Optimisme Jadi Syarat agar Indonesia Keluar dari Krisis Pandemi Covid-19

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Semua komponen masyarakat sebaiknya bersama-sama saling membangun optimisme, sebab optimisme merupakan syarat agar Indonesia mampu keluar dari krisis pandemi Covid-19. Hal ini dikemukakan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara.

“Bangsa-bangsa besar pernah mengalami kehancuran sebelum bisa maju. Tidak ada bangsa yang langsung besar,” katanya, Jakarta, Senin (19/10/2020). PT BESTPROFIT

Untuk upaya itulah, seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja kerasa. Per 19 Oktober, dari pagu Rp 134.008.919.106.000, telah teralisasi Rp110.285.014.760.530 (82,30 persen), atau tertinggi dari seluruh kementerian dan lembaga

Kemensos menjadi salah satu kementerian yang paling sibuk di tengah pandemi, karena bertanggung jawab terhadap anggaran sebesar Rp 134,008 triliun untuk puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Walau demikian, Juliari menegaskan, di tengah pandemi ini, Kemensos juga tetap berfokus menurunkan angka stunting. BEST PROFIT

Menurutnya, dalam percepatan penurunan stunting, akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita harus dipastikan tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi. BESTPROFIT

“Presiden Joko Widodo menginstruksikan langsung kepada Kemensos dan Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor dalam penanganan stunting,” ucapnya.

Kemensos sudah memiliki dua program yang sudah berjalan selama ini, yakni PKH dan Program BPNT. Dua program tersebut mencakup sasaran yang sangat besar dan efektif mendukung penanganan masalah stunting. Dua program tadi juga terdapat komponen yang berhubungan langsung dengan agenda kesehatan.PT BESTPROFIT FUTURES

Contoh, di PKH terdapat tujuh komponen, dimana empat diantaranya terkait kesehatan, yakni ibu hamil, balita, lansia dan disabilitas. Sisanya 3 komponen terkait dengan pendidikan.

Program Sembako/BPNT juga telah mengalami kenaikan indeks, dari semula Rp 110.000/KPM/bulan menjadi Rp 150.000/KPM/bulan, dan kemudian dalam penanganan dampak Covid-19, naik menjadi Rp 200 ribu/KPM/bulan BPF

Sejalan dengan peningkatan indeks juga dilakukan penambahan jenis komoditas, yaitu dari semula beras dan telur, selanjutnya direkomendasikan untuk membeli daging, ikan, ayam, dan kacang-kacangan. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Selama Pandemi, Kemensos akan Perluas Target Penerima Manfaat

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam kenaikan angka kemiskinan, akibat pandemi Covid-19. Kemensos akan memperluas target penerima manfaat dan meningkatkan indeks bantuan, karena Kemensos memiliki kontribusi signifikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PT BESTPROFIT

“Pemerintah melakukan percepatan dan penguatan subsidi dan bansos (bantuan sosial) untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Pagu Kemensos untuk Program PEN mencapai Rp 128,168 triliun, dengan realisasi sudah di angka 81 persen. Ini tentu diharapkan memberikan dorongan kuat terhadap pemulihan ekonomi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Hartono Laras, di Jakarta, Minggu (18/10/2020). BEST PROFIT

Ia menyatakan, dalam mempercepat PEN, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) telah menggelontorkan uang Rp 32,4 triliun bagi 9 juta Kepala Keluarga (KK) melalui Bantuan Sosial Tunai (BST). BESTPROFIT

Dalam kesepatan memberikan arahan pada “Konsolidasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST)” di Yogyakarta, Hartono menyatakan, bansos Kemensos dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan mengurangi beban penghidupan keluarga miskin dan rentan, termasuk menjaga daya beli masyarakat.

Hartono juga menyinggung komitmen kuat Kemensos dalam memastikan bansos tepat sasaran. Untuk keperluan itu, dibutuhkan data yang akurat pada program perlindungan sosial. 

Ia menyatakan, Oktober - November 2020, Kemennsos kembali melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PT BESTPROFIT FUTURES

“Untuk memperkuat integritas data, tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus aktif melakukan verifikasi dan validasi data, sehingga bansos bisa tepat sasaran,” katanya. BPF

BST merupakan salah satu bansos khusus yang diluncurkan Kemensos untuk mengurangi beban ekonomi masyararakat dan menjaga daya beli selama pandemi Covid-19. BST diberikan senilai Rp 600 ribu pada Gelombang I, yakni April - Juni 2020 dan Rp 300 ribu pada Gelombang II pada Juli - Desember 2020. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Hadir dalam kegiatan ini, SAM Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Andi ZA Dulung, Sekretaris Ditjen PFM Nurul Farijati, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta Oetami Dewi, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, Murhardjani.

Peserta terdiri dari Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi DIY, Kadinsos Kota Yogjykarta, Kadinsos Kab. Bantul, Kadinsos Kab. Sleman, para Kepala Bidang PFM, perwakilan Himbara, PT. Pos Indonesia, Korda Program Sembako (BPNT) dan TKSK.

Sumber : Suara.com

Polemik Omnibus Law, Luhut: Saya Ingin Mundur Sedikit

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak dikerjakan secara terburu-buru.

Menurut Luhut, inisiasi Omnibus Law telah dilakukan sejak ia menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015.

"Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu. Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari bentuknya dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," katanya dalam wawancara satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang ditayangkan salah satu saluran televisi swasta, Kamis malam (15/10/2020). PT BESTPROFIT

Luhut menuturkan kala itu ia mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi Omnibus Law. Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.

"Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong. Tapi kan tidak semua juga bisa diajak omong. Ada keterbatasan," katanya. BEST PROFIT

Luhut mengatakan dalam pembahasannya, tidak semua pihak pula sepakat. Ia pun mengakui itulah ciri demokrasi yang tidak pernah bulat. Ia juga mengakui Omnibus Law Cipta kerja tidak sempurna. 

Namun, ia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur kemudian dalam aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen). BESTPROFIT

"Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Menurut Menaker Ida, aturan tersebut rencananya diselesaikan pada akhir Oktober dan penyusunannya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja/buruh serta pengusaha. PT BESTPROFIT FUTURES

Ida Fauziyah juga mengatakan sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan partisipasi publik yang melibatkan serikat pekerja, pengusaha dan akademisi. BPF

"Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik. Untuk klaster ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang pemangku kepentingan ketenagakerjaan apakah itu serikat pekerja/buruh, pengusaha bahkan mengundang akademisi dari perguruan tinggi dan mendengarkan aspirasi dari International Labour Organization (ILO)," kata Menaker Ida. (Antara). PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

BRIsyariah Tegaskan Layanan kepada Nasabah Tetap Optimal

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - PT Bank BRIsyariah Tbk telah menandatangani perjanjian penggabungan bersyarat sehubungan dengan rencana penggabungan atau merger PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri, pada hari Senin (12/10/2020).

Selama proses persiapan merger, BRIsyariah memastikan bahwa pelayanan kepada nasabah tetap optimal. PT BESTPROFIT

Direktur Utama BRIsyariah, Ngatari, menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional di seluruh kantor BRIsyariah tetap berjalan normal dan optimal. Nasabah tetap dapat bertransaksi normal dan semua proses akad tetap berlaku seperti yang sudah disepakati. BEST PROFIT

BRIsyariah memiliki 311 jaringan yang terdiri dari 71 Kantor Cabang, 230 Kantor Cabang Pembantu, dan 10 Kantor Kas diseluruh Indonesia. “Selama proses persiapan merger dan integrasi, kami memastikan seluruh layanan kepada nasabah tetap normal dan optimal. Semua kegiatan operasional di kantor-kantor kami tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan,” ujar Ngatari. BESTPROFIT

Penggabungan memang baru akan efektif setelah memperoleh persetujuan-persetujuan dari otoritas-otoritas yang berwenang, dan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dari masing-masing pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah penggabungan menjadi efektif, BRIsyariah akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (surviving entity). PT BESTPROFIT FUTURES

Ngatari juga memohon doa restu kepada seluruh nasabah dan pemangku kepentingan lainnya agar proses merger ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Bank hasil merger akan memiliki engine, economic scale, dan market reach yang lebih besar. BPF

Nasabah nantinya juga akan menikmati produk dan layanan yang lebih beragam untuk berbagai kebutuhan dan segmen nasabah. Mulai dari UMKM, retail dan komersial, wholesale syariah, hingga corporate dan investment. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

“Saya berharap bank syariah yang lahir dari proses ini bisa menjadi salah satu mesin utama dalam menggerakkan roda ekonomi umat di Indonesia. Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar proses ini dapat dituntaskan dengan baik,” tambahnya.

Sumber : Suara.com

Draf Final UU Cipta Kerja Hari Ini Diserahkan DPR ke Presiden Jokowi

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa DPR akan menyerahkan draf final UU Omnibus Law Cipta Kerja ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (14/10/2020). PT BESTPROFIT

Bahlil mengungkapkan bahwa draf final tersebut telah dibagikan kepada sejumlah kepala daerah, namun kata dia para kepala daerah tersebut dilarang untuk menyebarluaskannya.

"Draf itu sudah final, namun Pak Ketum (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) jangan dulu disabarkan karena besok baru diserahkan secara resmi," katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak segera membuka kepada publik dokumen final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan pada Rapat Paripurna hari Senin (5/10/2020). 

Seorang pakar hukum tata negara menyebut sesuai aturan, dokumen itu wajib dibuka ke masyarakat begitu disetujui.

Jika tidak, maka dikhawatirkan masuknya "pasal-pasal selundupan" dalam undang-undang tersebut. BEST PROFIT

Menjawab desakan itu, beberapa anggota Badan Legislatif dan seorang wakil ketua DPR saling melempar tanggung jawab.

Sementara itu, hingga Minggu (11/10) malam pemerintah belum mengeluarkan pernyataan tentang akses terhadap naskah undang-undang. BESTPROFIT

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan keseriusan DPR dan pemerintah dalam menyusun dan membuat Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab sepekan setelah disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10), masyarakat belum mendapatkan dokumen undang-undang tersebut. PT BESTPROFIT FUTURES

Padahal jika merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR, salinan dokumen akhir yang telah disetujui harus diterima oleh setiap anggota dewan tanpa kecuali dan langsung bisa diakses oleh publik.

"Harusnya di tahapan persetujuan, sudah selesai itu barang. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diapa-apain lagi. Ini kan enggak. Malah lebih konyol, kita tidak tahu di mana drafnya itu. Padahal dalam undang-undang diwajibkan [adanya] transparansi," ujar Zainal Arifin Mochtar kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia --jaringan Suara.com, Minggu (11/10). BPF

Dia menjelaskan, keterbukaan dan kemudahan masyarakat mendapatkan dokumen sangat penting karena bisa menjadi alat kontrol jika terjadi perubahan atas isi undang-undang.

"Siapa yang bisa kontrol jika ada perubahan atau kudeta redaksional?" kata Zainal.

Ia khawatir semakin lama dokumen itu di tangan DPR akan terulang kembali kasus masuknya "pasal selundupan". PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Negara Dapat Rp 97 Miliar dari Pajak Digital

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga saat ini setoran pajak digital telah mencapai Rp 97 miliar. Jumlah setoran ini didapat dari 6 perusahaan yang ditunjuk DJP sebagai pemungut pajak digital sejak diberlakukannya pada Agustus 2020.

"Setoran PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dari 36 PMSE, 6 wajib pajak yang pertama kali kita tunjuk sudah melakukan penyetoran PPN di bulan September ini jadi 6 kita sudah terima setorannya alhamdulillah sekitar Rp 97 miliar dari 6 pemungut pajak itu," kata Suryo dalam media briefing melalui video teleconference di Jakarta, Senin (12/10/2020). PT BESTPROFIT

Sebelumnya DJP menambah delapan perusahaan global yang resmi menjadi pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. BEST PROFIT

Kedelapan perusahaan itu resmi menarik PPN setelah mendapat penetapan dari DJP. 

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

• Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd
• GitHub, Inc.
• Microsoft Corporation
• Microsoft Regional Sales Pte. Ltd.
• UCWeb Singapore Pte. Ltd.
• To The New Pte. Ltd.
• Coda Payments Pte. Ltd.
• Nexmo Inc.

Itu berarti sejak 1 November 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. BESTPROFIT

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. PT BESTPROFIT FUTURES

Hingga hari ini jumlah pemungut PPN produk digital luar negeri adalah 36 entitas. BPF

"Harapan besarnya lagi bukan 36, lebih dari 36. Jadi harapan yang kita lakukan bagaimana memperluas siapa pemungut PPN atas transaksi digital dari luar negeri. Jadi 6 sudah nyetor, 36 sudah kita tunjuk mudah-mudahan berikutnya nambah-nambah lagi. Semaksimal mungkin bagaimana kita bisa memperluas ini," pungkasnya. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Jakarta Berlakukan PSBB Transisi, IHSG Menguat ke Level 5.078

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal pekan ini Senin (12/10/2020) dibuka menguat. IHSG menguat ke level 5.078 setelah sebelumnya ditutup menguat juga pada perdagangan akhir pekan lalu di level 5.053. PT BESTPROFIT

Melansir data RTI, IHSG di awal pra perdagangan naik 24 poin ke level 5.078 atau menguat 0,48 persen. Setelah dibuka tepat pukul 09:00 Wib, IHSG makin terbang tinggi ke level 5.093 menguat 39 poin atau setara 0,78 persen. BEST PROFIT

Begitu juga dengan indeks LQ45 yang ikutan naik 6,6 poin atau menguat 0,86 persen menuju level 778. Sebanyak 166 saham menguat, 44 saham melemah dan 136 saham belum ditransaksikan. BESTPROFIT

Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang mengatakan, setelah IHSG menguat sebesar 2,58 persen pekan lalu, di awal pekan ini IHSG berpeluang kembali melanjutkan kenaikannya dimana IHSG berpotensi menuju level 5.100 didukung cukup banyak sentimen positif.

Salah satunya kata Edwin adalah diberlakukannya PSBB transisi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB transisi sehingga relaksasi tersebut berpotensi mendorong naik sektor Properti, Konstruksi, Infra, Retail/Konsumer, Pakan Ayam dan Rokok," kata Edwin dalam analisanya. PT BESTPROFIT FUTURES

Dirinya pun memprediksi IHSG akan bergerak pada rentang level 5.006 - 5.090. BPF

"Adapun saham-saham yang kami rekomendasikan hari ini adalah INCO, ANTM, WIKA, MBAP, GGRM, WSKT, CTRA, TINS, PTPP, JPFA," pungkasnya. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com