Monday, January 6, 2025

Pertama dalam 4 Tahun, Pajak RI Shortfall Rp 56 Triliun

 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Konferensi Pers APBN 2024. (Tangkapan Layar Youtube  Ministry of Finance Republic of Indonesia)
Foto: Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Konferensi Pers APBN 2024. (Tangkapan Layar Youtube Ministry of Finance Republic of Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pendapatan negara tumbuh tipis tahun ini, sebesar 2,1%. Pendapatan mencapai Rp 2.842,5 triliun pada akhir 2024, lebih tinggi dari Rp 2.783,9 triliun pada 2023.

Menteri Keungan Sri Mulyani mengungkapkan pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Lapsem (outlook) 2024 sebesar Rp 2.802,5 triliun. Sayangnya, target penerimaan pajak tumbuh melambat pada 2024.

Penerimaan pajak hanya mencapai 97,2% dari target di dalam UU APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun. Dengan demikian, terdapat kekurangan setoran pajak hingga Rp 56,5 triliun dari target dalam UU APBN 2024. Ini adalah shortfall pertama dalam 4 tahun APBN. 

"Penerimaan negara masih tetap di Rp2.802 triliun tapi penerimaan pajak kita terkoreksi ke bawah Rp 1.932,4 triliun di bawah target APBN awal yang Rp 1.988 triliun," ujar Sri Mulyani.

Defisit APBN 2024. (Dok. Kemenkeu)Foto: Defisit APBN 2024. (Dok. Kemenkeu)
Defisit APBN 2024. (Dok. Kemenkeu)

Kendati berada di bawah target UU APBN 2024, tetapi realisasi ini melebihi capaian dalam Lapsem atau outlook 2024 Rp 1.921,9 triliun. 

Lebih lanjut, penerimaan bea dan cukai juga tidak mencapai target. Pada 2024, penerimaan bea dan cukai Rp 300,2 triliun, lebih rendah dari UU APBN 2024 sebesar Rp 321 triliun. Namun, catatan di akhir 2024 ini lebih tinggi dari lapsem 2024, sebesar Rp 296,5 triliun.

Adapun, PNBP sepanjang 2024 tumbuh 5,4% menjadi Rp 549,1 triliun atau melampaui target di UU APBN 2024 dan Lapsem 2024, masing-masing sebesar Rp 492 triliun dan Rp 549,1 triliun.

"Jadi ini 3 pendapatan negara kita dalam situasi yang begitu rentan tidak pasti tekanan bertubi-tubi masih terjaga sehingga pendapatan negara Rp 2842,5 triliun masih tumbuh dari 2023," kata Sri Mulyani.

Friday, January 3, 2025

60 Pabrik Tekstil RI Sudah Kolaps-PHK 250 Ribu, Ini Nama Perusahaannya

 

Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan membuka data terkait dengan jumlah pabrik tekstil yang kolaps mencapai 60 pabrik dengan jumlah PHK sekitar 250 ribu orang. Ini terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.

Pria yang akrab disapa Noel tersebut mengungkapkan data tersebut dia dapatkan dari Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI), Redma Gita Wirawasta. Penyebab kolapsnya 60 pabrik tekstil tersebut karena impor ilegal (penyelundupan) yang memperparah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

"Menurut APSyFI, dalam dua tahun terakhir 60 pabrik terancam oleh impor illegal, sehingga terjadi 250 ribu Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (PHK). Saya bertanya, apakah data APSyFI benar? Kalau benar, maka instansi terkait hendaknya mengambil langkah konkret," katanya dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (3/1/2025).

Noel mengutip keluhan APSyFI: impor illegal bukan hanya melemahkan TPT, tetapi juga industri petrokimia bahan baku utama tekstil, yaitu Purified Terephtalic Acid (PTA). Menurut (APSyFI), kondisi ini memicu memasuki de-industrialisasi.

Dia mengingatkan dampak PHK tidak sesederhana yang tampak di permukaan. Satu buruh kena PHK, dampak langsung bisa menimpa 4 orang (ditambah istri dan 2 anak), kemudian dampak terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM sebagai penyedia jasa mulai dari pedagang di pasar, warung, penjual bensin eceran hingga rumah kontrakan, akan kena dampak.

Noel berharap, Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, yang dibentuk Menko Polkam Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hendaknya berhasil mencegah penyelundupan supaya PHK industri TPT bisa dikurangi.

"Bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjadi pemangku kepentingan (stake holder) tenaga kerja nasional, tetapi semua instansi pemerintah. Sayangnya, sering kali Kemnaker hanya sebagai hilir, tukang cuci piring," tandasnya.

Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Foto: Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Berikut Data Perusahaan yang Tutup, PHK, dan Merumahkan Tenaga Kerja dari APSyFI:

  1. PT Adetex (500 tenaga kerja dirumahkan)
  2. Agungtex Gruoup (2.000 tenaga kerja dirumahkan)
  3. PT Alenatex (tutup - PHK 700 tenaga kerja)
  4. PT Apac Inti Corpora (pengurangan tenaga kerja)
  5. PT Argo Pantes Bekasi (tutup - berhenti produksi)
  6. PT Asia Citra Pratama (tutup - berhenti produksi)
  7. PT Asia Pacific Fiber Kaliwungu (pengurangan tenaga kerja)
  8. PT Asia Pacific Fiber Karawang (PHK 2.500 tenaga kerja)
  9. PT Bitratex (pengurangan tenaga kerja)
  10. PT Centex - Spinning Mills (tutup - berhenti produksi)
  11. PT Chingluh (PHK 2.000 tenaga kerja)
  12. PT Damatex ( tutup - berhenti produksi)
  13. PT Delta Merlin Tekstil I - Duniatex Group (PHK 660 tenaga kerja)
  14. PT Delta Merlin Tekstil II - Duniatex Group (PHK 924 tenaga kerja)
  15. PT Djoni Texindo (tutup - berhenti produksi)
  16. PT Dupantex (tutup - berhenti produksi)
  17. PT Efendi Textindo (tutup - berhenti produksi)
  18. PT Fotexco Busana Internasional (tutup - berhenti produksi)
  19. PT Grand Best (PHK 300 tenaga kerja)
  20. PT Grand Pintalan (tutup - berhenti produksi)
  21. PT Grandtex (tutup - berhenti produksi)
  22. PT Gunatex (tutup - berhenti produksi)
  23. PT HS Aparel (tutup)
  24. PT Indachi Prima (pengurangan tenaga kerja)
  25. PT Jelita (tutup - berhenti produksi)
  26. PT Kabana (PHK 1.200 tenaga kerja)
  27. PT Kaha Apollo Utama (tutup - berhenti produksi)
  28. PT Kahatex (pengurangan tenaga kerja)
  29. PT Kintong (tutup - berhenti produksi)
  30. Kusuma Group : PT Pamor, PT Kusuma Putra, PT Kusuma Hadi (tutup - PHK 1.500 tenaga kerja)
  31. PT Lawe Adyaprima Spinning Mills (tutup - berhenti produksi)
  32. PT Lojitex (tutup - berhenti produksi)
  33. PT Lucky Tekstil (PHK 100 tenaga kerja)
  34. PT Mafahtex Tirto (tutup - berhenti produksi)
  35. PT Miki Moto (tutup - berhenti produksi)
  36. PT Mulia Cemerlang Abadi (tutup - berhenti produksi)
  37. PT Mulia Spindo Mills (tutup - berhenti produksi)
  38. PT Nikomas (bertahap ribuan pekerja)
  39. PT Ocean Asia Industry (tutup - PHK 314 tenaga kerja)
  40. PT Panca Sindo (tutup - berhenti produksi)
  41. PT Pismatex (pailit - PHK 1.700 tenaga kerja)
  42. PT Polyfin Canggih (pengurangan tenaga kerja)
  43. PT Pulaumas Tekstil (PHK 460 tenaga kerja)
  44. PT Rayon Utama Makmur (tutup)
  45. PT Ricky Putra Globalindo, Tbk. (tutup - berhenti produksi)
  46. PT Sai Aparel (relokasi sebagian)
  47. PT Saritex (tutup - berhenti produksi_
  48. PT Sembung Tex (tutup - berhenti produksi)
  49. PT Sinar Panca Jaya (pengurangan tenaga kerja)
  50. PT South Pacific Viscose (pengurangan tenaga kerja)
  51. Sritex Group (2.500 tenaga kerja dirumahkan)
  52. PT Starpia (tutup)
  53. PT Sulindafin (tutup-berhenti produksi)
  54. PT Sulindamills (tutup-berhenti produksi)
  55. PT Tifico Fiber Industries (pengurangan tenaga kerja)
  56. PT Tuntex (tutup - PHK 1.163 tenaga kerja)
  57. PT Wiska Sumedang (tutup - PHK 700 tenaga kerja)
  58. PT Primissima (tutup - berhenti produksi)
  59. PT Sritex (pailit)
  60. PT Asia Pasific Fibers Karawang (berhenti beroperasi)

Thursday, January 2, 2025

RATU Mau IPO, di Baliknya Ada Menantu Megawati hingga Arsjad Rasjid

 

Ilustrasi Bursa Efek Indonesia (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Foto: Ilustrasi Bursa Efek Indonesia (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk pertama kalinya (IPO) pada 8 Januari 2024. Masa penawaran umum dimulai pada hari ini 2 Januari 2024 hingga 6 Januari 2024. 

RATU mematok hargaIPO Rp1.150 dan menawarkan sebanyak 543.010.800 lembar saham, yang setara dengan 20% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 190.053.800 lembar saham adalah saham baru yang diterbitkan oleh RATU, mewakili 7% dari total modal yang ditempatkan. Sisanya, yaitu 352.957.000 lembar saham, merupakan saham divestasi milik RAJA, yang setara dengan 13% dari total modal yang ditempatkan.

Perusahaan akan memanfaatkan dana yang diperoleh dari IPO untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Setelah dikurangi biaya emisi saham baru, dana ini akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja anak usaha, perusahaan asosiasi, dan perusahaan induk.

Adapun Raharja Energi Cepu, sebelumnya dikenal sebagai PT Syabas Usaha Migas dan PT DSME ENR Cepu yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 2006. Saat ini, perseroan fokus sebagai perusahaan holding dengan aktivitas utama pengelolaan investasi di sektor minyak dan gas bumi.

Mengutip prospektus, Kamis (2/1/2024), RATU dimiliki oleh Rukun Raharja Tbk (RAJA) dengan kepemilikan 99,99%. Sebanyak 0,004% saham digenggam oleh PT Rukun Prima Sarana milik RAJA dan Djauhar Maulidi. 


Sementara itu, RAJA merupakan perusahaan milik Hapsoro. Dia bermitra dengan Djauhar Maulidi, Medi Avianto, dan Arsjad Rasjid. 

Bila dirinci, PT Sentosa Bersama Mitra menggenggam 35,23% saham RAJA. Lalu Hapsoro secara langsung memiliki 28,24% sajam RAJA, PT Basis Utama Prima 11,9%, dan publik 24,63%. 

Arsjad ikut memiliki RATU secara tidak langsung melalui Basis Utama Prima, di mana dia merupakan pemilik 0,1% saham RAJA. Sebanyak 99,99% saham Basis Utama Prima adalah milik Hapsoro. 

Lalu Hapsoro juga tercatat sebagai pemilik 85% saham Sentosa Bersama Mitra, bersama dengan Djauhar Maulidi 10% dan Medi Avianto 5%.

Hapsoro, pengendali RATU dan RAJA adalah putra dari pengusaha Bambang Sukmonohadi. Dia menikah dengan Puan Maharani, anak Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. 

Pemegang saham individu terbesar kedua di RAJA, induk RATU, adalah Djauhar Maulidi. Saat ini dia adalah direktur utama RAJA. 

Nama selanjutnya adalah Medi Avianto yang juga tercatat sebagai penerima manfaat terakhir PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) bersama Hapsoro.