Bos BRI (BBRI) Blak-Blakan Soal Dividen 5 Tahun ke Depan

 

Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) optimis bisa tetap membagikan dividen dengan rasio 'jumbo' selama lima tahun ke depan, tak berpengaruh pada berapa pun laba yang dihasilkan.

Direktur Utama BRI Sunarso memastikan permodalannya cukup, mengingat saat ini pihaknya mencatat capaian Capital Adequency Ratio (CAR) yang mencapai 25%. Sehingga perseroan tidak perlu menumpuk laba.

"Saya yakin hingga 5 tahun ke depan, berapapun laba BRI layak untuk dibagikan sebagai dividen. Tinggal menunggu persetujuan otoritas kapan hal tersebut bisa dilakukan, karena kita tidak membutuhkan tambahan modal lagi," jelas Sunarso, dalam Public Expose Live secarar virtual, Kamis, (29/8/2024).

Lebih jauh, bank pelat merah ini memastikan bahwa dividend pay out rasio yang akan dikeluarkan selama lima tahun ke depan tetap akan tinggi.

Penguatan modal BRI ini tak bisa dipisahkan dari pembentukan Holding Ultra Mikro yang melibatkan tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2021 lalu. BRI menjadi holding dari PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Saat itu, BRI mendapat imbreng saham pemerintah atas Pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara. Berkat aksi ini, BRI mendapatkan tambahan modal baru sebesar Rp41 triliun.

Hal ini membawa CAR BRI menguat mencapai 25% di semester 1-2024. Padahal, Sunarso menilai bahwa syarat CAR yang dibutuhkan untuk menakar risiko hanya sebesar 17,5%.

"CAR kita mencapai 25%, sedangkan untuk menakar risiko, CAR itu paling butuhnya 17,5%, jadi kita masih punya ruang untuk pertumbuhan modal," jelasnya.

Pihaknya pun mendorong pembayaran dividen secara interim dari pada pembayaran sekaligus. Meski demikian, keputusan dividen interim serta besarannya mesti melalui persetujuan dari otoritas terkait lebih dahulu. .

Sebelumnya, Bank BRI membagikan 80% dari laba bersih tahun buku 2023 atau Rp 48,1 triliun sebagai dividen. Nilai tersebut setara dengan Rp 319 per lembar saham.

Besarnya dividend payout ratio (DPR) Bank BRI juga didukung oleh kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 27%. Jumlah tersebut melampaui ketentuan Basel III yang mensyaratkan minimal CAR perbankan sebesar 17,5%. Sehingga modal Bank BRI lebih dari cukup, berapapun laba bersih Bank BRI, tidak menjadi masalah jika laba tersebut dibagikan dalam bentuk dividen.

Bank BRI berhasil menjadi nomor satu dari sepuluh Top Bank Indonesia yang membagikan dividen dengan dividend payout ratio (DPR) paling tinggi pada tahun 2023.

SEC Tuntut 2 Bersaudara Gegara Dugaan Ponzi, Pasar Kripto Ambruk

 

Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar kripto mengalami pelemahan pada hari ini, Rabu (28/8/2024) setelah dugaan skema Ponzi kripto senilai US$60 juta atau sekitar Rp930 miliar.

Merujuk dari CoinMarketCap pada Rabu (28/8/2024) pukul 05:42 WIB, pasar kripto bergerak melemah. Bitcoin anjlok 5,89% ke US$59.264,22 dan secara mingguan berada di zona merah 0,13%.

Ethereum ambles 8,85% dalam 24 jam terakhir dan dalam sepekan melemah 5,28%. XRP mengalami depresiasi 4,02% secara harian dan dalam sepekan tergelincir 5,3%.

Begitu pula dengan Dogecoin yang menurun 6,66% dalam 24 jam terakhir dan dalam tujuh hari terakhir terpuruk 5,03%.

CoinDesk Market Index (CMI) yang merupakan indeks untuk mengukur kinerja tertimbang kapitalisasi pasar dari pasar aset digital turun 6,34% ke angka 2.199,37 Open interest terdepresiasi 8,14% di angka US$54,24 miliar.

Sedangkan fear & greed index yang dilansir dari coinmarketcap.com menunjukkan angka 54 yang menunjukkan bahwa pasar berada di fase netral dengan kondisi ekonomi dan industri kripto saat ini.

Dikutip dari Cointelegraph, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah menuntut dua bersaudara yang diduga menjalankan skema Ponzi kripto senilai US$60 juta dengan fitur bot perdagangan kripto yang tidak pernah ada.

Dalam gugatan yang diajukan pada 26 Agustus di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Georgia, Atlanta, SEC mengklaim Jonathan Adam dan saudaranya, Tanner Adam, telah menarik lebih dari 80 orang dengan mengklaim mengoperasikan bot kripto yang dapat memberikan pengembalian 13,5% per bulan kepada investor.

SEC menuduh bahwa dari Januari 2023 hingga Juni 2024, para saudara tersebut memberitahu investor bahwa bot mereka dapat mengidentifikasi peluang arbitrase perdagangan di platform kripto dan dapat membeli serta menjual aset secara bersamaan untuk memanfaatkan perbedaan harga kecil di berbagai pasar.

Dana investor dijanjikan akan masuk ke dalam kolam pinjaman untuk mendanai pinjaman kilat dan menyelesaikan perdagangan, dengan aset dipinjam dan dikembalikan dalam transaksi blockchain yang sama.

Justin Jeffries, direktur asosiasi penegakan hukum di Kantor Wilayah Atlanta SEC, mengatakan bahwa skema perdagangan ini sepenuhnya penipuan dan bot tersebut tidak ada.

Sentimen negatif ini memberikan dampak signifikan terhadap pasar kripto yang terjadi saat ini.

CNBC INDONESIA RESEARCH

Mantan Bos BEI Minta Bursa Ungkap Nama Emiten Terlibat Kasus Suap IPO

 

Foto: Pengunjung melintas di depan layar pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, (5/8/2024). Koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau sudah mencapai 4% pada perdagangan sesi II. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Zein Mahmud mengatakan bahwa nama emiten yang terlibat kasus suap intial public offering (IPO) perlu diungkap. 

"Bursa Efek Indonesia (BEI) memecat lima pegawainya karena terbukti meminta uang dan memeras calon emiten yang akan mencatatkan sahamnya di bursa. Saya membaca berita itu. Saya juga membaca rilis yang disebar oleh Sekretaris Perusahaan BEI," ujarnya melalui keterangan resminya, dikutip Selasa (27/8/2024).

Meskipun Hasan mengapresiasi langkah manajemen, namun pemecatan saja tidak cukup. Transparansi perlu dilakukan karena menyangkut kualitas pasar modal.

"Disiplin adalah satu hal. Transparansi adalah hal lain. Penegakan hukum adalah hal lain lagi. Disiplin pegawai urusan internal BEI. Transparansi adalah persoalan kualitas suatu bursa. Persoalan seluruh investor. Penegakan hukum adalah etalase peradaban sebuah bangsa," jelasnya.

"Yang memeras, menerima sogok dan yang nyogok sama-sama busuk. Mau membersihkan bau busuk dari pasar modal? Keduanya harus dibersihkan. Transparansi itu itikad kejujuran," ungkapnya.

Menurutnya, transparansi merupakan indikator kejujuran, sehingga BEI harus mengumumkan nama-nama emiten yang menyuap serta besaran nilainya.

"Uang sogok itu dibebankan sebagai biaya emisi atau biaya operasi yang mengurangi laba perusahaan? Tata kelola ditentukan oleh kualitas integritas pengelola. Sogok menyogok bagian memperlihatkan dengan jelas kualitas integritas kita!!," sebutnya.

Sementara, terkait penegakan hukum, lanjutnya, bentuk pemerasan adalah pidana. Begitu pula perilaku mengelabui publik. Termasuk menyembunyikan fakta yang penting dan relevan di pasar modal.

"Salah satu tujuan penegakan hukum adalah perlindungan investor. Hampir satu dekade saya mendengar kumandang OJK tentang perlindungan dana investor. Tidak layak kah dana dana sogok itu disita dan digunakan untuk mengganti sebagia kerugian investor yang menjadi korban tipu menipu di bursa efek," pungkasnya.

Terbaru, Segini Biaya Admin Bulanan BCA, BRI, BNI dan Mandiri

 

Foto: Ilustrasi Bank Mandiri (File Photo CNBC Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank menjadi tempat yang aman untuk menyimpan dana. Namun, menyimpan dana di bank tentu ada biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah melalui rekeningnya. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah sebab bank memerlukan biaya untuk menutupi biaya operasional mereka dalam menyediakan berbagai layanan kepada nasabah.

Biaya ini mencakup biaya pengelolaan akun, pemrosesan transaksi, keamanan, dan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menjalankan operasi mereka. Biaya administrasi juga digunakan untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi bank.

Adapun biaya administrasi di bank adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah sebagai kompensasi atas berbagai layanan administratif yang disediakan oleh bank. Ini mencakup berbagai jenis biaya yang terkait dengan pengelolaan akun, pemrosesan transaksi, dan administrasi umum.

Baca: Wow! Transaksi Digital RI Bakal Meningkat 1.470% pada 2030

Pembebanan biaya administrasi ini memungkinkan bank untuk tetap beroperasi dan menyediakan layanan kepada nasabah mereka. Adapun nominalnya bisa beragam, mulai dari nol rupiah hingga belasan rupiah.

Berikut daftar Biaya administrasi tiap bank dirangkum dari berbagai sumber:

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA)

BCA menerapkan biaya administrasi berbeda untuk produk Tahapan BCA dan kartu GPN Blue Paspor. Untuk Tahapan BCA, biaya adminnya sebesar Rp 15 ribu untuk Blue Paspor, Rp 17 ribu untuk Gold Paspor, dan penalty ditetapkan Rp 5 ribu.

Sementara itu, untuk kartu GPN, Blue Paspor dikenai biaya Rp 14 ribu, Gold Paspor Rp 16 ribu, dan ada denda Rp 5 ribu juga. Platinum Paspor memiliki biaya Rp 20 ribu.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)

Baca: Pemangkasan Suku Bunga Makin Dekat, Rupiah Bisa Makin Kuat!

Bank Mandiri mengenakan biaya admin sebesar Rp 12.500 per bulan untuk tabungan Rupiah, dengan saldo minimum Rp 100 ribu. Jika saldo minimum tidak terpenuhi atau rekening menjadi pasif, maka akan ada biaya tambahan Rp 5 ribu.

Biaya penutupan rekening adalah Rp 50 ribu. Namun, Bank Mandiri juga memiliki produk TabunganKu yang tidak dikenai biaya administrasi.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

BNI menerapkan biaya pengelolaan rekening bulanan sebesar Rp11 ribu, dengan saldo minimum Rp150 ribu. Ada denda Rp5 ribu jika saldo jatuh di bawah minimum, dan biaya penutupan rekening sebesar Rp10 ribu.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)

BRI memiliki biaya administrasi bulanan sebesar Rp 12.000 untuk tabungan BritAma. Biaya tambahan sebesar Rp 6.500 dikenakan untuk kartu, dengan saldo minimum Rp 50 ribu.

Biaya penutupan rekening juga sebesar Rp 50 ribu. Produk tabungan BritAma BRI didukung oleh fasilitas e-banking dan sistem real-time online untuk kemudahan transaksi nasabah.