Danone Angkat Kaki, ALTO Tutup Satu Pabrik Air Minum

 

Foto: Air mineral Total 8+. (Instagram @total8plus)

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten air minum PT Tri Banyan Tirta, Tbk (ALTO) buka suara soal penutupan pabrik anak usahanya yaitu PT Tirtamas Lestari. Perusahaan air minum merek Total 8+ ini memberhentikan operasional pabrik lantaran kondisi keuangan yang menurun.

Penutupan pabrik Tirtamas Lestari terjadi setelah mundurnya salah satu konsumen maklon utamanya, yakni Grup Danone. Meski demikian, perseroan masih memiliki dua pabrik yang aktif, yakni pabrik di Cileungsi dan Temanggung.

Sekretaris Korporasi ALTO Huda Nardono menyatakan langkah ini diambil guna mempertahankan arus kas perusahaan agar tetap bisa menjalankan operasional. Meskipun demikian, penutupan pabrik ini diakui mempengaruhi pendapatan dan likuiditas perusahaan secara signifikan.

"Untuk menyikapi hal tersebut, saat ini Perseroan sedang mencoba menggandeng investor untuk mengoperasikan kembali pabrik - pabrik yang sudah tutup untuk meningkatkan performance pendapatan dan likuiditas Perseroan," ungkap Huda dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis, (24/10/2024).

Berdasarkan laporan keuangan, ALTO mencatatkan pendapatan per Desember 2023 sebesar Rp286,65 miliar, namun pada pertengahan 2024, pendapatan turun drastis menjadi Rp44,37 miliar. Pendapatan semester I-2024 ini anjlok 70% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp150 miliar.

Di sisi lain, ALTO juga mencatatkan peningkatan kerugian dari Rp6 miliar pada semester I-2023 menjadi Rp11 miliar pada semester I-2024.

Sebelumnya, ALTO juga terlibat dalam beberapa perkara hukum. Salah satunya adalah perkara PKPU dengan nomor 239/Pdt. Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt. Pst, yang diajukan oleh Demitri Tjandra namun telah dicabut oleh pemohon. Sementara itu, PT Tirtamas Lestari juga menghadapi gugatan dari PT Surindo Teguh Gemilang dengan tagihan sebesar Rp3,46 miliar.

Izin Usaha Dicabut, Begini Nasib Duit Lender Investree

 

Foto: Investree

Jakarta, CNBC Indonesia - Fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radika Jaya (Investree) tengah dalam proses pembentukan tim likuidasi. Setelah terbentuk nantinya dana para lender akan dibayarkan melalui skema likuidasi.

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan LJK Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Setijawan mengatakan, tim likuidasi ini maksimal sudah harus terbentuk bulan depan.

"Sesuai ketentuan yg berlaku maka Investree wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," ungkap Edi kepada CNBC Indonesia, Rabu, (23/10/2024).

Sejalan dengan itu, mengacu pada lembar pemberitahuan yang didapat dari kantor Investree, perusahaan start up tersebut mengatakan proses transisi diperkirakan memakan waktu 30 hari.

"Hal-hal yang berkaitan dengan lenders atau pemberi pinjaman dan borrowers peminjam akan tetap dilanjutkan oleh tim likuidasi. Sehingga proses pinjam meminjam tidak akan berhenti selama proses transisi ini," sebagaimana tertuang dalam surat tersebut.

Adapun mengacu pada laman resmi Investree, perusahaan telah menyalurkan pinjaman senilai Rp14,53 triliun sejak berdiri. Sebanyak Rp13,36 triliun di antaranya sudah lunas, sehingga outstanding pinjaman sebesar Rp402,13 miliar. Tercatat, sebanyak 16,44% masuk dalam kategori wanprestasi dalam jangka waktu 90 hari (TWP90) atau macet. 

Salah satu lender, Christopher mengatakan, pihaknya bersedia untuk ikut dalam proses likuidasi tersebut. Ia memiliki tagihan kerugian di Investree sebesar Rp154,6 juta.

Selanjutnya dia berharap terdapat penyelesaian terkait pelanggaran kewenangan direksi Investree sehingga terungkap fraud dalam sistemnya. Bila terbukti ada penyelewengan atau penyalahgunaan kewenagan, ia meminta ada langkah terbaik untuk mengembalikan uang lender yang dirugikan.

"Karena ini sudah 2 tahun lebih dan baru saja booming karena OJK mencabut ijin usaha dan Adrian Gunadi selaku penanggung jawab harus diproses secara hukum," kata dia dalam pesan singkat.

Sebagai informasi, likuidasi mengacu pada proses di mana aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan, individu, atau entitas dijual untuk membayar utang atau memenuhi kewajiban keuangan. Likuidasi biasanya terjadi ketika entitas tersebut tidak mampu membayar utang, mengalami kebangkrutan, atau secara sukarela menghentikan operasinya.

Proses likuidasi dimulai dengan penunjukan likuidator yang bertugas untuk mengelola penjualan aset. Setelah aset dijual, hasil penjualan digunakan untuk membayar kreditur sesuai urutan prioritas.

Setelah seluruh kewajiban dilunasi, sisa dana (jika ada) dibagikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan.

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree) pada Senin, (21/10/2024). Hal ini setelah startup pinjaman online (Pinjol) tersebut tersangkut dugaan fraud.

Pencabutan izin tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024. Adapun keputusan ini didasarkan oleh beberapa alasan.

Pertama, Investree terbukti melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kedua, OJK menilai kinerjanya memburuk dan mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Sepupu hingga Mantan Anak Buah Haji Isam Masuk Kabinet Prabowo

 

Foto: Presiden Prawbowo Subianto mengumumkan nama-nama colon Menteri dan Wakil Menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). (Tangkapan Layar YouTube/Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nama menteri dan wakil menteri yang akan mengisi Kabinet Merah Putih. Di antara nama tersebut, ada sejumlah nama yang bisa dibilang orang dekat crazy rich Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. 

Ada tiga orang dekat Haji Isam yang mengisi jabatan menteri, sedangkan satu lainnya mengisi posisi wakil menteri. 

Prabowo menunjuk sepupu Haji Isam, Andi Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian. Amran sebelumnya juga sempat mengisi posisi yang sama pada Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla periode 2014–2019. 

Lalu ada pula Dudy Purwagandhi yang ditunjuk Prabowo sebagai menteri perhubungan. Dudy merupakan CEO dari Jhonlin Air Transport (JAT). Perusahaan ini adalah maskapai penerbangan regional di Indonesia yang fokus melayani daerah-daerah di Kalimantan Selatan, maskapai penerbangan milik Haji Isam.

Dengan demikian secara tidak langsung, Dudy terafiliasi dengan saham milik Haji Isam yakni PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN), yang dimana keduanya bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan sawit.

Kemudian Prabowo menunjuk Sulaiman Umar sebagai wakil menteri kehutanan. Sulaiman diketahui menikah dengan adik Haji Isam, yakni Nor Andi Arina Wati Arsyad. 

Dukungan Sulaiman kepada Prabowo sudah terlihat sejak masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia adalah Ketua Tim Pemenangan Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Kalimantan Selatan.

Terakhir, Dody Hanggodo ditunjuk sebagai menteri pekerjaan umum. Dody tercatat sebagai komisaris PT Senabangun Anekapertiwi dalam laporan keuangan 2020. 

Senabangun kemudian merger dengan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) pada 2022. PGUN per 30 September 2024 dikendalikan oleh PT Araya Agro Lestari dan PT Citra Agro Lestari, dengan masing-masing kepemilikan 38,44% dan 38,25%.

Citra Agro Raya Lestari dan Araya Agro Lestari adalah entitas usaha yang dimiliki oleh anak Haji Isam, yaitu Jhony Saputra dan Liana Saputri yang duduk sebagai komisaris utama di PGUN. 

Adapun Haji Isam merupakan konglomerat asal Kalimantan Selatan yang dikenal dekat dengan Jokowi. Haji Isam bahkan pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Jokowi juga secara langsung hadir saat Haji Isam meresmikan pabrik gula milik Haji Isam di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada 2020. 

Kisah Prabowo Kapok Main Saham, Ternyata ini Alasannya

 

Foto: Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Kertanegara No. 04, Jakarta, Senin (14/10/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden terpilih yang akan dilantik beberapa hari lagi, Prabowo Subianto terang-terangan mengakui dirinya kapok berinvestasi di Pasar Modal.

Menurutnya, pengalamannya kapok menempatkan dananya di modal saat pengalamannya berinvestasi di bursa Eropa. Kala itu Ia mengaku kurang andal dengan mendapatkan return yang sedikit.

"Saya harus akui saya kurang berhasil bermain di pasar modal. Sekian tahun returnya maybe after 5 tahun 1% return. Jadi aku kapok main pasar modal," kata Prabowo di depan analis dan tokoh-tokoh ekonomi.

"Jadi aku terus terang aja di bidang bisnis im still basic," tambahnya.

Prabowo mengaku, Ia lebih menguasai sektor pertahanan. Pasalnya, ia memiliki lataar belakang sebagai prajurit TNI.

"Yang saya pelajari dari pemahaman sejarah saya tidak punya gelar ekonomi, saya punya pengalaman karena saya mantan jenderal, pengalaman saya perang," kata dia.

Banyak Warung Tolak Transaksi Uang Tunai, BI Buka Suara

 

Foto: Penerapan sistem pembayaran nontunai di coffee shop di mall daerah Jakarta Selatan. (CNBC Indonesia/Feri Sandria)

Jakarta, CNBC Indonesia - Tren ekonomi digital di Tanah Air ditandai oleh makin maraknya transaksi pembayaran dengan sistem cashless atau nontunai. Hal ini pun memicu banyak merchant atau warung yang menolak transaksi dengan uang tunai dengan alasan kepraktisan dan keamanan.

Hal ini memancing pertanyaan: apakah sebenarnya boleh merchant atau warung menolak transaksi uang tunai?

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa pihaknya melarang para pedagang yang masih kedapatan menolak pembayaran menggunakan uang tunai atau koin dari pembelinya, dan hanya menyediakan pilihan pembayaran secara digital.

Larangan ini kembali ditegaskan jajaran dewan gubernur Bank Indonesia karena masih maraknya sejumlah toko atau pedagang yang hanya membolehkan pelanggan membayar dengan QRIS atau alat pembayaran digital lainnya.

"Kita kembali ulang bahwa Pasal 23 Undang-undang Mata Uang, itu jelas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI," kata Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono di Kantor Pusat BI, Jakarta, dikutip Kamis (17/10/2024).

Dengan adanya ketetapan larangan penolakan itu, maka sebetulnya pedagang tidak boleh hanya memberikan opsi bagi para pelanggannya untuk pembayaran digital. Sebab, Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang melarang praktik itu.

"Sehingga kami tetap dorong, kita wajib menerima uang rupiah dalam bentuk fisik. sekali lagi saya tegaskan, kita harap semua merchant tetap menerima uang tunai," ujar Doni.

Dia menegaskan BI hingga kini pun masih terus mencetak uang rupiah secara tunai, baik kertas maupun logam. Hingga saat ini, total Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 9,96% (yoy) menjadi Rp 1.057,4 triliun.

"Jadi kita tetap cetak uang kartal dan masih tumbuh. Maka, supaya bisa membantu kita merchant diwajibkan menerima uang cash," kata Doni.

Sebelumnya, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim menjelaskan masyarakat wajib menggunakan rupiah sebagai alat transaksi. Rupiah dibagi tiga, yaitu kartal atau uang tunai, uang elektronik, dan uang digital.

"Uang digital kan sedang dalam proses. Uang elektronik yang tadi non-tunai. Sehingga itu hanya masalah caranya saja," ungkapnya.

Ia mengaku, di sisi lain, BI juga terus mendorong pembayaran non tunai. Selain efisiensi ekonomi, pembayaran non tunai juga dapat mengantisipasi pemalsuan uang.

Pembayaran non tunai yang makin diminati tercermin dari pertumbuhan yang semakin melambat. Meskipun, bagaimanapun karakteristik masyarakat Indonesia, secara demografi yang beragam, geografis yang kepulauan, dengan kendala teknologi yang belum merata seluruh daerah. Sehingga, kebutuhan uang kartal tetap masih diperlukan oleh masyarakat.

"Sehingga itulah kewajiban Bank Indonesia untuk selalu menyediakan uang kartal tadi. Kami selalu edukasi pada masyarakat, bahwa masyarakat tidak boleh menolak transaksi dalam bentuk rupiah. Bahwa pembayaran non-tunai, tunai itu hanya masalah cara, tapi prinsipnya adalah rupiah," jelasnya

Sultan Subang Gugat Mirae Sekuritas Rp 8,16 T, BEBS Buka Suara

 

Foto: Sultan Subang Asep Sulaeman dengan PT Lembur Sadaya Investama menjual saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA). (Tangkapan Layar Facebook Pondok Pesantren Al-Ihya Subang).

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) buka suara terkait isu saling gugat antara eks komisaris utamanya Sultan Subang Asep Sulaeman Sabanda ke PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Dalam keterbukaan informasi BEI, perusahaan perdagangan grosir bahan bangunan ini menegaskan bahwa Asep Sulaeman Sabanda tidak lagi menjabat sebagai manajemen Perseroan berdasarkan akta nomor 03 tertanggal 05 Maret 2024 oleh Notaris Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H.

"Melainkan, (Asep merupakan) pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan di bawah 5%," ujar Direktur Utama BEBS Iyan Sopiyan, dalam jawaban tertulis dari pernyataan BEI, dikutip Selasa, (15/10/2024).

Selain itu, perseroan mengaku tidka mengetahui adanya pemegang Saham, maupun Manajemennya yang menjadi salah satu dari 39 penggugat Mirae Sekuritas selain Sultan Subang. BEBS pun mengaku kasus hukum tersebut tidak berdampak terhadap kelangsungan bisnis operasional dan fakta material lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham Perusahaan.

Sebelumnya, Sultan Subang Asep Sulaeman Sabanda menggugat PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Mantan Komisaris Utama PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) itu menggugat Anggota Bursa (AB) ini sebanyak Rp 8,17 triliun.

Pertikaian tersebut dimulai dari Mirae Sekuritas memulai gugatan ke dua pihak yaitu Asep Sulaeman Sabanda dan Senandung Seputih SDN BHD. Melansir SIPP.PN Jakarta Pusat, Mirae meminta pihak tergugat untuk membayar total kewajiban sebesar Rp810.05 miliar.

Gugatan tersebut didaftarkan pada Rabu, (18/9/2024). Adapun nomor perkara yang tercatat adalah 565/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

"Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menghukum Tergugat I dan II untuk dengan segera melakukan pembayaran atas Total Kewajiban Tergugat I dan Turut Tergugat, yang seluruhnya senilai Rp810.053.676.075," sebagaimana tercantum dalam petitum pengadilan tersebut.

Usai kejadian tersebut, Asep bersama 39 pihak lainnya menggugat balik Mirae asset dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp triliun atas dugaan perbuatan melawan hukum. Adapun gugatan tersebut didaftarkan di PN Jakarta Selatan (Jaksel).

Adapun gugatan bernomor 1015/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL tersebut didaftarkan pada Senin, 30 September 2024. Adapun klasifikasi perkaranya tercatat sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Pada awal September 2024, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menindaklanjuti secara tegas adanya kewajiban nasabah yang tidak dilaksanakan, dengan melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Direktur Mirae Asset Arisandhi Indrodwisatio mengatakan langkah hukum juga secara tegas diambil mengingat adanya pelanggaran dan kelalaian (wanprestasi) dari para nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Mirae Asset.

"Tindakan hukum tersebut merupakan langkah terakhir dari perusahaan terhadap para nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan beberapa tahun terakhir, setelah sebelumnya perusahaan telah melaksanakan upaya-upaya musyawarah dengan para nasabah namun tidak ada itikad baik apapun untuk penyelesaian," ujar Arisandhi dalam press release, Jumat, (11/10/2024)

Analis Ramai-Ramai Rekomendasi Beli Saham GOTO, Segini Targetnya

 

Foto: Ilustrasi GOTO. (Dok. Goto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perbaikan kinerja keuangan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) di semester I-2024 diperkirakan terus berlanjut. Prospek pertumbuhan dan potensi peningkatan profitabilitas GOTO membuat analis memberikan rekomendasi beli sahamnya.

Analis UOB Kay Hian Sekuritas, Stevanus Juanda dalam laporan riset yang dirilis 14 Oktober 2024 menjabarkan berbagai katalis positif untuk kinerja keuangan GOTO di semester II-2024. Tidak adanya persaingan yang ketat di segmen bisnis On-Demand Service (ODS) serta financial technology (fintech) menjadi pendorongnya.

Dari sisi ODS, GOTO melalui Gojek mampu mempertahankan pangsa pasar meskipun muncul pemain baru seperti VinFast dan Grab yang kembali agresif di semester I-2024. Kemampuan Gojek mempertahankan market share tersebut tidak lepas dari inovasi produk yang menyasar mass market dan strategi up selling dengan menawarkan produk yang lebih premium.

Baca: Asing Diam-Diam Borong 10 Saham Ini Kala IHSG Balik Menguat

Sedangkan di segmen fintech yang berada di bawah naungan GoTo Financial (GTF), produk pinjaman yang terdiri dari Buy Now Pay Later (BNPL) serta pinjaman tunai diperkirakan bakal menjadi motor pertumbuhan sekaligus profitabilitas perseroan.

"GOTO berharap pertumbuhan bisnis pinjaman bisa 20% lebih dalam beberapa kuartal mendatang," tulis Stevanus dalam laporan riset terbarunya. Selain pertumbuhan nilai pinjaman, Stevanus juga menilai bahwa GOTO berhati-hati dalam menawarkan pinjaman sehingga rasio kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) stabil di angka 1%, ungkapnya Selasa (15/10/2024).

Untuk diketahui, GTF berhasil mencatatkan pertumbuhan yang signifikan serta perbaikan indikator profitabilitas. Dari sisi pertumbuhan, nilai transaksi bruto inti (Core Gross Transaction Value/GTV) di segmen ini tumbuh 65%.

Di sisi lain, dengan peningkatan produk pinjaman serta fokus perseroan dalam menjaga biaya dengan disiplin, rugi EBITDA yang disesuaikan GTF dapat dipangkas 67%.

Sebagai informasi, kinerja positif di segmen GTF ditandai dengan aplikasi GoPay kini telah diunduh sebanyak lebih dari 30 juta kali secara kumulatif, sedangkan nilai pinjaman yang disalurkan meningkat sekitar 3,5 kali lipat pada kuartal kedua tahun 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Performa GTF yang menggembirakan tersebut juga menjadi perhatian analis Mirae Asset Sekuritas, Christopher Rusli.

"Perusahaan berencana untuk memperluas produk pinjamannya, termasuk Buy Now Pay Later (BNPL) dan pembiayaan kendaraan, sambil berfokus pada disiplin manajemen biaya," tulis Christopher dalam laporan riset yang dirilis 7 Oktober 2024.

Selain aspek fundamental bisnis GOTO yang terus membaik, analis juga melihat implementasi program pembelian kembali (buyback) saham menjadi sentimen yang positif. Stevanus dalam risetnya menulis bahwa GOTO telah merealisasikan buyback saham senilai USD 50 juta atau setara dengan Rp 779 miliar (asumsi kurs JISDOR Rp 15.581/USD) dari target Rp 3,2 triliun yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Juni 2024.

Menurut Stevanus, dengan adanya program buyback serta adanya kesepakatan dengan Alibaba untuk kerjasama layanan cloud akan mengurangi tekanan jual pada harga sahamnya selama lima tahun ke depan.

Baik Stevanus maupun Christopher sepakat untuk menyematkan rekomendasi beli saham GOTO. Stevanus menetapkan target harga saham GOTO Rp 70/saham sedangkan Christopher menyematkan target price Rp 80/saham. Dengan demikian saham GOTO berpotensi memberikan upside hingga 23% dari harga penutupan perdagangan Senin (14 Oktober 2024) di Rp 65/saham.