Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) mengungkapkan, penyerapan rumah subsidi di masyarakat mengalami hambatan serius akibat persoalan keuangan, terutama akibat tingginya keterlibatan masyarakat dalam skema pembayaran tunda atau paylater.
Ketua DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, salah satu kendala utama adalah tingginya tingkat penolakan (rejection) dalam proses pengajuan rumah subsidi. Dia menilai kondisi itu membuat sekitar 80% masyarakat tak dapat akses rumah subsidi.
“Artinya, jadi rejektifnya sekitar 75% sampai 80%. Ini yang menyebabkan penyerapan kita jadi terhambat. Tahun lalu hal ini belum terjadi, jadi ini bisa jadi masukan bagi kita semua,” ujar Joko Suranto pada Selasa (29/7/2025).
Ia menjelaskan, ada tiga faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kelolosan masyarakat dalam proses pengajuan rumah subsidi. Pertama, kondisi keuangan masyarakat yang bermasalah, seperti menunggak pembayaran dengan nilai rata-rata mencapai Rp 3 juta.
Kedua, keterlibatan dalam skema paylater dengan nilai rata-rata di bawah Rp 500.000, yang justru menjadi faktor dominan dalam penolakan. Ketiga, adalah masalah restart kredit dengan kontribusi sekitar 1,7%.
“Yang paling besar justru dari paylater, kontribusinya mencapai 63%,” ujar Joko.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dari proses seleksi internal yakni pengembang, angka lolosnya pengajuan rumah subsidi mencapai 51%-52%. Namun, kemudian saat masuk ke tahap perbankan, angka tersebut turun drastis menjadi hanya 33%.
Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hambatan tersebut.
Salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran kepada perbankan agar tidak mempermasalahkan status dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi masyarakat yang hendak membeli rumah subsidi.
“OJK juga telah membentuk Satgas Khusus Penanganan SLIK dan menerima pengaduan dari pengembang maupun nasabah,” kata Dian.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak, termasuk perbankan dan pengembang, harus mendukung program pemerintah dalam membantu masyarakat memiliki rumah. Dian juga meminta pengembang untuk memberikan edukasi dan penguatan kapasitas kepada calon pembeli agar mereka memahami dan mampu memenuhi kewajiban kredit.
Dian juga berharap asosiasi pengembang seperti REI dapat turut aktif membantu masyarakat menyelesaikan kendala, termasuk menindaklanjuti keluhan yang muncul agar program perumahan subsidi ini bisa berjalan optimal.
“Ini kan program pemerintah, subsidinya juga cukup signifikan. Maka penting untuk memastikan calon nasabah memiliki kapasitas dan komitmen agar kewajibannya bisa dipenuhi hingga lunas,” pungkasnya.
