Data Pegawai BUMN hingga Dokter Penerima Bansos Perlu Diverifikasi

 

Dokter masuk dalam data penerima bansos hingga harus ada verifikasi ulang. (Freepik.com/8photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong verifikasi data pegawai BUMN hingga dokter yang diduga terima bantuan sosial (bansos). Hal itu untuk memastikan agar bansos tidak salah sasaran.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, mengatakan pihaknya telah meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk lakukan ground checking atau verifikasi langsung di lapangan terkait kebenaran profesi penerima bansos.

BACA JUGA

PPATK: Data Dokter-Pegawai BUMN Penerima Bansos Masih Akan Bertambah

Sebelumnya, PPATK telah menerima sekitar 29 juta data penerima bansos dari Kementerian Sosial. Dari jumlah tersebut, PPATK baru merampungkan analisis terhadap 14 juta rekening penerima bansos.

ADVERTISEMENT

PPATK mengidentifikasi penyaluran bansos masuk ke rekening 27.932 pegawai BUMN dan 7.479 dokter. Selain itu, lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer yang terindikasi menerima bansos.

"Data (profesi) tersebut memang benar pengakuan nasabah saat pembukaan rekening. Jadi untuk kebenarannya akan dilakukan ground checking oleh Kemensos ke penerima bansos, intinya seperti itu," jelas Danang dalam program Beritasatu Malam, Senin (11/8/2025).

Ia menambahkan, verifikasi profil penerima bansos ini perlu menjadi perhatian untuk memastikan bansos tersalurkan tepat ke masyarakat yang membutuhkan. Sebab, ribuan rekening penerima bansos ditemukan memiliki saldo di atas Rp 50 juta, dengan data penghasilan di atas Rp 50 juta-Rp 100 juta.

Profil nasabah tersebut juga harus diverifikasi, apakah masih berprofesi yang sama saat pertama kali terima bansos. Selain itu, perlu dilacak kapan penerima bansos dengan latar belakang elit tersebut pertama kali terima bantuan.

Terlebih lagi, lanjut Danang, penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter, pegawai BUMN serta posisi manajerial lainnya masih berpotensi bertambah. Hal itu mengingat PPATK baru selesai analisis terhadap 14 juta rekening atau separuh dari 29 juta rekening penerima bansos.

"Kemungkinan jika ada anomali bertambah, segera kami sampaikan ke Kemensos. Ini masih berkelanjutan karena bukan data statis tetapi dinamis, ada penerima bansos naik kelas, ada yang turun kelas," pungkas dia.

Kemenhub Soroti Truk Tambang Ilegal Asal China Beroperasi di RI

 

Ilustrasi truk tambang. (Antara/Ist)

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons adanya kabar perihal produk kendaraan atau truk untuk operasional pertambangan asal China yang cukup masif masuk ke Indonesia. Kabarnya, truk ini tidak mengikuti uji tipe seperti truk lokal yang hendak mendapatkan surat registrasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan memastikan isu tersebut akan menjadi perhatian pemerintah. Pihaknya mengaku telah melakukan pembahasan dengan beberapa kementerian terkait lainnya.

"(Truk China) itu sedang menjadi concern kita juga. Kita sedang mengundang beberapa Kementerian yang terkait dengan masalah itu," ungkap Aan saat ditemui awak media pada Jumat (8/8/2025).

ADVERTISEMENT

"Ini sudah banyak juga masukan kepada kita terkait dengan kendaraan angkutan barang yang ada di tambang," sambungnya.

Aan melanjutkan, pada dasarnya truk operasional merupakan bagian dari barang modal. Hal ini karena truk tersebut adalah bagian dari fasilitas investasi yang telah digelontorkan sejak awal.

Meski demikian, Kemenhub memastikan hal ini akan ditindaklanjuti, lantaran operasional kendaraan harus memenuhi aspek keselamatan.

"Itu manifest dari kendaraan tersebut bukan berbunyi kendaraan, ia berbunyi barang modal. Namun, ini tetap menjadi concern kita untuk melakukan pengujian karena yang penting itu untuk keselamatan," ucap dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sertifikasi Registrasi Uji Tipe atau SRUT merupakan proses yang perlu diambil oleh produsen atau pemilik produk untuk memastikan barang mereka memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang.

Proses ini melibatkan pengujian produk untuk memastikan sejumlah aspek, mulai dari keamanan konsumen, kualitas produk, hingga perlindungan lingkungan. 

Soal Kenaikan PBB Pati 250 Persen, Bupati Sudewo Dicap Arogan

 

Bupati Pati, Sudewo saat jumpa pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat 8 Agustus 2025. (Beritasatu.com/Jamaah)

Pati, Beritasatu.com - Kebijakan Bupati Pati Sudewo yang sempat menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% menuai gelombang protes warga. Meski tarif tersebut akhirnya dicabut, Sudewo tetap mendapat kritik keras dan dinilai bersikap arogan.

Pengumuman pencabutan kenaikan tarif disampaikan langsung Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025).

“Kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan, untuk menciptakan situasi aman dan kondusif, serta memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati,” ujarnya.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memastikan aksi besar-besaran pada 13 Agustus 2025 tetap berjalan. Mereka menilai persoalan ini bukan sekadar soal pajak, melainkan juga sikap Bupati Sudewo yang dinilai menantang rakyat.

Ketua aksi penggalangan donasi, Teguh Istianto menegaskan pencabutan kebijakan tidak menghapus kekecewaan warga.

“Ini bukan cuma soal pajak. Bupati sudah ingkar janji kampanye. Baru menjabat belum 1 tahun sudah menaikkan pajak, lalu menantang rakyat berdemo. Ini yang membuat warga marah,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Pati berjanji akan mengembalikan uang warga yang terlanjur membayar pajak dengan tarif kenaikan. Mekanisme pengembalian akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) bersama kepala desa. Tahun ini, tarif PBB-P2 kembali mengikuti tarif 2024.

BACA JUGA

Polemik Pajak 250%, Viral Bupati Pati Sudewo Sawer Uang

Posko penggalangan donasi untuk aksi 13 Agustus 2025 terus dipadati warga. Hingga kini, ribuan karton air mineral dan berbagai logistik telah terkumpul.

Aksi yang disebut akan berlangsung damai ini diperkirakan melibatkan massa besar, sebagai bentuk tuntutan moral dan politik terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo.

Wall Street Merosot karena Sinyal Lemah Ekonomi AS

 

Ilustrasi Wall Street (AP Photo/Peter Morgan)

Jakarta, Beritasatu.com – Indeks utama Wall Street merosot pada perdagangan Selasa (5/8/2025) setelah muncul sinyal mengecewakan terkait kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS).

Indeks S&P 500 turun 0,5%, setelah sebelumnya mencatat pergerakan ekstrem. Dow Jones Industrial Average juga melemah 61 poin atau 0,1%, sedangkan Nasdaq Composite turun 0,7%.

Dilansir dari AP, laporan aktivitas bisnis jasa di AS menunjukkan hasil lebih lemah dari perkiraan. Hal ini menambah kekhawatiran bahwa tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump telah menekan perekonomian.

Namun, harapan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve serta laporan laba perusahaan yang positif menahan penurunan lebih lanjut. Saat ini, S&P 500 masih berada dalam jarak 1,4% dari rekor tertingginya.

Salah satu penurunan terbesar dialami Edgewell Personal Care, produsen merek Schick, Playtex, dan Banana Boat, yang anjlok 18,8% setelah melaporkan laba dan pendapatan di bawah perkiraan.

BACA JUGA

IHSG Menuju 8.000? OJK Ingatkan Soal Risiko

Meski demikian, tren investasi pada teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terus menguat. Saham Palantir Technologies melonjak 7,8% setelah mencatat laba lebih baik dari perkiraan dan menaikkan proyeksi pendapatan tahun ini.

Secara keseluruhan, S&P 500 ditutup turun 30,75 poin ke level 6.299,19. Dow Jones turun 61,90 poin menjadi 44.111,74, dan Nasdaq merosot 137,03 poin ke 20.916,55.

Sementara itu, bursa saham di Eropa dan Asia mayoritas menguat. Namun, Indeks Sensex India turun 0,4% di tengah kekhawatiran ketegangan dagang dengan AS terkait desakan pengurangan impor minyak dari Rusia.

Beli 50 Boeing, Garuda Indonesia Ekspansi hingga 100 Rute

 

Ilustrasi Garuda Indonesia (Jakarta Globe)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Garuda Indonesia berencana meningkatkan jaringan penerbangan mencapai sekitar 100 rute. Penambahan rute tersebut, menjadi salah satu rencana strategis lima tahun maskapai pelat merah tersebut.

"Peningkatan jaringan penerbangan (network expansion). Garuda Indonesia akan meningkatkan jaringan hingga sekitar 100 rute pada 2029, baik domestik maupun internasional," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Selain Garuda, anak usaha Garuda, Citilink, juga akan mengoperasikan sekitar 90 rute penerbangan hingga 2029. Peningkatan jaringan internasional akan dilakukan melalui strategic co-share agreement, terutama di Asia Pasifik dan Timur Tengah.

Baca Juga: Menko Airlangga: Bukan Hanya Indonesia yang Beli Boeing dari AS
Di dalam negeri, Garuda Indonesia juga melayani destinasi pariwisata prioritas di Indonesia melalui peningkatan frekuensi penerbangan dan penerbangan langsung lebih banyak.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menjelaskan, pembelian pesawat Boeing senilai US$ 3,2 miliar ini diperlukan karena untuk mendorong peningkatan logistik interkoneksi antar pulau.

ADVERTISEMENT

Seperti diketahui, pembelian 50 unit pesawat Boeing merupakan bagian kesepakatan dalam tarif resiprokal AS diturunkan menjadi 19%. Pesawat Boeing nantinya akan menjadi milik PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

Airlangga menambahkan, perdagangan ini akan diikuti investasi, layanan dan jasa keuangan. Diketahui Indonesia juga akan membeli produk agrikultur senilai US$ 4,5 miliar dan produk energi senilai US$ 15 miliar dari AS.

Sebelumnya, Airlangga mengungkapkan, proses pembelian pesawat Boeing oleh Garuda Indonesia masih dalam negosiasi bisnis secara business to business atau b to b. Belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak.

Sementara, Sekretaris Perusahaan Garuda Indonesia (GIAA) Cahyadi Indrananto menyampaikan, Garuda Indonesia dan Boeing masih melakukan komunikasi secara intensif. Pembahasan detail dilanjutkan mengenai kebutuhan armada yang sesuai dengan pangsa pasar Garuda di Indonesia.

Paylater Jadi Alasan Masyarakat Susah Beli Rumah Subsidi

 

Aplikasi penunda pembayaran atau paylater. (Antara/Yulius Satria Wijaya)

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) mengungkapkan, penyerapan rumah subsidi di masyarakat mengalami hambatan serius akibat persoalan keuangan, terutama akibat tingginya keterlibatan masyarakat dalam skema pembayaran tunda atau paylater.

Ketua DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan,  salah satu kendala utama adalah tingginya tingkat penolakan (rejection) dalam proses pengajuan rumah subsidi. Dia menilai kondisi itu membuat sekitar 80% masyarakat tak dapat akses rumah subsidi.

“Artinya, jadi rejektifnya sekitar 75% sampai 80%. Ini yang menyebabkan penyerapan kita jadi terhambat. Tahun lalu hal ini belum terjadi, jadi ini bisa jadi masukan bagi kita semua,” ujar Joko Suranto pada Selasa (29/7/2025).

ADVERTISEMENT

Ia menjelaskan, ada tiga faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kelolosan masyarakat dalam proses pengajuan rumah subsidi. Pertama, kondisi keuangan masyarakat yang bermasalah, seperti menunggak pembayaran dengan nilai rata-rata mencapai Rp 3 juta.

Kedua, keterlibatan dalam skema paylater dengan nilai rata-rata di bawah Rp 500.000, yang justru menjadi faktor dominan dalam penolakan. Ketiga, adalah masalah restart kredit dengan kontribusi sekitar 1,7%.

“Yang paling besar justru dari paylater, kontribusinya mencapai 63%,” ujar Joko.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dari proses seleksi internal yakni pengembang, angka lolosnya pengajuan rumah subsidi mencapai 51%-52%. Namun, kemudian saat masuk ke tahap perbankan, angka tersebut turun drastis menjadi hanya 33%.

Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hambatan tersebut.

Salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran kepada perbankan agar tidak mempermasalahkan status dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi masyarakat yang hendak membeli rumah subsidi.

“OJK juga telah membentuk Satgas Khusus Penanganan SLIK dan menerima pengaduan dari pengembang maupun nasabah,” kata Dian.

Ia menegaskan bahwa seluruh pihak, termasuk perbankan dan pengembang, harus mendukung program pemerintah dalam membantu masyarakat memiliki rumah. Dian juga meminta pengembang untuk memberikan edukasi dan penguatan kapasitas kepada calon pembeli agar mereka memahami dan mampu memenuhi kewajiban kredit.

Dian juga berharap asosiasi pengembang seperti REI dapat turut aktif membantu masyarakat menyelesaikan kendala, termasuk menindaklanjuti keluhan yang muncul agar program perumahan subsidi ini bisa berjalan optimal.

“Ini kan program pemerintah, subsidinya juga cukup signifikan. Maka penting untuk memastikan calon nasabah memiliki kapasitas dan komitmen agar kewajibannya bisa dipenuhi hingga lunas,” pungkasnya.

Kerugian Capai Miliaran, Direktur Mie Gacoan Tersangka Kasus Hak Cipta

 

Mie Gacoan. (Istimewa)

Denpasar, Beritasatu.com - Direktur PT Mitra Bali Sukses yang menaungi jaringan Mie Gacoan di Bali, I Gusti Ayu Sasih Ira, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran hak cipta musik. Penetapan itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Ariasandy, pada Senin (21/7/2025).

Kasus ini bermula dari pengaduan masyarakat yang masuk sejak 26 Agustus 2024, dan kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 20 Januari 2025.

“Pelapor adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (Selmi) yang diwakili oleh saudara Vanny Irawan, SH, selaku Manajer Lisensi,” ujar Ariasandy.

Dalam penyidikan, Polda Bali mengacu pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, yang mengatur tarif royalti untuk pengguna musik dan lagu secara komersial di restoran.

“Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah, dan tanggung jawab hukum sepenuhnya ada pada direktur,” tegas Ariasandy.

Musik Diputar di Outlet Mie Gacoan Tanpa Izin

Diketahui, Mie Gacoan menjadi salah satu tempat makan yang populer di kalangan anak muda di Bali karena harga yang terjangkau dan rasa mie pedasnya yang khas. Tercatat ada lebih dari 10 outlet, termasuk di Renon, Teuku Umar Barat, Gatot Subroto, dan Jimbaran.

Dalam operasionalnya, sejumlah musik populer kerap diputar selama pelanggan mengantre dan menyantap makanan, yang menurut Selmi tidak disertai pembayaran royalti hak cipta.

Kasus ini mencuatkan kembali pentingnya kepatuhan usaha kuliner terhadap regulasi royalti hak cipta musik. Penggunaan lagu secara komersial, termasuk di restoran, kafe, dan rumah makan, wajib melalui izin resmi dari LMK seperti Selmi.

Pihak Polda Bali belum mengungkap apakah akan ada tersangka tambahan, tetapi menegaskan penyidikan akan terus berlanjut hingga semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.