5 Gonjang-ganjing Sidang MK, Penampakan di Ruangan hingga Fakta Tersembunyi

BEST PROFIT - Sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi masih terus bergulir. Bahkan, sidang ketiga yang digelar pada Rabu (19/6/2019) berlangsung selama 20 jam.

Selama proses sidang berlangsung, ada banyak fakta menarik yang ditemui. Tak sedikit juga momen-momen yang terjadi membuat publik terkejut.

Berikut Suara.com merangkum lima berita populer mengenai jalannya sidang gugatan Pilpres 2019 yang ditelah diterbitkan Kamis (20/6/2019) kemarin:

1. Penampakan di Kursi Hakim MK

Jagat media sosial dibuat heboh dengan foto penampakan seseorang yang mengintip di belakang kursi hakim MK. Banyak asumsi yang dikeluarkan oleh warganet menanggapi beredarnya foto tersebut. BESTPROFIT

Dalam foto tampak hakim Suhartoyo sedang memberikan penjelasan. Di belakang kursi hakim tampak seorang pria sedang mengintip.

Mau tahu selengkapnya? klik di sini

2. Saksi Prabowo yang Bohong Kena Pasal Pidana

Beti Kristina, saksi tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diduga telah berbohong dalam memberikan kesaksian.

Ienas Tsuroiya, putri pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, mengakui iba terhadap Beti. Ienas Tsuroiya menilai, kesaksian yang diutarakan dalam persidangan harus dipertanggungjawabkan dan dikenai pasal pidana sebab saksi telah diambil sumpah. PT BESTPROFIT

Simak berita selengkapnya di sini

3. Fakta Tersembunyi Klaim Saksi Prabowo Rekam Kecurangan

Nur Latifah, saksi Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam persidangan mengakui, mendapatkan intimidasi dari tetangganya seusai merekam aksi nakal anggota KPPS mencoblos 15 surat suara di TPS.

Namun, ada fakta lain yang tak diungkap oleh Nur Latifah sehingga menimbulkan asumsi KPU telah melakukan kecurangan. Fakta tersembunyi tersebut justru diungkap oleh sang tetangga.

Pantengin  beritanya di sini

4. Moeldoko Disebut Ajarkan Curang dalam Demokrasi

Hairul Anas, saksi tim hukum Prabowo menyebut bila Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Moeldoko mengajarkan kepada relawan bahwa kecurangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Hal tersebut disampaikan dalam pelatihan caleg partai kubu TKN Jokowi-Maruf.

Pernyataan itu langsung dibantah oleh Moeldoko. Ia menegaskan tidak pernah memberikan pembekalan seperti yang diklaim Hairul Anas.

Artikelnya hanya ada  di sini

5. Tim Hukum Prabowo Tidur di Sidang

Beredar rekaman video politisi Partai Gerindra Habiburokhman mengantuk saat mengikuti sidang gugatan Pilpres 2019. Bahkan, Habiburokhman juga tertangkap kamera tertidur.

Video tersebut mendadak viral dan menjadi bahan pembicaraan warganet.

Simak berita selengkapnya di sini

Sumber: suara.com

Ditagih MK soal Bukti, Tim Hukum Prabowo Persoalkan Mesin Fotokopi

BESTPROFIT - Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih sempat menagih bukti P-155 saat Agus Maksum, saksi pertama yang dihadirkan Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo – Sandiaga, menyebut ada ketidakwajaran dalam 17,5 juta DPT Pilpres 2019.

Tim Hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno membela diri dengan menyebut tidak adanya bukti yang dihadirkan dalam persidangan karena masalah teknis.

Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo – Sandiaga, Teuku Nasrullah mengatakan bukti P-155 yang ditagih Enny tersebut sudah terdaftar di MK. PT BESTPROFIT

Namun ia menyebut banyak bukti yang dimilikinya masih dalam proses penjilidan.

"Tadi kami enggak bawa ke atas (ruang sidang) karena semua datang pagi segala macam. Bukti-bukti kami juga belum dijilid. Tapi bukti itu ada," kata Nasrullah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2019).

Nasrullah memastikan, bukti-bukti soal 17,5 juta DPT yang dipermasalahkan itu sedang diurus oleh timnya. BEST PROFIT

Namun dirinya mengatakan ada masalah teknis yang tidak dapat dihindari, yakni soal memfotokopi bukti membutuhkan waktu tidak sedikit.

"Anda tahu, fotokopi saja, berapa truk yang harus di fotokopi, sehingga kadang-kadang begitu kami mau fotokopi tak kebagian. Kadang-kadang kami ambil di gerai fotokopi yang kecil-kecil, tapi kecepatan fotokopi kan terbatas.”

Sumber: suara.com

Dipindah ke Gunung Sindur, Kemenkumham Jamin Setnov Tak Bisa Lagi Pelesiran

BESTPROFIT - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dapat menjamin terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) tidak akan pelesiran lagi setelah dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung ke Lapas Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Karya Produksi Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Junaedi mengatakan pengamanan di Gunung Sindur Bogor lebih ketat.

"Gunung Sindur itu super maksimum. Pengamanannya akan lebih ketat dan SOP-nya juga lebih ketat. Maka saya yakin Pak Setnov tidak akan ke mana-mana seperti yang terjadi sebelumnya," kata Junaedi sepeti diberitakan Antara, Senin (17/6/2019). PT BESTPROFIT

Junaedi mengatakan pemindahan Setnov di Gunung Sindur tidak selamanya.

"Tidak. Mekanismenya bahwa di lapas super maksimum ini Pak Setnov telah menjalani pemeriksaan dan di-"assessment", kata Junaedi.

Kemudian, kata dia, ada pejabat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memiliki profesionalisme dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan (litmas) akan melakukan penelitian.

"Kemudian rekomendasinya dijadikan sebagai dasar untuk intervensi program maupun perlakuan kepada Pak Setnov. Jadi, tidak selamanya ada di situ (Gunung Sindur). Setelah hasil rekomendasinya, nanti akan ada intervensi program kepada beliau," ucap Junaedi.

Saat dikonfirmasi soal usulan agar terpidana perkara korupsi bisa dimasukkan ke Lapas Nusakambangan, ia menyatakan masih dalam tahap kajian. BEST PROFIT

"Masih dalam tahap kajian ya. Kajian terus dilakukan dan nanti kita tunggu saja keputusan Bapak Menteri (Yasonna Laoly)," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengusulkan agar pada 2019 ini terpidana perkara korupsi bisa dimasukkan ke Lapas Nusakambangan.

"Saya berpikir, ini kalau khusus tindak pidana korupsi juga ada di Nusakambangan itu lebih baik, karena di sana juga kebetulan ada yang khusus untuk narkoba," kata Agus saat diskusi media "Menggagas Kualitas Lapas" di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/4) lalu.

Sumber: suara.com

Total KPU Kasih 272 Box Kontainer Alat Bukti ke MK untuk Lawan Prabowo

PT BESTPROFIT - KPU memberikan 272 box kontainer alat bukti ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk melawan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Prabowo - Sandiaga menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya memberikan barang bukti sebanyak 272 box kontainer alat bukti tersebut berasal dari 34 provinsi.

Hasyim menuturkan tiap provinsi akan menyerahkan barang bukti sebanyak 8 boks kontainer. Adapun dimensi boks kontainer tersebut berukuran panjang 60cm x lebar 40cm x tinggi 40cm = 96.000cm3.

"Masing-masing 34 KPU Provinsi akan menyerahkan 8 kontainer. Jadi akan diserahkan dokumen alat bukti sebanyak 272 kontainer," kata Hasyim kepada wartawan, Rabu (12/6/2019). BEST PROFIT

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan banyaknya jumlah barang bukti yang diserahkan KPU kepada MK sebagai bukti keseriusan pihkanya dalam menghadapi PHPU Pilpres 2019.

"Ini menunjukkan keseriusan KPU dalam mempersiapkan dan menghadapi gugatan PHPU Pilpres 2019 di MK," tukasnya.

Sebelumnya, dari pantauan suara.com sekitar pukul 10.45 WIB sejumlah alat bukti terkait hasil Pilpres 2019 telah tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sejumlah alat bukti tersebut dikirimkan KPU menggunakan mobil boks Kantor Pos. Terlihat total ada 27 box kontainer yang berisi alat bukti dari 5 provinsi yakni Sulawesi Barat 6 box, Kalimantan Utara 3 box, Gorontalo 4 box, Kalimantan Timur 6 box, dan Kepulauan Riau 8 box. BESTPROFIT

Kemudian, sekitar pukul 13.30 WIB KPU kembali mengirimkan barang bukti sebanyak 24 boks kontainer dari 3 provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 6 boks, Bali 6 boks, dan DKI Jakarta 12 box. Sehingga total barang bukti yang telah diserahkan yakni sebanyak 51 boks kontainer.

Sumber: suara.com

4 Tokoh Nasional Ternyata Akan Dibunuh oleh Salah Seorang Warga Tangsel

BEST PROFIT - Salah satu dari enam orang yang berencana membunuh empat tokoh nasional dalam kerusuhan 21 dan 22 Mei di Jakarta ternyata seorang pria berinisial AZ (44) warga Serua, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel).

Dia mengontrak sebuah rumah di Kelurahan Serua. Rumah dengan cat putih itu tampak kosong dengan pintu terkunci gembok. Meski demikian, ada beberapa barang seperti sandal, bangku, dan sepeda yang terlihat belum sempat dirapikan.

Menurut Ketua RT setempat, Kaliman, rumah itu memang sudah kosong kira-kira sepekan terakhir. Keluarga AZ, yakni seorang istri dengan tiga anak perempuannya, telah pergi ke Bogor, Jawa Barat. BESTPROFIT

“Rumahnya memang sudah kosong, saya juga baru tahu, karena yang bersangkutan tidak sempat pamit ke saya. Saat saya cek dan tanya tetangganya, dia telah dijemput saudaranya untuk sementara tinggal di Bogor,” katanya Kamis (30/5/2019).

Berkaitan dengan penangkapan AZ oleh Polisi, Kaliman juga mengaku kaget dan tidak menyangka bahwa satu dari enam itu adalah warganya. Sebab sebelumnya ia sempat berbincang dengan AZ soal aktivitasnya. PT BESTPROFIT

“Waktu tanggal 21 Mei, pas habis salat subuh, saya ketemu Pak AZ, saya sempat nanya gini, ‘Berangkat, Pak?’ Nah, maksud saya itu mau berangkat kerja, terus dijawabnya, ‘Ya, ini mau berangkat mau ke Bandara’. Setelah itu selesai, kita pulang ke rumah masing-masing,” ujarnya.

Berita ini sebelumnya dimuat Bantennews.co.id jaringan Suara.com dengan judul berita "Oknum yang Rencanakan Bunuh 4 Tokoh Nasional Ternyata Warga Tangsel"

Sumber: suara.com

Siap Penuhi Panggilan Polisi, Kivlan Didampingi 20 Pengacara

BESTPROFIT - Tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dan makar, Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen dijadwalkan akan diperiksa hari ini, Rabu (29/5/2019) pukul 10.00 WIB. Menurut koordinator kuasa hukum Kivlan, Djuju Purwantoro, kliennya itu akan memenuhi panggilan Bareskrim Polri itu.

Kasus Kivlan bermula saat melakukan aksi bersama Eggi Sudjana menuntut Joko Widodo didiskualifikasi dalam Pilpres di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut Djuju, dalam menghadapi pemeriksaan, Kivlan akan didampingi 20 pengacara.

"Ada sekitar 20an (pengacara) mungkin nanti yang datang," ujar Djuju saat dihubungi Suara.com.

Menurut Djuju, total keseluruhan pengacara yang terdaftar mendampingi Kivlan mencapai 30 orang. Djuju mengaku dirinya bertindak sebagai koordinator dan akan ikut mendampingi Kivlan saat pemeriksaan nanti.

"Iya (dampingi) saya koordinator soalnya. Mungkin yang tercatat ada 30-an (pengacara) ya," tutur Kivlan. PT BESTPROFIT

Djuju meyakini nantinya penyidik Kepolisian akan menanyakan seputar dugaan makar saat aksi depan kantor Bawaslu. Namun ia membantah kliennya telah melakukan makar.

"Siapa yg melakukan makar? Iya kira2 seperti itu (ditanya dugaan makar), itu kan tuduhan saja. Salah satu tuduhannya seperti itu," jelas Djuju.

Djuju mengaku tidak ada persiapan khusus jelang pemeriksaan. Ia mengatakan nantinya Kivlan hanya menjawab apa yang ditanyakan sesuai dengan fakta yang ada.

"Kita jawab semua sesuai yg ditanyakan, berdasarkan fakta-fakta, peristiwa, dan dasar-dasar hukum yg ada," pungkas Djuju. BEST PROFIT

Sebelumnya, Polisi telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen pada Rabu (29/5/2019) besok. Kivlan akan dimintai keterangannya sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dan makar.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan pemeriksaan tersebut sedianya pada tanggal 21 Mei 2019 lalu. Hanya saja, pihak Kivlan meminta penundaan pemeriksaan.

"Sedianya dipanggil penyidik bareskrim tanggal 21 Mei, tetapi karena yang bersangkutan ada kegiatan, maka tim pengacaranya memberitahu kepada penyidik minta ditunda untuk pemeriksaannya tangga 29 Mei besok pukul 10.00 WIB," ujar Dedi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2019).

Sumber: suara.com

Alasan Mobil Presiden Tak Disebutkan Spesifikasi dan Harganya

PT BESTPROFIT - Harga tidak pernah bohong. Pepatah itu tampaknya menjadikan Mercedes-Benz selalu menghadirkan produk terbaiknya. Bahkan Mercy mengklaim jika mobil buatannya menjadi kendaraan yang paling banyak digunakan para presiden termasuk di Idonesia.

Ya, Presiden Joko Widodo saat ini juga menggunakan mobil Mercy sebagai kendaraannya. Namun sayangnya Mercy yang ditunggangi presiden Jokowi rupanya masih model yang lama alias jadul. Hal itu diungkapkan Kariyanto Hardjosoemarto, Deputy Director Sales Operations & Product Management PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia.

“Kita sih menunggu saja, kalo ada pemesanan kita akan proses, tentunya kami akan menawarkan varian tertinggi Mercedes-benz S-Class dan Maybach,” kata Kariyanto. BEST PROFIT

Ia menambahkan pihaknya selalu update dengan produk baru termasuk yang menjadi pilihan para kepala negara. Namun memang masih banyak yang masih mempertahankan model lama. “Memang kami lihat kendaraan tersebut masih prima dan aman, dan kami harapkan jika presiden membeli mobil baru, presiden masih naik Mercedes-Benz,” katanya.

Ia menjelaskan, bahwa khusus untuk kendaraan presiden, memang Mercedes-Benz selalu punya kebijakan untuk didatangkan langsung dari Jerman dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan diminta tentunya. BESTPROFIT

“Kalau kendaraan presiden langsung dikirim dan dibuat dari jerman, karena ini menyangkut kerahasiaan spesifikasi dan lain sebagainya. Jadi kendaraan presiden ini tidak publikasikan spesifikasinya seperti apa, termasuk harganya,” katanya.

Kerahasiaan setiap kendaraan presiden ini memang diperlukan untuk memberikan rasa aman.

Laporan: Erza Putra

Sumber: viva.co.id