IHSG Ambruk 1% Lebih Gegara Saham Projogo (BREN) Sentuh ARB

  Foto: Ilustrasi Bursa Efek Indonesia (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau ambles hingga lebih dari 1% pada perdagangan Rabu (29/5/2024).

Per pukul 10:11 WIB, IHSG ambruk 1,35% ke posisi 7.155,91. IHSG pun kembali menyentuh level psikologis 7.100.

Nilai transaksi indeks pada sesi I hari ini sudah mencapai Rp 4,3 triliun dengan volume transaksi mencapai 5,6 miliar lembar saham dan sudah ditransaksikan sebanyak 394.089 kali.

IHSG ambles disinyalir karena saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menjadi salah satu pemberat indeks di sesi I hari ini, yakni mencapai 43,4 indeks poin.

Suspensi saham BREN kembali dibuka oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) per sesi I hari ini, tetapi saham BREN diperdagangkan menggunakan sistem full call auction (FCA).

Alhasil sejak pembukaan perdagangan sesi I hari ini, saham BREN langsung menyentuh auto reject bawah (ARB). Saham BREN sendiri ambles 10% ke posisi Rp 10.125/unit.

Di lain sisi, IHSG ambruk di tengah melonjaknya imbal hasil (yield) Treasury AS hingga menyentuh level tertinggi dalam beberapa pekan terakhir, setelah lemahnya lelang utang pemerintah AS.

Yield Treasury acuan tenor 10 tahun naik 7,5 basis poin menjadi 4,548%, setelah lelang surat utang 5 tahun Departemen Keuangan AS senilai US$ 70 miliar dipenuhi dengan permintaan yang lemah.

CNBC INDONESIA RESEARCH

Ada Tanda RI Tidak Baik-Baik Saja di Balik Bank Kebanjiran Uang

  Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mencatat rekor tertinggi pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sejak Desember 2022. Simpanan masyarakat di bank naik 8,1% secara tahunan (yoy) per April 2024, menjadi Rp 8.376,1 triliun. 

Akan tetapi bila dirinci, ternyata pertumbuhan simpanan perorangan mengalami perlambatan. Pada bulan keempat tahun ini DPK melesat ditopang oleh nasabah korporasi. 

Dalam catatan BI, giro korporasi nak 15,8% yoy menjadi Rp 2.068,4 triliun dan deposito korporasi melesat 16,1% yoy menjadi Rp 1.539,5 triliun. Tabungan korporasi pun tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan perorangan, yakni 6,7% yoy menjadi Rp 238,8 triliun.

Sementara itu, giro perorangan kontraksi 19% yoy dan deposito tumbuh melambat menjadi 2,3% yoy dari bulan sebelumnya 2,4% yoy.

Ekonom Segara Institute Piter Abdullah mengatakan pertumbuhan DPK korporasi naik saat pertumbuhan DPK perorangan melambat justru mengindikasikan dunia usaha tidak baik-baik saja.

"Korporasi tidak melakukan ekspansi. Dananya tidak digunakan untuk investasi dan modal kerja. Menjadi idle menumpuk di perbankan. Hal ini menyebabkan tidak terciptanya lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (28/5/2024).

Piter mengatakan Indonesia saat ini lebih membutuhkan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi. Pasalnya kredit yang naik lebih dari 10% secara tahunan belum mampu mengerek pertumbuhan ekonomi secara signifikan. 

Sebelumnya, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin mengatakan bahwa tingginya DPK Korporasi ini menunjukkan perusahaan-perusahaan di Indonesia masih cenderung wait and see dan menahan dananya di bank.

Perusahaan cenderung masih mempertimbangkan kondisi global dan nasional, di antaranya geopolitik, nilai tukar rupiah, penguatan dolar, politik dalam negeri dan sebagainya.

"Korporasi wait and see, mereka melihat, masih menunggu Pilkada akan seperti apa, transisi kepemimpinan akan seperti apa, nah baru kemudian mereka akan berpikir untuk mulai investasi. Itu yang mengakibatkan DPK korporasi meningkat," ujar Amin.

Debt Collector Berhak Tagih Kredit Macet Pinjol, Ini Syaratnya

  Foto: Ilustrasi Pinjaman Online (Pinjol). (Greta Hoffman via Pexels)

Jakarta, CNBC Indonesia - Tak jarang konsumen tidak bertanggung jawab menunggak pinjaman online (pinjol) peer-to-peer (P2P) lending yang macet. Di kondisi seperti ini, peran debt collector pun dibutuhkan.

Namun, tahu kah anda terdapat beberapa rambu-rambu penagihan untuk debt collector? Aturan ini telah disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peta jalan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBBTI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya.

Baca: Industri Pinjol Rugi di Q1, Alarm Bank Bunyi!

Selain itu, juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Penyelenggara P2P lending dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan.

Bahkan, OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Terakhir, Agusman juga menegaskan, para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya, debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara.

Sebagaimana diketahui, road map ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbankan (UU PPSK).

Baca: Bos OJK Kasih Tips Supaya Tak Berurusan dengan Debt Collector

Adapun Pasal 306 UU PPSK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 25 miliar dan Rp 250 miliar.

Aturan Baru Pinjol 2024

Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut aturan terbaru OJK untuk bisnis pinjol yang berlaku mulai 2024:

1. Penurunan Bunga dan Biaya Lain

Pemerintah mengatur besaran bunga pada pinjaman online. Hal itu tertuang dalam peta jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan Surat Edaran (SE) OJK 19/SEOJK.06/ 2023.

Dalam SE OJK terbaru, besaran bunga peer to peer lending (P2P) kini diatur OJK. Otoritas membatasi bunga pinjol akan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. Sebelumnya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menetapkan maksimal bunga harian pinjol 0,4% per hari.

Dalam SE OJK 19/SEOJK.06/ 2023, manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud, dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.

Batasan untuk bunga pinjol untuk pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan, yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2024.

2. Denda Keterlambatan

OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Untuk sektor produktif dendanya mencapai 0,1% per hari pada 2024. Denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026.

Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1% per hari pada 2025

3. Tak Boleh Pinjam Lebih dari 3 Platform

Debitur nantinya hanya boleh meminjam maksimal di tiga pinjol. Harapannya, konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang pinjol. Penyelenggara harus memperhatikan kemampuan bayar kembali.

4. Penagihan Hanya Sampai Jam 8 Malam

Aturan tersebut ada dalam roadmap pengembangan dan penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur ketentuan bagi para penyelenggara dan perlindungan konsumen.

OJK juga akan mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur, maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya, debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara.

5. Memperketat Aturan Penagihan

Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan ha-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan.

OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan, hingga keluarga.

6. Kontak Darurat Bukan Buat Menagih

Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih.

Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian, kontak darurat tak asal dicantumkan.

Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat.

7. Pinjol Wajib Asuransi

Penyelenggara P2P lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan.

Regulator menyebut fintech P2P lending wajib bekerjasama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ngeri! Tanda-Tanda Kiamat Kartu ATM Muncul di Depan Mata

  Foto: Ilustrasi kartu debit atau kartu ATM/Arie Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) kembali melaporkan transaksi menggunakan QRIS tumbuh pesat secara tahunan (yoy) per April 2024. Pertumbuhan penggunaan QRIS mencapai 194,06% atau 48,9 juta pengguna dan jumlah merchant mencapai 31,86 juta.

Hal ini semakin mempertegas tren masyarakat yang mulai beralih dari transaksi kartu, seperti debit ke transaksi online dengan QR Code. 

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan hal ini menunjukan struktur industri sistem pembayaran tetap terjaga, baik dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan sistem. "Hal ini didukung kondisi likuiditas dan operasional yang memadai," katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur, dikutip, Rabu, (24/5/2024).

Perry melanjutkan pertumbuhan transaksi QRIS terjadi seiring dengan berkurangnya penggunaan metode pembayaran lain, seperti kartu ATM dan debit. Per April 2024, kata dia, nominal transaksi pembayaran menggunakan kartu debit merosot 12,49% yoy atau mencapai Rp 619,19 triliun.

Selain itu, BI juga mencatat nominal transaksi perbankan digital sebanyak Rp 5.340,9 triliun, naik 19,08% yoy. Kemudian transaksi uang elektronik meningkat 33,99% yoy atau mencapai Rp 90,44 triliun.

BI juga mengumumkan nominal transaksi kartu kredit naik 11,67% yoy mencapai Rp 34,39 triliun.

Profil Andre Soelistyo, Pendiri GOTO yang Lepas Jabatan Komisaris

  Foto: Drektur Utama/ Chief Executive Officer/Co-founder PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Andre Soelistyo Saat Konferensi Pers Pencatatan Perdana Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.(Tangkapan Layar)

Jakarta, CNBC Indonesia - Co-founder PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Andre Soelistyo resmi mengundurkan diri sebagai Komisaris GOTO. Rekam jejaknya pun jadi sorotan.

Asal tahu saja, keputusan ini merupakan saga lanjutan jejak langkah Andre di GOTO yang semula juga pernah menjabat sebagai CEO GOTO sebelum akhirnya digantikan oleh Patrick Walujo tahun lalu.

"Andre Soelistyo akan mengundurkan diri dari Dewan Komisaris, untuk fokus pada bidang lain," ungkap GOTO lewat keterbukaan informasi pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan 11 Juni mendatang.

Lantas, siapa Andre Soelistyo?

Sebelum menjadi co-CEO Gojek, Andre merupakan President Gojek. Dia merupakan perwakilan Northstar Group dan salah satu pemegang saham Gojek. Northstar milik Patrick Walujo termasuk salah satu investor awal Gojek.

Mengutip Linkedin, Andre merupakan alumnus University of Technology Sidney. Ia menamatkan pendidikannya pada 2005 dengan jurusan Information Technology. Pada 2005-2008 ia bergabung dengan Triputra Group sebagai management trainee.

Triputra merupakan perusahaan yang bergerak dalam empat lini bisnis, yakni, agribisnis, manufaktur, pertambangan serta perdagangan dan jasa. Triputra didirikan oleh TP Rachmat, mantan CEO Astra International dan salah satu orang terkaya di Indonesia yang juga merupakan mertua Patrick.

Pada 2009, Andre bergabung dengan PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) sebagai head of corporate finance. DOID merupakan salah satu emiten pertambangan batu bara yang melantai di bursa. Ia bekerja di sana selama dua tahun.

Kemudian pada 2016, Andre juga menjadi managing director Northstar Group. Ini merupakan perusahaan investasi yang berinvestasi di Asia Tenggara. Ia menduduki posisi ini selama 7 tahun lebih.

Tercatat Andre menjadi pemimpin Gojek bersama Kevin Aluwi setelah Nadiem Makarim mundur. Dalam perannya sebagai president Gojek, dia membawa perusahaan merger dengan Tokopedia hingga mengantar perusahaan hasil merger ke lantai Bursa Efek Indonesia. 

Semua Pendiri Gojek-Tokopedia Hengkang, Siapa Pemegang Kendali GOTO?

  Foto: Pencatatan Perdana Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/4/2022).. (dok. GoTo)

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Seluruh pendiri perusahaan rintisan Gojek dan Tokopedia yang juga pemilik saham dengan hak suara multipel (multiple voting shares) telah meninggalkan emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia.

Terbaru, pendiri Tokopedia William Tanuwijaya dan mantan CEO Tokopedia Melissa Siska Juminto masa jabatannya telah habis sebagai Komisaris GOTO dengan masa kerja mereka tidak diperpanjang lagi.

Secara bersamaan, sosok sentral dalam merger Gojek-Tokopedia dan merupakan co-founder GOTO Andre Soelistyo juga akan mengundurkan diri dari dewan komisaris perusahaan.

Sebelumnya, sejumlah sosok penting di balik Gojek dan Tokopedia telah lebih dulu hilang dari posisi penting di GOTO.

Kevin Aluwi diketahui telah lebih dulu mundur dari jajaran tertinggi GOTO. Diketahui saat pertama merger GOTO dirinya menjabat sebagai direktur, lalu posisinya digeser ke komisaris perusahaan hingga saat ini sudah tidak lagi menjabat. Masa jabatannya resmi selesai saat RUPS GOTO tahun lalu.

Melissa juga demikian. Ketika awal merger mengisi posisi direktur sebelum pindah ke kursi komisaris dan akhirnya tidak memperpanjang jabatan di perusahaan.

Adapun Andre yang awalnya merupakan Direktur Utama GOTO pasca-merger, tahun lalu posisinya diambil alih oleh Patrick Walujo dan digeser ke kursi komisaris hingga kini mundur dari jabatan tersebut.

Hanya William yang menduduki posisi komisaris di GOTO sejak Gojek dan Tokopedia bergabung. Kini, ia juga tidak menjabat lagi di emiten teknologi tersebut.

Keempatnya merupakan sosok sentral di balik Gojek, Tokopedia dan GOTO hal ini ditandai dengan kepemilikan saham seri B yang memiliki hak suara 30 kali lebih besar dari saham biasa.

Sebelumnya, pendiri Gojek yang kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim telah lebih dahulu keluar dari posisi penting di Gojek. Mengutip prospektus IPO GOTO, Nadiem diketahui pernah memiliki 20,50% saham Gojek di awal pendirian, namun namanya sudah tidak muncul sebagai pemegang saham kala merger GOTO.

Lalu ada Leontinus Alpha Edison, sosok pendiri Tokopedia ini sempat memiliki saham seri A dan seri B di awal proses merger GOTO, namun namanya hilang setelah merger resmi rampung dan perusahaan melantai di Bursa Efek Indonesia. Setiawan Aluwi, ayah dari Kevin juga tercatat sempat memiliki saham seri B di awal-awal proses merger GOTO namun hilang jelang melantai di bursa, mengutip prospektus IPO perusahaan.

Saat IPO, hanya tersisa 4 sosok yang memiliki saham seri B yakni Andre, Kevin, William dan Melissa. Dengan satu entitas yakni PT Saham Anak Bangsa (SAB) yang dikendalikan Andre, Kevin dan William juga memiliki sejumlah saham seri B.

Pertama kali melantai di Bursa, empat sosok dan satu entitas pemilik saham seri B menguasai 6,08% saham beredar, namun memiliki hak suara yang mewakili 58,26% voting.

Hengkangnya seluruh pendiri Gojek, Tokopedia dan pemegang saham seri B menimbulkan pertanyaan penting yakni siapa yang kelak akan memegang kendali perusahaan.

Dalam agenda RUPS/LB yang akan dilaksanakan 11 Juni 2024, salah satu agenda utama adalah permintaan persetujuan dari pemegang saham untuk dapat menjadi pemegang saham seri B. Adapun GOTO mengungkapkan bahwa perusahaan tidak lagi menerbitkan saham seri B milik founder yang artinya akan ada pemindahan saham seri B dari pemilik awal yang akan dialihkan kepada Patrick Walujo apabila dirinya disetujui memegang saham founder.

Masih belum diketahui seberapa banyak juga saham seri B yang akan dialihkan kepada Patrick.

"Perpindahan kepemilikan saham dengan hak suara multipel (SDHSM) sehubungan dengan hal tersebut, hanya dapat dilakukan pada pihak yang telah disetujui sebagai pemegang saham dengan hak suara multipel," jelas Manajemen GOTO.

Lika-Liku GOTO sepanjang 2023

Tahun 2023, menjadi awal eksodus seluruh para pendiri Gojek dan Tokopedia. Berikut serangkaian perubahan manajemen GOTO dan aksi jual beli saham di 2023 dan 2024 yang dirangkum oleh CNBC Indonesia.

1. Bergabungnya Agus Martowardojo dan Patrick Walujo

Pada Maret 2023, GOTO melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pemegang saham GOTO melakukan perubahan susunan komisaris dan direksi dengan masuknya Agus Martowardojo, dan Patrick Walujo sebagai komisaris.

Selain itu, terdapat nama taipan Winato Kartono yang juga masuk sebagai komisaris GOTO. GOTO juga menunjuk Marjorie Tiu Lao sebagai komisaris independen pada RUPSLB awal tahun ini.

Tak hanya itu saja, susunan direksi GOTO juga berubah dengan penunjukan Nila Marita dan Pablo Malay sebagai direktur. Kevis Bryan Aluwi yang merupakan co-founder Gojek mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai komisaris.

2. Patrick Walujo Diangkat Sebagai Direktur Utama GOTO

Tak lama setelah RUPSLB awal tahun, di akhir kuartal II-2023, GOTO melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan kembali melakukan RUPSLB.

Kali ini, Patrick Walujo yang sebelumnya adalah Komisaris GOTO diangkat menjadi Direktur Utama GOTO. Sementara itu, co-founder Gojek Andre Soelistyo mundur dari jabatannya sebagai direktur utama dan diangkat menjadi Komisaris GOTO.

Selain di jajaran direksi, konglomerat Garibaldi 'Boy' Thohir yang merupakan Komisaris Utama GOTO mengalihkan wewenangnya dan menjadi Komisaris GOTO. GOTO mengangkat Agus Martowardojo sebagai Komisaris Utama sejak akhir Juni 2023. Adapun Kevin Aluwi jabatannya sebagai komisaris tidak diperpanjang.

3. Aksi Jual-Beli Saham oleh Manajemen GOTO

Tahun 2023 juga diwarnai oleh aksi jual-beli saham manajemen GOTO. Beberapa direksi GOTO tercatat mengurangi kepemilikan atau menjual saham GOTO, seperti William Tanuwijaya dan Kevin Bryan Aluwi.

Akibat aksi jual saham GOTO oleh beberapa manajemen, saham GOTO pun kemudian langsung terjatuh hingga menyentuh level terendahnya di Rp 56/saham.

Namun beberapa hari kemudian, Patrick Walujo dan Jacky Lo membeli atau menambah kepemilikan sahamnya di GOTO. Alhasil berkat pembelian oleh Patrick Walujo dan Jacky Lo, saham GOTO kembali bangkit dari level terendahnya.

4. Akuisisi Saham Tokopedia oleh TikTok

Pada pertengahan Desember 2023, dalam rangka TikTok Shop agar dapat beroperasi kembali di Indonesia, perusahaan pengelola TikTok yakni ByteDance memutuskan untuk bekerja sama dengan GOTO. Namun, ByteDance hanya mengakusisi Tokopedia saja.

Berubahnya pengendalian saham Tokopedia ke TikTok merupakan aksi korporasi terbaru yang dilakukan oleh GOTO tahun ini. Dengan menggandeng Tokopedia, TikTok dapat kembali meluncurkan layanan TikTok Shop milik mereka yang sempat dilarang pemerintah.

Dengan pengambilalihan saham ini, maka TikTok akan memiliki sebanyak 75,01% saham Tokopedia dan kepemilikan GOTO di Tokopedia menjadi 24,99% kepemilikan.

Sebelumnya, TikTok Shop tutup beberapa bulan lalu karena peraturan dari Kementerian Perdagangan yang melarang media sosial berperan ganda sebagai e-commerce.

Dengan gabung ke Tokopedia, TikTok Shop bisa kembali beroperasi di Indonesia. Layanan tersebut akan bersaing dengan pemain lain.

Akuisisi ini resmi rampung di tahun 2024, dengan Tokopedia resmi didekonsolidasi dari laporan keuangan GOTO.

OJK Denda Satu Pinjol Nakal Rp 300 Juta, Ternyata Ini Penyebabnya

  Foto: Ilustrasi OJK (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp300.000.000 kepada satu perusahaan pinjaman online atau pinjol atas pelanggaran ketentuan terkait pemasaran produk dan/atau layanan.

Selain pemberian sanksi administratif dimaksud, OJK juga memberikan perintah terkait implementasi dan pengawasan aktivitas pemasaran yang harus dipenuhi oleh perusahaan pinjaman online tersebut.

Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK telah memberikan sanksi kepada 58 perusahaan jasa keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen sepanjang Januari-April 2024.

Lebih rinci, sebanyak 35 perusahaan dikenakan sanksi peringatan tertulis, 3 perusahaan diberikan surat perintah, dan 10 perusahaan mendapatkan sanksi denda.

Selain itu, per 30 April 2024 terdapat 67 perusahaan yang telah melakukan ganti rugi kepada konsumen atas 205 pengaduan.

Adapun secara total OJK menerima 127.000 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 9.100 di antaranya berupa pengaduan.

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 3.252 berasal dari sektor perbankan, 1.992 berasal dari industri financial technology, 432 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, dan sisanya berasal dari industri asuransi serta layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya.

juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan atas 2.210 iklan, dengan 45 di antaranya ternyata masih belum memenuhi ketentuan.

"OJK segera melakukan langkah perbaikan dan menghentian iklan dan mencegah kerugian masyarakat," jelas Friderica dalam Rapat Dewan Komisioner OJK, dikutip Rabu (15/5/2024).

Lebih lanjut Kiki menjabarkan bahwa terkait pengaduan tahun ini, sempat turun pada Februari, tetapi kembali naik satu bulan setelahnya.

Selanjutnya, dalam pengawasan perilaku perusahaan keuangan (market conduct), OJK telah melakukan penegakan hukum berupa sanksi administratif karena terlambat memberikan laporan.

Sanksi tersebut berupa denda terhadap 56 perusahaan dengan total nilai sanksi sejumlah Rp480,9juta dan sanksi tertulis kepada 16 perusahaan.