Ketemu Khofifah, Bupati Banyuwangi Bantah Bahas Pilgub Jatim

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bertemu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. [Dok Panitia]

Khofifah Indar Parawansa dan Azwar Anas merupakan dua sosok potensial dalam Pilgub Jawa Timur 2018.

PT Bestprofit - Ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menghasilkan Top 99 Inovasi Publik yang telah diseleksi dari ribuan inovasi seluruh Indonesia. Pemberian penghargaan Top 99 tersebut digelar di Gresik, Jawa Timur, Sabtu malam (20/5/2017).

Ajang tersebut mempertemukan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dua sosok yang oleh sejumlah survei kerap disebut sebagai kandidat yang layak maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timut 2018 mendatang.

Khofifah maju ke panggung untuk menerima penghargaan dari Menpan-RB Asman Abnur terkait inovasi Rehabilitasi Sosial Luar Panti bagi Gelandangan dan Pengemis di Masyarakat yang dilaksanakan Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.

Di dalam ruang tunggu, Mensos Khofifah dan Bupati Anas tampak bercakap-cakap. Tapi Anas membantah ada pembicaraan khusus.Setelah Khofifah, giliran Anas menerima penghargaan terkait dua inovasi, yaitu program e-Village Budgeting (eVB) dan Siswa Asuh Sebaya (SAS). Program eVB sebelumnya juga sudah mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, di antaranya Kementerian Keuangan. Adapun program SAS sebelumnya menjadi nominator Millenium Development Goals (MDGs) Award pada 2014.

"Tidak ada yang khusus, saya hanya mengucapkan selamat ulang tahun. Kan tanggal 19 Mei kemarin beliau ulang tahun. Saya sudah kenal beliau sejak belasan tahun lalu, jadi ya hanya sebagai yunior mengucapkan selamat ke beliau sebagai senior saya," ujar Anas.

Selain ucapan ulang tahun, Anas juga mengucapkan selamat atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Kementerian Sosial. "Ini capaian hebat karena sebelumnya kan belum WTP," ujarnya.

Disinggung kembali tentang apakah ada pembicaraan terkait Pilgub Jatim, Anas mengulang bantahannya.

"Saya ini masih fokus di Banyuwangi, tidak ada kaitannya dengan Pilgub. Masak tiap ketemu orang ditanya wartawan soal Pilgub. Ketemu Gus Ipul (Wagub Jatim Saifullah Yusuf) dikaitkan Pilgub. Ketemu sama Pak Halim (Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar) dihubungkan dengan Pilgub. Ketemu Bu Khofifah juga sama. Wah repot kalau begitu," canda Anas.

Seperti diketahui, ada sejumlah nama yang menurut beberapa survei dinilai layak maju dalam Pilgub Jatim 2018. Di antaranya adalah Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

PT Bestprofit

Api di Stasiun Klender Akhirnya Padam, 8 Ruangan Jadi Abu

Stasiun KRL Klender, Jakarta Timur, terbakar, Jumat (19/5/2017). [TMC Polda Metro]

"Api sudah bisa dipadamkan, setelah sembilan unit mobil damkar kami kerahkan."

• Best Profit - Api yang membakar Stasiun Klender, Jalan Haji Jubris, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, dilalap si jago merah, akhirnya bisa dipadamkan, Jumat (19/5/2017).

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta Mulyanto menuturkan, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 08.30 WIB.

“Api sudah bisa dipadamkan, setelah sembilan unit mobil damkar kami kerahkan. Sementara kami menduga kebakaran dipicu korsleting listrik di gudang petugas kebersihan stasiun,” kata Mulyanto.

Namun, Mulyanto menegaskan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya, satu petugas kemanan stasiun bernama Riki Riana (20) yang terluka akibat telapak tangannya terkena serpihan kaca.Ia mengatakan, si jago merah melalap banyak partisi dalam stasiun tersebut, yakni ruang tunggu, ruang kemanan, ruang  server, ruang pelayanan, loket stasiun, ruang kepala, gudang, hingga toilet.

Sebelumnya, kebakaran itu mengakibatkan seluruh jadwal keberangkatan kereta rel listrik (KRL) di stasiun tersebut sementara dihentikan.

”Stasiun Klender sementara tidak dioperasikan, baik untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang. Itu untuk meminimalisasi kondisi tak terduga,” kata Vice President Communications PT KCJ Eva Chairunisa melalui keterangan tertulis.

Karenanya, Eva menuturkan permintaan maaf dan meminta calon penumpang menggunakan transportasi alternatif.

Bagi penumpang yang sudah terlanjur memiliki tiket dan belum berangkat dari stasiun tersebut, Eva menyarankan melakukan penukaran kembali di stasiun terdekat.

Best Profit

Ahok Masuk Penjara Justru Untungkan Jokowi, Kok Bisa?

Bestprofit - Vonis bersalah kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus penistaan agama dinilai berdampak positif bagi stabilitas keamanan bangsa ini. Soalnya, jika Ahok dinyatakan bebas oleh pengadilan, besar kemungkinan muncul gejolak lagi, kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani di kantor Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/5/2017).

"Kalau situasi sekarang (Ahok dihukum). Apakah ini memberikan dampak, yang pasti untuk stabilitas keamanan Jokowi (Presiden Joko Widodo) diuntungkan," kata Ismail.

Menurut Ismail vonis dua tahun penjara kepada Ahok merupakan pilihan terbaik dalam konteks keamanan negara.

"Demi itu tadi, keteraturan sosial dan eksistensi dan sebagainya. Kalau Ahok dibebaskan, saya yakin akan lebih sulit Jokowi mengendalikan keamanan," ujar Ismail.

Ismail mengatakan hukuman yang diterima Ahok juga memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk mencegah potensi untuk melemahkan elektabilitasn menjelang pemilihan presiden tahun 2019.

"Dibanding sekarang Ahok sudah jadi tersangka dan sudah terima putusan pengadilan dan sebagainya, lalu dia (Jokowi) dapat mencegah potensi yang mengikis elektabilitas dia. Itu akan jauh lebih mudah dibanding kalau Ahok ini bebas," kata Ismail.

Bestprofit

Luhut: Pak Jokowi Cuma Lanjutkan Keppres Pak Harto, Lalu Pak SBY

PT Bestprofit - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek reklamasi Teluk Jakarta akan dipertimbangkan kembali jika ada kajian-kajian yang terbukti menawarkan solusi lain yang lebih baik.

"Kalau ada solusi lain ya kita pakai, masalahnya kan belum ada sampai sekarang," kata Luhut usai menghadiri konferensi IORA di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (10/5/2017).

Dia menegaskan reklamasi tidak akan berhenti hanya untuk satu orang, sekaligus menandaskan proyek raklamasi sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto.

Luhut melihat pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta sudah sesuai landasan hukum yang ditetapkan melalui keputusan presiden pada era Presiden Soeharto yang lalu diperbarui pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk kemudian dieksekusi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Oh, sudah ada semua kajiannya itu dari mulai Keppresnya Pak Harto, jangan keliru lho, sama Keppresnya Pak SBY, lho. Jadi, konsistensi kita sudah jelas itu, bukan di zamannya Pak Jokowi, jangan dikaitkan sama Pak Jokowi," kata dia.

"Pak Jokowi itu hanya melanjutkan Keppres dari Pak Harto, kemudian Pak SBY. Jadi landasan hukumnya sangat kuat," Luhut menambahkan.

Pemerintah menginginkan proyek reklamasi Teluk Jakarta tetap dilaksanakan karena urgensi dan fungsinya bagi keberlanjutan wilayah DKI Jakarta.

"Saya nggak lihat ada alasan, tapi kalau mau distop, ya, bikin aja, situ stop, nanti kalau sudah Jakarta tenggelam atau menurun, ya, tanggung jawab. Jadi, jangan lari dari tanggung jawab dikemudian hari," kata Luhut, Senin lalu, mengomentari janji kampanye gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Nggak ada alasan kita membatalkan sampai hari ini, ya, saya enggak tahu nanti setelah hasil studinya keluar, tapi mestinya enggak ada sih, karena kalau itu nggak kita laksanakan, Jakarta itu turun antara 8 sentimeter sampai 23 sentimeter," kata Luhut seraya mengaku belum berkomunikasi baik dengan Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno.

PT Bestprofit

Majelis Hakim Siap Bacakan Vonis untuk Ahok

Best Profit - Pengadilan Negeri Jakarta Utara siap menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

"Majelis Hakim sudah siap untuk membaca putusan itu, dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia pun mengimbau bagi masyarakat agar tidak perlu datang langsung ke Kementerian Pertanian karena sidang pembacaan putusan itu akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi.

"Ini untuk menghindari banyaknya orang yang datang karena ruang sidang juga tidak bisa menampung banyak orang," kata Hasoloan.

Sementara itu, Trimoelja D Soerjadi, anggota tim kuasa hukum Ahok menyatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi sidang pembacaan putusan itu.

"Kami sudah melakukan semuanya sebaik mungkin, misalnya menyusun pleidoi yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. Kami harap Majelis Hakim sepemikiran dengan kami bahwa Jaksa gagal membuktikan dakwaannya sehingga Pak Basuki harusnya mendapatkan vonis bebas," kata Trimoelja.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut Ahok dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

"Maka disimpulkan perbuatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah secara sah, terbukti, dan meyakinkan telah memenuhi rumusan-rumusan unsur pidana dengan pasal alternatif kedua pasal 156 KUHP," kata Ali Mukartono, Ketua Tim JPU saat membacakan tuntutan tersebut pada Kamis (20/4).

Sebelumnya, Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Pasal 156a KUHP menyebutkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sementara menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara siap menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa.

"Majelis Hakim sudah siap untuk membaca putusan itu, dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia pun mengimbau bagi masyarakat agar tidak perlu datang langsung ke Kementerian Pertanian karena sidang pembacaan putusan itu akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi.

"Ini untuk menghindari banyaknya orang yang datang karena ruang sidang juga tidak bisa menampung banyak orang," kata Hasoloan.

Sementara itu, Trimoelja D Soerjadi, anggota tim kuasa hukum Ahok menyatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi sidang pembacaan putusan itu.

"Kami sudah melakukan semuanya sebaik mungkin, misalnya menyusun pleidoi yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. Kami harap Majelis Hakim sepemikiran dengan kami bahwa Jaksa gagal membuktikan dakwaannya sehingga Pak Basuki harusnya mendapatkan vonis bebas," kata Trimoelja.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut Ahok dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

"Maka disimpulkan perbuatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah secara sah, terbukti, dan meyakinkan telah memenuhi rumusan-rumusan unsur pidana dengan pasal alternatif kedua pasal 156 KUHP," kata Ali Mukartono, Ketua Tim JPU saat membacakan tuntutan tersebut pada Kamis (20/4).

Sebelumnya, Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Pasal 156a KUHP menyebutkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sementara menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Best Profit

Chelsea Islan Dipilih Perankan Keira di Film "Ayat-Ayat Cinta 2"

Bestprofit - Kelanjutan kisah Fahri yang diperankan aktor Fedi Nuril di film Ayat-Ayat Cinta dalam waktu dekat akan disajikan di bioskop Indonesia. Cerita Ayat-Ayat CInta 2 ini kembali didaptasi novel berjudul sama karya Habiburrachman El Shirazy yang dirilis pada 2015 lalu.

Ada tiga bintang baru yang ikut terlibat di film produksi MD Pictures itu. Satu pemain yang sudah pasti adalah Chelsea Islan.

"Aku suka dengan novelnya, aku sudah nonton Ayat-Ayat Cinta pertama waktu aku SMP, jadi ini kesempatan luar biasa," kata Chelsea dalam jumpa pers di kantor MD Pictures, Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

Chelsea nantinya akan memainkan karakter Keira. Bintang film Di Balik 98 itu jatuh cinta dengan karakter tersebut setelah membaca novelnya.

"Salah satu yang aku suka tokoh ini karena keira suka main biola," ucapnya.

Sementara untuk dua karakter lainnya, yakni Hulya dan Sabina belum ditentukan. "Tapi Potensi yang saya inginkan sudah mulai dapat," kata Manoj Punjabi, produser film Ayat-Ayat Cinta 2 di tempat yang sama.

Bestprofit

Urung Aksi Jalan Kaki, Massa Anti Ahok Kirim Perwakilan ke MA

PT Bestprofit - Perwakilan massa aksi anti-Ahok di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, akan menyambagi gedung Mahkamah Agung (MA), Jumat (5/5/2017).

Mereka mau menyampaikan tuntutan agar majelis hakim yang memimpin sidang putusan kasus terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa(9/5) pekan depan, bersikap independen.

"Akan ada delegasi yang menghadap MA, dan MA tidak pernah punya hak intervensi di dalam persidangan," ujar pemimpin aksi anti-Ahok, Bachtiar Nasir.

Perwakilan massa yang bakal ke MA antara lain ialah, Bachtiar Nasir; Muhammad Lutfi Hakim; Hairi Arianto; Ahmad Doli Kurnia; Ari bowo; Muhammad Aljufri; Khairan Arif; Didin Hafidhudidin; dan Ahmad Sobri Lubis.

Ia mengklaim, aksi maupun pengiriman perwakilan ke gedung MA bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum Ahok. Namun, Bachtiar tidak menjelaskan dasar-dasar klaimnya tersebut.

PT Bestprofit