Taktik Bumi Hangus: dari Timor Timur Hingga Rohingya

BESTPROFIT - Pada 9 Oktober 2016, ratusan orang menyerang tiga pos perbatasan di wilayah utara Myanmar. Serangan tersebut menewaskan sembilan petugas keamanan. Pemerintah menyalahkan kelompok milisi Harakat al-Yaqin—yang kelak berubah nama menjadi Arakan Rakhine Salvation Army (ARSA)—sebagai dalang di balik serangan.

Tak terima dengan serangan Harakat, Tatmadaw (militer Myanmar) mulai bergerak. Tentara diturunkan ke sejumlah wilayah yang diduga menjadi markas persembunyian Harakat, misalnya Buthidaung, Maungdaw, hingga Rakhine, untuk mencari pelaku.

Kenyataan di lapangan bicara lain. Operasi militer tak hanya menarget kelompok milisi, warga Rohingya pun kena sasaran. Tentara Myanmar dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan meluas dalam operasi balasan terhadap peledakan pos perbatasan pada 9 Oktober lalu.

Berdasarkan laporan Amnesty Internasional, militer Myanmar menyerang warga Rohingya secara acak serta tanpa pandang bulu yang menyebabkan luka-luka maupun kematian pada perempuan, pria, dan anak-anak. Seperti halnya yang terjadi pada 12 November 2016 kala dua helikopter tempur melepaskan tembakan ke kerumunan warga Rohingya.

Selama dua bulan sejak Oktober 2016, Tatmadaw telah melakukan penangkapan massal terhadap ratusan orang terutama warga Rohingya. Dari ratusan orang yang tertangkap, enam meninggal dunia di tahanan.

Kebrutalan militer tak berhenti sampai situ. Lebih dari 1.200 rumah warga Rohingya diratakan dengan tanah. Peluncur roket juga menyasar fasilitas-fasilitas umum berupa masjid dan sekolah. Analisis citra satelit menunjukkan pola pembakaran dilakukan militer Myanmar secara konsisten dan sistematis. PT BESTPROFIT

Tak ketinggalan pula militer Myanmar menjarah barang-barang milik warga Rohingya seperti emas dan uang tunai, serta menyita dokumen-dokumen yang membatasi akses warga Rohingya untuk memulihkan hak kewarganegaraan.

Yanghee Lee, Utusan Khusus PBB di Myanmar menjelaskan serangan Tatmadaw bertujuan untuk mengusir warga Rohingya. Sedangkan Rafendi Djamin, Direktur Amnesty Internasional Asia Tenggara dan Pasifik mengatakan bahwa militer Myanmar berniat menghukum warga Rohingya atas serangan yang dilakukan Harakat. Serangan brutal yang meluas dan sistematis kepada warga Rohingya dikhawatirkan hanya “puncak gunung es, kata Djamin.

Bantahan datang dari pemerintah Myanmar dan para perwira tinggi Tatmadaw. Juru bicara pemerintah U Zaw Htay mengatakan pihak pemerintah menganggap serius situasi di Rakhine dan akan menindaklanjuti apabila terdapat bukti nyata pelanggaran kemanusiaan.

Tindakan bumi hangus yang dilakukan militer Myanmar nyatanya bukan kali pertama. Sebelumnya, militer Myanmar menerapkan taktik sama saat konflik etnis di Karen, timur Myanmar meletus.

Zoya Phan dan Damien Lewis dalam Undaunted: My Struggle for Freedom and Survival in Burma (2010) menyebutkan sepanjang konflik berlangsung, pemerintah Myanmar diduga menerapkan taktik bumi hangus untuk memukul mundur pasukan Karen. Taktik bumi hangus dilakukan dengan membakar seluruh desa, menanam ranjau, memperbudak warga, hingga pemerkosaan dan pembunuhan.

Kevin Heppner dari Karen Human Rights Group mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan warga Karen selain melarikan diri dari tembakan militer Myanmar. Sekitar tujuh juta warga Karen menjadi korban atas kekejaman militer Myanmar.

Bumi Hangus yang Berujung Tragedi

Menurut kamus Merriam-Webster yang dimaksud dengan taktik bumi hangus ialah kebijakan militer untuk menghancurkan properti maupun sumber daya secara sengaja sehingga pihak musuh tak dapat menggunakannya lagi.

Penggunaan taktik bumi hangus sudah ada sejak zaman kuno. Adalah orang-orang Skithia yang menggunakan taktik ini saat melawan Raja Darius dari Persia. Orang Skithia yang dikenal sebagai penggembala nomaden menghancurkan persediaan makanan tantara Raja Darius selain meracuni sumur. Akibatnya, pasukan Raja Darius banyak yang meninggal karena kelaparan dan dehidrasi.

Taktik bumi hangus tak jarang digunakan di basis wilayah pelaku demi mengusir musuh atau menggagalkan serangan yang dilancarkan. Taktik bumi hangus dengan metode pertahanan ini pernah digunakan di bawah Tsar Alexander I. BEST PROFIT

Pada 1812 Tsar Alexander I berhasil menggagalkan invasi Napoleon Bonaparte ke Rusia dengan cara taktik bumi hangus. Menurut David Chandler dalam The Campaigns of Napoleon (1966) tatkala mengetahui Napoleon akan memasuki wilayah Rusia, Tsar meminta warganya untuk meninggalkan Moskow. Kemudian, Tsar membakar habis Moskow agar tak dapat dikuasai Napoleon.

Strategi berjalan dengan baik. Tentara Perancis tak memenangkan apapun. Sesampainya di Moskow, Napoleon melihat tanah yang sudah porak-poranda. Walhasil, karena ketiadaan sumber daya yang bisa dimanfaatkan, pasukannya pun kelaparan..

Taktik bumi hangus juga diterapkan dalam Perang Sipil Suriah. Loyalis Bashar al-Assad yang berbasis di utara Suriah membakar sebagian besar pepohonan dan kawasan hutan untuk melemahkan posisi kelompok milisi. Wilayah hutan Idlib dan Lattakia digunakan kelompok milisi Suriah untuk berlindung saat tidak berperang. Dampak ekologisnya tidak main-main: dibutuhkan hingga 80 tahun untuk memulihkan secara menyeluruh.

Di masa modern, perkembangan taktik bumi hangus merupakan respons terhadap siasat perang gerilya. Dalam peperangan, siasat gerilya dianggap menyulitkan pasukan yang lebih besar. Mengutip pendapat Max Boot dalam Invisible Armies: An Epic History of Guerilla Warfare from Ancient Times to the Present (2013), gerilyawan memiliki beberapa faktor yang mendukung keberhasilan saat perang, di antaranya adalah ruang gerak gerilyawan yang fleksibel dan tidak mudah ditebak, kemampuan menghimpun dukungan dan menjadi representasi masyarakat setempat, serta ketiadaan basis wilayah tetap yang dapat dihancurkan tentara.

Atas dasar itu, menurut Boot  gerilyawan mampu menyulitkan tentara dengan pukulan-pukulan yang mengejutkan , sehingga lawan akhirnya mundur teratur setelah terus-menerus dibikin bingung dan menguras sumber dayanya. Contoh nyatanya adalah Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dan Perancis dalam Perang Kemerdekaan Aljazair.  

Mengingat sulitnya mengalahkan gerilyawan dengan taktik dan pergerakannya yang fleksibel, tentara menggunakan taktik bumi hangus sebagai jalan keluar. Taktik bumi hangus digunakan pasukan penyerbu untuk menyasar wilayah yang disinggahi gerilyawan. Pasukan lantas menyerang penduduk lokal, membakar habis seluruh desa, guna memutus persediaan logistik.

Strategi semacam ini pernah digunakan pada Perang Sipil Amerika (1861-1865)ketika pasukan Union dari negara-negara bagian utara menerapkan siasat bumi hangus di Arkansas yang saat itu menjadi basis pasukan Konderasi.

PT BEST PROFIT Indonesia memiliki riwayat kelam dengan taktik bumi hangus di Timor Timur (kini Timor Leste).

Taktik bumi hangus juga pernah dilakukan di Indonesia dalam peristiwa Bandung Lautan Api dan operasi militer di Timor Timur.

Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 1946. Kala itu, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka lantas mengungsi ke daerah pegunungan di selatan kota. Tujuan pembakaran rumah penduduk tak lain agar mencegah tentara sekutu dan NICA Belanda menguasai Bandung serta menjadikannya basis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.

Pembakaran Bandung dianggap menjadi strategi yang tepat mengingat kekuatan TRI (Tentara Rakyat Indonesia) dan kelompok milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan tentara NICA atau sekutu.


Kemudian, strategi bumi hangus selanjutnya diterapkan kala invasi militer Indonesia di Timor Timur. Operasi Seroja (1975-1978) dilancarkan TNI untuk memukul milisi pro-kemerdekaan Fretilin sehingga dapat memuluskan aneksasi Timor Timur ke Indonesia.

Pada 7 Desember 1975, militer Indonesia melakukan mobilisasi besar-besaran ke arah kota Dili. Ratusan pasukan penerjun paying turun dan terlibat kontak senjata langsung dengan milisi Fretilin.

Selama invasi, kelompok Fretilin memberikan perlawanan keras dengan cara gerilya. Pada akhirnya, militer Indonesia menggunakan dua taktik utama untuk mengalahkan kelompok milisi. Pertama, militer Indonesia melakukan pengepungan di desa-desa dan menjatuhkan bom dari pesawat.

Tak berhenti di situ, militer Indonesia masih menembaki penduduk yang masih hidup. Bahkan pada awal 1978, warga desa di Krakas dibantai oleh militer Indonesia karena mendukung kelompok Fretilin.

Setelah taktik pertama dilakukan, militer Indonesia mengkampanyekan pembersihan akhir, di mana militer memaksa penduduk dari kamp permukiman untuk mencari anggota Fretilin. Ketika sudah ditemukan, anggota Fretilin dihadapkan dua pilihan: menyerah atau menembak diri sendiri.

Commision for Reception, Truth, and Reconciliation (CAVR) melaporkan korban yang jatuh mencapai 102.800 orang. Sekitar 18.600 orang dibunuh atau dihilangkan dan 84.000 tewas akibat kelaparan serta sakit parah.

Laporan CAVR menyebutkan pihak militer bertanggung jawab atas serangan di Timor Timur pasca jajak pendapat pada 1999. CAVR menambahkan, Wiranto yang saat itu menjadi Panglima Jenderal TNI dan sejumlah pejabat militer lain terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur.    

Pada dasarnya taktik bumi hangus di wilayah konflik telah dilarang berdasarkan Pasal 54 Protokol I Konvensi Jenewa 1977. Pasal 54 konvensi tersebut melarang  penyerangan, penghancuran, pemindahan benda-benda yang diperlukan penduduk sipil untuk bertahan hidup seperti makanan, area pertanian, tanaman pangan, instalasi air minum, dan irigasi. 

Sumber: tirto.id

Candu Gawai Bikin Anak Terlambat Bicara

PT BESTPROFIT - Matthew saat ini sudah berumur empat tahun, tapi ia masih sulit berkomunikasi dengan orang lain. Sang ibu sibuk mengurus anak keduanya, sehingga Matthew kerap diberi ragam gawai agar tetap anteng. 

Orangtua Matthew bukan satu-satunya. Orangtua lainnya juga kerap melakukan trik serupa ibu Matthew. Padahal, kebanyakan main benda itu bisa membikin anak mengalami keterlambatan bicara.

Matthew diduga mulai terlambat bicara saat umurnya tiga bulan. Ketika itu, ibunya mengandung anak kedua. Hingga berumur satu tahun, Mathew masih berkomunikasi layaknya seorang bayi. Namun, sang ibu tak sadar karena sibuk mengurus adiknya.

Ibu Matthew terus membiarkannya menonton serial kartun Tom and Jerry secara berlebihan. Baik di televisi maupun lewat koneksi internet pada tablet. Saat listrik mati atau koneksi tiba-tiba melambat, Matthew tantrum dan baru kembali tenang saat aktivitas semula dilanjutkan. Ketika usianya menginjak 18 bulan, adiknya yang berumur 7 bulan sudah bisa berkomunikasi lebih baik darinya.

Setelah berkonsultasi ke ahli pediatrik, jam bermain gawai Matthew berkurang. Setidaknya, kini Matthew sudah mampu menjawab ketika namanya dipanggil. Ia pun mulai berinteraksi dengan memanggil “mama", papa”, dan “dik” untuk adiknya. Ketika haus, ia mengekspresikan dengan mengucap “num” dan mengatakan “iya” saat setuju, serta “enggak” untuk ketidaksetujuan atau menolak sesuatu. BEST PROFIT

Pemakaian gawai atau gawai di era kiwari, selain membantu, juga membikin masalah. Termasuk saat orangtua berurusan dengan pengasuhan anak.

Guna membuat anak “tenang”, para orangtua kerap memberi tablet maupun smartphone kepada anak sebagai mainan. Sampai taraf tertentu, tindakan itu bisa dipahami. Jika anak tenang, orangtua bisa melanjutkan aktivitas lain dengan lebih leluasa. Hanya saja, banyak yang tak mengetahui bahwa bermain gawai secara berlebihan, apalagi saat usia 3–6 tahun, berisiko membuat anak mengalami keterlambatan bicara.

Bermain gawai hanya merupakan aktivitas satu arah. Anak tak dilatih untuk memberikan respons balik. Berbeda ketika ada orang yang ikut bermain bersama anak. Plus, usia 3-6 tahun merupakan periode kritis perkembangan bicara. Di usia itulah kesiapan kemampuan bicara menjadi hal penting untuk memasuki tahap perkembangan dan jenjang pendidikan berikutnya. Bermain gawai berlebihan bisa mengganggu kemampuan kognitif, konsentrasi, fisik-motorik, verbal-bahasa, dan emosi-sosial anak.

Penelitian yang baru saja dipresentasikan pada pertemuan Pediatric Academic Societies (PAS) 2017 memperkuat hal ini. Diukur dengan alat skrining keterlambatan bahasa, para peneliti menemukan korelasi antara waktu bermain gawai dengan keterlambatan berbicara. Setiap bertambah 30 menit, terjadi 49 persen peningkatan risiko keterlambatan bicara. BESTPROFIT

Penelitian ini melibatkan 894 anak-anak berusia antara 6 bulan hingga 2 tahun antara tahun 2011 hingga 2015. Pengamatan dilakukan selama 18 bulan dan hasilnya menyatakan 20 persen anak-anak menikmati gawai rata-rata 28 menit per hari.

"Perangkat genggam ada di mana-mana, penggunaan smartphone dan tablet oleh anak kecil menjadi hal biasa. Padahal, pedoman pediatrik menyarankan pembatasannya,” kata Dr. Catherine Birken, M.D., MSc., FRCPC, FAAP, peneliti utama pada studi ini.

Risiko penggunaan gawai ini hampir sama dengan risiko waktu menonton televisi. Di Korea, penelitian oleh Haewon Byeon dan Saemi Hong menemukan fakta bahwa para balita berusia 2 tahun rata-rata menonton TV hingga 1,21 jam per hari. Penelitian dilakukan di tahun 2010 pada 1.778 balita, 906 laki-laki dan 872 perempuan. Hasilnya menyatakan risiko keterlambatan bicara meningkat seiring dengan peningkatan waktu menonton TV.

Balita dengan waktu lebih dari 2 jam tapi kurang dari 3 jam menonton TV mengalami risiko keterlambatan bicara 2,7 kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang menonton kurang dari 1 jam. Risiko bertambah 3 kali lebih tinggi bagi anak yang memiliki waktu nonton lebih dari 3 jam. PT BEST PROFIT 

Penelitian selanjutnya dilakukan terhadap 56 anak dengan keterlambatan bicara dan 110 anak normal, berusia 15-48 bulan. Ditemukan fakta bahwa anak-anak dengan keterlambatan bicara mulai menonton televisi di usia yang lebih awal. Mereka yang mulai menonton televisi sebelum usianya 12 bulan dengan waktu lebih dari 2 jam/ hari memiliki risiko enam kali lebih tinggi mengalami keterlambatan bicara.

Terakhir, penelitian yang dilakukan Helena Duch, dkk. Studi ini dilakukan pada penduduk Hispanik (orang Amerika Latin) dengan sampel bayi dan balita sebanyak 119 yang memiliki rata-rata waktu menonton TV selama 3,29 jam per hari. Hasil penelitian menyatakan anak-anak yang menonton televisi lebih dari 2 jam per hari memiliki nilai komunikasi rendah.

Yang Perlu Dilakukan Orangtua

Karena candu gawai pada anak menimbulkan masalah memprihatinkan, American Academy of Pediatrics melarang TV dan penggunaan media bagi anak-anak berusia di bawah 2 tahun. Mereka mendorong permainan interaktif dilakukan antara orangtua dan anak. Jika usia anak sudah di atas 2 tahun, penggunaan gawai sebaiknya dibatasi tak lebih dari 2 jam per hari.

Jika anak telah menunjukkan gejala kecanduan bermain gawai dan tanda-tanda keterlambatan bicara, orangtua perlu waspada. Waktu bermain mereka perlu dibatasi. Tak cukup di situ, orangtua sendiri perlu menyingkirkan gawai saat berinteraksi dengan anak. Untuk merangsang komunikasi, orang dewasa perlu menstimulasi anak dengan pertanyaan terbuka, seperti “Apa saja yang kamu lakukan seharian ini?”

Terakhir, pilihlah alternatif bermain yang melibatkan interaksi dua arah. Misalnya bernyanyi bersama, membaca buku, bermain di luar, membuat kerajinan tangan, atau melakukan aktivitas bermain lainnya bersama-sama. Dengan begitu, selain perkembangan bahasa terlatih, ikatan emosi anak dengan orangtua juga akan lebih terbangun.

Sumber: tirto.id

"Krisis Rohingya Bukan Konflik Agama"

BEST PROFIT - Duta besar Indonesia untuk Myanmar, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi Djunisanyoto, mengirim foto dan video dari krisis kemanusiaan terhadap muslim Rohingya. 

Video pertama yang ia kirim berisi sekelompok orang yang berjalan seraya menenteng senjata laras panjang sambil berseru takbir. Video selanjutnya adalah provokasi dari sekelompok orang bersenjata tadi di pemukiman warga Rohingya. 

“Ini kelompok ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) yang melakukan penyerangan tanggal 25 Agustus kemarin,” ujar Ito melalui pesan seluler, Selasa kemarin (5/9). 

Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA)—yang disebut Ito—adalah kelompok militan yang menyerang sedikitnya dua lusin pos polisi dan pemeriksaan serta satu pangkalan militer di tiga kota kecil di utara Negara Bagian Rakhine, demikian Burma Human Rights Network (BHRN) dan Human Rights Watch (HRW).

Militer Myanmar—yang mengecap ARSA sebagai “teroris”—lantas melakukan serangan balasan, yang diorkestrasi oleh Panglima Militer Min Aung Hlaing. Operasi militer ini tak cuma menyasar para milisi melainkan juga mendorong eskalasi kejahatan kemanusiaan terhadap muslim Rohingya. Dampaknya, menurut taksiran Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 400.000 orang Rohingya menyeberang ke Bangladesh dan ribuan lain terkatung-katung di antara wilayah perbatasan.

Muslim Rohingya disebut-sebut sebagai minoritas paling tertindas di dunia, dan status etnisnya tidak diakui oleh pemerintah. Sejak 1970-an, hampir 1 juta muslim Rohingya mengungsi dari Myanmar—termasuk ke Indonesia—lantaran persekusi negara yang sistematis dan meluas.

Menurut laporan BHRN, pemerintahan junta militer Myanmar dan Aung San Suu Kyi telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Rohingya, di antaranya: tidak mengakui mereka sebagai warga negara, menghancurkan masjid dan melarang mereka memperbaikinya; menyulut siar kebencian anti-Islam; mengurung mereka ke kamp-kamp perkampungan lewat aksi kekerasan; menyebarkan kampanye “perkampungan bebas muslim”; dan melancarkan operasi militer terhadap muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Krisis terbaru ini berselang ketika Komisi HAM Rakhine, yang dipimpin Kofi Annan, baru saja melansir penyelidikan dan rekomendasi atas situasi serupa tahun lalu, termasuk di antaranya menyoroti kewarganegaraan dan kebebasan bergerak Rohingya—yang juga jadi keluhan utama kelompok militan ARSA. 

Di Indonesia, krisis Rohingya ditanggapi desakan ekstrem agar pemerintahan Jokowi memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar. Atas seruan ini, termasuk oleh para demonstran di depan Kedubes Myanmar di Jakarta, Ito Sumardi merespons bahwa hal macam itu akan bikin “kita tidak bisa masuk dan menolong Rohingya.” BESTPROFIT

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan otoritas Myanmar. Menlu Retno telah bertemu dengan petinggi militer dan Aung San Suu Kyi. Hasil dari langkah diplomasi ini, di antara hal lain, menyepakati agar pemerintah Myanmar menghentikan tindakan represif terhadap muslim Rohingya serta membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan. 

Berikut wawancara Ito Sumardi kepada Arbi Sumandoyo dari Tirto selama 26 menit melalui sambungan telepon mengenai krisis Rohingya terbaru serta upaya pemerintah Indonesia meredam pembantaian dan pembersihan etnis di Myanmar. 

Ada tekanan agar Indonesia bertindak ekstrem, yakni memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar, bagaimana menurut Anda?

Jadi kita mesti melihat lebih dulu hubungan antar-negara. Kalau kita memutuskan hubungan diplomatik, apakah kita bisa masuk ke negara itu untuk memberikan saran, untuk memberikan masukan? Kalau memutus hubungan, mereka pasti sudah tertutup, dong? Jadi kadang-kadang ini pendapat yang emosional dan tidak berdasarkan norma. 

Justru akan memperkeruh suasana?

Kita tidak akan bisa masuk menolong Rohingya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri (Retno Marsudi) ini luar biasa. Satu-satunya perwakilan negara yang bisa masuk. Nah, kalau kita memutuskan hubungan, mereka (muslim Rohingya) makin menderita. Selama empat tahun saya di sini, mereka itu hidup seadanya, makan seadanya. 

Misalnya peristiwa tahun lalu, 9 Oktober. Terjadi penyerangan terhadap polisi. Polisinya mati semua dan senjatanya diambil oleh kelompok ARSA. Ibu Menlu dengan saya langsung action, memberi bantuan kemanusiaan dan bertemu dengan Aung San Suu Kyi selama empat jam. Kami meyakinkan agar operasi militer dihentikan. Kemudian ada pemulihan situasi. Situasi sekarang hampir seperti tahun lalu itu.

Apa yang terbaru dari konflik Rohingya saat ini?

Jadi, pada 25 Agustus, pemerintah Myanmar mengklaim sebagai Black Friday. Ada penyerangan terhadap polisi. Mobil polisi habis semua, fotonya ada. Kemudian ada mayat-mayat polisi. Nah, terjadi pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan yang akhirnya penduduk itu mengungsi. 

Saya bukan menilai, tapi menyampaikan fakta. Jadi yang nyerang itu siapa, yang memprovokasi di kampung Rohingya? Kemudian masyarakat terprovokasi. 

Di Indonesia, bila terjadi seperti itu, tentu kita kirim polisi atau tentara. Pasti, kan, dampaknya ada. Hanya berbeda penanganan di Indonesia dengan di Myanmar. Mereka dari segi profesionalisme masih kurang. Terjadi eksodus besar-besaran.

Kalau kita emosional, kita tidak akan bisa masuk. Dengan formula diplomasi, kita tekankan salah satunya adalah hentikan kekerasan. Sekitar tiga hari lalu sudah tidak ada lagi kontak senjata. Mereka sudah lari ke gunung. 

Sekarang pemerintah Myanmar ingin mencari pelaku-pelaku penyerangan itu.

Artinya sejauh ini peran Indonesia efektif?

Sangat efektif. Bahkan, salah poin kesepakatan adalah segera diberikan akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. 

Di Indonesia, konflik Rohingya dianggap terutama terkait agama, tanggapan Anda?

Bukan agama sama sekali. Tentu kita juga harus melihat, bagaimana sulitnya seorang peraih Nobel Perdamaian menjadi pemimpin negara dan belum bisa mengendalikan sepenuhnya negara itu. Kan, pihak militer belum menyatu secara penuh dan beda dengan Indonesia.

Apa yang membuat Indonesia sebagai satu-satunya negara yang bisa masuk ke Myanmar?

Ada dua yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia tidak melakukan diplomasi kasar, tidak teriak-teriak. Dan ini disampaikan langsung oleh Aung San Suu Kyi, “Kalau mau membantu Myanmar, jangan cuma teriak-teriak.” Mau bantu tapi tidak—ini termasuk Uni Eropa. Kalau Indonesia, kita tidak hanya berbicara, tetapi membantu.

Kedua, pendekatan inklusif. Saya melaporkan ke Ibu Menlu, “Ibu, yang miskin itu bukan hanya warga Rohingya, tetapi penduduk di sekitarnya." Sehingga kita memberikan bantuan kepada masyarakat di sana, tidak hanya Rohingya. 

Pada Desember lalu, Anda menemani Menlu Retno bertemu Aung San Suu Kyi, apa yang isi pembicaraannya?

Pemerintahan Myanmar menghargai kepedulian Indonesia sebagai negara sahabat. Dan satu hal, pemerintah Myanmar menerima karena pemerintah Indonesia tulus membantu, tanpa ada apa-apa. 

Kita sebagai negara berdaulat, tidak mau didikte, tidak mau ditekan, ya kan? Sekecil apa pun negara, pasti mereka tidak mau ditekan atau didikte. Nah, kita tidak pernah mendikte atau menekan, tetapi kita hanya menyarankan. Meskipun itu bahasa halus, tetapi sebetulnya subtansinya menekan. Waktu pertemuan itu, Ibu Menlu menyampaikan telah terjadi tragedi kemanusiaan, dan mereka bisa menerima. PT BESTPROFIT

Kenapa tragedi kemanusiaan? Karena tragedi ini bukan hanya Rohingya, tetapi penduduk lokal mengalami hal sama. Kedua, Ibu Menlu membawa pesan seluruh bangsa dan pemerintah Indonesia serta mewakili dunia internasional. Ibu Menlu menekankan, ia datang bukan hanya membawa pemerintah Indonesia, tetapi mengatasnamakan dunia internasional. 

Itulah gaya diplomasi Ibu Menlu. Dan mereka meminta tolong kepada kita untuk difasilitasi ke Bangladesh. Tadi pagi Ibu Menlu mengubah jadwal, yang harusnya ke Singapura menemani presiden, sekarang di Bangladesh untuk bertemu dengan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Bangladesh dalam rangka mengirim bantuan kemanusiaan. Karena pintu masuk bantuan kemanusiaan untuk Myanmar dari sana. 

Itu atas permintaan Aung San Suu Kyi?

Iya. Bu Menlu berharap dan harus meminta izin, apakah diizinkan memberikan bantuan. Jadi kamu bisa sampaikan kepada pemerintahan Bangladesh supaya bisa sama-sama menangani masalah ini. Karena etnis Rohingya tidak bisa lepas dari Bangladesh. Pemerintah Bangladesh tidak bisa lepas tangan—apa pun. 

Berapa jumlah bantuan yang masih tertahan?

Dari aliansi kemanusiaan Indonesia, sekitar dua juta dolar AS, tetapi kita menuangkan dalam bentuk obat-obatan dan bahan pangan. Cuma saat ini, untuk menyalurkan bantuan, tidak bisa menggunakan jalur darat karena ditanami ranjau oleh kelompok ARSA. Tadi pagi satu meledak. Jadi ada orang yang melintas di jalan itu, kakinya putus terkena ranjau. Pihak militer mencoba mengirim bantuan ke sana, tetapi helikopter mereka ditembaki. 

Kemarin Menlu bertemu pihak milter Myanmar, apa hasilnya?

Sangat positif karena Ibu Menlu masuk ke pembicaraan lewat sisi kemanusiaan. Kita sudah membangun enam sekolah, rumah sakit, memberikan bantuan kemanusiaan dan memberikan generator. PT BEST PROFIT

Apa pernyataan resmi dari pertemuan dengan Aung San Suu Kyi?

Ibu Menlu menyampaikan: pertama, kembalikan ke stabilitas keamanan; kedua, menahan diri supaya jangan ada kekerasan; ketiga, memberikan perlindungan kepada semua warga tanpa melihat entis dan agama; dan keempat, memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan. Satu lagi, bagaimana segera mengimplementasikan temuan dari mantan sekjen PBB Kofi Annan. Itu sudah disetujui semua. 

Dalam pandangan Anda, bagaimana melihat milisi ARSA dari krisis Rohingya sekarang?

Ini kelompok militan yang tadinya meminta sesuatu, bergeser menjadi permintaan nasionalisasi, dan saat ini menginginkan negara demokrasi Rohingya. Ini pembeda masalahnya dari tahun lalu. 

Sumber: tirto.id

Setelah Indonesia, Malaysia Membakar Kapal Pencuri Ikan

BESTPROFIT - Selama tiga tahun terakhir Indonesia menjadi sorotan internasional dan negara-negara tetangga terkait tindakan penenggelaman dan pembakaran kapal asing pencuri ikan. Negara-negara tetangga seperti Malaysia hingga Thailand termasuk yang gerah dengan kebijakan Indonesia.

Bagi Indonesia, tindakan tegas ini sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Dasar soal pembakaran kapal pencuri ikan misalnya, mengacu pada Undang-undang (UU) No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Pada pasal 69 ayat (4) UU Perikanan jelas disebutkan "dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."  

Dalam penjelasan aturan ini, bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta tertangkap basah menangkap atau mengangkut ikan di wilayah Indonesia.

Belakangan ini, tindakan membakar kapal asing ilegal juga dilakukan juga oleh negara tetangga Malaysia. Pada Rabu (30/8/2017), Malaysia membakar kapal ikan asing di lepas pantai Utara Kelantan. Tindakan membakar kapal ini merupakan kali pertama. Proses pembakaran kapal nelayan asing yang dilakukan Malaysia tersebut memakan waktu yang cukup lama karena harus mendapat persetujuan dari pihak Mahkamah. 

Di Malaysia, tindakan ini harus mendapat persetujuan dari Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia untuk membakar kapal tersebut di laut setelah dikaji terkait pencemaran lingkungan jika membakar kapal di laut. Setelah mendapat persetujuan barulah pemerintah Malaysia membuat keputusan untuk membakar kapal nelayan asing. Tindakan dan kebijakan ini ditekankan untuk menunjukkan keseriusan Malaysia terhadap kapal nelayan asing yang memasuki wilayah Malaysia. 

“Metode ini menunjukkan betapa seriusnya MMEA (Malaysian Maritime Enforcement Agency) mengawasi serbuan kapal nelayan asing di perairan Malaysia,” kata Wakil Direktur Jenderal MMEA Mohd Taha Ibrahim.

"Tidak ada kapal nelayan asing yang dibakar atau ditenggelamkan sebelum tindakan pengadilan dilakukan,” kata Menteri dari Departemen Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim. 

Langkah Malaysia memberantas pencurian ikan, bukan berarti mengekor Indonesia. Departemen Perikanan mereka sudah menyiapkan rencana strategis melawan pencurian ikan untuk program 2011-2020. Malaysia menargetkan bisa menekan kasus pencurian ikan 10 persen per tahun hingga 2020. Sebelum langkah pembakaran, mereka melakukan tindakan penenggelaman kapal, yang juga sudah lebih dahulu dilakukan oleh Indonesia.

Sejauh ini sudah 285 kapal asing yang ditenggelamkan Malaysia. Namun cara itu ternyata tak mampu mengurangi tindakan penangkapan ikan ilegal di perairan Malaysia. Cara baru yang kemudian di ambil adalah dengan membakar kapal nelayan asing. PT BESTPROFIT

Keseriusan Malaysia memberantas pencurian ikan dengan metode pembakaran kapal memang cukup beralasan. Mereka ingin memberikan efek jera termasuk dengan penenggelaman kapal. Menteri Pertanian dan Berbasis Industri Agro Malaysia Ahmad Shabery  pernah mengatakan apa yang dilakukan Indonesia sangat tegas untuk menjaga sumber daya ikan Indonesia. Pada 2016, ia juga mengatakan bahwa negara-negara di Asia Tenggara akan mulai menenggelamkan kapal asing yang melanggar batas perairan dengan mencontoh Indonesia. 

“Kami melihat bahwa tindakan radikal Indonesia terhadap perburuan (kapal penangkap ikan ilegal) menyebabkan deflasi dan menurunkan harga ikan karena hasil tangkapan yang melimpah,” ujar Ahmad.

Sebagai negara yang juga sedang memberantas pencurian ikan, Malaysia sudah punya undang-undang khusus perikanan sejak 1985. Undang-undang perikanan Malaysia  tertuang dalam Fisheries Act 1985 yang mengatur soal larangan kapal asing menangkap ikan di perairan Malaysia kecuali negara itu memiliki kerja sama khusus dengan Malaysia.

Pada ayat 25 dijelaskan sanksi bagi kapal asing yang melanggar adalah dengan membayar denda maksimal 1 juta ringgit untuk pemilik kapal dan 100 ribu ringgit untuk setiap kru kapal. Selain itu, Malaysia melarang adanya proses bongkar muat ikan di pelabuhan Malaysia, bahan bakar atau yang berkaitan dengan distribusi ikan yang melewati Malaysia tanpa persetujuan Departemen Perikanan Malaysia. Hal ini berlaku untuk semua kapal berbendera asing. 

Selain nelayan dan kapal asing, Malaysia juga bertindak tegas bagi nelayan lokal tradisional maupun komersial atau milik perusahaan penangkap ikan. Nelayan Malaysia yang boleh menangkap ikan hanyalah yang memiliki lisensi. Bagi mereka yang tak berlisensi dan nekat menangkap ikan maka dapat dikenai hukuman maksimal denda 20 ribu ringgi atau kurungan penjara maksimal 2 tahun atau keduanya. BEST PROFIT

Malaysia juga tak hanya mengatur soal lisensi penangkapan ikan, pemerintah Malaysia membagi zona penangkapan ikan berdasarkan jarak dari garis pantai. Pertama Zona A yaitu 0-5 mil laut. Zona ini hanya untuk nelayan dengan kapal berukuran di bawah 40 tonase dan menggunakan alat pancing tradisional. Kedua, Zona B di 5-12 mil laut untuk kapal di bawah 40 tonase dengan menggunakan pukat standar pemerintah.

Ketiga, Zona C di wilayah 12-30 mil laut untuk kapal dengan tonase 40-70 dengan menggunakan pukat. Sedangkan Zona D, mulai dari 30 mil laut hingga ZEE bagi kapal dengan 70 tonase ke atas. Pembagian wilayah ini untuk mengalokasikan sumber daya secara adil guna menghindari konflik antara nelayan tradisional dan komersial. 

Malaysia juga bekerja sama dengan Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) terkait pengaturan regional soal penangkapan ikan secara ilegal. RFMO juga dapat memberi rekomendasi kepada Malaysia soal sanksi yang tepat bagi kapal nelayan asing sesuai dengan pengaturan regional. Salah satu sanksi yang mungkin dapat diterapkan yaitu sanksi di sektor perdagangan. 

Malaysia Menjaga Sumber Daya Laut

Sebagai negara yang punya bibir pantai, Malaysia juga punya kekayaan bawah laut yang memberi kontribusi bagi pendapatan negara yang tak sedikit. Pada 2011, Malaysia mampu menghasilkan 1,6 juta ton ikan senilai 9,38 miliar ringgit atau 2,9 miliar dolar AS. Pendapatan dari sektor tersebut menyumbang 1,1 persen produk domestik bruto (PDB) Malaysia. 

Sektor perikanan juga memberi peluang kerja bagi warga Malaysia di seribu perusahaan penangkap ikan. Berdasarkan laporan Badan Statistik Malaysia, pada 2015, lebih dari 15 ribu warga bekerja di sektor perikanan. 

Potensi laut yang juga besar menyebabkan Malaysia menjadi salah satu sasaran bagi nelayan asing. Pencurian ikan pun menjadi perhatian utama negara karena tak hanya mengancam sumber daya ikan di laut Malaysia tetapi dapat menimbulkan konflik dengan nelayan tradisional lokal dan perusahaan perikanan yang memiliki izin. 

Malaysia harus menanggung kerugian sebesar 6 miliar ringgit atau 1,4 miliar dolar AS setiap tahun akibat pencurian ikan. Pelaku pencurian ikan berasal dari berbagai negara antara lain nelayan Vietnam dan Thailand. Jumlah yang dicuri diperkirakan mencapai 980 ribu ton setiap tahun.

Selain ancaman dari nelayan asing, sumber daya laut Malaysia juga terancam oleh nelayan lokal yang sering menggunakan metode penangkapan ikan menggunakan “jaring buaya.” Alat itu salah satu yang dilarang pemerintah sebab dapat merusak ekosistem laut. 

Pola penangkapan ikan yang tidak tepat berpengaruh pada populasi ikan yang kian menurun. Dalam 40 tahun terakhir pendapatan ikan Malaysia menurun drastis dari 2,56 ton menjadi 0,21 ton per km. Datuk Ahamas Sabki Mahmood dari departemen perikanan menyampaikan pesan tegas, bila nelayan tak mengubah pola penangkapan ikan maka Malaysia mungkin tak lagi memiliki ikan pada 2048. 

PT BEST PROFIT  “Sumber laut pasti akan punah saat peralatan yang dilarang digunakan. Nelayan harus bertanggung jawab dan sadar bahwa tindakan mereka akan merugikan negara dan rakyat dalam jangka panjang,” kata Ahamas. 

Isu pencurian ikan memang jadi persoalan di beberapa negara ASEAN tak kecuali Indonesia, Malaysia, dan negara lainnya. Juga menyangkut soal batas-batas antar negara di lautan. Namun, bila negara-negara tetangga kompak persoalan pencurian ikan setidaknya bisa dicegah dari masing-masing negara yang tegas terhadap nelayan masing-masing dan patroli bersama. Bila tidak, negara tetangga yang lain juga akan melakukan hal yang sama seperti Indonesia dan Malaysia demi sebuah efek jera. 

Sumber: tirto.id

Amerika Ancam Korea Utara Soal Senjata Nuklir Bom Hidrogen

PT BESTPROFIT - Amerika Serikat mengancam akan mengerahkan militer besar-besaran kepada Korea Utara menyusul uji coba peledakan sebuah bom hidrogen yang dirancang untuk dimasukkan dalam sebuah rudal jarak jauh. Pada Minggu (3/9/2017), kantor berita milik pemerintah Korea Utara KCNA, sebagaimana dikutip BBC menyebutkan, uji coba nuklir yang keenam kalinya itu berjalan dengan baik.  

Menteri Pertahanan Amerika, James Mattis mengatakan, setiap ancaman terhadap AS atau sekutu-sekutunya oleh Korea Utara akan disambut dengan “respons militer besar-besaran.” 

Hal tersebut ditegaskan Mattis setelah Presiden AS, Donald Trump memerintahkan para penasihat keamanan nasionalnya melakukan rapat darurat terkait klaim Pyongyang yang mengatakan telah berhasil melakukan uji coba bom hidrogen yang bisa dimasukkan ke rudal jarak jauh. 

Langkah Korea Utara itu telah memantik kutukan internasional. Sebab, mereka telah menolak sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tekanan internasional dengan tetap mengembangkan senjata nuklir, serta menguji rudal yang berpotensi mencapai AS. 

Namun demikian, Mattis menegaskan komitmen Amerika untuk mempertahankan diri dan para sekutunya, yaitu Korea Selatan dan Jepang. “Setiap ancaman terhadap Amerika Serikat atau wilayahnya, termasuk Guam, atau sekutu kami akan disambut dengan respons militer yang besar, sebuah respons yang efektif dan luar biasa,” ujarnya, seperti dikutip BBC, Senin (4/9/2017). BESTPROFIT

“Kami tidak meniatkan penghancuran total sebuah negara, yakni Korea Utara. Tetapi seperti sudah saya katakan, kami punya banyak pilihan untuk dilakukan,” kata Mattis, seperti dikutip The Guardian.

 

Sementara militer Korea Selatan menyatakan, pasukan udara dan angkatan daratnya menggelar latihan rudal pada dini hari sebagai respons terhadap uji nuklir keenam Korea Utara tersebut.

Sebagaimana dikutip Antara dari Reuters, pada Senin (4/9/2017), latihan tersebut hanya dilakukan militer Korea Selatan, tapi latihan yang lebih besar sedang disiapkan bersama pasukan Amerika Serikat. 

PBB Gelar Sidang Darurat

Dewan Keamanan (DK) PBB pun ikut merespons uji coba nuklir bom hidrogen yang dilakukan Korea Utara. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk tindakan yang disebutnya sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan kawasan. BEST PROFIT

“Tindakan ini adalah pelanggaran serius lainnya yang dilakukan DPRK [nama resmi Korea Utara] terhadap kewajiban internasional dan merongrong upaya non proliferasi [penyebaran senjata nuklir] dan perlucutan senjata internasional. Aksi ini juga sangat mendestabilisasi keamanan kawasan,” kata juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric.  

Terkait uji coba nuklir bom hidrogen Korea Utara tersebut, DK PBB akan bertemu dan menggelar sidang darurat pada Senin (4/9/2017) pukul 10.00 waktu setempat atau Senin 20.00 WIB malam nanti. Permintaan sidang darurat itu diajukan oleh Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Perancis dan Korea Selatan. 

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in menyerukan penerapan hukuman paling berat bagi Korea Utara, termasuk sanksi-sanksi baru PBB, setelah Pyongyang mengklaim sukses menguji coba bom hidrogen pada Minggu kemarin. PT BEST PROFIT

Moon menyeru "semua langkah diplomatik termasuk resolusi sanksi Dewan Keamanan PBB untuk sepenuhnya mengasingkan Korea Utara.” Korea Selatan akan mendiskusikan pengerahan aset strategis paling kuat milik militer Amerika Serikat, demikian Presiden Moon Jae-in, seperti dikutip Antara dari AFP.

Sumber: tirto.id