Ini Profil Perusahaan Harvey Moeis PT RBT yang Terlibat Korupsi Timah

  Foto: HM merupakan Harvey Moeis. Ia ketahui merupakan suami dari artis Sandra Dewi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. (Tangkapan Layar Youtube Kejaksaan Agung RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Suami aktris Sandra Dewi itu juga langsung ditahan oleh penyidik 'Gedung Bundar' tersebut.

Harvey Moeis merupakan seorang pengusaha yang lahir pada 30 November 1985 berdarah keturunan Papua, Ambon, dan Makassar. Selain merupakan anak dari pasangan Hayong Moeis dan Irma Silviani, Ia juga dikenal sebagai suami dari artis Sandra Dewi.

Sebagai seorang pengusaha, Harvey Moeis merupakan Presiden Komisaris perusahaan batu bara PT Multi Harapan Utama. Selain itu, dikabarkan memiliki saham di sejumlah perusahaan lain, salah satunya PT Refined Bangka Tin.

Mengutip website resminya, disebutkan RBT menjadi salah satu produsen Timah Murni Batangan (Tin Ingot) yang terbesar di Indonesia. RBT dibangun dalam memenuhi peningkatan permintaan dunia untuk timah berkualitas terbaik, dengan bisnis timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran.

Dalam waktu singkat, RBT telah berhasil berkembang menjadi salah satu produsen Tin Ingot Terbesar di Indonesia. Di lantai produksi, RBT dilengkapi fasilitas yang paling disempurnakan untuk menjaga kualitas dan mendukung lingkungan hijau sehat. Dengan tiga mesin Crystallizer yang terpasang, RBT menghasilkan Timah Murni Batangan berkualitas tinggi dengan Sn 99,90% sampai 99,99% (di atas standar LME) dan Pb di bawah 300ppm.

Dengan kemampuan menghasilkan Timah Murni Batangan berkualitas tinggi, produk RBT telah mencapai pasar timah utama di seluruh dunia, seperti Belanda, China, Jepang, India, Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia. Dengan pasokan dan kualitas yang berkelanjutan, RBT akan dapat memperluas pasarnya ke banyak negara lainnya.

"Kami membangun dan mempertahankan reputasi kami dengan selalu memberikan kualitas dan waktu pengiriman yang konsisten," tulis keterangan website tersebut, Kamis (28/3)

RBT memasang fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern yang ditangani oleh teknisi laboratorium ahli. Di antara peralatan canggihnya, Spectrolab telah menjadi bagian dari kontrol kualitas RBT.

Selain itu, RBT Memiliki komitmen untuk melestarikan lingkungan tempat beroperasi. RBT percaya bahwa hal itu dapat berkontribusi secara optimal kepada masyarakat lokal dan ke dunia adalah keberlanjutan dengan menerapkan standar tertinggi praktik lingkungan hijau sehat.

RBT membangun menara pendingin dan kolektor debu yang bisa menangkap 99% partikel yang keluar dari gas buang. Untuk meminimalkan limbah padat, RBT melengkapi fasilitasnya dengan oven fuming untuk daur ulang slag.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi peran Harvey dalam perkara ini.

Dia mengatakan sekitar 2018 sampai 2019, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Riza sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejagung.

Menurut Kuntadi, Harvey meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah beberapa kali pertemuan, kata dia, disepakati kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

"Di mana Tersangka HM mengkondisikan agar smelter PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN mengikuti kegiatan tersebut," kata Kuntadi.

Kuntadi mengatakan setelah itu Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya.

Kejaksaan menduga pemberian uang tersebut disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility. Dana tersebut disalurkan kepada Harvey melalui perusahaan PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka lainnya, yakni Helena Lim.

"Pemberian diduga dilakukan kepada tersangka HM melalui PT QSE yang difasilitasi tersangka HLN," kata dia.

Atas perbuatannya, Kejagung menjerat Harvey dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung juga menahan Harvey di Rumah Tahanan negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama sejak 27 Maret hingga 15 April 2024.

Laba Amman Mineral (AMMN) Salim Anjlok 54,36%, Ini Penyebabnya

  Foto: Tambang Batu Hijau, Sumbawa/Dok Amman Mineral, Detik

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten tambang PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mencatat, laba bersih sebesar US$ 465 juta pada tahun 2023, dengan margin sebesar 23%. Namun jika mempertimbangkan dampak kewajiban bagi hasil sebesar 10%, maka laba bersih menjadi sebesar US$259 juta dengan margin sebesar 13%.

Angka tersebut turun jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp US$ 1,09 miliar, atau anjlok sebesar 54,36%.

AMMAN melaporkan EBITDA sebesar US$1.019 juta pada tahun 2023, turun 41% dari US$1.734 juta pada tahun 2022. Penurunan year-on-year ini terutama didorong oleh penjualan bersih yang lebih rendah, bea ekspor yang lebih tinggi, dan royalti pemerintah untuk emas.

Namun, Q4 2023 merupakan kuartal terkuat dalam hal produksi dan kinerja keuangan. EBITDA Q4 2023 meningkat sebesar 60% jika dibandingkan dengan Q3 2023.

Mengutip keterangan resminya, beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi laba bersih tahun 2023 antara lain, dari segi operasional adalah penurunan penjualan yang menyebabkan profitabilitas lebih rendah dan biaya depresiasi dan amortisasi yang lebih tinggi.

Selain itu, dari sisi regulasi yaitu kenaikan bea ekspor menjadi 10% (dibandingkan 0% di bawah aturan sebelumnya) dan kewajiban bagi hasil (IUPK PNBP) sebesar 10% dari total laba bersih AMNT setelah pajak penghasilan perusahaan berdasarkan laporan keuangan setiap tahun yang telah diaudit.

"Pada tahun 2023, perseroan menghadapi berbagai tantangan, seperti cuaca buruk, perubahan peraturan yang berdampak negatif, dan peningkatan biaya kepatuhan," kata Presiden Direktur AMMAN Alexander Ramlie dalam keterangan resminya, Rabu (27/3).

Pada tahun 2023, penjualan bersih turun sebesar 28% dibandingkan tahun 2022, hal ini terutama disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi (Oktober 2022 hingga April 2023), yang memaksa kami untuk memproses bijih kadar rendah dari stockpiles, sehingga menghasilkan penjualan tembaga 33% lebih rendah dan emas 35% lebih rendah, namun diimbangi oleh kenaikan rata-rata harga jual tembaga dan emas masing-masing sebesar 6% dan 12%.

Namun, penjualan kuartal 2023 merupakan kuartal dengan penjualan yang terkuat selama tahun 2023, dengan peningkatan sebesar 55% dibandingkan Q3 2023.

"Kuartal terakhir tahun 2023 adalah periode kinerja terkuat kami, dengan pertumbuhan penjualan bersih dan EBITDA quarter-on-quarter masing-masing sebesar 55% dan 60%. Namun, curah hujan yang memecahkan rekor pada beberapa bulan pertama tahun 2023 menyebabkan tingginya permukaan air di dasar tambang, sehingga memaksa kami untuk memproduksi konsentrat dari bijih," jelasnya.

Sementara, dari produksi, AMMAN mencapai tahun bersejarah dalam operasi penambangan, dengan output material mencapai tingkat tertinggi sejak dimulainya operasi Batu Hijau pada tahun 2000.

Menurutnya, kuartal terakhir merupakan periode kinerja terkuat kami tahun 2023, di mana kami memproduksi $198.000 metrik ton kering konsentrat tembaga, mewakili 36% dari produksi total tahun 2023. Selain efisiensi operasional, penurunan harga solar menyebabkan penurunan biaya unit penambangan sebesar 2% year-on-year dari US$2.28/ton menjadi US$2.23/ton.

"Namun, tahun 2023 berjalan bukan tanpa kesulitan. Kami harus menghadapi kondisi cuaca buruk dan kerumitan operasional akibat curah hujan yang memecahkan rekor, sehingga membatasi produksi," sebutnya.

Meskipun berhasil mengeringkan dasar lubang tambang dengan lebih cepat, tujuh bulan pertama terjadi akumulasi lumpur yang signifikan akibat tingginya debit air di dasar lubang tambang, yang berdampak pada kualitas, volume, dan stabilitas bijih yang dikirim ke pabrik konsentrator.

"Tantangan lainnya adalah tertundanya izin impor ban (haul truck 793C) sehingga mengakibatkan terhentinya operasional yang tidak direncanakan dari bulan Desember hingga Januari," imbuhnya.

Adapun total belanja modal AMMAN pada tahun 2023 adalah US$1.520 juta, naik 118% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh proyek-proyek ekspansi, di antaranya, sustaining capex sebesar US$415 juta, belanja modal smelter sebesar US$386 juta, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), fasilitas liquified natural gas (LNG), serta fasilitas transmisi dan distribusi sebesar US$158 juta; dan ekspansi pabrik konsentrator sebesar
US$561 juta.

AMMAN wajib menyelesaikan penyelesaian mekanis smelter tembaga dan PMR pada akhir Mei 2024.

Laporan kemajuan triwulanan yang diverifikasi secara independen selama periode Oktober hingga Desember 2023 menyatakan bahwa kemajuan konstruksi smelter tembaga telah mencapai 76,1%, yaitu 105,1% dari target yang dijadwalkan sebesar 72,4%. Sedangkan pembangunan PMR telah mencapai 72.7% atau 100.7% dari target akhir tahun sebesar 72,1%.

Akumulasi belanja modal mencapai US$604 juta untuk proyek smelter tembaga dan PMR, US$273 juta untuk fasilitas PLTGU, LNG, dan T&D, dan US$753 juta untuk proyek perluasan pabrik konsentrator (termasuk belanja modal desain ulang) hingga 31 Desember 2023.

Hingga akhir Desember 2023, AMMAN memiliki total utang sebesar US$3,215 juta dan total utang bersin sebesar US$1,987 juta. Profil jatuh tempo utang telah disusun agar AMMAN dapat fokus pada program ekspansinya.

Pecah Telor, Ini 2 Saham Pertama di BEI yang Sentuh Harga Rp1

  Foto: ist

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa saham terpantau sudah menyentuh harga Rp 1 per saham dalam setidaknya dua hari terakhir.

Pada perdagangan Selasa (26/3/2024), ada saham emiten tekstil yang sudah menyentuh harga Rp 1 per saham yakni PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT).

Namun sebelum saham SBAT, pada perdagangan Senin kemarin, ada juga saham yang sempat menyentuh harga Rp 1 per saham, sebelum berakhir di harga Rp 2 per saham yakni PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT).

Baca:  Direksi dan Komisaris BCA Borong Saham Lagi, Kali Ini 1,67 Juta Lembar

Untuk saham MKNT pada hari ini cenderung stagnan di harga Rp 2 per saham. Sedangkan saham SBAT juga cenderung bertahan di posisi Rp 1 per saham.

Baik SBAT maupun MKNT yang sudah mencicipi posisi Rp 1 per saham, keduanya karena telah masuk kedalam Papan Pemantauan Khusus, sehingga potensi untuk mencapai harga tersebut cukup besar.

Seperti diketahui, bursa telah melakukan penerbitan Peraturan Bursa Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus yang berlaku pada 9 Juni 2023 dan Peraturan Bursa Nomor II-X tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus yang akan berlaku pada 12 Juni 2023.

Pada Papan Pemantauan Khusus Tahap I, masih berlaku hybrid. Namun per Senin kemarin, BEI meresmikan Papan Pemantauan Khusus Tahap II, sehingga berlaku full periodic call auction.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy menjelaskan, ada konsukuensi dari penerapan papan ini. Salah satunya, jika suatu emiten masuk ke papan ini selama satu tahun berturut-turut maka ada kemungkinan sahamnya akan di suspensi oleh bursa.

Perlu diketahui, salah satu kriteria perusahaan tercatat yang masuk dalam papan pencatatan khusus adalah apabila perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk tetap tercatat di BEI, salah satunya adalah memiliki ekuitas atau modal negatif.

"Secara aturan umum bagi saham yang masuk ke dalam papan pemantauan dosis secara satu tahun berturut-turut dapat dikenakan suspensi," ungkap Irvan dalam konferensi pers secara virtual.

Namun, ia mengatakan, bursa tidak akan serta merta menggembok saham yang setahun mendekam di papan pemantauan khusus tersebut. Melainkan, pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu lebih lanjut terkait sebab ekuitasnya bisa negatif.

"Terkait dengan suspensi ini memang apabila emiten ekuitas negatif karena terdampak pandemi maka otomatis tidak akan dilakukan suspensi ya untuk seluruh kriteria tidak hanya terkecuali pada ekuitas negatif," ujar Irvan.

Tentunya, Papan Pemantauan Khusus ini tidak hanya berlaku bagi saham yang berada di bawah harga Rp 50 per saham, tetapi juga berlaku pada saham yang memiliki beberapa notasi khusus.

CNBC INDONESIA RESEARCH

Telkom (TLKM) Gelar RUPST, Intip Kisi-Kisi Dividen yang Bakal Dibagi

  Foto: Ist

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) atau Telkom akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2023. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPST tersebut akan digelar pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 13.30 WIB di Ballroom Hotel Four Seasons Jl. Jend. Gatot Subroto No.18, Jakarta.

"Yang berhak hadir dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham tanggal 4 April 2024 yaitu pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat," tulis manajemen, Senin (25/3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

Telkom merupakan salah satu perusahaan negara yang rajin membagikan dividen ke pemegang sahamnya. Bahkan, emiten di sektor infrastrutur tersebut tercatat tidak pernah absen membagikan dividen sejak tahun 2013.

Pada tahun lalu, PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) menyetujui pembagian dividen sebesar Rp16,6 triliun atau 80% dari perolehan laba bersih tahun buku 2022. Dividen perseroan mengalami pertumbuhan sebesar 11,7% dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, sisa laba bersih sebesar 20% atau Rp4,2 triliun dialokasikan sebagai laba ditahan. 

Sebagai informasi, Telkom membukukan lonjakan kenaikan laba sebesar 18,34% sepanjang tahun 2023 menjadi Rp 24,56 triliun. Capaian tersebut naik dari tahun sebelumnya di mana laba Telkom berada di angka Rp 20,75 triliun pada 2022 silam.

Lahan di IKN Diserobot 'Orang', Ini Tanggapan Manajemen BCA

  Foto: Ilustrasi bank BCA. (REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan rencana pembangunan kantor PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) tertunda karena belum mendapatkan lahan yang sesuai. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan kantor BCA tetapi sudah diminati investor lain.

Bank swasta terbesar RI itu pun buka suara terkait hal ini. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyatakan pihaknya siap mengikuti arahan otorita.

"Menurut saya positif kok koordinasi dan komunikasinya. Sinyalnya juga positif, kita pasti mendukung, lah. Kita kan perbankan nasional juga, arah kebijakan pemerintah akan support," katanya di Kempsinski, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2024).

Baca:  Pasca Tepis Isu Akuisisi, Buana Finance Pinjam Duit Rp 500 M ke BCA

Adapun groundbreaking kelima IKN yang berlangsung 29 Februari hingga 1 Maret mencakup pembangunan empat bank, yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Kaltimtara. Sementara itu, groundbreaking keenam nanti untuk proyek pendidikan.

Hera menyampaikan bahwa BCA terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OIKN agar kantor BCA dapat dibangun di sana.

"Kita masih terus komunikasi, otorita juga mungkin bukan hanya BCA saja yang sedang dipelajari, dikaji. Kami sejauh ini komunikasi kira-kira seperti apa kemudian titiknya di mana masih terus kami komunikasi dan koordinasi, tapi teman-teman otorita berhati-hati juga ada banyak pihak yang mungkin juga diharapkan support untuk IKN," katanya.

Kronologi Korupsi Timah, Jerat Para Bos & Sita Rp33 M Duit Helena Lim

 Foto: PT Timah TBK (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan BUMN PT Timah Tbk. (TINS) terseret kasus korupsi setelah Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015 s/d 2022. Salah satunya adalah eks dirut PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah meningkatkan status lima orang saksi menjadi tersangka, yakni sebagai berikut:

a. SG alias AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c, HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN)

d. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk. tahun 2016 s/d 2021.

e. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk. tahun 2017 s/d 2018.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pasal yang disangkakan kepada kelima tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EMLdi Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," kata Ketut dalam siaran pers-nya, Jumat (16/2/2024).

Berikut Kronologinya Kasus Korupsi Timah

Tersangka HT alias ASN merupakan pengembangan penyidikan dari Tersangka sebelumnya yang sudah dilakukan penahanan yakni Tersangka TN alias AN dan Tersangka AA.

Kemudian mengenai Tersangka SG alias AW dan Tersangka MBG, kedua tersangka ini memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk.

Pada saat itu, Tersangka SG alias AW memerintahkan Tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh Tersangka MBG.

Bijih timah yang diproduksi oleh Tersangka MBG tersebut perolehannya berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. Kemudian, baik bijih maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk.

Untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, Tersangka MBG atas persetujuan Tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP).

Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019 s/d 2022 yaitu senilai Rp975.581.982.776. Sedangkan, total pembayaran bijih timah yakni senilai Rp1.729.090.391.448.

Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, dimana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh Tersangka MBG dan Tersangka SG alias AW.

Selain membentuk perusahaan boneka, Tersangka MBG atas persetujuan Tersangka SG alias AW juga mengakomodir penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Nantinya, mineral biji timah yang diperoleh dikirimkan ke smelter milik Tersangka SG alias AW.

Perbuatan para Tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT Asabri dan Duta Palma.

Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Crazy Rich PIK Terseret

Belakangan, Kejagung juga melakukan penggeledahan ke rumah crazy rich Jakarta Helena Lim. Penggeledahan dilakukan pada Rabu 6 Maret hingga Jumat 8 Maret 2024.

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menggeledah beberapa tempat yakni kantor PT QSE, PT SD, dan rumah tinggal Helena Lim di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, dari penggeledahan, pihaknya menyita barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait, serta uang tunai sebesar Rp10 miliar dan SG$ 2.000.000 atau setara Rp 23,4 miliar (asumsi kurs Rp 11.700/SG$) yang diduga kuat berhubungan atau merupakan hasil tindak kejahatan.

Artinya, secara total Kejagung menyita lebih dari Rp 33 miliar uang dalam dua mata uang berbeda.

"Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh Tim Penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan/keterangan para tersangka dan saksi mengenai aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal," ujar Ketut, dalam keterangan resmi, Sabtu, (9/3/2024).

Selanjutnya, Tim Penyidik akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti tersebut guna membuat terang suatu tindak pidana yang tengah dilakukan penyidikan.

Sejauh ini, penyidik sudah menjerat 14 tersangka dalam kasus korupsi Timah ini. Empat belas diantaranya termasuk mantan Dirut PT Timah, Riza Pahlevi, dan mantan Direktur Keuangan PT Timah, Emil Ermindra.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) selama 2015-2022.

Saham TINS Dipelototi Bursa

Saham emiten tambang timah itu tercatat bergerak melesat 46,28% dalam sepekan terakhir, dan berada di posisi Rp 885 per saham.

TINS juga sempat mencapai harga Rp 915 per saham pekan lalu. Dalam sebulan terakhir, TINS telah melesat 55,26%.

Sehubungan dengan terjadinya UMA atas kedua saham tersebut, BEI menyampaikan saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi keduanya.

"Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal," kata Bursa dalam keterangannya, dikutip Senin (18/3/2024).

Oleh karena itu para investor diharapkan untuk:

a. Memperhatikan jawaban Perusahaan Tercatat atas permintaan konfirmasi Bursa;

b. Mencermati kinerja Perusahaan Tercatat dan keterbukaan informasinya;

c. Mengkaji kembali rencana corporate action Perusahaan Tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS;

d. Mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Seluruh keterbukaan informasi terkait Emiten dipublikasikan melalui website Bursa (www.idx.co.id).

Modus dan Peran Bos TINS dalam Korupsi Timah

Terbaru, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 5 orang saksi dari perkara ini pada Jumat, (15/3/2024).

Sebelum itu, pada Kamis, (7/3/2024), Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (jampidsus) menetapkan 1 orang tersangka baru berinisial ALW.

ALW adalah Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 s/d 2020 PT Timah Tbk. Dengan tambahan satu orang tersangka tersebut, maka jumlah keseluruhan tersangka sampai saat ini yaitu 14 orang (termasuk tersangka dalam perkara Obstruction of Justice).

"Hingga saat ini, Tim Penyidik telah memeriksa total 139 orang saksi dalam perkara ini," ungkap Ketut.

Kejagung pun mengungkap peran ALW dalam perkara ini. Berikut penjelasannya:

Pada tahun 2018, Tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017 s/d 2018 bersama Tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Hal itu diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk;

Atas kondisi tersebut, Tersangka ALW bersama dengan Tersangka MRPT dan Tersangka EE yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu;

Guna melancarkan aksinya untuk mengakomodir penambangan ilegal tersebut, Tersangka ALW bersama dengan Tersangka MRPT dan Tersangka EE menyetujui untuk membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter.

Pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tersangka ALW tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang menjalani penahanan dalam penyidikan perkara lain yang tengah diproses oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

 

ETF Ethereum Gagal Disetujui Mei 2024? Kripto Kompak Ambruk

  Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar kripto mayoritas berada di zona merah hari ini (20/3/2024) akibat potensi ETF Ethereum untuk disetujui Mei 2024 semakin mengecil.

Merujuk dari CoinMarketCap pada Rabu (20/3/2024) pukul 05:36 WIB, pasar kripto turun berjamaah. Bitcoin melemah 6,61% ke US$63.008,83 dan secara mingguan berada di zona negatif 11,15%.

Ethereum berada di zona merah 7,97% dalam 24 jam terakhir dan dalam sepekan melemah 17,9% Solana anjlok 16,11% secara harian meskipun secara mingguan mengalami apresiasi 13,03%.

Begitu pula dengan Avalanche yang ambles 11,69% dalam 24 jam terakhir dan dalam tujuh hari terakhir turun 0,43%.

CoinDesk Market Index (CMI) yang merupakan indeks untuk mengukur kinerja tertimbang kapitalisasi pasar dari pasar aset digital turun 6,96% ke angka 2.601,13. Open interest terdepresiasi 5,2% di angka US$65,02 miliar.

Sedangkan fear & greed index yang dilansir dari coinmarketcap.com menunjukkan angka 83 yang menunjukkan bahwa pasar berada di fase sangat optimis dengan kondisi ekonomi dan industri kripto saat ini.

Dilansir dari coindesk.com, ETF Ethereum berpotensi disetujui Mei 2024 semakin kecil, menurut analis ETF Bloomberg. Hal ini ditengarai akibat kurangnya keterlibatan regulator AS dengan penerbit potensial mengenai produk tersebut.

"Kami sekarang yakin hal ini pada akhirnya akan ditolak pada tanggal 23 Mei untuk putaran ini," tulis analis ETF Bloomberg Intelligence James Seyffart dalam sebuah postingan di X pada hari Selasa.

Sebelumnya, Seyffart dan rekannya Eric Balchunas memberikan peluang 35% untuk disetujui pada bulan Mei.

Untuk diketahui, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) sebelumnya telah menunda keputusan mengenai dana yang diperdagangkan di bursa spot eter, namun harus mengambil keputusan paling lambat tanggal 23 Mei, karena ini adalah batas waktu terakhir bagi salah satu pemohon.

Saat ini terdapat tujuh issuers yang berharap dapat meluncurkan ETF Ethereum, yakni BlackRock, Fidelity, Invesco dengan Galaxy, Grayscale, VanEck, 21Shares dengan Ark, dan Hashdex.

Pesimisme Seyffart muncul karena ia melihat SEC tidak melihat bolak-balik terhadap penerbit ETF Ethereum. Hal ini berbanding terbalik dengan ETF bitcoin spot yang disetujui Januari 2024 sebab terdapat diskusi ekstensif.

CNBC INDONESIA RESEARCH