Jokowi Ungkap Situasi Ekonomi RI Terkini, Minta Semua Waspada!

  Foto: Jokowi dalam acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2024. (Tangkapan layar Youtube)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kondisi perekonomian dalam negeri dalam kondisi baik hingga saat ini. Meski demikian, semua pihak termasuk pelaku industri jasa keuangan tetap hati-hati dan waspada.

"Ekonomi Indonesia juga tumbuh masih sangat baik, yaitu 5,05%," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024, Selasa (20/2/2024).

Inflasi juga masih terjaga pada level 2,61% year on year (yoy) pada 2023. Pada Januari 2024 inflasi 2,57% yoy. Neraca perdagangan Januari 2024 juga surplus US$2 miliar yang artinya mencapai 45 bulan beruntun.

"Current account defisit kita juga surplus di 0,16%," jelasnya.

Jokowi juga menyampaikan ketahanan perbankan, yang terlihat dari permodalan mencapai 27,69%. "Ini di atas negara-negara di kawasan, kredit perbankan juga masih bisa tumbuh di double digit, di 10,38 yoy, ini juga di atas level pra pandemi," ungkap Jokowi.

Baca:  Bukan Pisah dari Kemenkeu, Ini Fokus Ditjen Pajak Kini!

Jokowi meminta semua pihak tidak lengah, karena ketidakpastian masih cukup tinggi. Terutama yang bersumber dari global.

"Saya kira angka-angka seperti itu yang harusnya kita optimis ekonomi terhadap Indonesia di tahun 2024. Tapi tetap harus hati-hati, waspada," ujarnya.

OJK Bekukan KAP Anderson & Rekan, Ini Penyebabnya

  Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa Pembekuan Pendaftaran KAP Anderson dan Rekan pada 7 Februari 2024.

Menurut Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang Dewi Astuti, sanksi ini ditetapkan melalui surat Nomor S-154/PD.11/2024 soal Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran KAP Anderson dan Rekan. Pembekuan ini berlaku dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penetapan surat tersebut.

"Dengan dikenakannya Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran, maka seluruh surat tanda terdaftar atas nama KAP Anderson dan Rekan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu dan tidak dapat memberikan jasa kepada Pihak," ujar Dewi.

Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran dikarenakan KAP Anderson dan Rekan tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017) sebagaimana diubah menjadi Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9 Tahun 2023).

KAP Anderson dan Rekan diketahui belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan Pihak dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan serta belum menerapkan standar pengendalian mutu dalam pelaksanaan pemberian jasa audit.

Dalam pengumuman terpisah, OJK juga telah menjatuhi sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran Akuntan Publik (AP) Anderson Subri melalui surat Nomor S-153/PD.11/2024 tanggal 7 Februari 2024 dengan jangka waktu satu tahun sejak tanggal penetapan surat tersebut.

Dewi menyampaikan bahwa pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran itu dikarenakan AP Anderson Subri belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan serta belum menerapkan standar profesional akuntan publik.

Selain itu, AP Anderson Subri belum memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional kepada pihak dan belum melakukan komunikasi dengan OJK atas persiapan dan pelaksanaan audit pihak.

 

Emiten yang Berpotensi Tersengat Program Makan Siang Gratis Prabowo

  Foto: Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapatkan ucapan selamat atas perhitungan hasil pemilu dari 5 pemimpin negara melalui telepon. (Instagram @prabowo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Program susu dan makan siang gratis merupakan salah satu program yang digaungkan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Gibran. Bila menang nanti, sejumlah emiten susu pun bisa tersengat sentimen bila programnya berjalan.

"Rencana kita memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah, di pesantren, anak-anak balita, dan bantuan gizi untuk ibu hamil," ungkap Prabowo di hadapan kader Partai Bulan Bintang (PBB) dalam acara Konsolidasi Zona III di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), dikutip Rabu (13/9/2023).

Sementara ini, Sejumlah lembaga survei merilis hitung cepat (quick count) terbaru . Dari data tersebut, pasangan calon presiden (Capres) Prabowo dan calon wakil presiden (Cawapres) Gibran unggul dengan persentase diatas 50% dalam hasil hitung cepat.

Maka, bila hasil quick count tidak meleset, maka sejumlah emiten susu berpotensi untuk menjadi produsen pengadaan program susu gratis ini.

Sejumlah emiten susu tersebut antara lain PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ) dengan merk dagang Ultra Milk, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) dengan merk dagang Cimory, PT Diamond Food Indonesia Tbk (DMND) atau Diamond Milk dan Indofood CBP (ICBP) dengan merk dagang Indomilk.

Meski begitu, tampaknya sentimen ini belum terlalu berdampak pada pergerakan harga saham keempat emiten tersebut. Pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, saham ICBP terkoreksi 0,86% ke angka Rp11.550 per saham, sementara saham DMND turun 1,25% ke angka Rp790 per saham.

Sementara itu, CMRY juga tertekan di angka Rp4.210, atau turun 0,71% di perdagangan sesi satu. Sementara ULTJ memimpin penurunan terdalam dengan perolehan 2,51% ke angka Rp1.750 per saham.

Ada Post Election Stress Disorder, Bisakah Konsultasi Jiwa Lewat BPJS?

  Foto: Shutterstock

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Hasil Pemilu 2024 tentu bisa membawa dampak tersendiri bagi kesehatan mental dan fisik para politisi maupun simpatisan, terkadang orang yang bersangkutan bisa terkena gangguan Post Election Stress Disorder (PEST).

Seperti yang tertera di situs Better Help, PEST bisa menimbulkan kecemasan yang ditandai perasaan putus asa atau ketakutan setelah berakhirnya pemilu politik. Hal ini sering terjadi karena banyak orang yang terikat secara emosional terhadap proses politik yang ada.

Bagi mereka yang menganggap remeh hasil pemilu, tentu hal ini tidak akan terjadi.

Sejatinya, beberapa rumah sakit sudah siap sedia untuk mengantisipasi adanya calon legislatif (caleg) yang mengalami stres karena kalah di pemilu serta membutuhkan konsultasi mental dan kejiwaan. Lantas apakah caleg yang bersangkutan harus menanggung biaya pengobatannya secara mandiri?

Dan berkaca pada pada 2019 lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pernah mengumumkan bahwa mereka siap menanggung biaya pengobatan bagi para caleg yang stres akibat gagal pemilu. 

Namun tentunya, kepesertaan BPJS Kesehatan orang yang bersangkutan harus aktif. Pembiayaan pengobatan itu juga cukup beragam mulai dari stres ringan, sedang hingga berat, dan jika harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ), BPJS Kesehatan juga bisa membiayainya. 

Ketahuilah bahwa, layanan ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang memang membutuhkan konsultasi kejiwaan. Berikut adalah langkah-langkah menjalani pengobatan mental dengan menggunakan fasilitas BPJS.

Pastikan berkas sudah siap dan datangi Faskes Tingkat Pertama

Siapkanlah berkas-berkas seperti kartu identitas, kartu BPJS Kesehatan, dan dokumen diagnosa dokter bila sebelumnya Anda pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau klinik.

Datangilah Faskes Tingkat Pertama sesuai domisili tempat Anda terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Faskes I), Anda tentu harus berkonsultasi dengan dokter umum terlebih dulu sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit lainnya.

Datangi RS Rujukan

Datangilah RS rujukan dari Faskes I untuk menjalani konsultasi dan pengobatan. Anda bisa berkonsultasi dengan psikolog dalam beberapa sesi dan mengikuti beragam instruksi yang mereka berikan.

Tak perlu khawatir seputar biaya, karena RS yang menjadi rujukan Faskes Tingkat I adalah RS yang sudah bekerja sama dengan BPJS.

Jika konsultasi berlangung dalam beberapa sesi, maka untuk sesi selanjutnya Anda bisa langsung mendatangi RS tempat berobat tanpa meminta rujukan ulang ke Faskes Tingkat I.

Istirahat & fokus ke hal lain

Meski ada solusi yang berkaitan dengan biaya pengobatan, kesembuhan tentunya bisa diwujudkan jika Anda benar-benar beristirahat. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, kabar-kabar terkait pemilu mewarnai media sosial.

Tak ada salahnya untuk membatasi penggunaan ponsel untuk mengecek media sosial agar Anda lebih bisa mengendalikan informasi apa yang layak Anda dapatkan. Atau Anda juga bisa berpuasa media sosial dan menekuni hobi lain, sebut saja seperti menonton film komedi, olahraga, dan lain sebagainya agar pikiran Anda lebih tenang.

Raksasa Tambang Dunia Tutup Operasi & Jual Tambang Nikel, Gegara RI?

  Foto: Smelter Harita. (Dok. Harita)

Jakarta, CNBC Indonesia - perusahaan perdagangan komoditas dan pertambangan multinasional terbesar Glencore mengatakan bahwa pihaknya akan menjual sahamnya di Koniambo Nickel SAS (KNS) di Kaledonia Baru dan menghentikan produksi di pabrik pengolahan KNS selama enam bulan sembari mencari investor baru untuk bisnis yang merugi tersebut.

Melansir Reuters, Prancis telah melakukan negosiasi untuk menyelamatkan industri nikel Kaledonia Baru tersebuut. Paris pum mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya telah menawarkan dukungan negara kepada KNS senilai sekitar 200 juta euro.

"Bahkan dengan usulan bantuan pemerintah Perancis, biaya operasional yang tinggi dan kondisi pasar nikel yang sangat lemah saat ini membuat operasi KNS tetap tidak menguntungkan," kata Glencore dalam sebuah pernyataan, Senin, (12/2/2024).

Glencore akan segera memulai proses untuk mengidentifikasi mitra industri baru yang potensial bagi KNS, katanya.

Pemerintah Perancis memperhatikan keputusan Glencore dan akan mempertahankan tawaran bantuan negara untuk KNS, kata seorang pejabat kementerian keuangan kepada wartawan.

Posisi pemerintah tetap bahwa pelaku industri dan bukan negara harus berinvestasi di KNS dan pengolah nikel Kaledonia Baru lainnya, kata pejabat tersebut, seraya menambahkan bahwa pada tahap ini Paris tidak mengecualikan kemungkinan adanya investor Tiongkok.

Penambang dan pedagang komoditas Glencore mengatakan tahun lalu bahwa mereka hanya akan membiayai KNS, yang memegang 49% saham, hingga akhir Februari setelah menggelontorkan miliaran dolar untuk operasi tersebut.

Glencore menambahkan dalam pernyataan hari Senin bahwa pihaknya akan mendanai KNS selama periode enam bulan di mana pabrik perusahaan akan ditempatkan dalam "perawatan dan pemeliharaan".

Tungku pabrik akan tetap panas untuk menjaga kelangsungan lokasi dan semua karyawan KNS lokal akan dipertahankan, katanya.

Langkah untuk menghentikan produksi akan memungkinkan Glencore menghindari dampak negatif terhadap pendapatan inti (EBITDA) hingga $400 juta, dengan kemungkinan penghematan tahunan penuh mulai tahun 2025, kata analis Citi.

KNS adalah perusahaan patungan antara Glencore dan Societe Miniere du Sud Pacifique SA (SMSP), dengan nama terakhir dikendalikan oleh provinsi utara Kaledonia Baru.

Tingginya biaya dan ketegangan politik di Kaledonia Baru, ditambah dengan persaingan dari Indonesia, telah menyebabkan tiga pabrik pengolahan di wilayah Perancis berada di ambang kehancuran.

Diketahui, Indonesia memang sedang menggenjot ekspor nikelnya melalui program hilirisasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor bijih nikel pada 2010-2019 atau 10 tahun, rata-rata mencapai US$ 710,095 juta dengan volume menembus 23,28 juta ton.

Sementara itu, ekspor ferro nikel mencapai US$ 789,43 juta dengan volume mencapai 485.521 ton. Ekspor nikel dan barang daripadanya mencapai US$ 928,57 juta dengan volume 97 ribu ton.

Khusus pada 2022, ekspor ferro nikel mencapai US$ 13,621 miliar atau melesat 424,8%% dibandingkan sebelum larangan ekspor pada 2019. Ekspor nikel dan barang daripadanya mencapai US$ 5,98 miliar, terbang 635,2% dibandingkan sebelum larangan ekspor pada 2019.

Israel Tolak Tawaran Gencatan Senjata, Harga Minyak Dunia Jadi Begini

  Foto: Kapal tanker Capricorn Sun ditambatkan di pelabuhan Rostock Jerman, Jerman, 5 Agustus 2022. (REUTERS/ANDREAS RINKE)

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga minyak mentah dunia mulai bergerak variatif pasca kemarin, Rabu (8/2/2024) melambung di atas 3% akibat Israel melakukan penolakan atas tawaran gencatan senjata dari Hamas.

Per hari ini, Kamis (9/2/2024) hingga pukul 09.00 WIB, harga minyak mentah jenis Brent melemah -0,02% ke US$ 81,61 per barel. Sementara untuk jenis light sweet atau West Texas Intermediate masih lanjut menguat 0,1% menuju posisi US$ 76,29 per barel.

Kedua harga acuan minyak mentah dunia tersebut dalam sepekan masih bertahan di zona positif, rata-rata menguat di atas 5%.

Harga minyak dipengaruhi sikap Israel yang menolak gencatan senjata yang ditawarkan Hamas. Hal ini membawa gejolak perang di Timur Tengah semakin memanas. Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu diketahui menolak tawaran terbaru Hamas untuk melakukan gencatan senjata dan mengembalikan sandera yang ditahan di Jalur Gaza.

Namun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken mengatakan masih ada ruang untuk negosiasi menuju kesepakatan. Delegasi Hamas Palestina yang dipimpin oleh pejabat senior, Khalil Al-Hayya dijadwalkan melakukan perjalanan ke Kairo pada hari ini untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan Mesir dan Qatar.

Perang geopolitik di Timur Tengah yang memanas kemudian berimbas pada front perang baru yang terjadi di Laut Merah, akibat kelompok pemberontak Houthi yang menyerang kapal logistik menuju terusan Suez.

Konflik Laut Merah telah memakan banyak korban yang berdampak pada perdagangan global dan melambungnya harga logistik.

Di sisi lain, penguatan harga minyak terdorong suplai yang semakin susut. Melansir dari Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan stok bensin AS turun 3,15 juta barel pada pekan lalu dibandingkan dengan perkiraan analis yang memperkirakan peningkatan sebesar 140.000 barel.

"Penurunan stok bensin dan kenaikan ekspor minyak AS sebesar 13% secara tahunan ke rekor 4,06 juta barel per hari pada tahun 2023, keduanya menunjukkan permintaan minyak mentah yang lebih kuat", kata ANZ Research dalam sebuah catatan, dikutip dari Reuters.

Kenaikan harga minyak juga terjadi meski masih ada perbedaan pandangan antara pejabat bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) terkait kebijakan suku bunga kedepannya.

Mayoritas menegaskan jika The Fed belum akan memangkas suku bunga sampai mereka percaya diri jika inflasi akan turun ke kisaran 2%. Namun, terdapat pula pejabat yang cenderung dovish.

Selain itu, susutnya pasokan juga diikuti olah keputusan Arab Saudi, salah satu negara penghasil minyak terbesar dunia yang tergabung dalam OPEC+ menyatakan masih lanjut memangkas produksi secara sukarela sebanyak 2,2 juta barel per hari hingga kuartal I/2024.

CNBC INDONESIA RESEARCH

Tok, Antam Menang atas Gugatan PKPU Budi Said

  Foto: Proses sidang putusan PKPU Budi Said terhadap Antam. (Dok. Pengacara Antam)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menang atas gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Budi Said.

Dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Pusat), Selasa (6/2/2024) Majelis Hakim telah membacakan pertimbangan yang intinya menyatakan bahwa Permohonan PKPU bersifat tidak sederhana, karena diduga berkaitan erat dengan perkara pidana yang sedang berlangsung.

Majelis hakim juga menyatakan bahwa perlu dilakukan pertimbangan lebih lanjut mengenai Pasal 223 jo Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU, yang mana pasal tersebut menjelaskan yang bisa mengajukan PKPU kepada BUMN hanyalah Menteri Keuangan.

"Tentunya putusan ini juga semakin mempertegas bahwa Antam merupakan suatu perusahaan yang memiliki keadaan keuangan yang sehat. Sebagaimana dapat dilihat dari likuiditas dan solvabilitas ANTAM yang sangat baik, sehingga tidak bijaksana jika perusahaan seperti ANTAM jatuh ke dalam PKPU," ujar Fernandes Raja Saor, Pengacara Antam kepada CNBC Indonesia, Selasa (6/2/2024) malam.

Dengan berakhirnya perkara PKPU ini juga berarti notasi khusus M pada Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dihapus, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran BEI nomor SE-00023/BEI/12-2021 tanggal 30 Desember 2021.

"Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Perkara No. 387, yaitu Bapak Buyung Dwikora, S.H., M.H., bapak Yusuf Pranowo, S.H., M.H., dan bapak Bintang AL, S.H., M.H. Terima kasih karena telah memberikan suatu pertimbangan yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan keadilan. Putusan ini akan menjadi suatu preseden hukum yang baik dalam lingkungan hukum komersial dan korporasi BUMN," lanjut Fernandes.

Berakhirnya PKPU ini juga merupakan suatu usaha yang melibatkan banyak elemen, seperti para Jaksa Pengacara Negara dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang telah mendampingi dan bertindak sebagai kuasa hukum bersama-sama dengan Fernandes Partnership untuk membela kepentingan negara dalam perkara ini.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian BUMN sebagai pihak yang memberikan dukungan dan bantuan yang tidak henti, mengawal seluruh langkah hukum Antam dalam perkara ini.

"Tentu kami juga tidak lupa mengapresiasi dukungan masyarakat yang begitu luas, yang senantiasa memberikan kepercayaannya kepada Antam. Kemenangan ini adalah kemenangan bersama, yang tidak akan terjadi jika tidak mendapatkan dukungan yang besar dari pihak-pihak tersebut," ujar Fernandes.

Untuk putusannya sendiri, pihaknya masih menunggu salinan resmi dari pengadilan karena kini putusan masih dalam tahap minutasi.

Selain itu, pihaknya juga ingin menyampaikan agar ke depannya para kreditor-kreditor BUMN, terutama kreditor yang utangnya tidak sederhana, agar tidak gegabah untuk menggunakan instrumen PKPU sebagai upaya pemenuhan haknya.

PKPU Budi Said kepada Antam sendiri berkaitan dengan sisa emas sebanyak 1,1 ton yang diklaim dirinya. Antam sendiri menegaskan bahwa permohonan PKPU Budi Said dalam transaksi pembelian emas tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan.