Mataram, Beritasatu.com – Eksekusi Hotel Arianz Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) diwarnai kericuhan, Senin (10/8/2026). Pemilik dan sejumlah ahli waris berupaya menghalangi tim juru sita Pengadilan Negeri Mataram menyita aset hotel tersebut.
Ketegangan terjadi saat petugas hendak memasuki hotel untuk mengosongkan bangunan dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Situasi semakin memanas saat ahli waris membentangkan spanduk bergambar Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk permintaan perhatian dan pertolongan atas persoalan hukum yang mereka hadapi.
Tim juru sita yang sempat menghadapi perlawanan kemudian mendapat dukungan petugas dari tim pemenang lelang Mataram. Setelah pintu masuk hotel berhasil dibuka paksa, proses pengosongan dilanjutkan dengan mengeluarkan sejumlah barang dari dalam hotel dan memasukkannya ke truk untuk diangkut.
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA, Anak Agung Nyoman Diksa mengatakan eksekusi dilakukan berdasarkan proses lelang atas aset yang sebelumnya menjadi jaminan kredit bank.
“Karena tidak bisa bayar utang, maka bank BNI mengajukan lelang ke KPKNL Mataram terhadap objek ini sebagai jaminan hutang,” kata Nyoman.
Menurut dia, objek tersebut kemudian dimenangkan PT Prima Hotel dalam proses lelang. Keluarga sebelumnya mengajukan gugatan dan bantahan terhadap proses tersebut. Namun, Nyoman menegaskan upaya hukum yang diajukan tidak secara otomatis menghentikan pelaksanaan eksekusi.
“Ada gugatan. Namun gugatan tidak menangguhkan eksekusi. Berlawanan ada bantahan, tidak menangguhkan eksekusi,” ujarnya.
Kuasa hukum Hotel Arianz, Sofyan Dwi Rizky menyatakan keluarga mempersoalkan status tanah dan bangunan yang menurutnya merupakan aset pribadi almarhum Gede Angke, bukan aset perusahaan pengelola hotel.
Sofyan menjelaskan, pengelolaan hotel bermula dari kerja sama operasional pada 2017. Saat itu, hotel yang sebelumnya memiliki 36 kamar kemudian dikembangkan menjadi 96 kamar.
Pembiayaan pengembangan tersebut kemudian berkaitan dengan fasilitas kredit perbankan. Persoalan muncul setelah salah satu pengurus perusahaan mengundurkan diri dan kredit mengalami kemacetan pada 2024.
Menurut Sofyan, keluarga menilai tanah dan bangunan hotel tidak semestinya diperlakukan sebagai aset perusahaan karena kepemilikannya berada pada almarhum Gede Angke.
Gede Angke meninggal dunia pada Januari 2025. Sofyan juga mempersoalkan proses pemberitahuan terkait kredit dan lelang kepada ahli waris.
Ia mengatakan, sehari sebelum lelang, salah satu ahli waris berupaya menyelesaikan kewajiban perbankan untuk mempertahankan aset keluarga. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak diterima bank karena diminta melunasi kewajiban secara penuh.
“Yang kami sayangkan, proses peradilan masih berlangsung, tetapi eksekusi tetap dilakukan,” kata Sofyan.
Keluarga saat ini disebut masih menempuh sejumlah upaya hukum, termasuk gugatan pihak ketiga dan perlawanan. Sofyan mengeklaim perkara tersebut telah berjalan berbulan-bulan di pengadilan.
Meski terjadi penolakan di lokasi, proses eksekusi akhirnya tetap berlangsung. Barang-barang dari dalam Hotel Arianz dikeluarkan secara bertahap dan diangkut menggunakan truk.
Peristiwa ini memperlihatkan dua posisi hukum yang berseberangan. Pengadilan menjalankan eksekusi berdasarkan hasil lelang yang dinyatakan tetap dapat dilaksanakan, sementara keluarga pemilik aset masih mempertahankan haknya melalui jalur perlawanan hukum.
