
Jakarta, Beritasatu.com – Pasar saham Indonesia sempat anjlok lebih dari 10% akibat sentimen dari MSCI. Pemerintah pun merespons penurunan tersebut dan menyatakan akan melakukan perbaikan melalui peningkatan transparansi di pasar modal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perkembangan pasar keuangan nasional terus dipantau Presiden Prabowo Subianto, termasuk dampak kebijakan MSCI serta penilaian lembaga pemeringkat internasional.
"Pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, didukung koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga," kata dia seperti dilansir dari Antara, Jumat (30/1/2026).
Ia turut menyoroti pergerakan pasar saham yang mulai menunjukkan pemulihan, tercermin dari rebound indeks harga saham gabungan (IHSG) yang kembali bergerak di zona hijau setelah sebelumnya terkoreksi tajam pascapengumuman kebijakan MSCI.
Dalam konteks tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas dan kredibilitas nasional, termasuk kredibilitas pasar modal, melalui berbagai langkah strategis yang telah disiapkan.
Indonesia juga berkomitmen mengadopsi standar internasional guna mempertahankan status sebagai pasar emerging market serta memperkuat pasar modal agar lebih adil, kompetitif, dan transparan.
“Ini merupakan sinyal kepada global market bahwa fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir terhadap kondisi makroekonomi maupun fiskal,” tegas Airlangga.
Menurutnya, kebijakan penyesuaian batas free float saham dari 7,5% menjadi 15% dapat membantu memulihkan kepercayaan pelaku pasar. Langkah ini diambil sebagai respons atas sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait transparansi porsi saham beredar bebas di Indonesia.
Pemerintah memandang ketentuan baru tersebut lebih sejalan dengan praktik di berbagai negara. Sebelumnya, porsi free float di Bursa Efek Indonesia (BEI) tergolong lebih rendah dibandingkan Malaysia, Hong Kong, dan Jepang yang masing-masing mencapai 25%, sementara Thailand juga akan menuju level 15%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan angka tersebut dipilih untuk mendorong keterbukaan sekaligus memperkuat tata kelola pasar. “Kami mengambil angka yang relatif lebih terbuka dengan tata kelola yang lebih baik,” ujar Airlangga.


