BRIsyariah Tegaskan Layanan kepada Nasabah Tetap Optimal

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - PT Bank BRIsyariah Tbk telah menandatangani perjanjian penggabungan bersyarat sehubungan dengan rencana penggabungan atau merger PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri, pada hari Senin (12/10/2020).

Selama proses persiapan merger, BRIsyariah memastikan bahwa pelayanan kepada nasabah tetap optimal. PT BESTPROFIT

Direktur Utama BRIsyariah, Ngatari, menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional di seluruh kantor BRIsyariah tetap berjalan normal dan optimal. Nasabah tetap dapat bertransaksi normal dan semua proses akad tetap berlaku seperti yang sudah disepakati. BEST PROFIT

BRIsyariah memiliki 311 jaringan yang terdiri dari 71 Kantor Cabang, 230 Kantor Cabang Pembantu, dan 10 Kantor Kas diseluruh Indonesia. “Selama proses persiapan merger dan integrasi, kami memastikan seluruh layanan kepada nasabah tetap normal dan optimal. Semua kegiatan operasional di kantor-kantor kami tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan,” ujar Ngatari. BESTPROFIT

Penggabungan memang baru akan efektif setelah memperoleh persetujuan-persetujuan dari otoritas-otoritas yang berwenang, dan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dari masing-masing pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah penggabungan menjadi efektif, BRIsyariah akan menjadi entitas yang menerima penggabungan (surviving entity). PT BESTPROFIT FUTURES

Ngatari juga memohon doa restu kepada seluruh nasabah dan pemangku kepentingan lainnya agar proses merger ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Bank hasil merger akan memiliki engine, economic scale, dan market reach yang lebih besar. BPF

Nasabah nantinya juga akan menikmati produk dan layanan yang lebih beragam untuk berbagai kebutuhan dan segmen nasabah. Mulai dari UMKM, retail dan komersial, wholesale syariah, hingga corporate dan investment. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

“Saya berharap bank syariah yang lahir dari proses ini bisa menjadi salah satu mesin utama dalam menggerakkan roda ekonomi umat di Indonesia. Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar proses ini dapat dituntaskan dengan baik,” tambahnya.

Sumber : Suara.com

Draf Final UU Cipta Kerja Hari Ini Diserahkan DPR ke Presiden Jokowi

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa DPR akan menyerahkan draf final UU Omnibus Law Cipta Kerja ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (14/10/2020). PT BESTPROFIT

Bahlil mengungkapkan bahwa draf final tersebut telah dibagikan kepada sejumlah kepala daerah, namun kata dia para kepala daerah tersebut dilarang untuk menyebarluaskannya.

"Draf itu sudah final, namun Pak Ketum (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) jangan dulu disabarkan karena besok baru diserahkan secara resmi," katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak segera membuka kepada publik dokumen final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan pada Rapat Paripurna hari Senin (5/10/2020). 

Seorang pakar hukum tata negara menyebut sesuai aturan, dokumen itu wajib dibuka ke masyarakat begitu disetujui.

Jika tidak, maka dikhawatirkan masuknya "pasal-pasal selundupan" dalam undang-undang tersebut. BEST PROFIT

Menjawab desakan itu, beberapa anggota Badan Legislatif dan seorang wakil ketua DPR saling melempar tanggung jawab.

Sementara itu, hingga Minggu (11/10) malam pemerintah belum mengeluarkan pernyataan tentang akses terhadap naskah undang-undang. BESTPROFIT

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan keseriusan DPR dan pemerintah dalam menyusun dan membuat Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab sepekan setelah disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10), masyarakat belum mendapatkan dokumen undang-undang tersebut. PT BESTPROFIT FUTURES

Padahal jika merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR, salinan dokumen akhir yang telah disetujui harus diterima oleh setiap anggota dewan tanpa kecuali dan langsung bisa diakses oleh publik.

"Harusnya di tahapan persetujuan, sudah selesai itu barang. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diapa-apain lagi. Ini kan enggak. Malah lebih konyol, kita tidak tahu di mana drafnya itu. Padahal dalam undang-undang diwajibkan [adanya] transparansi," ujar Zainal Arifin Mochtar kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia --jaringan Suara.com, Minggu (11/10). BPF

Dia menjelaskan, keterbukaan dan kemudahan masyarakat mendapatkan dokumen sangat penting karena bisa menjadi alat kontrol jika terjadi perubahan atas isi undang-undang.

"Siapa yang bisa kontrol jika ada perubahan atau kudeta redaksional?" kata Zainal.

Ia khawatir semakin lama dokumen itu di tangan DPR akan terulang kembali kasus masuknya "pasal selundupan". PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Negara Dapat Rp 97 Miliar dari Pajak Digital

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga saat ini setoran pajak digital telah mencapai Rp 97 miliar. Jumlah setoran ini didapat dari 6 perusahaan yang ditunjuk DJP sebagai pemungut pajak digital sejak diberlakukannya pada Agustus 2020.

"Setoran PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dari 36 PMSE, 6 wajib pajak yang pertama kali kita tunjuk sudah melakukan penyetoran PPN di bulan September ini jadi 6 kita sudah terima setorannya alhamdulillah sekitar Rp 97 miliar dari 6 pemungut pajak itu," kata Suryo dalam media briefing melalui video teleconference di Jakarta, Senin (12/10/2020). PT BESTPROFIT

Sebelumnya DJP menambah delapan perusahaan global yang resmi menjadi pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. BEST PROFIT

Kedelapan perusahaan itu resmi menarik PPN setelah mendapat penetapan dari DJP. 

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

• Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd
• GitHub, Inc.
• Microsoft Corporation
• Microsoft Regional Sales Pte. Ltd.
• UCWeb Singapore Pte. Ltd.
• To The New Pte. Ltd.
• Coda Payments Pte. Ltd.
• Nexmo Inc.

Itu berarti sejak 1 November 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. BESTPROFIT

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. PT BESTPROFIT FUTURES

Hingga hari ini jumlah pemungut PPN produk digital luar negeri adalah 36 entitas. BPF

"Harapan besarnya lagi bukan 36, lebih dari 36. Jadi harapan yang kita lakukan bagaimana memperluas siapa pemungut PPN atas transaksi digital dari luar negeri. Jadi 6 sudah nyetor, 36 sudah kita tunjuk mudah-mudahan berikutnya nambah-nambah lagi. Semaksimal mungkin bagaimana kita bisa memperluas ini," pungkasnya. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Jakarta Berlakukan PSBB Transisi, IHSG Menguat ke Level 5.078

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal pekan ini Senin (12/10/2020) dibuka menguat. IHSG menguat ke level 5.078 setelah sebelumnya ditutup menguat juga pada perdagangan akhir pekan lalu di level 5.053. PT BESTPROFIT

Melansir data RTI, IHSG di awal pra perdagangan naik 24 poin ke level 5.078 atau menguat 0,48 persen. Setelah dibuka tepat pukul 09:00 Wib, IHSG makin terbang tinggi ke level 5.093 menguat 39 poin atau setara 0,78 persen. BEST PROFIT

Begitu juga dengan indeks LQ45 yang ikutan naik 6,6 poin atau menguat 0,86 persen menuju level 778. Sebanyak 166 saham menguat, 44 saham melemah dan 136 saham belum ditransaksikan. BESTPROFIT

Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang mengatakan, setelah IHSG menguat sebesar 2,58 persen pekan lalu, di awal pekan ini IHSG berpeluang kembali melanjutkan kenaikannya dimana IHSG berpotensi menuju level 5.100 didukung cukup banyak sentimen positif.

Salah satunya kata Edwin adalah diberlakukannya PSBB transisi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB transisi sehingga relaksasi tersebut berpotensi mendorong naik sektor Properti, Konstruksi, Infra, Retail/Konsumer, Pakan Ayam dan Rokok," kata Edwin dalam analisanya. PT BESTPROFIT FUTURES

Dirinya pun memprediksi IHSG akan bergerak pada rentang level 5.006 - 5.090. BPF

"Adapun saham-saham yang kami rekomendasikan hari ini adalah INCO, ANTM, WIKA, MBAP, GGRM, WSKT, CTRA, TINS, PTPP, JPFA," pungkasnya. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

BTN Gandeng KoinWorks Salurkan Kredit ke UMKM Sektor Properti

 

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Bank Tabungan Negara (Persero) menggandeng KoinWorks untuk menyalurkan kredit ke UMKM khususnya ke sektor properti. Kerja sama ini juga untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan, melalui kerja sama penyaluran kredit ini Bank BTN berupaya memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memiliki kemampuan gerak lebih besar di rantai pasok sektor properti.

"Dengan akses dan dana kredit Bank BTN melalui KoinWorks, kami berharap pelaku UMKM dapat mengisi rantai pasok di industri properti untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor tersebut,” ujar Pahala dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (8/10/2020).

Dengan menggandeng KoinWorks, tambah Pahala, perseroan meyakini dapat menjangkau semakin banyak pelaku UMKM. 

"Kami percaya dengan kolaborasi bersama KoinWorks yang lebih dinamis dapat membuat analisa kredit dan customer experience menjadi lebih baik," jelas dia. PT BESTPROFIT

Melalui kemitraan ini, calon debitur UMKM di sektor properti seperti pemasok, kontraktor, dan subkontraktor dapat mengakses kredit hingga Rp 1 miliar melalui layanan KoinBisnis dalam platform KoinWorks.

Nantinya, kredit tersebut dapat langsung diterima calon debitur berdokumen lengkap dalam kurun waktu 5 hari. Pada tahap awal, total nilai kredit dari Bank BTN yang disalurkan melalui KoinWorks mencapai Rp 75 miliar. BEST PROFIT

Dalam kesempatan yang sama, CEO dan Co-founder KoinWorks Benedicto Haryono menjelaskan sebagai platform yang juga berfokus pada penyediaan layanan finansial pelaku usaha, termasuk UKM, KoinWorks merasa bangga dapat bekerjasama dengan Bank BTN.

Kerja sama ini, menurutnya, menambah deretan mitra strategis KoinBisnis untuk penyaluran pembiayaan UKM di Indonesia. BESTPROFIT

"Melalui kemitraan ini juga kembali membuktikan bahwa sistem credit scoring yang digunakan oleh KoinWorks untuk KoinBisnis terbukti dapat membantu perluasan akses penyaluran pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui UKM," tutur Benedicto. PT BESTPROFIT FUTURES

Untuk diketahui, hingga kini Bank BTN telah membina 4.792 debitur UMKM baik di segmen konvensional maupun Syariah. Ribuan debitur tersebut terdiri atas 13 sektor usaha mulai dari real estate, konstruksi, hingga pertanian. BPF

Per Agustus 2020, emiten bersandi saham BBTN ini telah menyalurkan kredit ke sektor Small Medium Enterprises (SME) sekitar Rp 1,9 triliun. Posisi tersebut naik 18,19 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp 1,63 triliun di bulan yang sama tahun lalu. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com 

Klaster Perpajakan Masuk UU Cipta Kerja, Sri Mulyani Angkat Bicara

 

 PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait alasan pemerintah yang memasukkan klaster perpajakan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Alasannya karena sebagian klaster perpajakan yang ingin dimasukkan pemerintah sudah masuk di dalam Perppu Nomor 1/2020.

"Sebagian dari omnibus law perpajakan, itu sudah masuk di dalam Perppu Nomor 1/2020 yang sebetulnya juga sudah ditetapkan menjadi undang-undang," kata Sri Mulyani dalam konfrensi virtual, Rabu (7/10/2020). PT BESTPROFIT

Sehingga kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini sebagian omnibus law perpajakan ada yang belum masuk dalam UU 2/2020, maka ketentuannya dimasukan dalam UU Cipta Kerja. BEST PROFIT

"Jadi, kalau ada yang menyatakan bahwa ini suatu pemasukan pasal-pasal dari RUU omnibus law perpajakan, itu tidak benar. Pemerintah bersama DPR, bersama-sama membahas dan ini juga antar komisi dan juga dengan Baleg," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan isi Omnibus Law Perpajakan yang telah dipaparkan pemerintah sebelumnya praktis akan dilebur ke dalam Omnibus Law Ciptaker. BESTPROFIT

Febrio beralasan pemerintah menyelipkan Omnibus Law Perpajakan karena terdesak situasi saat ini, dimana pandemi virus corona atau Covid-19 membuat perekonomian agak sulit.

"Tentang pajak, tidak ada yang hilang. Semuanya masuk ke Omnibus Law Cipta Kerja klaster perpajakan. Kami hemat energi dan waktu, karena suasana lagi susah," katanya.

Febrio menilai tidak ada masalah dengan penggabungan dua rencana omnibus law dalam satu RUU. PT BESTPROFIT FUTURES

Semula, pemerintah mengajukan RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan secara terpisah kepada DPR, tetapi dalam pembahasannya disatukan menjadi hanya RUU Cipta Kerja.

Padahal sebelumnya, DPR menunda pembahasan RUU Omnibus Law Perpajakan. BPF

RUU ini dicoret dari Prolegnas Prioritas 2020 dan akan diusulkan kembali pada Prolegnas Prioritas 2021 mendatang. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com

Pemerintah Pastikan Komunitas Adat Terpencil Dapat Bantuan Sosial

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Komunitas Adat Terpencil (KAT) dipastikan mendapatkan bantuan sosial (bansos). Menurut Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara, negara hadir untuk semua warga negara di seluruh pelosok Tanah Air, termasuk masyarakat miskin dan rentan di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Hal ini dipertegas oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Kemensos), Adhy Karyono. Ia menjelaskan, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk komunitas adat sudah masuk periode kedua, yakni Juli-Desember. 

Adhy menjelaskan, sebagian BST untuk KAT sudah tersalurkan di Papua, Papua Barat, Maluku Utara dan beberapa pulau terluar. PT BESTPROFIT

Kemensos menyalurkan BST senilai Rp 300 ribu per bulan, yang disalurkan per tiga bulan sekali dalam dua tahap, yaitu April-Juni dan Juli-Desember 2020.

Walaupun belum masuk Program Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat KAT tetap masuk dalam jaring sosial pemerintah. Penyaluran bansos dilakukan melalui komunitas atau pengurus adat, dengan cara mengumpulkan anggota komunitasnya. BEST PROFIT

Hal tersebut juga berlaku untuk beberapa pulau kecil di Kalimantan Utara dan Jambi. BESTPROFIT

Dalam penyaluran bantuan bagi KAT, menurut Adhy, tantangannya terkait jumlah penerima yang akan berbeda. Di komunitas Papua dan Papua Barat misalnya, terdapat konsep dimana semua orang membutuhkan.PT BESTPROFIT FUTURES

"Jadi kita menghitung kembali dan sangat tergantung dengan kepala suku atau pengurus adat untuk mengaturnya," katanya. BPF

Untuk menyalurkan bansos ke KAT, Kemensos datang dengan kendaraan bermotor, kemudian membuka loket di lokasi tersebut dan langsung dibayarkan. PT BESTPROFIT FUTURES HEAD OFFICE

Sumber : Suara.com