Pemerintah Perlu Maksimalkan Pengaruh Indonesia Secara Internasional

 

Presiden Joko Widodo menghadiri KTT G-20 di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu, 31 Oktober 2021. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI  – Kaum muda menilai pemerintah Indonesia perlu memaksimalkan kepemimpinan di kancah perpolitikan internasional, untuk memperkuat diplomasi Indonesia. Perlunya bekerja untuk kepentingan banyak orang, secara khusus dengan negara-negara berkembang dan kelompok rentan, yang merupakan nadi politik luar negeri Indonesia.

Penyaaan yang sama kerap didengungkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Kaum muda juga menilai tahun presidensi Indonesia di G-20 juga saat yang tepat untuk memaksimalkan peran Indonesia dalam isu-su global. PT BESTPROFIT

“Publik Indonesia perlu menyadari bahwa tindakan dan perilaku pemerintahan Indonesia dan warganya akan berdampak ganda dalam skala internasional,” kata Stefan Christian, salah satu mahasiswa yang menyampaikan presentasi Bahas Politik (Batik) Foreign Policy Update: The Rising Influence of Indonesia, Kamis (27/1). BEST PROFIT

Acara tersebut digelar oleh Komunitas Politik Luar Negeri Indonesia (Foreign Policy Community of Indonesia/ FPCI) chapter Universitas Pelita Harapan (UPH) yang diselenggarakan secara virtual.

Dalam presentasi dan diskusi yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut, para pelajar membahas tentang pencapaian dan isu yang diusung oleh pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). BESTPROFIT

Tiga poin yang dicatat adalah isu kesehatan di mana Indonesia dipilih sebagai salah satu co-chairs Covax AMC dengan menlu sebagai perwakilannya, maupun isu perubahan iklim dengan penekanan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menghindari hiperbola dan memilih untuk memimpin dengan contoh pada pertemuan iklim COP-16. PT BESTPROFIT FUTURES

Selain itu, Indonesia juga telah memainkan peran penting dalam pembentukan Konsensus Lima Poin dalam isu hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, serta memperjuangkan hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas terkait rezim Taliban di Afghanistan. Ini dituangkan dalam isu keamanan yang dikerjakan pemerintah. BPF

Jakarta, Beritasatu.com