Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengamanatkan seluruh pihak untuk tak lagi bergantung pada prinsipal asing dalam menerbitkan kartu kredit, khususnya kartu kredit pemerintah. Sebab memiliki risiko terhadap keamanan negara.
Ia berkaca pada peran Visa dan Mastercard saat ikut terlibat memberikan sanksi terhadap Rusia ketika berkonflik dengan Ukraina. Visa dan MasterCard menutup layanannya di negara tersebut sehingga masyarakat Rusia tak bisa gunakan kartu kreditnya.
Kejadian ini baru terjadi tahun lalu. Saat itu manajemen Mastercard dan Visa memutuskan menangguhkan layanannya di negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu. Sehingga, otomatis warga Rusia yang memegang kartu kredit berlabel perusahaan itu tak bisa menggunakan kartu kreditnya di penjuru dunia.
Bahkan, turis-turis Rusia yang ada di Indonesia terkena imbas, sehingga mereka tidak bisa membayar hotelnya di Bali. Pemberitaan pada Maret 2022 banyak yang menyebut mereka bahkan terdepak dari hotel-hotel yang mereka tempati. Ini pun turut menjadi perhatian Bank Indonesia.
"Ingat waktu itu, turis rusia yang memang lagi banyak ke Bali tidak bisa bayar hotel dan harus diusir dari hotel karena kartu kreditnya tidak bisa dipakai," ujar Direktur Eksekutif Departemen komunikasi BI Erwin Haryono saat ditemui di Yogyakarta, seperti dikutip Senin (20/3/2023).
Dalam pernyataan resminya, manajemen Mastercard kala itu mengatakan, penangguhan layanan jaringan di Rusia merupakan imbas dari konflik yang terjadi antara negara itu dengan Ukraina. Merek menyebut konflik itu belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja karena terdampak Pandemi Covid-19.
Mastercard juga menambahkan kartu yang dikeluarkan oleh bank Rusia tidak akan lagi didukung oleh jaringan perusahaan. Ini sebagai bentuk kepatuhan perusahaan pada sanksi AS.
Visa juga menyampaikan hal senada. Kebijakannya segera berlaku di mana perusahaan akan bekerja dengan klien dan mitra di Rusia untuk menghentikan seluruh transaksi dalam beberapa hari mendatang.
Visa mengatakan kartu yang diterbitkan di Rusia tidak akan berfungsi di luar negeri.Begitu juga sebaliknya, kartu yang dikeluarkan di luar negeri tidak akan lagi berfungsi di Rusia.
Keputusan dua perusahaan disambut baik oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden. Dia mengatakan hal itu saat berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lewat sambungan telepon, yang juga membahas soal tindakan AS, sekutu, dan industri swasta untuk Rusia.
BI pun telah merespons kejadian tersebut, yang telah kembali disinggung Presiden Jokowi dengan menerbitkan kartu kredit domestik pada April mendatang. Melalui kartu kredit domestik dipastikan proses penyelesaian transaksi atau settlement tak lagi perlu memanfaatkan provider internasional.
"BI sedang diskusi terus dengan industri, sekitar 90% sudah disepakati, ada arrengement-nya, dan kemungkinan besar pada akhir Maret atau awal April akan dilaunching yang disebut kartu kredit domestik," ujar Erwin.
Erwin menegaskan, penyediaan layanan kartu kredit domestik yang belum dinamakan ini semata supaya Indonesia tidak bergantung pada penyedia layanan internasional tersebut. Namun, ia memastikan, bukan berarti Indonesia akan melarang layanan itu beroperasi di Tanah Air, melainkan hanya menyediakan opsi yang semakin banyak bagi penerbit kartu kredit.
"Nah ketergantungan kita ke provider internasional itu memang agak mengerikan, munculah inisiatif-inisiatif untuk mensettle pembayaran itu juga di domestik, GPN salah satunya, belakangan muncul juga BI Fast," ujar Erwin.
Kalangan pengusaha sebetulnya juga mengkhawatirkan potensi tekanan dari internasional itu ke Indonesia bila terus menerus bergantung pada layanan prinsipal asing. Bahkan mereka khawatir data transaksi Indonesia bisa sewaktu-waktu digunakan lantaran kartu kredit pemerintah masih memanfaatkan layanan prinsipal asing.
"Jadi bukan hanya kartu kredit pemerintah tapi saya rasa juga kartu kreditnya harusnya nanti suatu saat kita punya yang lokal. [...] Ada beberapa reason salah satu reasonnya yang saya tahu itu supaya belanja negara tidak bisa diketahui oleh pihak asing," ungkap Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta.
