Sah! Bursa Karbon Bakal Mulai Dilaksanakan Minggu Depan

  Foto: Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam Economic Outlook 2023 dengan tema "Menjaga Momentum Ekonomi di Tengah Ketidakpastian" di Hotel St. Regis, Jakarta, Selasa (28/2/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan tanggal peluncuran bursa karbon. Wadah perdagangan karbon tersebut akan diluncurkan pada 26 September 2023.

Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Seminar Nasional dengan tema Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia, yang digelar di Jambi, Senin, (18/9/2023).

"Rencananya peluncuran perdana Bursa Karbon akan dilakukan 26 September, minggu depan," ungkap Mahendra, dikutip dari siaran langsung di YouTube OJK.

Dengan dibukanya bursa karbon, semua proses mulai dari hulu, penyiapan kegiatan, penyiapan unit karbon, segala bentuk registrasi, verifikasi, sertifikasi, pembuktiaan keabsahan hingga perdagangan dan bagaimana menjaga perdagangan berhasil dengan baik akan segera dimulai.

OJK pun terus mendorong literasi pemahaman soal bursa karbon kepada seluruh pihak. Hal ini diperlukan agar semua stakeholders bisa bersama-sama menciptakan ekosistem karbon trading yang baik.

Untuk itu, OJK mengadakan seminar di berbagai kota di Indonesia dengan menghadirkan penbicara dan memantik diskusi untuk meningkatkan pemahaman soal bursa karbon. Selain di Jambi, OJK telah menyelenggaraan seminar bursa karbon di Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Medan.

Sebelumnya, OJK telah menerbitkan peraturan teknis terkait penyelenggaraan bursa karbon atas POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (POJK 14/2023) dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (SEOJK 12/2023).

Beleid tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, operasional dan pengendalian internal Penyelenggara Bursa Karbon, serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Penyelenggara Bursa Karbon dalam POJK 14/2023.

Adapun pokok peraturan dalam SEOJK 12/2023 diantaranya meliputi, lingkup unit karbon yang diperdagangkan di penyelenggara bursa karbon, mengatur jenis unit karbon yang dapat diperdagangkan di bursa karbon.

Net TV (NETV) PHK 30% Karyawan, Sebut Alasan Ini...

  Foto: NET. (ist)

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - PT Net Visi Media Tbk (NETV) mengumumkan bahwa perseroan memutuskan untuk melakukan perampingan karyawan sekitar 30% dari total karyawan perusahaan.

"Dengan segala pertimbangan, Perusahaan memutuskan untuk melakukan perampingan karyawan yang akan mempengaruhi sekitar 30% (tiga puluh persen) dari total karyawan Perusahaan," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (15/9). PT BESTPROFIT

BEST PROFIT
­

Dalam keterangan tersebut tertulis langkah ini merupakan bentuk penyesuaian dan evaluasi perseroan dam menyikapi perkembangan teknologi.

Menurutnya, dalam usaha perbaikan kondisi perusahaan, perseroan senantiasa melakukan penyesuaian-penyesuaian serta evaluasi atas kegiatan-kegiatan perusahaan dan kebijakan-kebijakan.

Salah satu aspek evaluasi termasuk antara lain dampak atas perkembangan teknologi dan kebijakan, serta peraturan Pemerintah terkait peralihan menuju siaran berbasis teknologi digital terestrial.

"Adapun salah satu hasil dari penyesuaian dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk pengelolaan sumber daya manusia," ungkapnya. BESTPROFIT

PT BESTPROFIT FUTURES
BPF

Sekain itu, manajemen memastikan akan mempertimbangkan kembali kinerja dan kebutuhan pada setiap bagian/divisi dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas
Perusahaan untuk tetap dapat memberikan dampak yang positif bagi Perusahaan dan masyarakat luas.

Manajemen memastikan, dalam pelaksanaannya, perusahaan akan senantiasa memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga memastikan bahwa langkah keputusan ini tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan termasuk seluruh anggota grup perusahaan.

"Perusahaan menyadari bahwa keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah bagi Perusahaan," pungkasnya.

Sepanjang semester pertama 2023, pendapatan NETV memang turun menjadi Rp 124,09 miliar, dari Rp 202,67 miliar pada periode yang sama di 2022. Hal itu disebabkan oleh pendapatan iklan yang merosot dari Rp 164,14 miliar di semester pertama 2022, menjadi Rp 106,27 miliar. Selain itu, pendapatan digital yang hanya mencapai Rp 13,80 miliar di semester I-2023, dari Rp 37,20 miliar tahun lalu.

Harga Saham Anjlok Tajam, BEI Pelototi 2 Emiten Ini

  Foto: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengawasi dengan ketat pada emiten PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. (SMKM) dan PT Solusi Kemasan Digital Tbk. (PACK) karena mengalami penurunan harga saham secara signifikan atau UMA (Unusual Market Activity).

Mengutip keterbukaan informasi BEI, informasi terakhir mengenai PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. (SMKM) adalah informasi tanggal 7 September 2023 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) tentang laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Sementara, informasi terakhir mengenai PT Solusi Kemasan Digital Tbk. (PACK) adalah informasi tanggal 8 September 2023 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) tentang Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi.

"Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal," kata manajemen BEI, Kamis (14/9).

Sebagai informasi, sebelumnya BEI telah mengumumkan suspensi perdagangan terhadap saham SMKM di pasar reguler dan tunai pada periode 21 Juni hingga 14 Juli 2023. Suspensi di pada tanggal 13 Juni 2023 dalam rangka Cooling Down. Lalu beberapa kali juga terjadi UMA (Unusual Market Activity) pada tanggal 28 Februari 2023 dan 6 Juni 2023.

Suspensi juga dilakukan pada SMKM tanggal 24 hingga 31 Oktober 2022, 11 Oktober 2022, dan 30 September 2022 atas perdagangan saham SMKM.

Sehubungan dengan terjadinya Unusual Market Activity atas saham SMKM tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini.

Oleh karena itu para investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban emiten atas permintaan konfirmasi bursa, mencermati kinerja emiten dan keterbukaan informasinya, mengkaji kembali rencana corporate action emiten apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul dikemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Sebagai informasi, selama sepekan terakhir harga saham SMKM mengalami anjlok hingga 18,99% sementara PACK anjlok 11,11%. Dalam 6 bulan saham SMKM tercatat ambles 91,85%, sementara saham PACK ambruk 64% dari rekor harga tertinggi yang dicatatkan awal Juli lalu.

Asing Diam-diam Malah Borong 10 Saham Ini Kala IHSG Tertekan

  Foto: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) gagal melanjutkan penguatannya dan berakhir merana pada penutupan perdagangan Selasa (12/9/2023). Pelemahan ini terjadi di tengah sikap investor yang cenderung wait and see menanti rilis data ekonomi penting global pada pekan ini.

Adapun indeks ditutup melemah 0,42% ke posisi 6.933,97. IHSG masih bertahan di level psikologis 6.900, walaupun menjauh dari level psikologis 7.000.

Tercatat nilai transaksi perdagangan Selasa sebesar Rp 10,69 triliun dengan volume perdagangan 23,32 miliar. Sebanyak 245 saham naik, 286 turun, dan 222 jalan di tempat.

Sementara itu, tercatat sepanjang perdagangan kemarin, investor asing melakukan penjualan bersih (net sell) sebesar Rp 562,65 miliar di seluruh pasar dan sebesar Rp 881,39 miliar di pasar reguler. Di samping itu, asing juga tercatat melakukan pembelian bersih (net buy) sebesar Rp 318,74 miliar di pasar reguler.

Lantas, saham apa saja yang diborong asing yang menadahi pergerakan IHSG kemarin? Mengutip RTI Business, berikut net foreign buy perdagangan Selasa.

1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) - Rp 32,7 miliar

2. PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) - Rp 19,3 miliar

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp 11,3 miliar

4. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) - Rp 9,4 miliar

5. PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) - Rp 8,3 miliar

6. PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) - Rp 6,9 miliar

7. PT Trans Power Marine Tbk. (TPMA) - Rp 4,7 miliar

8. PT United Tractors Tbk. (UNTR) - Rp 4,5 miliar

9. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) - Rp 3,0 miliar

10. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) - Rp 2,0 miliar

3 Srikandi Terkaya RI, Tajir Karena Jadi Ratu Batu Bara

  Foto: Arini Subianto. Ist

Jakarta, CNBC Indonesia - Sosok orang dengan harta melimpah tidak hanya dimiliki laki-laki. Dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes pun mencatat ada pimpinan dan pemilik perusahaan dari kalangan perempuan yang berada di pucuk daftar orang paling tajir.

Wanita terkaya tersebut sebagian memiliki perusahaan yang bergerak di berbagai macam sektor. Meski demikian, kebanyakan dari mereka adalah petinggi di perusahaan-perusahaan tambang, dengan tiga srikandi terkaya diketahui memperoleh pundi-pundinya dari bisnis batu bara.

Berikut adalah 3 wanita terkaya Indonesia:

1. Dewi Kam

Wanita terkaya yang masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia adalah Dewi Kam. Pemilik saham minoritas di perusahaan tambang batu bara, Bayan Resources, itu menempati posisi ke-21.

Nama wanita berusia 72 tahun dengan kekayaan sebesar US$ 2 miliar itu juga tercatat dalam database offshore leaks International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Bersama dengan Mohamad Abdullah Jasin, dia terafiliasi dengan dua perusahaan yang berdomisili di British Virgin Islands dan Samoa.

Dewi tercatat merupakan pemegang saham Birken Universal Corporation dan Direktur Savill Universal Ltd yang berlokasi di British Virgin Islands, dan pemegang saham Overseas Finance Ltd yang bertempat di Samoa. Dia diketahui merupakan nominee director Execorp Limited, dan nominee Shareholder Portcullis Nominees (BV) Limited, dan Sharecorp Limited.

Lalu, berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch, Dewi Kam turut terdaftar sebagai pemegang saham Birken Universal Corporation Virgin Islands Inggris dan punya peranan dalam PLTU Cilacap di Desa Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, proyek PLTU Cilacap dikembangkan oleh PT Sumber Segara Primadaya (S2P).

2. Arini Subianto

Arini menduduki urutan ke-28 dari daftar 50 orang terkaya di Indonesia pada 2022. Wanita berusia 52 tahun itu memiliki harta kekayaan sebesar US$ 1,5 miliar dan merupakan Presiden Direktur Persada Capital Investama.

Jabatan itu ia duduki setelah ayahnya, Benny Subianto meninggal dunia pada Januari 2017. Ia merupakan anak tertua Benny, sehingga kerajaan bisnis bapaknya yang bernilai jutaan dolar itu dikendalikan olehnya setelah Benny wafat.

Arini mengawasi investasi Persada di berbagai bidang mulai dari produk pengolahan kayu dan kelapa sawit hingga pengolah karet dan batu bara. Portofolio Persada mencakup saham minoritas di raksasa batubara Adaro Energy.

3. Ghan Djoe Hiang

Ghan Djoe Hiang merupakan Sosok wanita terkaya di Indonesia yang namanya masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada 2022.

Namun, saat CNBC Indonesia coba menelusuri, sepertinya sosok perempuan berusia 79 tahun ini sangat jarang tampil ke publik.

Nyonya dari mendiang pendiri Baramulti Group itu menempati peringkat 41 dengan estimasi jumlah kekayaan sebesar US$1,07 miliar.

Ghan Djoe Hiang adalah istri mendiang taipan Indonesia Athanasius Tossin Suharya, pendiri grup Baramulti yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batubara. Suharya meninggal pada 2020 saat berusia 77 tahun.

Suaminya itu tercatat mulai menjalankan perusahaanya pada 1971 dengan mendirikan PT Ensicon Indonesia, kontraktor umum, dan melakukan diversifikasi ke perdagangan batubara pada tahun 1988. Grup Baramulti saat ini memiliki 11 konsesi batubara di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia.

Dirangkum dari berbagai sumber, Ghan Djoe Hiang juga merupakan pemegang saham pengendali PT Wahana Sentosa Cemerlang, induk usaha PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP). Mitrabara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara.

MBAP ini terafiliasi dengan Baramulti Group, perusahaan yang hingga 2021 lalu memiliki konsesi tambang batu bara seluas 24.518 hektar di lima kabupaten di Kalimantan.

Ini Alasan Umur 8 Multifinance Tinggal Menghitung Hari

  Foto: CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Delapan perusahaan multifinance masih belum memenuhi ketentuan modal minimum yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah ini belum berkurang dari bulan lalu.

"Hal ini mengingat rata-rata Perusahaan Pembiayaan dimaksud menargetkan pemenuhan ketentuan paling lambat pada akhir tahun 2023," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam keterangan tertulis hasil RDK OJK, dikutip Senin, (11/9/2023).

Agusman pun mengimbau para perusahaan yang belum memenuhi ketemtuan, maka mereka perlu menyampaikan komitmen pemenuhan yang mencantumkan rencana aksi yang akan dilakukan Perusahaan disertai dengan target waktunya.

Rencana aksi dimaksud dapat berupa komitmen penambahan modal dari pemegang saham eksisting, proses peralihan saham ke investor baru serta aksi korporasi lainnya yang dapat berdampak terhadap peningkatan kemampuan modal serta ekuitas Perusahaan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, tepatnya dalam Bab XVIII mengenai Ekuitas pada Pasal 87 ayat (1) huruf a.

Di dalamnya tertulis bahwa perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas wajib mengantongi ekuitas paling sedikit sebesar Rp100 miliar, di mana perusahaan memiliki tenggat waktu mencapai modal tersebut paling lambat pada 31 Desember 2019.Untuk mengatasi hal ini, OJK sudah melakukan supervisory action. Langkahnya termasuk menyurati perusahaan terkait dan meminta rencana memenuhi ketentuan modal.

Sementara itu, piutang pembiayaan neto di industri multifinance mencapai Rp 444,52 triliun pada separuh pertama 2023, naik 16,37% yoy.

Komposisi piutang pembiayaan neto didominasi oleh pembiayaan multiguna dan pembiayaan investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 51,65% dan 33,75%.

Bila dirinci, pembiayaan multiguna tumbuh 12,25% yoy menjadi Rp229,6 triliun dan pembiayaan investasi naik 17,57% yoy menjadi Rp150 triliun.

Bos Diduga Gelapkan Duit Rp300 T, Taspen Parkir Uang di Sini

  Foto: Ist/ Taspen.co.id

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebagai perusahaan asuransi, PT Taspen (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri perlu 'memutar' dana kelolaan atas asetnya di berbagai instrumen investasi. Belakangan, dana investasi ini jadi sorotan buntut dugaan penggelapan dana Rp300 triliun.

Baca:  Erick Bakal Copot Bos Taspen Jika Terbukti Korupsi Rp300 T

Menurut data hasil audit per 31 Desember 2022 yang diterima CNBC Indonesia, total aset Taspen tercatat sebesar Rp345,7 triliun. Sementara aset investasinya didominasi oleh obligasi pemerintah sebanyak 55,6%, deposito 13,2% dan sukuk 16,5%.

Lebih lanjut, Taspen cenderung menghindari untuk menaruh dana kelolaannya di instrumen investasi berisiko tinggi. Hal ini terlihat dari porsi investasi Taspen di Reksadana yang hanya sebesar 7%, dan Saham 3,9%.

Sisanya, perusahaan yang dipimpin Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih ini memiliki kepemilikan Surat Utang Jangka Menengah (MTN) sebanyak 1,7% dari total dana investasi, dan sebagian kecil sisanya terletak di investasi langsung, entitas asosiasi, properti dan efek beragun aset.

Sekretaris Korporasi PT Taspen, Yoka Krisma Wijaya menjelaskan khusus penempatan investasi pada reksadana, perusahaan wajib mematuhi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 52/PMK.02/2021 dan PMK No. 66/PMK.02/2021.

"Taspen telah memberikan laporan pengelolaan dana investasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan OJK secara berkala. Ke depan, TASPEN berkomitmen untuk mengoptimalkan tingkat imbal hasil seluruh instrumen investasi," ujar Yoka ketika dihubungi pada Kamis, (7/9/2023).

Sementara itu, untuk mencapai target hasil investasi, Yoka menjabarkan, asuransi milik BUMN tersebut telah mengurangi portofolio saham dan reksadananya di tahun 2022 lalu.

"Perusahaan menjual saham dan melakukan pencairan (redemption) reksadana sebagai bagian dari aksi ambil untung perseroan," sebagaimana dia sampaikan.

Pada saat itu, total transaksi penjualan instrumen saham milik Taspen sebesar Rp15,7 triliun, sementara pembelian sahamnya sebesar Rp12,5 triliun. Dengan begitu, Taspen menbukukan net sell sebesar Rp3,2 triliun, dengan Yield On Investment sebesar 10,7%.

Sedangkan untuk reksadana, selain karena adanya realized gain atau aksi ambil untung yang dilakukan untuk pencapaian hasil investasi, terdapat instrumen Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang jatuh tempo dan pelunasan yang dipercepat sehingga TASPEN memperoleh imbal hasil lebih awal.

Atas transaksi ini, Yoka meyakini, tidak ditemukan nilai investasi yang mengalami penurunan pada instrumen saham dan reksadana berdasarkan hasil audit.

"Adanya penjualan saham dan pencairan reksadana menyebabkan jumlah saham dan reksadana yang tersisa menjadi berkurang, sementara instrumen investasi lainnya seperti deposito dan obligasi mengalami kenaikan karena pendapatan yang diperoleh perseroan dari penjualan saham dan reksadana langsung direinvestasikan pada instrumen investasi lainnya," tambah Yoka.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membuka penyelidikan baru di PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen. Mantan istri Dirut Taspen ANS Kosasih, Rina Lauwy Kosasih, turut diperiksa sebagai saksi.

ANS Kosasih menjadi perbincangan sejak tahun lalu ketika adanya tuduhan Kamaruddin Simanjuntak terhadap bos Taspen tersebut yang diduga mengelola dana Rp 300 triliun untuk modal kampanye Calon Presiden (Capres) di Pemilu 2024.

Belakangan, Taspen menampik kemungkinan tersebut. Menurut mereka, dugaan itu tak sesuai dengan hasil audit BPK-RI dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, yang tidak menemukan adanya kejanggalan penggunaan dan pengelola dana.