Foto: Petugas PT Pos Indonesia melakukan penyaluran Bantuan Sosial Tunai secara door to door di Kawasan Petojo Selatan, Jakarta, Rabu (21/7/2021). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)
- Bantuan subsidi upah (BSU) telah saat ini mulai dicairkan pemerintah. Dana tersebut sudah berada di perbankan dan diharapkan bisa segera masuk ke rekening penerima.
Untuk tahap awal, Kementerian Keuangan diketahui telah mencairkan alokasi anggaran sebesar Rp 947,499 miliar untuk 947.499 pekerja yang memenuhi syarat. Penyaluran dilakukan melalui KPPN Jakarta VII ke rekening PHI Jamsostek. PT BESTPROFIT
Anda bisa mengecek apakah mendapatkan bantuan tersebut melalui situs https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Lantas, apa saja syarat penerima subsidi upah?
Dasar hukum penyaluran bantuan subsidi gaji telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 16/2021 tentang Perubahan Atas Permenaker 14/2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. PT BESTPROFIT
Dalam aturan tersebut juga diatur mengenai syarat pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan subsidi gaji. Berikut syarat penerima bantuan subsidi gaji :"Bahwa untuk tetap menjaga kemampuan ekonomi selama masa pandemi corona virus disease 2019, perlu kelanjutan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah," tulis pertimbangan aturan tersebut. BEST PROFIT
- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK)
- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021
- Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan
- Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. BESTPROFIT
Selain syarat-syarat di atas, penerima bantuan subsidi gaji diprioritaskan juga bagi pekerja atau buruh yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau program bantuan produktif usaha mikroPT BESTPROFIT FUTURES
BPF.- Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
Sumber : Jakarta, CNBC Indonesia
No comments:
Post a Comment