Dituduh Tiru Duterte, Jokowi Dikritik HRW dan Media Internasional

Presiden RI Joko Widodo berjalan bersama Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Istana Malacanang, Manila, 28 April 2017. [Ted Aljibe/AFP]

"Presiden Indonesia Joko 'Jokowi' Widodo seharusnya memberikan 'pesan' yang jelas dan terbuka kepada institusi kepolisiannya."

PT Bestprofit - Presiden  Indonesia Joko Widodo mendapat kritik dari Human Right Watch (HRW), karena memerintahkan polisi menembak mati tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang melakukan perlawanan.

Selain kritik dari HRW, sejumlah media massa internasional juga menyorot negatif perintah Jokowi tersebut yang dianggap mentah-mentah mencontoh kebijakan kontroversial Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

"Presiden Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo seharusnya memberikan 'pesan' yang jelas dan terbuka kepada institusi kepolisiannya, bahwa upaya mengatasi masalah narkotika dan kriminalitas adalah hal yang kompleks," kata Wakil Direktur HRW Divisi Asia Phelim Kine, dilansir dari laman daring www.hrw.org, Selasa (25/7/2017).

Namun, sambung Kine, Jokowi dan juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian serta Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso seharusnya melancarkan kritik terhadap kampanye Duterte tersebut.Kine mengklaim, perintah Jokowi tersebut hendak mengikuti kebijakan Presiden Duterte yang melakukan kampanye perang fisik terhadap pengedar narkotika.

"Sebab, penyelesaian masalah narkotika dan kriminalitas mengharuskan polisi untuk menghormati hak dasar setiap orang, bukan justru menghancurkannya," tegas Kine lagi.

Kritik terhadap Jokowi juga dilancarkan sejumlah media massa internasional. News.com.au yang berbasis di Australia, menurunkan artikel berjudul "Rodrigo Duterte's drug dealer killings: Now Indonesia wants to copy" (Pembunuhan pengedar Narkotika Rodrigo Duterte: Indonesia Kini Ingin Meniru).

Sorotan negatif juga terdapat dalam artikel media Al Jazeera, berjudul "Joko Widodo: Police should shoot suspected drug dealers."

"Ucapannya (Jokowi) bisa dibandingan dengan Presiden Duterte yang menindak keras pengedar narkotika. Itu  adalah kebijakan kontroversial sejak setahun lalu, karena membuat banyak orang tewas dalam operasi yang dikutuk dunia internasional," tulis Al Jazeera.

Kritik terhadap perintah Jokowi yang diperbandingkan dengan Presiden Duterte itu juga menjadi perhatian media-media internasional lain, semisal Bangkok Post dalam artikel "Jokowi backs shooting drug dealers", dan artikel The Star Malaysia, "Jokowi Issues Order to Shoot Drug Traffickers."

Untuk diketahui, Presiden Jokowi  memberikan perintah tersebut saat berpidato dalam acara Rapat Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan di Ancol, Jakarta, Jumat (21/7) pekan lalu.

“Tegaskan saja, terutama pengedar narkoba asing yang masuk, kemudian sedikit melawan. Sudah, langsung tembak saja. Jangan diberi ampun, karena kita betul-betul darurat narkoba,” tegas Jokowi.

Perintahnya itu merupakan respons setelah aparat kepolisian menyingkap kasus penyelundupan 1 ton narkoba jenis sabu dari Taiwan. PT Bestprofit, Bestprofit.

Resmi, Polda Metro Jaya Dipimpin Irjen Idham Aziz

Mabes Polri melaksanakan upacara serah terima jabatan terhadap beberapa pejabat utama, hari ini, Rabu (26/7/2017). 

"Apabila melanggar sumpah ini akan menjadi konsekuensi pribadi di dunia dan di akhirat," kata Tito.

PT Bestprofit - Mabes Polri melaksanakan upacara serah terima jabatan terhadap beberapa pejabat utama, hari ini, Rabu (26/7/2017).

Acara sertijab yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian dimulai sekitar pukul 08.00 WIB.

Menurut pantuan, Kapolri langsung menangggalkan tanda pangkat, jabatan dan penyerahan tongkat komando kepada lima perwira tinggi dalam acara sertijab tersebut.

Dalam acara sertijab ini, kelima perwira tinggi juga langsung diambil sumpah jabatan.Posisi jabatan yang diganti diantaranya Kapolda Metro Jaya, Kapolda Papua Barat, Asisten Operasi Kapolri dan Asisten Logistik Kapolri.

"Apabila melanggar sumpah ini akan menjadi konsekuensi pribadi di dunia dan di akhirat," kata Tito.

Kelima perwira tinggi yang resmi menduduki jabatan baru antara lain ialah, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan dimutasi ke posisi Asisten Operasi (Asops) Kapolri. Posisi yang ditinggalkannya akan diisi oleh Irjen Idham Aziz.

Asop Kapolri Inspektur Jenderal Unggung Cahyono, kini menduduki jabatan baru sebagai Aslog Kapolri menggantikan Irjen Eko Hadi Sutedjo.

Irjen Eko sendiri diangkat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianstra Slog Polri.

Sementara Kapolda Papua Barat Brigjen Martuani Sormin mendapat kenaikan pangkat dan menjadi Kadivpropam Mabes Polri.Bestprofit, PT Besprofit. 

Kantor Kedutaan Israel di Amman Diserang

Kantor kedutaan Israel di Amman dijaga ketat. [AFP]

Kantor kedutaaan Israel yang ada di Amman diserang.

Best Profit - Seorang warga Yordania terbunuh dan seorang Israel luka parah dalam sebuah penyerangan, Minggu (23/7/2017) waktu setempat di kantor kedutaan Israel di Amman.

Pihak kepolisian setempat mengungkapkan, penembakan terjadi di sebuah lingkungan kantor keduaan Israel.

Seorang warga Yordania lagi terluka "dalam sebuah penembakan di sebuah bangunan perumahan di dalam kompleks kedutaan Israel," kata polisi dalam sebuah pernyataan.

Dikatakan polisi diberitahu pada sore hari penembakan di kompleks perumahan di pemukiman Rabiyeh di Amman. Polisi dikerahkan ke lokasi kejadian dan mengamankan daerah tersebut.

Sebuah penyelidikan awal mengindikasikan bahwa tiga orang terluka, dan salah seorang yang merupakan orang Israel mengalami luka parah dibawa ke rumah sakit.

Pernyataan polisi tersebut mengatakan, saat itu kedua orang Yordania tersebut tengah melakukan pekerjaan konstruksi saat itu."Satu oorang yang luka parah akhirnya meninggal karena luka-luka," laporan kepolisian tersebut.

"Investigasi penembakan tersebut masih berlangsung," kata polisi.

Sumber keamanan tersebut mengatakan kepada AFP bahwa korban tersebut merupakan hasil dari "insiden" yang tidak ditentukan.

"Seorang lelaki Yordania terbunuh dan dua lelaki asal Israel terluka dan dalam kondisi serius menyusul sebuah insiden di dalam kedutaan (Israel)," kata sumber yang menolak disebutkan namanya atau memberikan rincian lebih lanjut.

Pasukan keamanan Yordania ditempatkan di jalan-jalan di sekitar kedutaan, kata seorang koresponden AFP.

Kekerasan meningkat antara pasukan keamanan Israel dan Palestina yang menuntut agar Israel menghapus detektor logam yang terpasang di luar lokasi setelah serangan tersebut.Best Profit, PT Bestprofit.

Gempa Kekuatan 6,7 SR dan Tsunami Menghantam Turki

Bestprofit - Gempa berkekuatan 6,7SR terjadi dekat dengan resor Turki yang populer di kalangan turis Inggris. getaran terjadi di Provinsi Mugla yang dekat dengan resor seperti Marmaris dan Bodrum dan juga mengakibatkan tsunami kecil.

Gempa yang terjadi pukul 01:31 waktu setempat, berada di lepas pantai barat daya Marmaris. Dekat dengan kota Turki Bodrum dan pulau Kos Yunani.

Seorang turis Inggris melaporkan getaran tersebut melalui media sosial. Gempa tersebut terjadi di lepas pantai Bodrum, di mana tsunami kecil juga terjadi.

"Yesus, baru saja mengalami gempa bumi di Turki, semua tempat bergetar. Hanya berdiri di luar tidak yakin harus berbuat apa," tulis salah seorang mantan pemain sepak bola Kevin McNaughton.

Orang-orang yang berada di dalam Rumah Sakit Bodrum, terpaksa bersembunyi di bawah meja karena getaran kuat yang terjadi.

Gempa tersebut, awalnya dilaporkan gempa 6,9 SR, sangat dangkal, hanya 6,9 mil di bawah dasar laut. Namun, ternyata diketahui gempa tersebut berkekuatan 6,7 ​​SR dianggap kuat dan mampu menyebabkan kerusakan cukup besar.

Turki rawan gempa karena berada di antara lempeng Arab dan lempeng Eurasia. [Mirror]. Bestprofit, PT Bestprofit.

Pengamat: Setya Novanto Sebaiknya Mundur!

Ketua DPR RI Setya Novanto. 

Setya Novanto disarankan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

PT Bestprofit - Pengamat hukum dari Universitas Jember Dr Nurul Ghufron menyarankan Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR karena sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP).

"Jika Setya Novanto tidak mundur dari jabatannya, maka akan sangat mempengaruhi kinerja DPR sebagai pemegang wewenang kontrol dalam bidang legislasi dan anggaran," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (20/7/2017).

Menurutnya, seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan dapat ditahan atau dicekal sewaktu-waktu oleh penyidik, sehingga hal tersebut sangat mengganggu bagi seorang ketua lembaga negara.

"Untuk itu sebaiknya Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR untuk menjaga marwah legislatif dan lembaga kenegaraan di Indonesia," ucap Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

"Saya berharap penetapan tersangka Setya Novanto bukan titik klimaks, namun sebuah proses hukum untuk mengungkap semua kasus dugaan korupsi KTP elektronik," ucap akademikus yang biasa dipanggil Ghufron itu.Secara hukum, lanjut dia, tidak ada kewajiban untuk mundur, namun etika bernegara sebaiknya mundur demi menjaga marwah bangsa dan hal tersebut merupakan kasus pada saat Setya Novanto dengan anggota DPR lainnya.

Dosen Fakultas Hukum itu juga menyayangkan pernyataan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan bahwa Setya Novanto tidak bisa diproses secara etik karena yang dituduhkan tidak dilakukan pada periode DPR saat ini.

"Ketua MKD tidak memahami tujuan dan objek perkara yang menjadi wewenang MKD yakni menegakkan etika untuk menjaga harkat dan martabat keluhuran DPR secara kelembagaan karena dugaan tindak pidana seharusnya sudah dianggap melanggar etika," katanya.

Ia menilai pernyataan Ketua MKD itu menunjukkan sikap yang sensitif akan menurunkan martabat DPR, bahkan cenderung mengelak untuk menangani dan terlihat sangat politis.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) tahun 2011-2012 pada Kemendagri. [Antara]. Bestprofit, PT Bestprofit

Di Hadapan Ulama, Jokowi Jelaskan Soal Perppu Ormas

Best Profit - Presiden Joko Widodo sore ini, Selasa, (18/7/2017), menerima lebih dari 30 ulama dari Pulau Sulawesi. Kepala Negara yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyambut langsung kedatangan para ulama di Istana Merdeka Jakarta.

Dalam pengantarnya, Presiden menyatakan bahwa dirinya ingin memanfaatkan pertemuan tersebut untuk bertukar pikiran dengan para ulama terkait berbagai permasalahan bangsa, mulai dari masalah ekonomi hingga politik.

"Pada kesempatan yang baik ini, kami mungkin ingin menyampaikan beberapa hal, baik yang berkaitan dengan kebangsaan, kenegaraan, ekonomi, politik, politik luar negeri. Saya kira ini akan kami sampaikan secara blak-blakan," ujar Presiden membuka pertemuan.

"Yang paling penting, bagaimana umat bisa menahan diri jangan sampai ada gejolak-gejolak. Jadi kita diusahakan untuk meredam hal-hal yang utamanya berkaitan dengan Perppu ini," kata Thamrin.Usai pertemuan, Thamrin, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jihad, Majene, Sulawesi Barat mengatakan kepada para jurnalis bahwa salah satu hal penting yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung sore hari tersebut adalah terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang organisasi masyarakat. Kepala Negara meminta para ulama untuk ikut berperan serta dalam menjaga kerukunan dan keamanan Tanah Air.

Apalagi saat ini masih terjadi perbedaan pendapat di masyarakat terkait penerbitan Perppu tersebut. Oleh karenanya, peran para ulama dinilai sangat penting untuk memberikan penjelasan kepada umat tentang maksud dan tujuan dari Perppu tersebut.

"Memang butuh penjelasan kepada masyarakat, kepada umat agar tak ada yang salah paham. Karena kemungkinan mereka ada yang protes karena tidak paham," ucapnya.

Sejauh ini, lanjut Thamrin, masyarakat di Sulawesi mendukung penerbitan Perppu yang memudahkan pemerintah untuk membubarkan ormas anti-Pancasila tersebut.

"Alhamdulillah di sana tak ada masalah, tidak ada gejolak, yang besar kan di media sosial saja sebenarnya. Kalau masyarakat di lapisan bawah sejauh ini aman-aman saja terkendali," ungkapnya.

Presiden pun menjelaskan kepada para ulama bahwa tujuan diterbitkan Perppu tersebut adalah untuk menyelamatkan negara dari ancaman ormas radikal di masa depan. Sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut dan keberatan.

"Beliau jelaskan, nanti itu diberikan bertahap, pertama peringatan tertulis, tidak digubris akan meningkat," tutur M Yunus Pasanreseng Andi Pali menambahkan.

Selain itu, hal lain yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut adalah masalah pendidikan. Para ulama meminta Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan kondisi pondok pesantren yang ada di Sulawesi.

"Alhamdulilah Presiden mau turun langsung ke daerah kami untuk melihat kondisi fisik maupun yang jadi kebutuhan kami di daerah," ujar Thamrin.

Tampak hadir pada pertemuan ini, Ketua MUI Sulawesi Selatan KH Sanusi Baco, H Mashar Kimonto dan H Ahmad Kamal. Pertemuan Presiden dan para ulama diakhiri dengan salat Magrib berjamaah di Masjid Baiturrahim yang berada di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Best Profit, Bestprofit

Hanura Sebut Status Tersangka Novanto Jadi Ujian Berat DPR

Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Karena posisi yang bersangkutan merupakan pucuk pimpinan di lembaga tersebut sehingga mempengaruhi citra DPR di masyarakat.

Bestprofit - Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR RI Dadang Rusdiana berharap penetapan status tersangka Ketua DPR Setya Novanto tidak akan mempengaruhi kinerja institusi tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.

"Mudah-mudahan ini penetapan status tersangka Novanto tidak berpengaruh terhadap kinerja DPR secara keseluruhan dalam menyelesaikan beberapa agenda penting yang sedang dihadapi," kata Dadang, di Jakarta, Senin (17/7/2017) malam.

Dadang menilai penetapan status Novanto itu merupakan ujian berat bagi DPR karena posisi yang bersangkutan merupakan pucuk pimpinan di lembaga tersebut sehingga mempengaruhi citra DPR di masyarakat.

Menurut dia, kasus dugaan korupsi KTP elektronik terjadi pada DPR periode 2009-2014, sehingga masyarakat harus memahaminya dan menjadi "pekerjaan rumah" bagi DPR saat ini untuk mengembalikan citranya.

"Tetapi, kami menghormati apa pun yang sudah ditetapkan oleh KPK sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga independen dalam penegakan tindak pidana korupsi," ujarnya pula.

Namun Dadang enggan berkomentar terkait apakah Novanto harus meletakkan jabatannya sebagai Ketua DPR karena ada mekanismenya termasuk kewenangan di internal Partai Golkar.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E).

"KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya, sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017). (Antara). Bestprofit, Best Profit