Antam (ANTM), Timah (TINS) dan Bukit Asam (PTBA) RUPST, Ini Agendanya

 

Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa emiten akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 12 Juni mendatang. Adapun emiten tersebut yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS).

RUPS menjadi wadah bagi para pemegang saham untuk menyalurkan aspirasi dan mendapat informasi tentang perkembangan perusahaan.

Direksi akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban tentang perusahaan mulai dari persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPST, membahas laba dan pembagian dividen, mengubah anggaran dasar, hingga keputusan untuk membubarkan atau menggabungkan perusahaan.

Baca: Adu Hebat Kinerja Emiten Konglomerat RI: Prajogo vs Salim vs Bakrie

Dengan diadakannya RUPS Tahunan, maka organ RUPS dapat mengetahui seluruh kegiatan dalam Perseroan Terbatas. Mulai dari cara bisnis, laporan keuangan, serta permasalahan yang muncul.

Berikut emiten-emiten yang akan menggelar RUPST pada 12 Juni 2025 beserta agenda RUPST.

1. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Agenda RUPST:

• Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan, persetujuan laporan tugas pengawasan dewan komisaris serta pengesahan laporan keuangan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan dewan komisaris atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
• Persetujuan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2024.
• Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun 2025 dan tantiem tahun buku 2024 bagi direksi dan dewan komisaris perseroan.
• Penetapan akuntan publik (AP) dan/atau kantor akuntan publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan laporan keuangan program PUMK untuk tahun buku 2025.
• Pengesahan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
• Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.
• Perubahan susunan pengurus perseroan.

2. PT Bukit Asam Tbk (PTBA)

Agenda RUPST:

• Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan, persetujuan laporan tugas pengawasan dewan komisaris serta pengesahan laporan keuangan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan dewan komisaris atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
• Persetujuan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2024.
• Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun 2025 dan tantiem tahun buku 2024 bagi direksi dan dewan komisaris perseroan.
• Penetapan akuntan publik (AP) dan/atau kantor akuntan publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan laporan keuangan program PUMK untuk tahun buku 2025.
• Persetujuan perubahan peraturan dana pensiun Bukit Asam
• Perubahan susunan pengurus perseroan.

3. PT Timah Tbk (TINS)

Agenda RUPST:

• Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan, persetujuan laporan tugas pengawasan dewan komisaris serta pengesahan laporan keuangan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan dewan komisaris atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
• Persetujuan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2024.
• Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun 2025 dan tantiem tahun buku 2024 bagi direksi dan dewan komisaris perseroan.
• Penetapan akuntan publik (AP) dan/atau kantor akuntan publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan laporan keuangan program PUMK untuk tahun buku 2025.
• Perubahan susunan pengurus perseroan.

Harga Saham Naik Tajam, BEI Pantau Ketat 4 Emiten Ini

 

Foto: Layar menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (24/3/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau dengan ketat perdagangan 4 emiten. Di antaranya, PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA), PT Jaya Trishindo Tbk (HELI), PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS), dan PT Imago Mulia Persada Tbk (LFLO).

Mengutip keterbukaan informasi BEI, 4 emiten tersebut masuk pantauan BEI karrna mengalami peningkatan harga saham di luar kebiasaan (Unusual Market Activity/UMA). Langkah tersebut dilakukan dalam rangka perlindungan investor, khususnya bagi pemegang saham ke empat emiten tersebut.

"Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal," tulis manajemen BEI, Rabu (7/5).

Informasi terakhir mengenai SOLA adalah informasi tanggal 30 April 2025 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) perihal penyampaian laporan tahunan & keberlanjutan dan ESG.

Sebagai informasi, sebelumnya Bursa telah mengumumkan penghentian sementara perdagangan terhadap saham SOLA di pasar reguler dan tunai pada periode 3 hingga 11 Juni 2024, pada tanggal 27 Mei 2024 dalam rangka cooling down. Serta, Unusual Market Activity (UMA) pada tanggal 20 Mei 2024 atas perdagangan saham SOLA.

Kemudian, informasi terakhir mengenai HELI adalah informasi tanggal 25 April 2025 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) perihal penyampaian laporan keuangan interim yang tidak diaudit.

Sebagai informasi, sebelumnya Bursa telah mengumumkan penghentian Sementara Perdagangan terhadap saham HELI di pasar reguler dan tunai pada periode 3 sampai19 Juni 2024, tanggal 30 Mei 2024 dalam rangka cooling down. Serta, Unusual Market Activity (UMA) pada tanggal 28 Mei 2024.

Selanjutnya, informasi terakhir mengenai OPMS adalah informasi tanggal 5 Mei 2025 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) perihal laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Sebagai informasi, sebelumnya Bursa telah mengumumkan Unusual Market Activity (UMA) pada tanggal 11 September 2024 atas perdagangan saham OPMS.

Terakhir, informasi terakhir mengenai LFLO adalah informasi tanggal 2 Mei 2025 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) perihal penjelasan atas volatilitas transaksi.

Dengan demikian, para investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban emiten atas permintaan konfirmasi Bursa, mencermati kinerja emiten dan keterbukaan informasinya, mengkaji kembali rencana corporate action emiten apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

844 Perusahaan BUMN Resmi Jadi Milik Danantara

 

Foto: Presiden Prabowo Hadiri Town Hall Danantara Indonesia, JCC, 28 April 2025. (Tangkapan layar youtube Setpres RI)

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah menggelar Townhall Meeting beberapa waktu lalu. CEO Danantara Rosan mengatakan ada 844 perusahaan BUMN beserta anak dan cucunya menjadi bagian dari sovereing wealth fund (SWF) tersebut. 

"Sejak launching, kami langsung gerak cepat. Sejak 21 Maret seluruh BUMN, 844 ini sudah resmi jadi bagian milik dari Danantara indonesia," ujarnya dalam sambutannya, di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta dikutip (30/4).

Rosan mengatakan bahwa Danantara hadir dalam waktu yang sangat tepat. Dia menilai Danantara lahir saat tensi geopolitik dunia meningkat tajam dan menyadarkan banyak bangsa bahwa harus bersandar pada kekuatan ekonomi dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di acara Townhall Meeting Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Namun, pesan Presiden kepada seluruh direksi BUMN disampaikan secara tertutup tanpa diliput oleh media.

Prabowo menyatakan bahwa ia sendiri yang memutuskan untuk menyampaikan pesan kepada direksi BUMN secara tertutup. Dalam acara tersebut, semua direksi dari 844 perusahaan BUMN, anak usaha BUMN, dan perusahaan lain di bawahnya hadir.

"Ya tertutup karena saya banyak menegur juga direksi-direksi, kan enggak enak kalau ditegur di depan kalian," kata Presiden kepada awak media usai memberikan pengarahan.

Prabowo memaparkan ia meminta agar semua pejabat di BUMN dan perusahaan afiliasinya untuk berbuat yang terbaik dan meninggalkan praktik yang tidak efisien.

"Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik. Tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien atau ada praktik-praktik yang enggak benar, harus ditinggalkan," katanya.

Ia juga meminta agar manajemen Danantara untuk mengevaluasi semua direksi, baik kinerja, watak, akhlak, maupun prestasi.

"Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia melakukan praktik-praktik yang enggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas. Saya minta diganti," katanya.Prabowo juga meminta agar perusahaan BUMN mengutamakan promosi secara internal dan memastikan pemilihan pemimpin secara profesional.

"Yang baik dari bawah, dari dalam kalau bisa dipromosikan, kalau tidak cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Saya kira jangan memilih atas dasar suku agama, ras, latar belakang, atau atas dasar parpol. Tidak. Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja untuk sebenar-benarnya rakyat Indonesia," kata Presiden.

Sebagai informasi, BPI Danantara menggelar townhall meeting untuk memperkuat koordinasi antara perusahaan yang dikelola, sekaligus mengidentifikasi peluang baru dalam pengelolaan investasi di berbagai sektor prioritas.

Adapun BPI Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025. Nama Danantara dipilih karena memiliki energi kekuatan masa depan bagi Tanah Air.

Prabowo juga menjelaskan Danantara memiliki makna sebagai kekuatan ekonomi dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan Indonesia.

"Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita," tegas Prabowo.

Bank DKI Mau Rebranding & IPO Tahun Ini, Ini Bocorannya

 

Foto: Bank DKI. (Dok. Bank DKI)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank DKI ditargetkan dapat rebranding dan melakukan penawaran saham perdananya alias initial public offering (IPO) tahun ini. Staf Khusus Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim mengatakan bank pembangunan daerah (BPD) itu harus melakukan bertransformasi sepenuhnya terlebih dahulu sebelum melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pria yang akrab disapa Chico itu mengatakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung ingin Bank DKI menjadi perusahaan yang dapat "dikontrol" oleh masyarakat melalui kepemilikan saham. Menurutnya, perusahaan terbuka cenderung berkinerja lebih baik."Tapi sebelum itu, tentunya harus banyak hal yang ditransformasi. Terkait dengan sistem, terkait dengan tentunya SDM yang ditempatkan di bank tersebut. Dan harus sesuai kompetensinya, harus inline dengan apa-apa yang menjadi target daripada Pemprov dan target dari bank itu sendiri," ujar Chico saat ditemui selepas Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Double Tree Hilton, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

Ia mengatakan Bank DKI harus bisa meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat. Kemudian, Chico mengatakan yang paling utama adalah bagaimana BPD itu mengembalikan kepercayaan masyarakat atas insiden gangguan IT yang menimpa Bank DKI.

"Sekarang Bank DKI ini masih memperbaiki beberapa sistem yang harus diperbaiki. Pak Gubernur masih memberi kesempatan pada Pak Dirut [Bank DKI] untuk memperbaiki," ungkap Chico.

Ia juga mengatakan bahwa Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono hanya diberhentikan sementara. Kelanjutan dari posisi direksi tersebut akan ditentukan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank DKI nanti.

Sementara itu, Bank DKI dalam waktu dekat akan rebranding guna memuluskan target IPO. Chico menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar ingin merombak bank itu.

"Sebenarnya kita lebih suka kata-kata transformasi, ya. Kalau rebranding kan cuma kayak ngubah catnya doang, ya tapi di dalamnya tetap sama. Kita mau mengubah sistem untuk menjadi lebih baik dan memberikan pelayanan terbaik untuk warga DKI," tandas Chico.

Meski demikian, ia enggan memberitahukan kapan target rebranding dan IPO itu rampung. Chico berharap waktu persiapan untuk IPO selama enam bulan, sebagaimana diarahkan oleh Pramono, dapat terpenuhi.

"Insya Allah, Insya Allah [6 bulan lagi IPO]. Mudah-mudahan, ya gitu," tukasnya.

Mengingatkan saja, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap agar PT Bank DKI dapat melantai di BEI dengan persiapan maksimal enam bulan. Itu ia sampaikan saat rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta pada 8 April 2025, terkait gangguan pada layanan IT selama lebih dari seminggu.

Rencana IPO Bank DKI sendiri sudah lama berdengung, namun sampai saat ini belum jelas kapan target itu dapat terpenuhi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengaku belum mendapatkan pengajuan IPO dari Bank DKI. Walau demikian, Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya senantiasa mendorong bank untuk terus memberikan nilai tambah strategis bagi seluruh stakeholders dan mendukung pendalaman pasar keuangan. Itu dilakukan salah satunya dengan melakukan penawaran umum perdana saham guna memperkuat permodalan dalam rangka pertumbuhan bisnis.

Kemudian, meningkatkan transparansi dan tata kelola dengan status perusahaan terbuka.

"OJK akan mendorong semua BPD untuk bisa IPO ataupun menerbitkan obligasi. Akan tetapi dalam rangka suksesnya IPO tersebut dan perlindungan terhadap investor, seluruh BPD akan diarahkan untuk memenuhi prasyarat mendasar," ujar Dian dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

Ia menjabarkan, prasyarat itu antara lain, disiplin fiskal pemerintah daerah, profesionalisme, tata kelola, rentabilitas dari bank, dan rating yang baik dari lembaga pemeringkat yang kredibel.

CIMB Niaga (BNGA) Spin Off UUS, Gandeng Commerce Kapital

 

Foto: Ilustrasi Bursa Efek Indonesia (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) resmi memutuskan untuk memisahkan unit usaha syariah (UUS) dan mendirikan bank umum syariah (BUS) baru dengan nama PT Bank CIMB Niaga Syariah.

Tanggal efektif pemisahan sekaligus beroperasinya PT Bank CIMB Niaga Syariah ditetapkan pada 4 Mei 2026. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut, CIMB Niaga Syariah akan resmi menjadi entitas perbankan syariah tersendiri.

"PT Bank CIMB Niaga Tbk memutuskan untuk memisahkan UUS dengan mendirikan BUS dengan nama PT Bank CIMB Niaga Syariah sebagai BUS hasil pemisahan bersama-sama dengan PT Commerce Kapital," sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Senin, (28/4/2025).

Sebagai bagian dari proses pemisahan, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum persetujuan dari para pemegang saham. RUPS tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025.

Setelah pemisahan, struktur kepemilikan CIMB Niaga Syariah akan dimiliki oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar 99,999975%. Sedangkan PT Commerce Kapital akan memiliki saham sebesar 0,000025%.

Selain itu, CIMB Niaga dan CIMB Niaga Syariah akan membentuk kelompok usaha bank (KUB). Dalam struktur KUB tersebut, CIMB Niaga Syariah sebagai anak perusahaan wajib memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp1 triliun.

BNGA juga direncanakan akan menjadi Pihak Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) sesuai dengan POJK No. 30/2024. Dengan demikian, CIMB Niaga Syariah akan menjadi anggota konglomerasi keuangan yang dipimpin oleh CIMB Niaga sebagai PIKK.

Bagi nasabah, seluruh perjanjian atau kontrak yang sebelumnya dibuat dengan UUS CIMB Niaga akan otomatis beralih kepada CIMB Niaga Syariah. Hal ini berlaku efektif mulai Tanggal Efektif Pemisahan tanpa perlu perubahan perjanjian baru.

Selain itu, CIMB Niaga Syariah juga akan mengambil alih pengelolaan data pribadi nasabah UUS. Pengalihan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Pemisahan ini didorong oleh beberapa faktor eksternal. Salah satunya adalah tren positif perbankan syariah yang terus menunjukkan pertumbuhan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga.

Sampai Desember 2024, total aset industri perbankan syariah tercatat mencapai Rp980,3 triliun atau tumbuh 9,9% secara tahunan (Year Over Year/YoY). Selain itu, pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) dari 2017 hingga 2024 untuk aset mencapai 12,3%, pembiayaan 11,9%, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 11,9%.

Jumlah penduduk Muslim yang besar di Indonesia, sekitar 158 juta orang, juga menjadi faktor pendorong utama. Potensi ini memacu perkembangan usaha berbasis syariah di berbagai sektor seperti makanan, fashion, travel, pendidikan, hingga keuangan dan perbankan.

Selain itu, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) mengharuskan bank konvensional yang memiliki UUS untuk memisahkan unit tersebut jika memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut antara lain adalah aset UUS mencapai minimal 50% dari aset induk atau minimal Rp50 triliun, sesuai POJK No. 12/2023.

Kinerja UUS CIMB Niaga sendiri tercatat meningkat selama periode 2017 hingga 2024. Pertumbuhan tahunan (CAGR) untuk aset mencapai 16,2%, pembiayaan 20,1%, dan DPK 15,5%, dengan kontribusi terhadap CIMB Niaga yang terus meningkat.

Perseroan mencatat porsi aset UUS terhadap total aset naik dari 8,9% pada 2017 menjadi 19,3% pada 2024. Porsi pembiayaan meningkat dari 9% menjadi 27,6% dalam periode yang sama, sementara porsi DPK naik dari 10,5% menjadi 20,9%