Tuesday, February 4, 2025

Tok! UU BUMN Disahkan DPR

 

Gedung DPR
Foto: detikcom

Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disahkan pada Rapat Paripurna.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat paripurna pada hari Selasa (4/2/2025) ini. "Dengan ini Rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setuju disahkan? Sah," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, terdapat beberapa poin yang akan dibahas dalam RUU BUMN tersebut, di antaranya penyesuaian definisi BUMN yang nantinya akan mempertegas tugas BUMN sesuai perkembangan regulasi.

Berikut poin-poin yang tertuang dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang dibacakan Ketua Panja Pembahasan RUU BUMN Eko Hendro Purnomo:

- Penyesuaian dan perluasan definisi BUMN untuk mengakomodasi BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal.

- Penambahan definisi terkait anak usaha BUMN yang sebelumnya tidak diatur dalam UU saat ini.

- Pengaturan terkait Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan dan/atau pembubaran BUMN.

- Pengaturan terkait bisnis judgement rule.

- Penegasan terkait aset BUMN.

- Pengaturan terkait SDM, di mana BUMN memberikan peluang bagi penyandang disabilitas serta masyarakat setempat.

- Karyawan perempuan diberikan peluan untuk menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan strategis lainnya di BUMN

- Pengaturan terkait pembentukan anak perusahaan BUMN secara lebih mendetil dalam rangka memastikan anak usaha memberikan kontribusi yang besar bagi BUMN dan negara.

- Pengaturan terkait aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta pemisahan BUMN secara lebih tegas dalam rangka menciptakan BUMN yang kompetitif, andal, tangguh.

- Pengaturan secara fundamental terkait privatisasi BUMN dalam rangka memastikan privatisasi memberikan manfaat bagi kinerja BUMN, masyarakat, dan negara.

- Pengaturan mengenai satuan pengawasan internal, komite audit, dan komite lainnya.

- Pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan kerja sama dengan UMKM dan koperasi, serta masyarakat, dengan mengutamakan masyarakat di wilayah sekitar BUMN berada.

- Menteri BUMN Erick Thohir pun sempat menyebut RUU BUMN ini akan menjadi landasan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Dengan RUU BUMN dibentuk BPI Danantara beserta struktur organ dan tata kelolanya," kata Erick dalam rapat kerja bersama DPR, Kamis (23/1/2025).

Monday, February 3, 2025

Alert! Pasar Kripto Ambruk, Bitcoin Hingga Ethereum Merah Merona

 

Lengkap! Begini Jatuh Bangun Harga Bitcoin Sejak 2009-2023
Foto: Infografis/Lengkap! Begini Jatuh Bangun Harga Bitcoin Sejak 2009-2023/Aristya Rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar kripto mengalami kebakaran pada pagi hari ini (03/02/2025) di tengah sikap China, Kanada, dan Meksiko yang siap memberikan perlawanan terhadap Amerika Serikat (AS) soal perang dagang.

Merujuk dari CoinMarketCap pada Senin (03/02/2025) pukul 05:31 WIB, pasar kripto tampak kebakaran. Bitcoin melemah 3,33% ke US$97.248,72 dan secara mingguan berada di zona negatif 7,04%. Ethereum terdepresiasi 7,23% dalam 24 jam terakhir dan dalam sepekan melemah 12,11%.

Solana turun 5,66% secara harian dan jika dilihat dalam seminggu terakhir terpantau anjlok 18,64%.

Begitu pula untuk Dogecoin yang ambles 12,79% dalam 24 jam terakhir serta dalam tujuh hari terakhir ambruk 22,21%.

CoinDesk Market Index (CMI) yang merupakan indeks untuk mengukur kinerja tertimbang kapitalisasi pasar dari pasar aset digital turun 6,07% di angka 3.458,46. Open interest terdepresiasi 7% di angka US$126,35 miliar.

Sedangkan fear & greed index yang dilansir dari coinmarketcap.com menunjukkan angka 47 yang menunjukkan bahwa pasar berada di fase neutral dengan kondisi ekonomi dan industri kripto saat ini.

Dilansir dari coindesk.com, Bitcoin (BTC), mata uang kripto terkemuka berdasarkan nilai pasar dan satu-satunya aset makro yang diperdagangkan selama akhir pekan, tetap berada di bawah US$100.000, melemah untuk hari ketiga berturut-turut, saat Kanada bergabung dengan Meksiko dalam mengumumkan tarif impor balasan terhadap Amerika Serikat.

Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan bahwa Kanada akan memberlakukan tarif 25% pada barang-barang AS, mulai dari minuman hingga peralatan rumah tangga, setelah Presiden AS, Donald Trump memberlakukan tarif 25% pada impor dari Kanada dan Meksiko serta 10% pada barang dari China. China menyatakan akan mengajukan gugatan terhadap AS di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sambil berjanji untuk mengambil langkah balasan yang belum ditentukan guna melindungi kepentingannya.

Perang dagang yang kembali memanas, ditambah dengan deportasi massal migran ilegal dari AS, dapat meningkatkan inflasi, melemahkan alasan bagi bank sentral AS (The Fed) untuk segera memangkas suku bunga. Pelemahan harga BTC kemungkinan mencerminkan kekhawatiran ini dan memberikan sinyal penghindaran risiko bagi aset berisiko tradisional.

CNBC INDONESIA RESEARCH

Friday, January 31, 2025

BRI (BBRI) Hapus Utang 69.000 UMKM, NIlainya Rp2,5 Triliun

 

Gedung Bank BRI
Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan ada sebanyak 69.000 ribu nasabah UMKM yang memenuhi kriteria untuk dihapus tagih kredit macetnya. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan target nilai total dari penghapustagihan itu sebesar Rp2,5 triliun.

Himpunan bank negara (Himbara) telah melakukan hapus tagih kredit macet dari 71.000 nasabah. Dengan begitu, mayoritas kredit macet yang telah dihapus tagih berasal dari BRI.

"Iya, jumlah nasabah [yang dihapus tagih], di dalam 71.000 itu ada 69.000 nasabah BRI. Nilainya Rp2,5 triliun," ucap Supari selepas acara BRI Microfinance Outlook 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025).

Seperti diketahui, hapus tagih kredit macet UMKM ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Peraturan itu diteken pada 5 November 2024 dan akan berjalan selama 6 bulan, yakni sampai 5 Mei 2025.

Di BRI, Supari menjelaskan penghapustagihan dilaksanakan secara bertahap. Ia mengungkapkan anggaran dasar untuk itu sebesar Rp2,5 triliun, dan bakal ditentukan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BRI nanti.

"Nah, dalam bentuk anggaran dasar itu kan anggaran hapus tagih itu harus ditetapkan oleh RUPS tahunan. Maka kalau dilihat itu salah satu agendanya adalah permintaan putusan anggaran hapus tagih. Itu termasuk bagian dari bagaimana nanti yang 69.000 itu bisa diselesaikan," tandas Supari.

Meski demikian, ia menerangkan BRI telah memulai hapus tagih utang macet UMKM dengan anggaran Rp400 miliar. Anggaran itu adalah sisa hapus tagih untuk para debitur terdampak bencana gempa bumi yang menimpa Yogyakarta, Tsunami, hingga dampak pemisahan diri Timor Timur dari Indonesia.


"Kita udah jalan dengan anggaran yang sudah ada. Kita kan punya anggaran kurang lebih Rp400 miliar. Sisa hapus tagih jamannya gempa Yogyakarta, Timor-Timur memisahkan diri, sampai tsunami. Itu masih ada sisa hapus tagih anggaran. Kemudian kita gunakan. Itu kita gunakan saat yang bersamaan nanti di RUPS," jelas Supari.

Ia melanjutkan, sisa anggaran sebesar Rp400 miliar akan dimasukan ke dalam target anggaran untuk hapus tagih utang UMKM sesuai dengan PP Nomor 47 Tahun 2024. Lantas, masih ada sekitar Rp2,1 triliun untuk melaksanakan program itu.

"Karena kan 69.000 [sebesar] Rp2,5 triliun. Itu kan baru diselesaikan dari Rp400 miliar dengan menggunakan anggaran yang ada" kata Supari.

Thursday, January 30, 2025

Galbay Utang Pinjol Bisa Dipenjara? Ini Penjelasannya

 

OJK Atur Cara dan Larangan Tagih Utang Pinjol
Foto: infografis/OJK Atur Cara dan Larangan Tagih Utang Pinjol/Aristya rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia - Terjerat utang Pinjol menjadi salah satu permasalahan hidup beberapa masyarakat di Indonesia. Namun, apakah memilih untuk melakukan gagal bayar (galbay) bisa berujung pada hukuman penjara?

Sebenarnya hingga saat ini belum ada ancaman penjara untuk masalah itu di Indonesia. Sejauh ini, hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di layanan keuangan seperti pinjol dan perbankan.Ada sejumlah masalah yang akan menjerat mereka yang terlilit utang pinjol. Untuk itu selain didorong untuk meminjam di platform resmi, masyarakat juga diminta meminjam sesuai kemampuan membayar.

Berikut tiga masalah yang akan menimpa mereka yang tidak membayar utang pinjol di Indonesia:

Sulit mengajukan pinjaman

Salah satu yang bisa jadi masalah adalah masuk daftar hitam dan kesulitan untuk melakukan peminjaman di masa depan. Jadi pastikan skor kredit untuk selalu positif dari pinjaman apapun secara tepat waktu.

Salah satu informasi riwayat peminjaman di layanan keuangan adalah melalui SLIK OJK. Catatan debitur dikumpulkan dari hasil yang dipertukarkan oleh antar bank dan lembaga keuangan.

Denda dan bunga menumpuk

Saat telat membayar pinjaman ada denda yang juga harus dibayar. Beban ini terus menumpuk dan membuat jumlah utang kian besar. Selain itu bunga juga menjadi tinggi hingga tak butuh waktu lama utang menjadi membengkak besar dan sulit dilunasi.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengajukan keringanan bunga atau memperpanjang tenor. Cara ini agar nominal cicilan jadi terjangkau dan bisa dilunasi.

Debt collector

Fintech memiliki prosedur ketat namun teratur untuk melakukan penagihan pada mereka yang mangkir membayar pinjaman. Proses awal akan dilakukan melalui SMS, email, dan telepon.

Namun jika tak kunjung membayar, tim kolektor akan mendatangi rumah peminjam atau menghubungi orang terdekat. Jika terus terjadi maka akan menggangu aktivitas sehari-hari Anda dan orang sekitar.

Friday, January 24, 2025

Profil Grup Djarum, Akuisisi Bakmie GM Hingga DATA

 

Bakmi GM (Istimewa)
Foto: Bakmi GM (Istimewa)

Jakarta, CNBC Indonesia - Grup Djarum terus memperluas portofolio investasinya dari berbagai macam sektor mulai dari rokok, finansial, hingga ritel. Pada Desember 2024 lalu dikabarkan akan dicaplok oleh Grup Djarum sebanyak 85% dengan nilai transaksi mencapai Rp2,1 triliun saham Bakmi GM yang dikelola oleh PT Griya Miesejati.

Terbaru, Grup Djarum juga resmi mengumumkan akan mengakuisisi PT Remala Abadi Tbk. (DATA). Direktur Utama PT Remala Abadi Tbk. Richard Kartawijaya mengatakan, masuknya iForte sebagai mitra strategis, DATA dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan jaringan backbone yang selama ini sudah dimiliki oleh anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR).Selain itu dengan menjadi investor strategis di DATA, selama ini pangsa pasar yang belum tergarap maksimal oleh iForte, dapat diolah secara maksimal oleh Remala.


"Masih banyak sinergi dan kolaborasi bisnis yang terbuka dengan masuknya iForte sebagai investor strategis di DATA. Dengan masuknya iForte, kami sebagai management akan semakin percaya diri untuk memberikan layanan broadband kepada lebih banyak masyarakat di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (24/1).

Menurutnya, perluasan jaringan broadband DATA nantinya akan berdampak positif kepada kinerja keuangan DATA maupun iForte.

Di sisi lain, Ia mengungkapkan, pihaknya terus melakukan perluasan jaringan dan ekspansi usahanya. Terbaru, yaitu kerja sama dengan PT Cikarang International City (Cinity) menggelar jaringan FTTH (Fiber to the Home) di cluster yang dibangunnya.

Menurutnya, kerja sama ini membuktikan kepercayaan yang tinggi yang diberikan Cinity kepada DATA untuk menyediakan jaringan FTTH yang berkualitas bagi konsumen Cinity.

"Saat ini broadband sudah menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. Melihat kebutuhan ini DATA berinisiatif menjalin kerja sama dengan Cinity untuk menyediakan jaringan broadband yang memiliki kualitas prima. Konsumen yang membeli rumah Cinity akan kami berikan harga broadband yang sangat kompetitif dan terjangkau yaitu Rp180.000 untuk kecepatan mulai dari 100mbps," jelasnya.

Richard menyebut kerja sama antara DATA dan Cinity ini merupakan wujud simbiosis mutualisme antar dua entitas bisnis. Dengan kerja sama ini DATA dapat membangun jaringan serat optik dan menyediakan layanan FTTH di wilayah yang akan dibangun oleh Cinity.

Cinity nantinya juga akan mendapatkan benefit berupa revenue share yang adil dengan menganut prinsip transparansi. Richard menambahkan, jika ada pengembang lainnya atau masyarakat yang ingin bermitra dalam penyediaan layanan FTTH, DATA terbuka untuk bekerja sama dengan konsep revenue sharing yang saling menguntungkan.

"Untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen Cinity, Remala juga akan menyediakan CCTV yang terpasang baik di cluster maupun di jalan raya. Di tahap awal, kata Richard, DATA berencana menyediakan jaringan FTTH di seluruh unit yang dibangun oleh Cinity," imbuhnya.

Jumlah homepass yang akan dibangun oleh DATA di seluruh cluster yang dibangun Cinity mencapai 13.000. Nantinya tak menutup kemungkinan DATA dapat membangun dan menyediakan jaringan broadband di tempat-tempat komersial yang dibangun oleh PT Pertiwi Sejati Estate sebagai holding Cinity seperti di wilayah Bekasi, Kabupaten Karawang dan Subang.

Harapannua, kerja sama dengan PT Pertiwi Sejati Estate ini, DATA bisa mencapai target pembangunan hingga 500 ribu homepass.

"Dengan iForte yang masuk sebagai investor strategis, kami sangat optimis dapat memenuhi kebutuhan PT Pertiwi Sejati Estate dan pengembang besar lainnya yang ingin memberikan layanan lebih bagi konsumen yang ingin membeli propertinya. Dengan tersedianya layanan broadband yang terbaik dari Remala, tentunya akan memberikan nilai tambah bagi nilai jual properti yang dibangunnya," pungkasnya.

Profil Grup Djarum

Seperti diketahui, Grup Djarum merupakan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Grup itu dipimpin oleh kakak-adik Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono.

Sumber kekayaan Grup Djarum bukan hanya dari rokok. Duo Hartono juga tercatat sebagai pengendali PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) melalui PT Dwimuria Investama Andalan yang menggenggam 54,94% saham BBCA. Dwimuria dimiliki oleh Robert Budi Hartono sebanyak 51% saham, dan 49% saham dipegang oleh Michael Bambang Hartono.

Djarum Group tidak hanya berbisnis rokok. Lini bisnisnya pun berbagai sektor mulai dari finansial hingga makanan dan minuman. Bahkan, Djarum Group juga telah merambah ke sektor modal ventura.