Nazaruddin Siap Bantu KPK dalam Kasus yang Menjerat Setya Novanto

BEST PROFIT - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila keterangannya diperlukan dalam penyidikan terhadap tersangka Setya Novanto.

Nazaruddin siap menceritakan apa yang ia ketahui tentang keterlibatan Ketua DPR RI tersebut dalam proyek e-KTP.

BESTPROFIT "Saya siap untuk bantu KPK dalam semua kasus yang saya tahu dan saya tidak mau tambah-tambahkan, tidak mau kurangi. Semuanya sudah saya ceritakan sama KPK. Saya selalu komitmen membantu KPK," ujar Nazaruddin saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/11/2017).

Menurut Nazar, baik nama Setya Novanto maupun sejumlah anggota DPR lain yang ia ketahui ikut menerima aliran uang dalam proyek e-KTP telah disampaikan kepada KPK.

Bahkan, semua keterangan itu telah ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sejak 2013. PT BESTPROFIT

Salah satunya, dalam BAP, Nazaruddin menyebut ada pemberian uang sebesar 500.000 dollar AS kepada Setya Novanto di ruang kerja Novanto di Lantai 12 Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Selain itu, pembagian uang juga diberikan kepada ketua dan anggota Komisi II DPR dan Badan Anggaran DPR RI.

Sebelumnya, KPK melakukan penahanan terhadap Setya Novanto yang pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga ikut merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP. PT BEST PROFIT

Menurut KPK, Novanto berperan dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, Novanto juga berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Setya Novanto diduga mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Selain itu, ia juga diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP sewaktu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Sumber: kompas.com

Citra DPR Hancur, Ini Imbauan Ketua MPR RI untuk Setya Novanto

BESTPROFIT - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kembali menekankan agar Ketua DPR RI Setya Novanto mengikuti proses hukum terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang disangkakan kepadanya.

"Pokoknya saya minta Pak Novanto, sebagai teman ikuti lah proses hukum, dan itu kan yang disampaikan Pak Novanto juga," katanya disela kegiatan sosialisasi empat pilar, di Tanggamus, Lampung, Senin (20/11/2017) seperti dilansir Antara. PT BESTPROFIT

Zulkifli enggan berkomentar mengenai rencana kuasa hukum SN, Fredrich Yunadi melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan HAM internasional. Ini dikarenakan ia  mengaku tidak mengerti soal hukum.

Zulkifli hanya menyampaikan bahwa saat ini citra DPR RI sebagai sebuah institusi telah hancur. Hancurnya citra DPR RI disebabkan semua pihak, baik kasus SN, maupun perilaku orang-orang yang turut menjelek-jelekkan DPR sebagai sebuah lembaga. BEST PROFIT

Dia mengajak seluruh pihak tetap menjaga nama baik dan kewibawaan lembaga negara. Sebab kewibawaan lembaga negara sangat penting dan erat kaitannya dengan ketahanan suatu negara.

PT BEST PROFIT "Kalau wibawa lembaga negara, ya MPR/DPR/DPD, lembaga kepresidenan, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain itu jatuh, rusak, orang tidak akan hormat lagi. Itu bahaya juga, bisa mengganggu ketahanan nasional," kata Zulkifli Hasan.

KPK pada Minggu (19/11/2017) malam telah memindahkan Setya Novanto dari RSCM ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa. Novanto selanjutnya ditahan di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur selama 20 hari sejak 17 November hingga 6 Desember 2017. 

Sumber: suara.com

Indonesia bangun rumah sakit di Rakhine buat semua warga tanpa pandang etnis, agama

PT BESTPROFIT - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan mengunjungi Negara Bagian Rakhine, Myanmar Ahad mendatang. Nantinya Menlu Retno akan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah sakit Indonesia di Miaung Bway.

Juru Bicara Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pembangunan rumah sakit itu sudah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Rencananya sudah berlangsung sejak bulan April, izin dan gambar sudah selesai.

BEST PROFIT "Rumah sakit Indonesia (di Myanmar) luas tanahnya 12.000 meter persegi dengan total bangunan sekitar 8.000 meter persegi. Akan ada ruang perawatan dan akomodasi bagi para pekerja medisnya," kata Arrmanatha, di Kementerian Luar Negeri, Jumat (17/11).

"Total biaya pembangunan ini sekitar USD 1,8 juta. kita harapkan rumah sakit ini bisa selesai tahun depan. Target waktu sekitar pertengahan tahun depan," tambahnya. BESTPROFIT

Arrmanatha mengatakan pembangunan rumah sakit ini merupakan bagian dari bantuan dan kerja sama kemanusiaan Indonesia dan Myanmar. Rumah sakit ini merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai masyarakat dan pemerintah.

Mereka yang ikut membiayai yaitu dari PMI komunitas Buddha, Islam, Walubi dan sektor swasta lainnya.

Arrmanatha menambahkan pembangunan rumah sakit ini akan digunakan bagi seluruh masyarakat yang ada di sana, tidak memandang etnis dan agama lain. Rumah sakit ini akan digunakan secara inklusif. PT BEST PROFIT

Sebelumnya Indonesia juga membantu Myanmar dalam bentuk pembangunan dua sekolah di Rakhine. Dua sekolah tersebut diresmikan pada Januari lalu.

"Pembangunan dua sekolah ini adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan yang inklusif di Myanmar, utamanya di sektor pendidikan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara peresmian dua sekolah dasar bantuan Indonesia di Yangon, Myanmar melalui keterangan resmi diterima merdeka.com dari Kementerian Luar Negeri RI, Senin (23/1).

Sumber: merdeka.com

Gubernur Anies: Dulu Saya Dikritik, Sekarang Dipuji Habis-habisan

BEST PROFIT - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tak terlalu mempermasalahkan kritikan-kritikan tentang dirinya melalui media sosial.

"Dulu saya dikritik habis-habisan. Yang mengkritik itu, hari ini menulis habis-habisan memuji pendidikan keluarga. Orangnya sama itu yang ngritik sama yang muji," ujarnya di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017). 

Hal itu disampaikan Anies saat memberikan sambutan dan membuka kegiatan Gebyar PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sekaligus pengukuhan istri Gubernur sebagai Bunda PAUD Tingkat Provinsi DKI Jakarta. BESTPROFIT

Ia mencontohkan, dia menerima sejumlah kritik mengenai rencana pendirian Direktorat Pendidikan Keluarga beberapa tahun lalu saat masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari pengalaman tersebut, ia mengaku tak terlalu menanggapi kritik pedas tentang dirinya di media sosial.

PT BESTPROFIT "Karena itu saya sering katakan, jangan khawatir apa yang dikatakan media sosial hari ini, tetapi pikirkanlah apa yang dikatakan sejarawan pada masa depan karena mereka yang akan menulis," katanya.

Ungkapan Anies disambut tepuk tangan tamu yang datang pada acara gebyar PAUD tersebut.

Acara gebyar PAUD ini yang digelar di halaman parkir Dinas Pendidikan Provinsi DKI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. PT BEST PROFIT 

Hadir juga dalam acara ini Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto dan perwakilan Kementerian Pendidikan, Haris Iskandar.

Sumber: kompas.com

Foto Djarot Dipasang Sejajar dengan Jokowi dan Ahok di Balai Kota

BEST PROFIT - Foto mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sudah dipasang di Balai Kota DKI Jakarta. Foto Djarot dipasang pada Selasa (14/11/2017) malam.

Dalam foto tersebut, Djarot mengenakan pakaian dinas berwarna putih, tetapi tanpa topi. Djarot tampak tersenyum lebar. Foto Djarot dipasang sejajar dengan dua mantan gubernur sebelumnya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.

Sebelum foto Djarot dipasang, foto Jokowi dan Basuki alias Ahok dipasang agak ke atas. Foto Djarot tidak dipasang sejajar karena ada lampu yang memisahkan foto Jokowi dan Ahok. Agar foto Djarot bisa dipasang sejajar, akhirnya foto Jokowi dan Ahok diletakan agak ke bawah. BESTPROFIT

Ini sesuai dengan keinginan Djarot sebelum turun dari jabatan. Djarot ingin fotonya dipasang sejajar dengan Jokowi dan Ahok. Djarot mengatakan itu merupakan kebanggaannya menjadi gubernur DKI. Soalnya, sebelumnya tidak ada yang pernah menduga bahwa suatu saat dia akan memimpin Jakarta.

PT BESTPROFIT "Sopo sing mengira? Enggak ada perkiraan perhitungan teman-teman dan saudara bahwa Djarot pernah jadi gubernur meski cuma enam bulan, misalnya, enggak ada," ujar Djarot saat wawancara khusus dengan Kompas.com pada 4 September 2017.

Beberapa kali, Djarot mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari Jokowi dan Ahok, bahkan menjadi orang yang menutup periode pemerintahan tersebut.

Djarot sering mengatakan bahwa dia tidak bisa dipisahkan dengan dua gubernur sebelumnya, Jokowi dan Ahok. Sebab, apa yang dia kerjakan adalah meneruskan apa yang menjadi visi dan misi Jokowi-Ahok. PT BEST PROFIT

Atas rasa bangganya itu, Djarot ingin foto dipasang bersebelahan dengan foto Jokowi dan Ahok di galeri mantan gubernur.

"Makanya saya minta, tuh, fotonya Pak Jokowi, Pak Ahok, dan saya jadi satu. Lumayan, kan, alhamdulillah, paling enggak kata anakku, 'Oh, bapakku pernah jadi gubernur DKI'," kata Djarot.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Kemerdekaan Penuh Palestina Tidak Mudah

BESTPROFIT - Presiden Joko Widodo secara khusus menitipkan isu Palestina kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres agar organisasi tersebut lebih berkontribusi mewujudkan impian rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan penuh.

"Saya paham bahwa kemerdekaan penuh Palestina tidak mudah. Namun, saya berharap di bawah kepimpinan Yang Mulia, isu Palestina dapat mengalami kemajuan yang signifikan," kata Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 ASEAN-PBB di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Senin (13/11/2017). PT BESTPROFIT

Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia akan terus membantu Palestina mewujudkan impiannya sebagaimana disampaikan tertulis oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga mengajak seluruh anggota ASEAN bersama-sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkuat sinergi kerja sama yang telah terjalin selama ini. 

BEST PROFIT "ASEAN dan PBB memiliki misi dan agenda yang sama. Sinergi kita harus terus diperkuat," ucap Presiden Jokowi.

Menurut dia, ASEAN dan PBB memiliki misi dan agenda yang sama dalam mengatasi sejumlah permasalahan di dunia. Salah satunya terkait penguatan kemitraan untuk perdamaian dunia dalam konteks peningkatan kapasitas pasukan keamanan PBB. PT BEST PROFIT

“Sebagai salah satu kontributor terbesar dalam operasi perdamaian (PKO/peacekeeping operations), Indonesia berharap agar birokrasi diperbaiki dan keterwakilan negara kontributor besar mendapatkan perhatian,” ujar Presiden Jokowi.

Sumber: suara.com

Pengacara Jonru sebut unggahan di media sosial harus diteliti tim digital forensik

PT BESTPROFIT - Pegiat media sosial, Jon Riah Ukur Ginting atau Jonru mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian. Dalam gugatan ini, Jonru didampingi 10 pengacara yang menamakan diri Tim Advokasi Muslim Jonru.

Saat digelar sidang dengan jadwal penyampaian permohonan pemohon, 10 pengacara ini bergiliran membacakan 32 lembar surat permohonan. Jonru mengajukan praperadilan karena menilai penetapan tersangkanya tak sesuai prosedur di mana tak dilakukan gelar perkara sebelum penetapan dilakukan.

Jonru dilaporkan Muannas Al Aidid pada akhir Agustus lalu karena sebuah unggahan di laman Facebooknya. Ia diduga menyebarkan ujaran kebencian melalui unggahannya dan dijerat dengan UU ITE. Unggahan Jonru yang dipersoalkan dalam laporan itu salah satunya menyinggung soal Syiah dan salah satu etnis. BEST PROFIT

Menurut salah satu tim kuasa hukum Jonru, Djudju Purwantoro, seharusnya sebelum penetapan tersangka, penyidik melibatkan tim ahli digital forensik untuk menelaah isi unggahan Jonru. Namun hal itu tak dilakukan dalam kasus ITE yang menjerat kliennya sehingga dinilai penetapan tersangka tidak sah.

"Penetapan tersangkanya itu kurang dari 10 jam. Kami menduga bahwa penetapan tersangkanya itu tidak melalui proses karena yang disangkakan adalah UU ITE Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 itu yang seharusnya dilakukan melalui proses gelar perkara," kata salah satu tim kuasa hukum Jonru, Djudju Purwantoro usai sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (13/11).

BESTPROFIT "Gelar perkara yang juga kami menduga tidak dilakukan sesuai ketentuan karena seharusnya melalui prosedur atau mekanisme pemeriksaan ahli digital forensik. Kami yakin itu tak dilakukan," lanjutnya.

Anggota tim kuasa hukum lainnya, Irfan Iskandar menyampaikan penyitaan laptop milik Jonru dilakukan setelah penetapan tersangka. Hal ini menurutnya terbalik menurut hukum.

"Karena barang bukti dalam perbuatan ITE itu adanya di komputer. Bagaimana bisa tersangkanya dulu baru disita. Seharusnya disita dulu, dianalisa dulu, dilakukan digital forensik dulu. Jika ditemukan bukti baru ditetapkan tersangka," jelasnya. PT BEST PROFIT

Jonru juga dijerat dengan sangkaan diskriminasi ras dan etnis. Menurut Irfan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan fisik yang tak ada kaitannya dengan UU ITE. Sedangkan Jonru hanya mengunggah tulisan di akun Facebooknya. "Jadi enggak ada sangkut pautnya dengan UU diskriminasi tapi itu dijadikan salah satu dasar surat penangkapan dan penahanan," terangnya.

Sumber: merdeka.com