Tak Jalani Putusan PTUN soal OSO, MA Sebut KPU Melanggar Hukum

PT BESTPROFIT - Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Supandi mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait sengketa pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) sebagai anggota DPD Pileg 2019 berkekuatan hukum tetap. Supandi mengimbau pada KPU sebagai tergugat menjalani putusan PTUN.

Supandi menuturkan, sebagai lembaga negara yang berazaskan hukum seharusnya KPU patuh terhadap putusan PTUN. Sebab, kata Supandi, jika tidak hal itu bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. BEST PROFIT

"Maka demi hukum pemerintah, itu tergugat wajib melaksanakan. Kalau mengatakan dirinya organ negara, negara berdasarkan hukum pasti bertindakan berdasakrna hukum," ujar Supandi di Media Center Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

"Kalau ada pejabat sudah diputus pengadilan tidak mau melaksanakan, apa artinya, ini pejabat dalam posisi melakukan perbuatan melanggar hukum," Supandi menambahkan.

Supandi mengungkapkan, jika pejabat atau lembaga negara tidak melaksanakan putusan hukum, patut diduga pejabat atau lembaga tersebut tengah mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keputusan itu kata dia, suka atau tidak suka harus dijalani

"Senang atau tidak senang itu hukum dan wajib dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan melawan perintah jabatan dan kualifikas perbuatan melawan hukum," ungkapnya.

"Di PTUN tidak ada lembaga eksekusi, karena eksekusi itu atas inisiatif tergugat selaku negara. Setiap keputusan dilaksanakan, itu membuat harum negara dan mengangkat kehormatan negara," imbuhnya.BESTPROFIT

Untuk diketahui, berdasarkan keputusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Atas keputusan itu KPU mencoret nama OSO dari daftar calon anggota DPD di Pileg 2019 lantaran tidak menyerahkan surat bukti pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Kemudian, OSO yang tidak terima atas keputusan KPU tersebut melayangkan gugatan ke MA dan PTUN. MA akhirnya mengabulkan gugatan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD.

Sementara, Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura dan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD.

Sumber: suara.com

Di Peringatan Isra Mikraj, Presiden Jokowi: Jaga Ukhuwah di Tengah Pilpres

PT BESTPROFIT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar umat Islam tetap menjaga persaudaraan atau ukhuwah di tengah tingginya tensi politik menjelang pemilu serta pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Pesan untuk menjaga ukhuwah itu disampaikan Jokowi, yang akan kembali bertarung di Pilpres 2019 melawan Prabowo Subianto, ketika berbicara dalam acara peringatan Isra Mikraj di GOR Pandawa, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu malam (3//4/2019).

"Perbedaan-perbedaan itu jangan menjadikan kita ini tidak seperti saudara lagi. Ini sudah sunatullah, hukum Allah, menjadikan kita berbeda-beda," kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan di jelang pemilu seperti saat ini, perbedaan akan semakin meruncing karena perbedaan pilihan politik, seperti pilihan bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. BEST PROFIT

"Saya ingin mengingatkan jangan sampai karena peristiwa politik kita lupa bahwa kita saudara, kita lupa menjaga ukhuwah karena urusan politik," katanya.

Presiden mengatakan kondisi ini banyak terjadi di daerah sehingga menyebabkan antartetangga tidak saling sapa karena urusan beda pilihan.

"Antartetangga tidak saling sapa karena beda pilihan bupati, antarkampung enggak saling sapa karena urusan gubernur. Di dalam majelis taklim enggak saling omong karena pilpres. Inilah yang harus kita jaga sekali lagi, ukhuwah kita, persaudaraan kita," tegas Jokowi.

Jokowi memang mengakui banyak pihak mudah sekali terbawa oleh urusan politik yang membuat keretakan kerukunan bermasyarakat. BESTPROFIT

"Apalagi sekarang ini semuanya sudah merasa seperti politikus semua. Enggak di warung kopi, di warung bakso, semuanya sudah kadang-kadang melebihi politikus," kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi berharap peringatan Isra Mikraj ini membuat kehidupan dalam berbangsa menjadi lebih baik dan bisa menjaga ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah basariyah.

Sumber: suara.com

Ajak Istrinya Nonton Orkes Dangdut, Sukadi Bacok Mulyono Pakai Sabit

BEST PROFIT - Sukadi (42), harus berurusan dengan pihak kepolisian karena membacok Mulyono (47). warga Desa Ngingasrembyong, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur itu diduga cemburu setelah mengetahui Mulyono mengajak istrinya kencan dengan menonton orkes dangdut.

Kapolsek Sooko, AKP Purnomo menerangkan pelaku mengambil sabit saat mengetahui korban melihat orkes dangdut. Kemudian saat  korban yang membonceng istrinya pulang dari melihat orkes dangdut dihadang pelaku di Jembatan Desa Tempuran. BESTPROFIT

“Pelaku tahu jika korban melihat orkes (dangdut) sehingga ia pulang mengambil sabit,” ujar Purnomo seperti diberitakan beritajatim.com - jaringan Suara.com, Selasa (2/4/2019).

Menurut Purnomo, pelaku sengaja menunggu korban dan melakukan penghadangan. Sabit yang sudah dibawa langsung diarahkan ke tangan kanan korban hingga korban harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. 

“Saat pelaku keluar ada orkes, pelaku bertemu anak korban saat melintas di jembatan. Pelaku mengetahui kalau orang tuanya juga menonton orkes, kemudian pelaku pulang ambil sabit. Ternyata dugaannya benar, saat berpapasan dengan korban langsung di sabet dengan sabit,” katanya. PT BESTPROFIT

Purnomo menuturkan, pelaku sudah berhasil diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sumber: suara.com

Tangkis Kabar Sakit, Ma'ruf Amin Tetap Berkampanye di Pulau Madura

BESTPROFIT - Calon Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tidak mengalami sakit dan beraktivitas seperti biasa sebagaimana saat ini sedang melakukan kampanye terbuka di Pulau Madura, Senin (1/4/2019), hari ini. Ma'ruf bahkan sempat berbincang dengan wartawan saat tiba di Bandara Juanda di Sidoarjo, pagi tadi.

Berdasarkan pantauan Antara, sampai saat ini Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia itu sedang berada di Pamekasan bersama tim kampanye untuk melangsungkan istirahat, salat dan makan sebelum melanjutkan berbagai kegiatannya.

Saat berbincang dengan wartawan, Ma'ruf nampak bugar dan beraktivitas seperti biasa. Dia menyempatkan diri diwawancara oleh wartawan sebelum kampanye di Pulau Madura dengan mengunjungi sejumlah titik. PT BESTPROFIT

Ma'ruf hingga saat ini masih terjadwal mengunjungi Pondok Pesantren Mathlabul Ulum di Sumenep dan berkampanye terbuka di Lapangan Ahmad Yani di Sumenep.

Agenda kemudian diteruskan dengan ziarah dan haul makam Kiai Suhro di Pamekasan.

Koordinator Media Tim Kampanye Nasional Monang Sinaga mengaku kaget dengan kabar tokoh Nahdlatul Ulama itu dikabarkan sakit.

"Kami sungguh kaget diinformasikan Abah Kiai Ma'ruf dilarikan ke rumah sakit. Itu jelas-jelas hoaks. Keterlaluan," kata dia. BEST PROFIT

"Perjalanan hari ini dari bandara ke Sumenep dan Pamekasan sekitar empat jam. Dan Abah fit, sehat dan siap berkampanye dan silaturahmi dengan berbagai pihak," katanya.

Adapun Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Sumber: suara.com

Ma'ruf Amin Ajak Warga ke TPS dan Tunda Liburannya Setelah 17 April 2019

PT BESTPROFIT - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengajak seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk tidak berlibur pada 17 April 2019. Untuk masyarakat yang sudah memiliki agenda berlibur, Maruf berharap bisa ditunda atau setelah pencoblosan.

"Kita harap ya kalau bisa menunda liburannya, lalu sesudah 17 April saja liburannya supaya jangan ada yang golput," ujar Ma'ruf Amin kepada wartawan usai deklarasi Brigade Mahasiswa di Palembang, Jumat (29/3/2019). BEST PROFIT

Ma'ruf kemudian mengajak seluruh pendukungnya untuk berbondong-bondong memutihkan tempat pemungutan suara (TPS) dengan menggunakan baju putih dan mengimbau masyarakat memilih Capres dan Cawapres yang mengenakan pakaian berwarna putih.

Ketua nonaktif MUI ini mengajak masyarakat mengambil peran dalam rangka ikut memilih pemimpin, sehingga pemimpin memperoleh legitimasi dari rakyat.

Ia kemudian menyinggung fatwa yang dikeluarkan MUI soal kewajiban memilih apabila ada calon pemimpin yang memenuhi syarat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kondisi itu, tidak memilih adalah haram. BESTPROFIT

"Itu perspektif agama, cuma diartikan kalau memilih wajib, maka golputnya jadi haram otomatis, walaupun fatwa itu tidak ada bunyi seperti itu," tutur ketua MUI nonaktif itu.

Sebelumnya survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebut sebanyak tujuh persen pemilih tetap atau sekitar 13 juta orang berencana berlibur saat pencoblosan 17 April 2019.

Hal tersebut lantaran hari pencoblosan dekat dengan hari libur panjang akhir pekan dengan adanya hari libur keagamaan pada Jumat (19/4).

Sumber: suara.com

Leonardo DiCaprio Kritik soal Sampah, Anies Baswedan: Bukan Barang Baru

BESTPROFIT - Leonardo DiCaprio, aktor kenamaan Hollywood sekaligus aktivis lingkungan, mengkritik Pemprov Dki Jakarta karena Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang berpotensi merusak ekosistem. Sebab, sampah di TPST tersebut sudah menggunung.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengamini kritik aktor yang beken lewat perannya dalam film Titanic tersebut.

Menurut Anies, kritik dari Leonardo DiCaprio soal tumpukan sampah di Bantargebang yang menggunung sebagai hal yang lumrah. Apalagi, objek kritik sang aktor sudah menjadi rahasia publik. PT BESTPROFIT

"Memang iya menumpuk itu semua barang, yang sudah semua orang tahu, jadi dia tidak menemukan ’barang’ yang baru. Itu ’barang’ yang kita semua tahu," kata Anies saat ditemui di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jumat (22/3/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengakui, pemprov sudah memikirkan solusi dan kekinian membangun tempat pengelolaan sampah atau intermediate treatment facility (ITF) di Jakarta.

"Yang kami lakukan sekarang adalah membangun ITF, sudah bangun satu nih dalam proses. Insya Allah akan bangun 3 atau 4 ITF lagi. Sesudah itu terbangun, maka sampah akan diolah jadi energi," tegasnya. BEST PROFIT

Sebelumnya, Leonardo DiCaprio melalui akun instagram pribadi mengkritik keadaan TPST Bantargebang yang bisa merusak lingkungan.

"Beberapa pria, dari desa Cikiwul, menangkap ikan di perairan berlumpur yang sangat tercemar yang merembes dari zona pembuangan terbesar Bantar Gebang. TPA Banter Gebang menerima limbah sekitar 15 juta orang yang tinggal di Jakarta. Pemulung membutuhkan sampah untuk mencari nafkah dan masyarakat Indonesia membutuhkan pemulung untuk mendaur ulang semua bahan yang mungkin akan dibuang begitu saja,"tulis Leonardo sebagai keterangan foto.

Leonardo juga memaparkan data bahwa Indonesia berada di peringkat pencemar plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina, dengan laporan menunjukkan bahwa negara itu menghasilkan 187,2 juta ton sampah plastik setiap tahun yang lebih dari 1 juta ton bocor ke laut.

Sumber: suara.com

Mahfud MD Bongkar 'Borok' Kemenag Soal Jual Beli Jabatan Rektor UIN

PT BESTPROFIT - Tertangkapnya mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy menuai berbagai tanggapan dari para tokoh bangsa. Salah satunya adalah mantan Ketua MK Mahfud MD. Mahfud menilai, jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama harus diusut tuntas.

Menurut dia, indikasi jual beli jabatan di lingkungan Kemenag dinilai sudah sangat parah. Bahkan ia menyebut sejumlah indikasi jual beli jabatan untuk pemilihan rektor hingga kepala kantor wilayah atau kanwil. Hal itu dikatakan Mahfud MD saat berbicara di acara Indonesia Lawyers Club TV One bertemakan 'OTT Romy, Ketua Umum PPP: Pukulan Bagi Kubu 01?' yang ditayangkan pada Selasa (19/3/2019) malam.

"Jual beli jabatan, untuk UIN itu ada kasus yang sangat luar biasa, itu Profesor Andi Faisal Bakti dua kali menang pemilihan rektor di UIN, tidak diangkat," ujar Mahfud MD.

Ia menjelaskan, Andi Faisal Bakti awalnya terpilih menjadi rektor di Universitas Islam Negeri Makassar. Namun setelah terpilih dan menang, tiba-tiba dibuat aturan baru, bahwa yang boleh menjadi rektor di UIN Makassar adalah mereka yang sudah tinggal di 6 bulan terakhir. BEST PROFIT

Persoalannya, Andi Faisal Bakti yang merupakan dosen UIN Makassar, tetapi dia pindah ke Jakarta karena sesudah pulang dari Kanada dia pindah tugas ke Jakarta.

"Dan aturannya bahwa harus 6 bulan itu dibuat sesudah dia (Andi Faisal Bakti) menang, dibuat tengah malam, tidak dilantik," kata Mahfud.

Merasa ada yang ganjil, oleh Mahfud MD, Andi Faisal Bakti diajak untuk menempuh jalur hukum lewat pengadilan. Oleh hakim dinyatakan menang dan inkrah.

Perintah pengadilan Andi Faisal Bakti harus dilantik, tapi tidak dilantik, malah diangkat rektor lain.

"Andi Faisal Bakti ini seorang pegawai negeri, sehingga ya sudah, tidak melawan, begitu," ujarnya lagi. BESTPROFIT

Berselang kemudian, tahun 2018 Andi Faisal Bakti ikut pemilihan rektor lagi. Kali ini dia menang di pemilihan Rektor UIN Ciputat, Jakarta.

Menurut Mahfud, hingga Selasa malam, dirinya mendapat informasi bahwa mahasiswa-mahasiswa di UIN Ciputat ini sedang demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah yang mempertanyakan kenapa ada pemilihan rektor yang tidak disosialisasikan cara pemilihannya.

"Saya tidak tahu apakah ini benar atau memprovokasi karena saya sedang bicara di sini, bisa dicek sekarang mereka demo, mahasiswa ini," katanya.

Diminta Rp 5 Miliar

Masih dalam acara ILC itu, Mahfud bahkan menyebut, Andi Faisal Bakti sempat didatangi seseorang dan meminta Rp 5 miliar agar dirinya bisa terpilih dan dilantik menjadi rektor.

"Andi Faisal Bakti ini orangnya masih ada, dan dia pernah didatangi orang dimintai Rp 5 miliar untuk jadi rektor. Saya dengar dari orang lain, pak Jasin (mantan Sekjen Kemenag) dengar dari orang, mungkin dia dengarnya dari pak Andi Faisal Bakti. Cuma pak Jasin agak halus, gak nyebut nama. Saya sebut namanya biar tidak dianggap ini gosip," ungkap Mahfud.

Kasus di Yogyakarta dan Lampung

Tidak sampai di situ, Mahfud kembali membongkar kasus lain. Kali ini kasus pemilihan Kepala Kanwil Kemenag Yogyakarta.

"Yang kedua kasus dari Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus penggantian Kepala Kanwil Kemenag, namanya pak Lutfi. Pak Lutfi ndak pernah lapor ke saya, tapi saya adalah Ketua Dewan Penasihat Gubernur DIY, jadi saya tahu kasus-kasus ini masuk laporannya kepada saya, karena saya adalah Ketua Dewan Perwojo di Jogja," ungkap Mahfud.

Ia menjelaskan, Lutfi adalah sosok kepala Kanwil Kemenag yang sangat disayangi warga Jogja dan pemerintah, orangnya tawadu dan anti radikalisme. Tiba-tiba dia dipindah, padahal baru satu tahun empat bulan menjabat dipindah ke Jakarta.

Padahal menurut undang-undang ASN, kata Mahfud, minimal dua tahun baru boleh pindah dari jabatannya, memang dua tahun.

"Lalu ketika ditanya, katanya diperlukan oleh Menteri Agama. Orang mengatakan bahwa ini 'dibuang' dan memang ternyata betul. Penggantinya siapa pak, penggantinya itu terus terang malah orang yang dari luar malahan. Yang tidak pernah ikut-ikut ngurus di Depag. Kita dari Jogja termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono mengirim surat mendukung seorang yang namanya Doktor Wardoyo," ujarnya lagi.

Menurut Mahfud, Doktor Wardoyo adalah pembantu Rektor II UIN Yogyakarta. Seorang doktor lulusan luar negeri, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus, karirnya dibangun dari bawah.

"Namun tiba-tiba masuk orang luar yang, minta maaf, lulusan S2 swasta, yang kuliahnya akhir pekan, kan ada sekolah akhir pekan, hanya hari Sabtu," ucap Mahfud.

"Yang tidak dikenal tiba-tiba masuk dan nangkring di situ. Kalau ditanya Kementerian Agama, gimana itu, ya sesuai prosedur, persoalannya bukan prosedur," imbuh dia.

Lagi-lagi, Mahfud MD membongkar borok di Kemenag lainnya. Kali ini adalah pemilihan Rektor IAIN di Lampung.

"Pak Samsuar (rektor IAIN Lampung terpilih) diperlakukan yang sama. Dia satu-satunya memenuhi syarat dan terpilih rektor di situ. Tetapi menurut aturannya PMA 68 itu, calonnya harus tiga, padahal tidak ada di situ tiga orang memenuhi syarat. Didatangkan dari luar dengan maksud untuk formalitas," ujar dia.

"Ternyata terpilih betul, padahal tidak tahu ini, dulu pak Andi Faisal Bakti dari luar gak bisa. Sekarang orang dari luar disuruh masuk," katanya lagi.

Banyaknya fakta yang terjadi di lingkungan Kemenag itu, Mahfud menilai masalah itu harus benar-benar diungkap dan ditelusuri secara jelas dan tuntas. Ia juga meminta pihak Sekjen dan Kepala Biro Kepegawaian di Kemenag harus diperiksa.

Sebab dua posisi jabatan itu dinilai Mahfud memiliki peran amat penting dalam pergeseran jabatan di Kemenag.

"Entah ada korupsinya, entah tidak, tapi pasti lewat mereka semua," kata Mahfud.

Sumber: suara.com