RPTRA Kalijodo Warisan Ahok Tak Terurus, Diabaikan Anies - Sandi?

BESTPROFIT - Arena skatepark Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Utara tak terurus. Komunitas skateboard mengaku kerap memperbaiki sendiri.

Sadam (23), remaja yang rutin bermain skateboard di arena skatepark RPTRA Kalijodo dengan tegas mengatakan tidak ada perhatian dari Pemerintah untuk RPTRA tersebut.

Pasalnya, dia bersama komunitasnya berkali-kali telah memperbaiki kerusakan pada arena skatepark secara pribadi tanpa bantuan Pemerintah atau dinas setempat.

"Mungkin kalau ada kerusakan parah baru kali ya. Kalau bolong-bolong kita sendiri," tuturnya saat ditemui di arena skatepark RPTRA Kalijodo bersama teman komunitasnya, Selasa (31/7/2018). PT BESTPROFIT

Remaja yang tinggal di Grogol, Jakarta Barat itu lebih lanjut bercerita, bahwa biasanya dia langsung menghubungi teman komunitasnya bila ada kerusakan di arena skatepark.

Mereka gotong-royong membawa bahan bangunan seperti semen dan pasir lalu memperbaikinya bersama-sama.

"Sudah sering kita benerin, kalau ada yang bolong-bolong biasanya kita hubungin komunitas dan mereka langsung pada bawa semen," ucapnya. BEST PROFIT

Dia menambahkan, harapannya agar Pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi perawatan arena skatepark tersebut bukan sekadar dibangun dan lepas tangan begitu saja.

"Harusnya kalau kita tambal sendiri dan ada biaya dari pemerintah kita juga mau. Apa lagi sekarang skateboard sudah masuk ke Asian Games, ya harusnya lebih diperhatikan," tutupnya.

Sumber: suara.com

Hasil tes urin AKBP Hartono, polisi bawa sabu di bandara positif narkoba

PT BESTPROFIT - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, AKBP Hartono positif menggunakan narkoba. Hal itu setelah Hartono menjalani test urin.

"Tes urin positif. Tapi kita harus membuktikan apakah dia pengguna atahu bandar itu harus ada pembuktian lebih lanjut," kata Setyo di Komplek Humas Mabes Polri,Jakarta Selatan, Senin (31/7).

Saat ini yang bersangkutan masih terus menjalani pemeriksaan, sekaligus untuk mengetahui apa tujuan Hartono ke Jakarta. Karena Polri tegas untuk menindak anggotanya jika melakukan kesalahan.

"Iya masih diproses. Enggak tahu saya (ngapain di Jakarta), belum tanya. Belum tahu motifnya," ujarnya.BEST PROFIT

Narkoba yang dibawa oleh Hartono sebanyak 23,8 gram itu juga polisi belum mengetahui apakah nantinya narkoba itu untuk dipakai sendiri atahu dijual.

"Itu harus dibuktikan juga, harus ada pembuktian. Dia juga ditangkap sendiri dan saya belum tahu posisi narkobanya dimana," ucapnya.

Jenderal bintang dua itu pun geram dengan apa yang dilakukan oleh Hartono yang menjabat sebagai Wakil Direktur Narkoba saat itu justru malah harus berurusan dengan polisi karena narkoba.

"Itu enggak bener banget, Wakil Direktur Narkoba. Sudah tahu di perlintasan gitu diperiksa kenapa dia bawa gitu. Ampun deh itu. Dia menghancurkan karirnya dia. Polisi tidak perlu orang-orang yang bernarkoba, narkoba itu merugikan semuanya," geramnya.

Kemungkinan Hartono ditangkap dan terbukti membawa narkoba seberat 23,8 gram saat hendak ingin pergi ke luar kota dari Jakarta. BESTPROFIT

"Berangkat dari sini (Jakarta) mungkin. Logikanya kan kalau dia turun (landing) enggak dicek lagi. Kalau berangkat di cek," tandasnya.

Sumber: merdeka.com

Anies belum putuskan keberadaan Pelican Crossing permanen atau sementara

BEST PROFIT - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang sudah lama berdiri kokoh di Bundaran HI, Jakarta Pusat tak lama lagi akan dibongkar. Keberadaan JPO salah satunya disebut menghalangi patung selamat datang.

Untuk membantu pejalan kaki, pembangunan Pelican Crossing dijadikan solusi oleh Pemprov DKI. Sayangnya, kebijakan tersebut belum ditentukan apakah Pelican Crossing akan permanen atau sementara.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beralasan ia tidak ingin terburu-buru mengambil tindakan.

"Nggak usah terburu-buru permanen atau nggak, sama lah kita potong rambut lihat style nya. Lihat lagi, kalau nggak cocok udah," kata Anies di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (30/7). BESTPROFIT

Dia menyebut Pemprov DKI Jakarta akan membangun jalan lintas bawah atau underpass di dekat kawasan Thamrin. Sehingga penggunaannya masih ditentukan hingga underpass tersebut jadi.

"Kalau itu dituntaskan maka kita akan menggunakan underpass aja. Mengapa, karena kalau ada underpaass potensi interupsi lalu lintasnya rendah, karena lalu lintas akan lebih lancar, karena kita pakai dulu dua-duanya," jelasnya.

Sebelumnya, persiapan Asian Games yang akan digelar pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang terus dimatangkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, melakukan pembenahan untuk menyambut para atlet yang akan mengikuti kompetisi tersebut.

Salah satu pembenahan yang dilakukan, yakni membongkar atau merobohkan jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. PT BESTPROFIT

JPO itu dirobohkan karena alasan keindahan dan tak ramah penyandang disabilitas. Pemerintah akan mengganti JPO itu dengan pelican crossing yang saat ini sedang dalam proses pembuatan atau pembangunan yang jaraknya tak jauh dengan JPO tersebut.

Jani Hutagalung, salah seorang konsultan MRT, mengatakan JPO tersebut akan mulai dirobohkan pada Minggu lusa. Untuk merobohkan JPO itu akan memakan waktu selama tiga hari berturut-turut dengan menggunakan alat crane besar dua dan service cranetiga.

"Nanti JPO-nya diangkat bagus-bagus ke tengah trotoar, dikumpulin dulu abis itu diangkat ke gudang, soalnya biar enggak ganggu jalan. Mulainya nanti tanggal 29 malam, sekitar jam 12 malam sampai tiga hari. (Pelican crossing) sudah dipasang di sana (menunjuk arah Sarinah) sudah hampir selesai," kata Jani, Jumat (27/7).

Sumber: merdeka.com

GNPF Ulama Kasih 2 Cawapres, Prabowo Diskusi dengan Kyai NU

BESTPROFIT - Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta waktu memikirkan tawaran dua calon wakil presiden (cawapres) dari Hasil musyawarah 600 ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) - Ulama. Mereka menawarkan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan pengkhotbah Abdul Somad.

Cawapres tersebut direkomendasi untuk mendampingi capres usungan GNPF - Ulama, Prabowo. Tapi Prabowo akan meminta pendapat dari ulama lain yang berasal dari Nadhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

"Terhadap nama-nama yang diajukan Ijtima ulama itu beliau minta waktu untuk pelajari sungguh-sungguh nama-namanya dan konsultasi kan nama-nama itu dengan ulama-ulama lainnya seperti NU dan Muhammadiyah," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). PT BESTPROFIT

Di sisi lain, Partai Demokrat menyerahkan seluruh keputusan cawapres kepada Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengharapkan ada pembicaraan soal sosok cawapres yang ditawarkan GNPF - Ulama apabila diperlukan.

"Kita serahkan ke pak Prabowo. Mudah-mudahan pada saat partai koalisi rapat, kalau pak Prabowo merasa perlu dibicarakan dengan partai koalisi, mungkin dibicarakan," ujar Syarief. BEST PROFIT

Diketahui, musyawarah tersebut dilangsungkan di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Sabtu (28/7/2018) lalu. Acara bertajuk Ijtima' Ulama itu dihadiri 600 ulama dari seluruh Indonesia. Selain itu, acara yang berlangsung tiga hari tersebut pun dihadiri oleh lima partai yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, PBB dan Partai Berkarya.

Sumber: suara.com

TGB: Ujaran kebencian berbasis primordial agama akan menghancurkan kita

PT BESTPROFIT - Ketua Umum Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Mesir (OIAA) Cabang Indonesia, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi resmi membuka Konferensi Ulama Internasional dengan tema 'Moderasi Islam dalam Perspektif Ahlussunah Wal Jamaah' di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Konferensi yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh para Ulama Internasional dan tokoh-tokoh Islam dari 21 negara akan membahas konsep moderasi Islam dalam pandangan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Digelar pada 26-29 Juli 2018, konferensi ini merupakan kelanjutan dari konferensi yang digelar tahun sebelumnya yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

TGB mengatakan, moderasi Islam menghadirkan contoh-contoh kepada setiap umat manusia, moderasi Islam telah mampu menjadi tanah yang paling subur untuk nusantara.

"Salah satu buah moderasi Islam adalah proklamasi 17 Agustus 1945, dimana kita ingat sebagai hari lahirnya negara Indonesia yang merupakan hasil dari perjuangan semua rakyat Indonesia termasuk para Ulama," ujar Gubernur NTB itu dalam kata sambutannya kala membuka Konferensi Ulama Internasional Moderasi Islam yang digelar di Aula Islamic Centre Masjid Raya Hubbul Wathan, NTB, Jumat (27/7) pagi. BESTPROFIT

Dia juga menambahkan, ketika moderasi Islam diabaikan maka mulailah kegelisahan hadir di antara kita. Contohnya, seperti di Suriah dan Irak dimana konsep hilangnya moderasi Islam terjadi dan menyebabkan perpecahan di kalangan umat, karena ekstrimnya ajaran Islam yang salah, maka yang terjadi adalah sekarang peradaban yang sebelumnya kokoh itu hancur seketika karena kebencian.

"Kita harus perkuat persatuan & persaudaraan kita, jaga persatuan & persaudaraan kita. Salah satu yang mampu menjaga kita dari perpecahan adalah silaturahmi. Perbanyak silaturahmi. Kita harus ingat, bahwa memenuhi ruang publik dengan ujaran-ujaran kebencian yang berbasis pada sentimen primordial keagamaan itu pasti akan menghancurkan kita semua," tambah TGB.

Selain menjadi teladan bagi masyarakat, TGB juga mengharapkan moderasi Islam dapat mengurangi pandangan ekstrim yang dapat berujung kepada aksi terorisme.

"Jangan kita biarkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang kuat mengenai Islam, menyuarakan keislaman yang bisa memecah bangsa kita," tutup TGB dalam pidato sambutannya. BEST PROFIT

Di tempat yang sama, Mantan Rektor Universitas Al-Azhar Al-Syarif Mesir, Prof Dr Ibrahim Al-Hud Hud dalam kata sambutannya memperkenalkan konsep toleransi yang diterapkan di Al-Azhar. Kurikulum atau Manhaj yang diterapkan di Al-Azhar menerapkan nilai-nilai yang saling menghargai perbedaan, menghargai keberagaman dan mengusung konsep moderasi Islam.

"Alumni Al-Azhar tidak akan pernah menjadikan ilmu agamanya berseberangan dan bertentangan dengan dunia dan akal sehat," tutur Prof Dr Ibrahim Al-Hud Hud di Aula Islamic Centre Masjid Raya Hubbul Wathan, NTB.

Mantan rektor Universitas Al-Azhar Al-Syarif itu juga menceritakan bahwa perbedaan pendapat dan toleransi sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW dahulu, dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bisa saling menghargai jika terjadi perbedaan pendapat dan tidak saling menyalahkan dan merasa paling benar.

Sumber: merdeka.com

Soal uji materi PKPU eks koruptor dilarang nyaleg, KPU terima surat panggilan M

PT BESTPROFIT - Mahkamah Agung (MA) menindaklanjuti gugatan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan eks napi korupsimenjadi caleg. Pihak KPU selaku pembuat aturan mengaku sudah menerima panggilan dari MA.

"MA sudah memberikan panggilan. Meminta kita menjawab (terkait gugatan uji materi PKPU)," ujar Arief, di Kantor KPU RI, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (24/7).

Arief menyebutkan, lembaganya diberikan waktu hingga 14 hari untuk menjawab surat gugatan terhitung sejak diterimanya surat tersebut. Namun jawaban terhadap surat gugatan itu nantinya tidak dibalas secara bersamaan.

Sebab, kata dia, para penggugat mengajukan uji materi ke MA juga tidak dalam waktu yang bersamaan.

"Jadi kan kita menerima (surat) dua hari lalu, kita juga ada yang menerima (surat) tiga hari lalu. bahkan ada (surat) yang hari ini," tuturnya. BEST PROFIT

Karenanya Arief menyatakan, institusinya akan menjawab surat-surat itu satu per satu. Mengingat, para penggugat pun memiliki dalil yang berbeda-beda.

"Kan kita kan harus menjawab dalil itu. Dalilnya kan berbeda-beda," katanya. BESTPROFIT

Adapun berdasarkan informasi perkara yang dilansir panitera MA, Selasa (24/7/2018), sedikitnya ada delapan orang yang telah menggugat peraturan itu. Berikut kedelapan orang tersebut:

1. Nomor 43 P/HUM/2018

Penggugat Wakil Ketua DPRD M Taufik. Ia pernah dihukum 18 bulan penjara dalam kasus korupsi KPUD Jakarta.

Tanggal Masuk Gugatan: 10 Juli 2018

Status: Dalam Proses Pemeriksaan

2. Nomor 44 P/HUM/2018

Penggugat Djekmon Amisi.

Tanggal Masuk Gugatan: 10 Juli 2018

Status: Dalam Proses Pemeriksaan.

3. Nomor 45 P/HUM/2018

Penggugat Wa Ode Nurhayati. Mantan anggota DPR itu pernah dihukum 6 tahun penjara dalam kasus korupsi.

Tanggal Masuk Gugatan: 10 Juli 2018

Status: Dalam Proses Pemeriksaan

4. Nomor 46 P/HUM/2018

Penggugat Jumanto.

Tanggal masuk: 18 Juli 2018

Status: Dalam Proses Pemeriksaan

5. Nomor 47 P/HUM/2018

Penggugat Masyhur Masie Abunawas dkk.

Tanggal Masuk Gugatan: 12 Juli 2018

Status: Dalam Proses Pemeriksaan.

6. Nomor 49 P/HUM/2018

Penggugat Abdulgani AUP

Tanggal Masum Gugatan: 12 Juli 2018

status: Dalam Proses Pemeriksaan

7. Nomor 51 P/HUM/2018

Penggugat Usman Effendi

Tanggal Masuk Gugatan: 20 Juli 2018

Status: Dalam Proses Pemeriksaan

8. 53 P/HUM/2018

Penggugat Ririn Rosyana

Tanggal Masuk Gugatan: 20 Juli 2018

Status: Dalam Proses Pemeriksaan

Sumber: merdeka.com

KPK: Ada dualisme pengurus Lapas, bukan Dirjen PAS yang berkuasa

BEST PROFIT - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief mengungkap adanya dualisme kepengurusan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di bawah Kementerian Hukum dan Keamanan (Kemenkum HAM). Menurutnya selama ini yang berkuasa mengatur Lapas adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum HAM bukannya Dirjen PAS.

"Saya rasa pikir perlu menjadi catatan komisi III dan ini yang paling penting adanya dualisme pengurus lapas. Sebenarnya bukan Bu Dirjen yang berkuasa, tapi Sekjen," kata Laode dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).

Laode mengatakan dualisme terjadi karena dua pihak tersebut mengatur bidang pengelolaan Lapas secara terpisah. Pihak Ditjen PAS hanya mengurusi terkait teknis, namun untuk pengelolaan personel dan pegawai berada di bidang kesetjenan.

"Jadi kalau ada rapat dengan Kemenkum HAM tolong ini dimainstream karena Ibu Dirjen hanya ngomong tentang teknik di sana. Tapi orangnya diatur oleh sekjennya, jadi ini yang perlu diperhatikan," ungkapnya. BESTPROFIT

Dia pun meminta Komisi III bisa menitikberatkan masalah ini apabila menggelar rapat dengan Kemenkum HAM. Sebeb, kata dia, hal itu perlu diperhatikan lebih lanjut.

Seperti diketahui, saat dirazia, petugas menemukan sejumlah barang dan fasilitas hingga uang tunai. Untuk total temuan uang tunai, mereka menyita Rp 102 juta. Uang tersebut biasa digunakan para napi jajan di koperasi. Hanya saja, terkait rincian total barang masih dalam pendataan.

Ia juga meminta kepada para petugas untuk tidak lagi permisif mengizinkan barang elektronik atau fasilitas dari luar ke dalam lapas. Di samping itu, para petugas Lapas diimbau untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

"Ini soal mindset, (petugas) harus berintegritas. Kalau berpedoman pada SOP, (barang dari luar) enggak bisa masuk. Soal gaji (petugas lapas pun) cukup. Sekali lagi ini soal mindset," katanya. PT BESTPROFIT

Ia memprediksi, adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK hingga ditemukan banyak barang mewah dan uang di Lapas karena ada rasa iba dari petugas. Untuk itu, pihaknya melakukan pembenahan dan penataan di seluruh Lapas di Indonesia sesuai instruksi Menkum HAM agar standar operasi kembali pada aturan.

"Mungkin karena lama bergaul hingga dihilangkan sisi tegas. Perlu analisis dan penelitian," terangnya.

Sumber: merdeka.com