Disimpan di bawah kolong tempat tidur, uang koperasi Rp 934 juta raib

BESTPROFIT - Duit milik Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 934.000.000, hilang dari kolong tempat tidur. Uang itu disimpan Ervan Novriandi (27) ‎selaku ketua koperasi, di warung milik orangtuanya.

PT BESTPROFIT "Kasus tersebut masih diselidiki. Ketua koperasi Ervan sudah dimintai keterangannya selaku pelapor, serta kasir koperasi bernama Riati," ujar Kapolres Bengkalis AKBP Abas Basuni kepada merdeka.com, Jumat (24/11).

Abas menceritakan, awalnya uang koperasi itu ditarik Ervan bersama Riati dari Bank Riau Kepri Pinggir sesuai dengan jumlah permintaan atau pinjaman. ‎Setelah cair, uang itu dimasukkan ke dalam koper dan dibawa dengan menggunakan mobil Ervan menuju kantor UED SP Serai Wangi di Jalan Sultan Syarif Kasim. BEST PROFIT

"Setelah tiba, uang disimpan di kantor untuk sementara menunggu pengelola semua berkumpul. Setelah kumpul, koper dibuka dan uang dibagi dan dimasukkan ke dalam amplop sesuai jumlah peminjam," kata Abas.

Selanjutnya, amplop berisi uang itu dimasukkan kembali ke dalam koper dan digembok. Lalu, Ervan membawa koper itu ke warung orangtuanya di jalan Durian RT 02 RW 02 Desa Serai Wangi Kecamatan Talang Mandau, Bengkalis. PT BEST PROFIT 

"Ervan menyimpan koper itu di bawah kolong tempat tidur orangtuanya. Lalu dia pulang ke rumahnya," jelas Abas.

Keesokan harinya, keluarga Ervan menyadari bahwa koper itu tidak lagi berada di bawa kolong tempat tidur. Ervan pun berangkat dari rumahnya menuju rumah orangtuanya itu. Setelah tiba, ternyata benar koper berisi uang hampir 1 miliar itu hilang dari tempat semula.

"Lalu Ervan memberitahukan kepada pihak pengurus koperasi bahwa uang telah hilang bersama kopernya. Selanjutnya kasus itu dilaporkan ke Polsek Pinggir, kita sudah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara," kata Abas.

Sumber: merdeka.com

Presiden Iran: Negara Asing Tak Boleh Campuri Urusan Suriah

PT BESTPROFIT - Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan, masa depan Suriah tidak akan diserahkan begitu saja ke tangan kekuatan asing.

Menurut kantor berita resmi Iran IRNA, Rouhani bicara di depan pers sebelum bertolak dari Teheran ke Sochi, Rusia, untuk menghadiri pertemuan trilateral demi membahas masa depan Suriah.

BEST PROFIT “Masa depan Suriah tidak akan diserahkan ke kekuatan asing dan rakyat Suriah sendiri lah yang akan menentukannya,” kata Rouhani, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (22/11/2017).

Rouhani mengatakan, Suriah akan terus mempertahankan kesatuan teritorialnya. Langkah-langkah konkret akan dijalankan sesuai kesepakatan dalam perundingan Astana di bawah jaminan Turki, Rusia, dan Iran.

Rouhani juga menekankan pentingnya pertemuan tiga pemimpin negara yang akan diselenggarakan di Sochi. BESTPROFIT

“Pertemuan ini harus memberi jalan keluar yang mencerminkan pandangan rakyat dan kelompok yang ada di Suriah untuk menentukan masa depan mereka,” ujar dia.

Pertemuan Sochi digelar Rabu kemarin, dan dihadiri Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Hassan Rouhani. PT BEST PROFIT

Menteri luar negeri dan delegasi teknis dari tiga negara penjamin proses Astana telah menyelesaikan persiapan awal akhir pekan lalu di Antalya, Turki.

Sumber: suara.com

Ini Besaran Uang Operasional yang Diterima Anies-Sandiaga Tiap Bulan

BEST PROFIT - Selain gaji, setiap bulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menerima dana operasional. Dana operasional tersebut diambil dari pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan, dana operasional Anies-Sandi untuk Oktober sudah disalurkan.

"Untuk Oktober kemarin, (dana operasional) besarannya masih sama dengan yang sebelumnya. Karena kan ini masih 2017, masih melanjutkan format yang lama," ujar Mawardi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (22/11/2017).

Artinya, lanjut Mawardi, dana operasional masih diambil 0,13 persen dari PAD. Adapun besar 0,13 persen ini merupakan pilihan pemerintahan sebelumnya yaitu Basuki Tjahaja Purnama. Mawardi mengatakan 0,13 persen dari PAD nilainya sebesar Rp 4,5 miliar.

BESTPROFIT "Rp 4,5 miliar itu total Gubernur dan Wagub. Untuk pembagiannya juga masih sama kaya dulu yaitu 60:40," kata Mawardi.

Dana operasional dibagi dua, Anies mendapatkan 60 persen, Sandiaga mendapatkan 40 persen. Tepatnya, dana operasional Anies sebesar Rp 2,7 miliar dan Sandi Rp 1,8 miliar setiap bulannya.

Untuk apa?

Mawardi mengatakan dana operasional itu menjadi wewenang Anies dan Sandiaga. Namun, penyaluran rutin kepada jajaran di bawah masih terus dilakukan. Pada era Ahok, dana operasional juga dibagi untuk sekretaris daerah (sekda), wali kota, dan bupati. Hal itu juga diteruskan oleh Anies-Sandi.

"(Dana operasional) untuk Sekda sampai saat ini masih Rp 100 juta per bulan, Wali Kota Rp 50 juta, dan Bupati Kepulauan Seribu Rp 30 juta per bulan," kata Mawardi.

Di luar penyaluran untuk Sekda, Wali Kota, dan Bupati, dana operasional dipakai untuk apa?

Saat masih menjabat gubernur, Ahok mengaku bahwa dana operasionalnya seringkali digunakan untuk bantuan masyarakat. Misalnya untuk membantu menebus ijazah sekolah warga, membayar biaya rumah sakit, membeli karangan bunga, membeli makan siang untuk pekerja harian lepas di lingkungan Balai Kota, hingga menggaji staf.

Ahok juga mengembalikan sisa dana operasional yang didapatnya. PT BESTPROFIT

Saat ditanya apakah Anies juga menyalurkannya seperti itu, Mawardi tidak menjawab dengan spesifik.

"Itu kewenangan Pak Gubernur, pak Gubernur akan bantu masyarakat tergantung usulan masyarakat. Misal ada permohonan bantuan untuk ijazah kayak gitu," kata Mawardi.

Namun, Mawardi yakin dana operasional itu juga digunakan untuk membantu warga. Mawardi tidak tahu pasti pembagian dana operasional di luar penyaluran ke pejabat DKI.

Sebab, dana tersebut diatur orang yang ditunjuk Anies-Sandi sebagai bendahara. 

PT BEST PROFIT "Buat memudahkan penyaluran (dana operasional), Pak Gubernur dan Pak Wagub menunjuk seseorang untuk mengelola uang itu," kata Mawardi.

Saat menjabat di Balai Kota, Anies dan Sandiaga juga membawa staf-staf yang melekat pada mereka. Apakah staf-staf digaji dengan dana operasional, Mawardi juga tidak tahu pasti.

"Saya kurang paham. Mungkin dari Pak Gubernur ya," kata Mawardi.

Untuk tahun 2018, Mawardi mengaku belum ada arahan dari Anies ataupun Sandi mengenai dana operasional.

Dia belum tahu presentase dana operasional sebesar 0,13 persen pada 2018 akan berubah atau tidak. Kata Mawardi, hal itu tergantung pada kepastian target PAD saat pengesahan APBD 2018.

Sumber: kompas.com

Nazaruddin Siap Bantu KPK dalam Kasus yang Menjerat Setya Novanto

BEST PROFIT - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila keterangannya diperlukan dalam penyidikan terhadap tersangka Setya Novanto.

Nazaruddin siap menceritakan apa yang ia ketahui tentang keterlibatan Ketua DPR RI tersebut dalam proyek e-KTP.

BESTPROFIT "Saya siap untuk bantu KPK dalam semua kasus yang saya tahu dan saya tidak mau tambah-tambahkan, tidak mau kurangi. Semuanya sudah saya ceritakan sama KPK. Saya selalu komitmen membantu KPK," ujar Nazaruddin saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/11/2017).

Menurut Nazar, baik nama Setya Novanto maupun sejumlah anggota DPR lain yang ia ketahui ikut menerima aliran uang dalam proyek e-KTP telah disampaikan kepada KPK.

Bahkan, semua keterangan itu telah ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sejak 2013. PT BESTPROFIT

Salah satunya, dalam BAP, Nazaruddin menyebut ada pemberian uang sebesar 500.000 dollar AS kepada Setya Novanto di ruang kerja Novanto di Lantai 12 Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Selain itu, pembagian uang juga diberikan kepada ketua dan anggota Komisi II DPR dan Badan Anggaran DPR RI.

Sebelumnya, KPK melakukan penahanan terhadap Setya Novanto yang pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga ikut merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP. PT BEST PROFIT

Menurut KPK, Novanto berperan dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, Novanto juga berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Setya Novanto diduga mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Selain itu, ia juga diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP sewaktu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Sumber: kompas.com

Citra DPR Hancur, Ini Imbauan Ketua MPR RI untuk Setya Novanto

BESTPROFIT - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kembali menekankan agar Ketua DPR RI Setya Novanto mengikuti proses hukum terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang disangkakan kepadanya.

"Pokoknya saya minta Pak Novanto, sebagai teman ikuti lah proses hukum, dan itu kan yang disampaikan Pak Novanto juga," katanya disela kegiatan sosialisasi empat pilar, di Tanggamus, Lampung, Senin (20/11/2017) seperti dilansir Antara. PT BESTPROFIT

Zulkifli enggan berkomentar mengenai rencana kuasa hukum SN, Fredrich Yunadi melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan HAM internasional. Ini dikarenakan ia  mengaku tidak mengerti soal hukum.

Zulkifli hanya menyampaikan bahwa saat ini citra DPR RI sebagai sebuah institusi telah hancur. Hancurnya citra DPR RI disebabkan semua pihak, baik kasus SN, maupun perilaku orang-orang yang turut menjelek-jelekkan DPR sebagai sebuah lembaga. BEST PROFIT

Dia mengajak seluruh pihak tetap menjaga nama baik dan kewibawaan lembaga negara. Sebab kewibawaan lembaga negara sangat penting dan erat kaitannya dengan ketahanan suatu negara.

PT BEST PROFIT "Kalau wibawa lembaga negara, ya MPR/DPR/DPD, lembaga kepresidenan, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain itu jatuh, rusak, orang tidak akan hormat lagi. Itu bahaya juga, bisa mengganggu ketahanan nasional," kata Zulkifli Hasan.

KPK pada Minggu (19/11/2017) malam telah memindahkan Setya Novanto dari RSCM ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa. Novanto selanjutnya ditahan di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur selama 20 hari sejak 17 November hingga 6 Desember 2017. 

Sumber: suara.com

Indonesia bangun rumah sakit di Rakhine buat semua warga tanpa pandang etnis, agama

PT BESTPROFIT - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan mengunjungi Negara Bagian Rakhine, Myanmar Ahad mendatang. Nantinya Menlu Retno akan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah sakit Indonesia di Miaung Bway.

Juru Bicara Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pembangunan rumah sakit itu sudah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Rencananya sudah berlangsung sejak bulan April, izin dan gambar sudah selesai.

BEST PROFIT "Rumah sakit Indonesia (di Myanmar) luas tanahnya 12.000 meter persegi dengan total bangunan sekitar 8.000 meter persegi. Akan ada ruang perawatan dan akomodasi bagi para pekerja medisnya," kata Arrmanatha, di Kementerian Luar Negeri, Jumat (17/11).

"Total biaya pembangunan ini sekitar USD 1,8 juta. kita harapkan rumah sakit ini bisa selesai tahun depan. Target waktu sekitar pertengahan tahun depan," tambahnya. BESTPROFIT

Arrmanatha mengatakan pembangunan rumah sakit ini merupakan bagian dari bantuan dan kerja sama kemanusiaan Indonesia dan Myanmar. Rumah sakit ini merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai masyarakat dan pemerintah.

Mereka yang ikut membiayai yaitu dari PMI komunitas Buddha, Islam, Walubi dan sektor swasta lainnya.

Arrmanatha menambahkan pembangunan rumah sakit ini akan digunakan bagi seluruh masyarakat yang ada di sana, tidak memandang etnis dan agama lain. Rumah sakit ini akan digunakan secara inklusif. PT BEST PROFIT

Sebelumnya Indonesia juga membantu Myanmar dalam bentuk pembangunan dua sekolah di Rakhine. Dua sekolah tersebut diresmikan pada Januari lalu.

"Pembangunan dua sekolah ini adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan yang inklusif di Myanmar, utamanya di sektor pendidikan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara peresmian dua sekolah dasar bantuan Indonesia di Yangon, Myanmar melalui keterangan resmi diterima merdeka.com dari Kementerian Luar Negeri RI, Senin (23/1).

Sumber: merdeka.com

Gubernur Anies: Dulu Saya Dikritik, Sekarang Dipuji Habis-habisan

BEST PROFIT - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tak terlalu mempermasalahkan kritikan-kritikan tentang dirinya melalui media sosial.

"Dulu saya dikritik habis-habisan. Yang mengkritik itu, hari ini menulis habis-habisan memuji pendidikan keluarga. Orangnya sama itu yang ngritik sama yang muji," ujarnya di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017). 

Hal itu disampaikan Anies saat memberikan sambutan dan membuka kegiatan Gebyar PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sekaligus pengukuhan istri Gubernur sebagai Bunda PAUD Tingkat Provinsi DKI Jakarta. BESTPROFIT

Ia mencontohkan, dia menerima sejumlah kritik mengenai rencana pendirian Direktorat Pendidikan Keluarga beberapa tahun lalu saat masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari pengalaman tersebut, ia mengaku tak terlalu menanggapi kritik pedas tentang dirinya di media sosial.

PT BESTPROFIT "Karena itu saya sering katakan, jangan khawatir apa yang dikatakan media sosial hari ini, tetapi pikirkanlah apa yang dikatakan sejarawan pada masa depan karena mereka yang akan menulis," katanya.

Ungkapan Anies disambut tepuk tangan tamu yang datang pada acara gebyar PAUD tersebut.

Acara gebyar PAUD ini yang digelar di halaman parkir Dinas Pendidikan Provinsi DKI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. PT BEST PROFIT 

Hadir juga dalam acara ini Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto dan perwakilan Kementerian Pendidikan, Haris Iskandar.

Sumber: kompas.com