukai Rokok?

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan bahwa nilai penjualan rokok merupakan surga bagi dunia bisnis nasional. Sebab, nilai penjualan rokok mampu mengalahkan nilai penjualan premium, Solar, Bahan Bakar Gas (BBG), listrik, dan pulsa.

Dia menjelaskan, rokok telah mengkontribusikan cukai senilai Rp160 Triliun terhadap APBN. Nilai ini mencapai 3 kali sumbangan sektor migas, yang jauh meninggalkan seluruh gabungan dividen BUMN. BESTPROFIT

"Bayangkan saja kalau pemerintah menaikkan cukai rokok hingga 100 persen, maka pemerintah bisa mendapatkan sedikitnya Rp320 triliun. Apalagi jika cukai diaudit dengan benar dan tidak ada lagi cukai asli atau palsu, maka pendapatan pemerintah bisa naik berkali kali lipat," ujarnya melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat (20/9).

Menurutnya, keuntungan industri rokok telah mengalahkan gabungan keuntungan dari Pertamina, PGN, PLN, sekaligus gabungan keuntungan seluruh perusahaan BUMN. Hal ini membuat industri rokok menjadi perusahaan yang tak terkalahkan dalam ukuran perusahaan di Indonesia.

Selain itu, tembakau adalah juara dalam perdagangan domestik yang membuat bisnis rokok menjadi penopang utama keuangan negara, hingga mengalahkan gabungan seluruh perusahaan tambang dan migas.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi mengakui bahwa kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen di 2020 akan berdampak pada penerimaan negara.

Menurutnya, potensi penerimaan negara yang akan diperoleh dari kebijakan kenaikan cukai rokok mencapai Rp173 triliun. Tetapi, pihaknya menegaskan pemerintah tidak menargetkan secara khusus terkait penerimaan tersebut.

"Revenue (nanti) mengikuti. Jadi kita tidak membuat kebijakan ini berdasarkan target revenue tapi berdasarkan pada konsumsi yang harus secara gradual diturunkan tapi industri masih bisa kita perhatikan," tuturnya di Jakarta, Sabtu (14/9/).

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: suara.com

Diundang Jokowi Bahas Nama Menteri, Buya Syafii: Boleh dari Partai, Tapi...

PT BESTPROFIT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Pertemuan tersebut berlangsung tertutup untuk awak media.

Buya Syafii mengatakan kedatangannya kali ini diminta Jokowi untuk memberi masukan soal sosok menteri Kabinet Kerja Jilid ll.

"Bahas soal menteri, pilih kabinet yang bagus," ujar Buya Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/9/2019). BEST PROFIT

Buya Syafii menuturkan, sosok menteri yang ada di kabinet Jokowi boleh saja dari kalangan partai politik asalkan profesional dan memiliki integritas.

"Dari partai juga boleh, tapi orang yang profesional, punya integritas. Itu saja," kata dia.

Menurut Buya, Presiden Jokowi sudah tahu siapa saja yang bakal dipilih menjadi menteri.

Ia hanya meminta agar menteri Jokowi berikutnya, khususnya yang berasal dari kalangan partai politik untuk namun benar-benar setia kepada Presiden. BESTPROFIT

"Presidennya tahu, jadi ada persoalan integritas, kompetensi, profesionalisme. Boleh dari partai, ndak apa-apa. Tapi yang setia kepada presiden. Jangan yang bikin kacau," tandasnya.

Sumber: suara.com