ASEAN Mempercanggih Armada, Bersiaga Hadapi Cina

BESTPROFIT - Laporan pemetaan dari Asia Maritime Transparency Initiative pada Agustus lalu menyebut tiga pangkalan militer Cina di Laut Cina Selatan kini siap digunakan. Tiga pangkalan itu berlokasi di Karang Subi, Mischief, dan Fiery Cross. Selain dibangun landasan terbang, helipad dan hanggar yang bisa menampung 72 pesawat tempur dan beberapa pembom yang lebih besar, Cina terlihat memasang sistem pertahanan udara HQ-9. 

Artinya, kini Cina jadi negara terkuat yang beroperasi di Laut Cina Selatan. Salah satu raksasa Asia itu dengan mudah mengirimkan misil jarak jauh, jet tempur, atau pengebom dalam hitungan menit ke negara yang bersengketa dengan mereka seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, atau Malaysia. 

Bagi pertahanan Indonesia di Natuna, yang hanya berjarak 600 kilometer, kehadiran pangkalan ini membuat otoritas pertahanan Indonesia hanya diberi waktu 15 menit untuk mempersiapkan kedatangan jet tempur Shengyang J-11. Jet ini terlihat oleh AMTI terparkir di Kepulauan Spratly pada Maret lalu. PT BESTPROFIT

Bukan tanpa alasan jika Cina semakin agresif di Laut Cina Selatan. Kawasan perairan ini memang strategis. Laut Cina Selatan adalah jalur perdagangan sentral ekspor-impor. Ditaksir nilai alur perdagangan di kawasan itu mencapai 5 triliun dolar AS per tahun. 

Selain itu, kawasan ini pun kaya ikan dan gas alam. Wajar jika Cina, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam berebut klaim di kawasan itu.

Saat konflik Laut Cina Selatan memanas, ada tren peningkatan kekuatan militer negara-negara ASEAN, khususnya di bidang matra laut dan udara. 

Data Stockholm International Peace Research Institute terbaru, yang dirilis April 2017, menyebut dari tahun 2007 hingga 2016, terjadi peningkatan belanja militer negara ASEAN hingga 47 persen. Dalam satu tahun, 2015-2016, kenaikannya bahkan hingga 5,7 persen. Tahun lalu, total belanja alat utama sistem senjata alias alutsista negara ASEAN mencapai 47 miliar dolar AS.

Angka ini lebih besar ketimbang kawasan seperti Amerika Selatan dan Eropa Timur yang notabene potensi konfliknya lebih besar: Amerika Selatan melawan kartel narkoba dan Eropa Timur terjebak konflik dengan Rusia. 

Dibedah lebih detil, kehadiran Cina di Laut Cina Selatan membuat anggaran negara ASEAN di sektor pertahanan angkatan laut meningkat selama 10 tahun terakhir. Laporan IHS Jane's Fighting Ships pada 2015 memaparkan kenaikan anggaran untuk sektor angkatan laut di ASEAN berkisar 150 persen dibanding 2008.

Armada Laut Negara ASEAN

Pengamat militer dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, Richard A. Bitzinger, menyimpulkan bahwa pertahanan kemaritiman di ASEAN telah bertransformasi dari pasukan sederhana yang berorientasi pada pertahanan pesisir (brown water) menjadi armada yang lebih modern (green water). BEST PROFIT

Armada modern ini mampu memproyeksikan senjata yang diperlukan untuk bisa berekspansi ribuan mil sampai perairan terluar dari perairan regional. Alat pertahanan pada level green water identik dengan jenis-jenis kapal korvet, fregat, atau yang lebih besar dari itu, termasuk kapal selam. 

Modernisasi ini, menurutnya, semakin gencar dilakukan oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan sejak 2008. 

Malaysia, misalnya, mendapatkan 2 kapal fregat F2000 dari Inggris dan 6 Gowind Class korvet dari Perancis. Begitu pula Singapura yang mendatangkan 6 kapal fregat kelas Formidable dengan desain Lafayette dari Perancis.

Sedangkan Vietnam, hingga 2016 lalu, sudah menambah 4 fregat Gepard tipe 3.9 buatan Rusia. Tahun ini Rusia membantu dalam memodernisasi sistem pertahanan misil angkatan laut di kapal korvet Moiniya dan Tarantul milik AL Vietnam. Saat ini Vietnam adalah negara dengan AL terkuat di ASEAN. Tahun ini pemesanan 6 kapal selam kelas Kilo dari Rusia sudah komplet beroperasi. 

Filipina juga termasuk negara yang paling agresif. Dalam lima tahun terakhir, Filipina mendatangkan belasan kapal fregat dan korvet dari Amerika Serikat, Italia, dan Jepang, meski semuanya armada bekas. 

Thailand pun mengantongi delapan korvet dan tujuh fregat, dan tengah mendekati Amerika Serikat guna menambah serta meningkatkan armada kerajaan Thai yang didominasi kapal-kapal lawas. 

Ben Moores, peneliti senior di IHS Janes, kepada CNBC mengatakan bahwa alutsista dari Amerika Serikat, khususnya terkait kemaritiman, sudah tidak lagi diminati oleh negara-negara ASEAN. 

Vietnam, misalnya, melakukan pengadaan hampir 72 persen senjata dari Rusia sejak 2010. Untuk Indonesia dan Malaysia, ujarnya, kontrak dengan AS hanya berkisar masing-masing 9,7 persen dan 3,3 persen dari total pembelian. 

Filipina, yang relatif dekat dengan AS dan menjadi negara paling terancam oleh eksistensi Cina di Laut Cina Selatan, hanya menyediakan slot 30 persen bagi industri militer AS. Untuk Singapura, persentase belanja militer dengan AS memang mencapai 40 persen. 

Tapi pembelian Singapura untuk menambah skuadron pesawat tempur F-15E, F-16E, dan helikopter Apache, bukan untuk menguatkan armada laut. Moores menilai pemasok alustsista seperti Perancis, Inggris, Spanyol, Korea Selatan, Jepang, dan Brasil lebih menarik ketimbang AS. 

Data Global Fire Power menunjukkan kekuatan TNI AL yang aktif saat ini adalah 7 frigat, 24 korvet, dan 4 kapal selam. Beberapa alutsista ini memang baru. Sebut saja KRI Martadinata, KRI Gusti Ngurah Rai, atau Kapal Selam Nagapasa. Tetapi sisanya, hampir 70 persen alutsista TNI saat ini berumur lebih dari seperempat abad. Modernisasi memang dilakukan, tapi relatif lambat. 

Memanfaatkan Kelemahan Cina dalam Pertahanan Kapal Selam

Kekhawatiran yang besar atas potensi konflik di Laut Cina Selatan bisa dilihat dari ekspansi besar-besaran dalam kekuatan kapal selam. Tren membeli kapal selam meningkat selama lima tahun terakhir. Padahal 15-20 tahun lalu banyak negara ASEAN tak punya armada kapal selam. 

Dalam satu dekade lampau, Vietnam, Malaysia, dan Singapura tak pernah memiliki kapal selam. Namun, situasinya kini berbeda. 

Pada 2010 Singapura membeli 6 kapal selam tipe RSS Archer dari Swedia. Pada 2014, dua merek baru jenis 218S didatangkan dari Jerman. Pada tahun yang sama, Malaysia menerima dua kapal selam dari Perancis tipe Scorpene. PT BEST PROFIT

Kabar mengejutkan datang dari Vietnam yang berhasil membeli 6 kapal selam kelas Kilo dari Rusia. Thailand, yang belum mengoperasikan kapal selam sejak 1950-an, berencana membeli tiga kapal kelas Yuan dari Cina.

Hal sama juga dilakukan Indonesia. Tahun ini TNI sudah mendatangkan satu kapal selam Chang Bogo-class. Pada 2018, akan 2 kapal selam tipe sama didatangkan ke Indonesia. Selain Chang Bogo-class, TNI juga berencana mendatangkan 12 kapal selam tipe Kilo dari Rusia.

Banyak dari kapal selam baru di ASEAN ini termasuk jenis paling modern. Dua kapal selam tipe-218SG milik Singapura yang dibeli dari Jerman, misalnya, dilengkapi sel bahan bakar untuk propulsi udara-independen (AIP). Artinya, kapal selam ini bisa terendam lebih lama ketimbang kapal selam diesel lain. 

Di lain sisi, mayoritas kapal selam terbaru di ASEAN dilengkapi sonar anechoic yang didesain modern untuk mengoptimalisasi peledakan torpedo. Kapal selam pun didesain punya kemampuan meluncurkan rudal jelajah antikapal serta dipakai untuk pengintaian, operasi pasukan khusus, atau mine laying. 

Felix Chang, peneliti dari The Foreign Policy Research Institute, menganalisis penggunaan kapal selam bakal lebih efektif mengamankan kawasan Laut Cina Selatan. Nilai lebih kapal selam adalah bergerak bak siluman dan mampu menyerang secara mengejutkan. 

“Perkembangan teknologi rudal kapal selam memungkinkan tembakannya bisa dengan mudah menenggelamkan kapal perang besar seperti kapal perusak,” tulis Chang. 

Menurutnya, penggunaan kapal patroli sangat tidak cocok untuk memantau perairan Laut Cina Selatan, apalagi jika harus berhadapan dengan angkatan laut Cina. Berpaling ke kapal selam sebagai platform untuk patroli sangatlah cocok, tulisnya. Selain bisa menembakkan torpedo, kapal selam mampu meluncurkan rudal jelajah antikapal. 

Menurut lembaga analisis Stratfor, kemampuan pertahanan antikapal selam Cina tertinggal jauh di belakang kompetensi tempur angkatan laut lain. Wajar jika beberapa angkatan laut di ASEAN melihat kapal selam sebagai cara mengakali kelemahan Cina tersebut. 

“Bagaimanapun Cina tidak memiliki kemampuan melawan kekuatan kapal selam, baik produksi AS maupun kekuatan pesaing terdekat seperti Jepang dan Korea Selatan,” tulis Stratfor. 

Cina tidak memiliki peralatan, pelatihan, dan pengetahuan kelembagaan yang efektif untuk lepas dari ancaman kapal selam. Sampai saat ini, Negeri Tirai Bambu ini masih mengandalkan kapal pemburu tipe 037 yang hanya dipersenjatai lambung sonar dan roket antikapal selam.

Kapal ini hanya efektif mengatasi kapal selam yang berenang di lautan dangkal atau di pesisir. Untuk menghadang kapal selam bertenaga nuklir yang cepat dan dalam, Cina bakal kerepotan.

Total Kekuatan Tempur Cina Mengalahkan Semua Negara ASEAN

Cina memang mampu memproduksi kapal selam berkarakter serangan dengan kekuatan konvensional lewat tipe Yuan, Song, dan Ming. Namun, ketidakpercayaan mereka terhadap produk sendiri terlihat dari keputusan Beijing yang membeli kapal selam tipe Kilo dari Rusia.

Meski begitu, kelemahan Cina dalam teknologi kapal selam tetap bisa dibentengi kekuatan armada tempur lain, sehingga tak mudah takluk di Laut Cina Selatan. Kekuatan tempur Cina mampu menghadang total armada pengadaan kapal selam yang dibeli oleh negara-negara ASEAN. Sejak 2009, Cina menambah 14 kapal selam baru dan 21 kapal surface combatant. 

Total kekuatan tempur angkatan laut Cina saat ini mencapai satu kapal induk, 51 kapal fregat, 35 kapal perusak, 35 kapal korvet, dan 68 kapal selam. Titambah dengan ketangguhan angkatan udaranya dengan 1.271 pesawat tempur dan 1.385 pesawat pengebom. 

Data kepemilikan armada militer Cina menunjukkan keunggulan yang terang-benderang dibandingkan negara-negara di ASEAN. Guna menghadang penguasa baru di Laut Cina Selatan, ASEAN perlu bersatu. Himpunan ASEAN yang hanya konfederasi longgar, bukan proto-aliansi seperti NATO, perlu dinegosiasikan ulang. 

Bagaimanapun, aliansi kuat bakal meningkatkan posisi tawar dalam perundingan multilateral. Diplomasi di antara kawasan Asia Tenggara dan kerjasama militer jauh lebih menguntungkan ketimbang cekcok sendiri antar-negara yang (konon) serumpun. 

Sumber: tirto.id

Jokowi Tunjuk Lawan Politiknya Sengaja Ciptakan Isu Daya Beli Menurun

PT BESTPROFIT - Presiden Joko Widodo menuding isu soal turunnya daya beli masyarakat sengaja diciptakan oleh lawan politik untuk menghambat elektabilitasnya di pemilu presiden 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017) sore.

"Isunya hanya daya beli turun. Saya liatin siapa yang ngomong, (orang) politik oh enggak apa-apa," kata Jokowi tawa para anggota Kadin yang hadir. BEST PROFIT

"Kalau pengusaha murni saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blakblakan saja," tambah Jokowi.

Jokowi kemudian memaparkan sejumlah data yang membuktikan bahwa daya beli masyarakat tidak menurun. Menurut Jokowi, yang terjadi adalah peralihan pembelian dari offline ke online.

BESTPROFIT "Kalau ada toko tutup ya karena ini. Salahnya enggak ikuti jaman," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, salah satu yang membuktikan argumennya ini adalah jasa kurir yang naik sebesar 130 persen sampai akhir September ini.

"Angka ini didapat dari mana? Ya kita cek. JNE cek, kantor pos cek. Saya kan juga orang lapangan," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin. PT BEST PROFIT 

Jokowi mengatakan, apabila pengecekan hanya dilakukan di situs belanja online besar, maka hasilnya tidak akan muncul. Sebab, banyak juga masyarakat yang mengandalkan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook.

"Lacaknya dari mana? Ya Jasa kurir," ujar Jokowi.

Sumber: kompas.com

MA Tegaskan Tak Bisa Intervensi Putusan Hakim Kasus Novanto

BEST PROFIT - Mahkamah Agung menegaskan putusan praperadilan kasus Setya Novantomerupakan tanggung jawab mutlak hakim pemutus perkara tersebut.

BESTPROFIT "Baik ketua pengadilan tingkat banding maupun pimpinan Mahkamah Agung sama sekali tidak boleh intervensi," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, dikutip dari Antara, Selasa (3/10/2017).

Hal itu disampaikan Abdullah menanggapi kontroversi putusan praperadilan yang diajukan Setya Novanto atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Abdullah juga menegaskan, bagaimanapun putusan hakim atau majelis hakim menjadi tanggung jawab mutlak yang bersangkutan dan tidak ada hubungan dengan ketua pengadilan yang bersangkutan, atau ketua pengadilan tingkat banding maupun Pimpinan MA. PT BESTPROFIT

"Mahkamah Agung menghormati apa yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan atas praperadilan Setya Novanto," kata Abdullah.

Lebih lanjut, Abdullah mengatakan, bahwa ketua pengadilan telah melakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran etika hakim.

Kendati demikian dalam porsi pengawasan, MA tidak bisa masuk ke dalam substansi perkara, karena setiap hakim memiliki independensi yang harus dihormati termasuk oleh MA sendiri.

"Namun jika memang terindikasi ada pelanggaran etika, maka hakim yang bersangkutan akan diperiksa terkait dengan indikasi pelanggarannya," tegas Abdullah.

Gugatan praperadilan Setya Novanto dikabulkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, pada 29 September lalu. Dengan begitu, penetapan ketua DPR itu sebagai tersangka oleh KPK sudah gugur. PT BEST PROFIT 

Cepi berkesimpulan, penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan SOP KPK.

Pihak KPK sendiri saat ini tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan lagi surat perintah penyidikan (sprindik) bagi Setya Novanto.

Sumber: suara.com

Peneliti Sebut Putusan Praperadilan Novanto Cacat Hukum

BESTPROFIT - Peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Wiwin Suwandi menyatakan bahwa pertimbangan Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam putusan praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto cacat hukum.

Wiwin melalui keterangan tertulisnya, menyatakan hakim dalam pertimbangannya menilai alat bukti penetapan Setya Novanto sebagai tersangka diambil dari pengembangan kasus Irman dan Sugiharto. 

PT BESTPROFIT "Pertama, hakim lupa bahwa kasus Irman dan Sugiharto serta Setya Novanto merupakan satu kesatuan perkara korupsi e-KTP sehingga memiliki benang merah atau keterkaitan satu sama lain," kata Wiwin melalui keterangan tertulisnya.

Menurut dia, penggunaan alat bukti terkait Setya Novanto terhadap tersangka lain dalam satu perkara yang sama adalah hal yang lazim.

"Yang bermasalah kalau alat bukti tersebut diambil dari kasus lain yang tidak memiliki benang merah dalam kasus aquo," kata Wiwin.

Selanjutnya, dia menuturkan, penetapan tersangka dalam proses penyidikan bukan soal jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan penetapan tersangka, tetapi kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Ketika KPK menilai alat bukti sudah cukup dalam menaikan status Setya Novanto sebagai tersangka, berarti KPK berpegang pada alat bukti.

Oleh karena itu, kata dia, masalah jarak waktu itu tidak menjadi persoalan karena prosedur penyelidikan dan penyidikannnya sudah dipenuhi termasuk menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). BEST PROFIT

Sebelumnya, Hakim Tunggal Cepi Iskandar yang mengadili perkara praperadilan Setya Novanto menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh KPK merupakan hasil penyidikan dan penyelidikan dalam perkara lain.

"Menimbang bahwa setelah diperiksa alat bukti yang diperoleh termohon seluruhnya hasil pengembangan dari perkara orang lain, yaitu Irman dan Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong," kata Cepi saat membacakan putusan praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh termohon dengan memeriksa sejumlah saksi, membuka dokumen, dan setelah dipelajari seluruh bukti yang diperoleh pemohon sesungguhnya bukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 sebelum dan sesaat pemohon ditetapkan sebagai tersangka," kata Cepi.

Artinya, kata Cepi, ketika pemohon ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penyidikan dalam perkara aquo, belum memeriksa calon tersangka, saksi-saksi serta alat-alat bukti. PT BEST PROFIT 

"Karena secara logika hukum, termohon harus mempunyai waktu dan dalam waktu yang singkat Sprindik 17 Juli 2017 untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh termohon," katanya.

Sumber: Suara.com

Zulkifli Hasan: Masa Kita Bertengkar Gara-gara Nobar G30S PKI

PT BESTPROFIT -  Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menegaskan instruksi nonton bareng film G30S/PKI yang dilontarkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di satuan-satuan TNI tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Masa kita bertengkar gara-gara nobar film G30S/PKI," kata Zulkifli Hasan usai membuka Pelatihan bagi Pelatih Empat Pilar Kebangsaan, di Banda Aceh, Kamis (28/9/2017) malam.

Nobar film G30S/PKI dinilai penting untuk pembelajaran bagi masyarakat dan generasi muda bangsa bahwa Indonesia pernah mengalami sejarah yang kelam. BEST PROFIT

"Kalau ada yang mau nonton silakan. Yang tidak mau nonton juga silakan. Jangan diributkan," kata Zulikifli.

Menurut dia, ada hal yang lebih penting untuk diributkan, yakni prestasi olahraga Indonesia yang memburuk saat mengikuti SEA Games di Kuala Lumpur, Malaysia. 

BESTPROFIT "Indonesia hanya mampu diposisi kelima. Tapi, tidak ada yang ribut tuh," katanya.

Dalam kunjungannya ke Banda Aceh, Zulkifli mengingatkan kepada para mahasiswa di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan para ulama Aceh bahwa paham komunis tidak mungkin lahir kembali di Indonesia.

"Indonesia merupakan bangsa yang ber-Tuhan dan menolak paham anti-Tuhan. Jelas Indonesia menolak komunis, seperti yang tertuang dalam sila pertama Pancasila," katanya.

Oleh karena itu, Ketua umum PAN itu mengimbau kepada masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup untuk mempersatukan seluruh Bangsa Indonesia. PT BEST PROFIT

"Kalau Pancasila jadi kebutuhan sehari-hari, maka Pancasila akan mempersatukan. Pancasila bukan senjata mengkotak-kotakan. Tapi Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa," katanya.

Sumber: Suara.com

Dua Jemaah Haji Indonesia Tertinggal di Madinah

BEST PROFIT - Dua orang jamaah haji asal Sulawesi Tenggara (Sultra) masih tertinggal di Madinah Arab Saudi karena dalam perawatan akibat sakit yang dialami.

Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sultra, Wa Masi, mengatakan dua jamaah hari tersebut adalah Siti Nurbaya dari Kota Baubau dan Laode Haruna dari Kabupaten Buton. BESTPROFIT

"Dua jamaah ini tergabung dalam kloter 22 UPG yang seharusnya tiba hari ini bersama rekannya yang lain," katanya di Makassar, Rabu (27/9/2017) seperti dilaporkan Antara.

Menurut Wa Masi, kondisi kedua jamaah tersebut sudah semakin membaik sehingga akan diusahakan bisa menyusul ke tanah air. Rencananya mereka bergabung dengan salah kelompok terbang (kloter) Ujung Pandang yang akan kembali ke Indonesia. PT BESTPROFIT

"Semoga dua jamaah ini bisa secepatnya kembali ke tanah air kalau kesehatan sudah pulih atau sudah mendapakan rekomendasi dari medis untuk dipulangkan," katanya.

Hingga saat ini, seluruh jamaah haji Sultra yang tergabung dalam lima kelompok terbang sudah kembali ke tanah air, minus dua orang tersebut.

PT BEST PROFIT "Jumlah jamaah yang berangkat tanah suci ada 2.022 orang, tetapi ada empat orang yang meninggal sehingga yang kembali hanya 2.018 orang termasuk yang dua orang masih di Madinah," ujarnya.

Sumber: suara.com

Miryam Jalani Pemeriksaan Lagi Hari Ini

BESTPROFIT - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kembali memanggil terdakwa kasus korupsi pengadaan e-KTP Miryam S Haryani, Rabu (27/9/2017). Miryam akan diperiksa sebagai saksi terkait laporan yang dibuat Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman.

"Rencananya, sesuai dengan apa yang Bu Miryam sampaikan hari Rabu (ini), dia mau hadir," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi.

Menurut Argo, agenda hari ini masih merupakan pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Aris sebagaimana pemberitaan yang dimuat salah satu media online. PT BESTPROFIT

Aris merasa dituduh menerima uang Rp2 miliar untuk mengamankan kasus korupsi e-KTP yang ditangani KPK.

"Bu Miryam memang kemarin pernah diperiksa berkaitan dengan pernyataannya bahwa pak Aris Budiman nerima Rp2 M, kemarin sudah kami panggil dan periksa," kata Argo.

Sebelumnya, Miryam dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik perihal rekaman video pemeriksaan dirinya yang pernah diputar jaksa penuntut umum pada KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

BEST PROFIT "Ada sekitar 20 (pertanyaan), lebih ke konten berita sesuai fakta persidangan yang terjadi waktu sidang ibu Miryam, terkait ada pembicaraan di dalam rekaman tersebut yang menyebutkan nama seseorang dan di media itu mengutipnya," kata pengacara Miryam, Aga Khan usai mendampingi pemeriksaan kliennya di Polda Metro Jaya, Rabu (20/9/2017) malam.

Miryam, kata dia, tak mengaku soal penyebutan nama Aris dalam rekaman video tersebut. Bahkan, menurutnya Miryam sampai heran dengan hal tersebut.

"Klien saya tidak ada penyebutan hal itu (Aris Budiman), itu satu hal yang membingungkan bagi kami," ungkapnya. PT BEST PROFIT

Aga malah mencurigai jika rekaman video pemeriksaan Miryam yang diputar di persidangan kasus korupsi pengadaan e-KTP tidak utuh. Pasalnya, Miryam tak pernah sama sekali menyebut nama Aris.

"Iya (Miryam tak mengaku) dan kita lihat itu memang ada semacam beberapa editan ya," tandasnya.

Sumber: suara.com